Pidato Bung Karno di Kongres GMNI

Lenyapkan Sterilitiet Dalam Gerakan Mahasiswa
PIDATO TERTULIS PYM PRESIDEN SUKARNO PADA KONFERENSI BESAR GMNI DI KALIURANG JOGJAKARTA, 17 FEBRUARI 1959.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat dengan Konferensi Besar GMNI ini.
Dengan gembira saya membaca, bahwa asas tujuan GMNI adalah Marhaenisme. Apa sebab saya gembira?
Tidak lain dan tidak bukan, karena lebih dari 30 tahun yang lalu saya juga pernah memimpin suatu gerakan rakyat -suatu partai politik- yang asasnya pun adalah Marhaenisme.
Bagi saya asas Marhaenisme adalah suatu asas yang paling cocok untuk gerakan rakyat di Indonesia. Rumusannya adalah sebagai berikut: Marhaenisme adalah asas, yang menghendaki susunan masyarakat dan Negara yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen. Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnya. Marhaenisme adalah dus asas dan cara perjuangan “tegelijk”, menuju kepada hilangnya kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme. Secara positif, maka Marhaenisme saya namakan juga sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; karena nasionalismenya kaum Marhaen adalah nasionalisme yang social bewust dan karena demokrasinya kaum Marhaen adalah demokrasi yang social bewust pula.
Dan siapakah yang saya namakan kaum Marhaen itu? Yang saya namakan Marhaen adalah setiap rakyat Indonesia yang melarat atau lebih tepat: yang telah dimelaratkan oleh setiap kapitalisme, imprealisme dan kolonialisme.
Kaum Marhaen ini terdiri dari tiga unsur: Pertama : Unsur kaum proletar Indonesia (buruh) Kedua : Unsur kaum tani melarat Indonesia, dan Ketiga : kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
Dan siapakah yang saya maksud dengan kaum Marhaenis? Kaum Marhaenis adalah setiap pejuang dan setiap patriot Bangsa. Yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen itu, dan Yang bersama-sama dengan tenaga massa Marhaen itu hendak menumbangkan sistem kapitalisme, imprealisme, kolonialisme, dan Yang bersama-sama dengan massa Marhaen itu membanting tulang untuk membangun Negara dan masyarakat, yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.
Pokoknya ialah, bahwa Marhaenis adalah setiap orang yang menjalankan Marhaenisme seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Camkan benar-benar: setiap kaum Marhaenis berjuang untuk kepentingan kaum Marhaen dan bersama-sama kaum Marhaen!
Apa sebab pengertian tentang Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu saya kemukakan kepada Konferensi Besar GMNI dewasa ini?
Karena saya tahu, bahwa dewasa ini ada banyak kesimpangsiuran tentang tafsir pengertian kata-kata Marhaenisme, Marhaen dan Marhaenis itu.
Saya harapkan mudah-mudahan kata sambutan saya ini saudara camkan dengan sungguh-sungguh, dan saudara praktikkan sebaik-baiknya, tidak hanya dalam lingkungan dunia kecil mahasiswa, tetapi juga di dunia besar daripada massa Marhaen.
Sebab tanpa massa Marhaen, maka gerakanmu akan menjadi steril! Karena itu:
Lenyapkan sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat Marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!
Sekian dulu, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Konferensi Besar GMNI, dan mudah-mudahan berhasillah Konferensi Besar ini.
Jakarta, 17 Februari 1959
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
SUKARNO BAPAK MARHAENISME
sumber: http://marhaenis.org

Iklan

MANIFESTO POLITIK GMNI

MANIFESTO POLITIK GMNI

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah sebuah organisasi yang bercita-cita memanifestasikan sosialisme yang bersumber dari ide-ide pemikiran Sukarno. Sosialisme tersebut dikenal dengan nama marhaenisme yang mempunyai tiga kerangka pemikiran yaitu : sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah hampir satu abad kelahiran marhaenisme, sejarah membuktikan bahwa marhaenisme ternyata  masih mampu menjadi satu ideologi yang survive, walaupun tiga dekade sempat diberangus rejim tiran militeristik. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab GMNI sebagai salah satu kekuatan yang masih meyakini dan memegang teguh cita-cita marhaenisme, untuk kembali melanjutkan jalannya revolusi demi pemanifestasian nilai-nilai marhaenisme tersebut dalam sendi-sendi kehidupan rakyat.

Untuk itu pula, maka GMNI merasa perlu menegaskan dan menajamkan kembali pemikiran Sukarno dalam sebuah MANIFESTO yang akan menjadi paradigma baru dalam gerakan di tubuh GMNI. Penegasan-penegasan dan penajaman-penajaman tersebut antara lain :

1. Penajaman tentang “teori budi nurani”

Budi nurani adalah inti dasar pemikiran (term ad quo) Sukarno tentang marhaenisme. Pemikiran Sukarno ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan zonder exploitation de l’homme par l’homme adalah sebuah kehidupan ideal yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kehidupan ideal itu pada dasarnya adalah inti dari hakekat hidup manusia karena bersumber dari budi nurani manusia.

Pijakan pemikiran Sukarno ini didasarkan pada filsafat idealisme, seperti teori idealisme absolut George Fredrich Hegel. Sebab untuk  menganalisa teori budi nurani ini, Sukarno memakai hal-hal yang bersifat irrasional (metafisik) dalam analisa berpikirnya, karena menyangkut hakekat, keyakinan dan kepercayaan manusia akan sesuatu hal yang tidak bisa dirasakan secara inderawiah (transenden).

Dengan pendekatan filsafat idealisme tersebut, tesis Ludwig Feurbach tentang “kritik agama” yang disempurnakan Karl Marx, secara otomatis menjadi gugur dalam pemikiran Sukarno. Sebab Sukarno ternyata lebih sepakat dengan pemikiran Hegel yang tetap percaya bahwa hakekat hidup manusia yang telah tertuang dalam nilai-nilai agama adalah murni dari roh semesta alam (bahasa Hegel menyebut Tuhan), jadi bukan semata-mata hasil rekayasa manusia sebagaimana pemikiran Feurbach. Apalagi Sukarno tidak pernah mengkritik nilai-nilai agama. Sebaliknya Sukarno justru mengharapkannya sebagai alat nation n’ caracter building. Yang dikritik Sukarno hanyalah budaya-budaya feodalisme yang dianggap telah mengotori dan membiaskan nilai-nilai agama. Oleh karena itu Sukarno selalu menyerukan agar dalam memanifestasikan agama, yang diambil adalah apinya, bukan abunya.

Dari beberapa pokok analisa di atas, terbukti bahwa stigma-stigma yang selama ini menganggap marhaenisme identik dengan atheisme adalah tidak benar, sebaliknya, marhaenisme adalah sebuah nilai yang sarat akan cinta kasih, persaudaraan, kekeluargaan, kegotong-royongan dan kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam ajaran agama selama ini. Oleh karena itu pula, kenapa kemudian GMNI tidak pernah menolak jika sosialisme Indonesia is sosialis religius.

2. Penajaman tentang “teori pauverishing”

Pauverishing oleh Sukarno diartikan sebagai satu proses pemiskinan oleh sistem. Teori ini bertitik tolak dari realitas sosial atas kemiskinan dan ketertindasan yang dialami rakyat Indonesia. Dan “Pak Marhaen” adalah seorang petani miskin yang dijadikan tesis Sukarno dalam menganalisa kemiskinan dan ketertindasan tersebut.

Metode berpikir Sukarno menggunakan pendekatan filsafat materialisme seperti Marx. Dengan pisau analisis materialisme sejarah, Sukarno menjelaskan bahwa para petani yang memiliki tanah, cangkul serta alat produksi lainnya, dan mampu berproduksi secara mandiri, namun tetap terlilit kemelaratan adalah akibat dari sistem kapitalisme dan feodalisme yang berkembang di Indonesia.

Realitas sosial saat itu memang menunjukkan bahwa tanah-tanah pertanian banyak dikuasai oleh para tuan-tanah (landlord) yang bergerak di bidang perkebunan (onderneming) dengan hak onderneming dan erpacht yang dilindungi Agrarische Wet produk imperium Belanda. Sehingga banyak rakyat Indonesia yang tidak kebagian lahan garapan dan hanya mampu menjadi petani kecil dan buruh tani. Landlords tersebut sebagian besar adalah orang-orang Belanda dan kaum-kaum priyayi Indonesia.

Analisa Sukarno juga menyatakan bahwa sifat-sifat tidak percaya diri (minder), pasrah, dan nrimo, adalah budaya-budaya feodalisme yang membuat para petani tidak memiliki kesadaran untuk bangkit dari ketertindasannya. Berangkat dari pemikiran di atas, maka sudah jelas bahwa musuh marhaenisme adalah tesis kapitalisme dan feodalisme.

3. Penegasan “teori gotong royong” dan “revolusi”

Gotong royong adalah cara perjuangan kaum marhaenis dalam mewujudkan sosialisme Indonesia. Teori ini memang bertolak belakang dengan teori Marx. Jika Marx memilih perjuangan kelas (klassentrij), Sukarno memilih gotong royong. Dasar pemikiran Marx memilih perjuangan kelas, selain atas dasar runtutan teorinya tentang keterasingan (alienasi), nilai lebih (meewaarde) dan teori perkembangan masyarakat (verelendung), juga didasarkan atas teori kontradiksi modal dan kerja sebagai sebuah konflik yang tak terdamaikan. Sehingga Marx berpikiran bahwa satu-satunya jalan menyelesaikan konflik adalah klassentrij.

Sementara dasar pemikiran Sukarno memilih gotong royong adalah atas runtutan teorinya tentang “budi nurani”. Dengan budi nurani yang dimiliki, semua manusia pada hakekatnya menginginkan kesempurnaan dan tidak ingin menindas dan tertindas. Oleh karena itu Sukarno tidak menggunakan perjuangan kelas, tetapi perjuangan gotong royong, dimana semua kelas sosial harus bersatu untuk bersama-sama menuju kesejahteraan dan kemakmuran tanpa penghisapan.

Gotong royong menuntut kesadaran dari seluruh manusia Indonesia. Untuk itu butuh satu revolusi yang bersifat merubah pemikiran, merubah pandangan hidup, merubah sikap, merubah moral-etika, merubah kebiasaan, merubah sosial-ekonomi-politik-budaya Indonesia, dan merubah seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang kesemuanya mempunyai satu tujuan yaitu mengembalikan manusia Indonesia kepada budi nuraninya. Di atas budi nurani itulah bangsa Indonesia menjalankan hidup kebangsaannya.

Sifat revolusi Indonesia adalah pantharei seperti yang dikutip Sukarno dari Heraclitus. Sifat revolusi yang tidak akan pernah mampu terprediksi oleh waktu. Sifat revolusi yang tidak mengenal titik, melainkan akan terus mengalir dan berjalan mengikuti perkembangan jaman. Biar sejarahlah yang nanti akan menguji dan menilainya.

4.   Penegasan tentang sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk ungkapan istilah lain dari cita-cita marhaenisme. Sosio-nasionalisme adalah satu asas kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan nasionalisme Indonesia. Pemikiran Sukarno tentang nasionalisme Indonesia, harus diakui memang banyak diinspirasi beberapa tokoh dunia seperti Ernest Renan, Otto Bauer (Austromarxis) dan Gandhi. Misalnya tentang salah satu pandangan Sukarno yang sepaham dengan pemikiran Otto Bauer, bahwa munculnya sebuah bangsa pada dasarnya bukan karena adanya kesamaan  ras, bahasa, suku, ataupun agama, melainkan karena semata-mata hanya karena adanya kesamaan sejarah (riwayat). Oleh karena itulah, kenapa kemudian Sukarno menginginkan nasionalisme Indonesia dapat tumbuh dan berkembang melalui kesadaran sejarah atas penindasan dan penghisapan yang melanda kehidupan rakyat Indonesia.

Sukarno juga sepemahaman dengan Gandhi bahwa nasionalisme juga harus dilandasi oleh rasa cinta terhadap manusia dan kemanusiaan tanpa membedakan suku, ras maupun agama, sehingga nasionalisme Indonesia tidak akan pernah bersifat chauvis, melainkan humanis.

Itulah nasionalisme Indonesia, satu nasionalisme yang teruji dan dibesarkan oleh sejarah, yang cinta kepada manusia dan kemanusiaan, yang zonder exploitation de lhomme par lhomme, zonder exploitation de nation par nation, dan bersifat melindungi serta menyelamatkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Sosio demokrasi adalah satu asas kehidupan rakyat yang berdemokrasi gotong royong, yaitu satu demokrasi yang bersumber dari kepribadian rakyat Indonesia. Jadi bukan demokrasi jegal-jegalan (bahasa Sukarno), dan juga bukan demokrasi mayoritas menindas minoritas, melainkan demokrasi yang memberikan keselamatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sosio demokrasi oleh Sukarno diartikan pula sebagai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ala Indonesia.

Dan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pondasi dari dua asas di atas (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi), sebagai unsur spiritualitas guna membimbing kedua sosio tersebut menuju hakekat dan budi nurani manusia Indonesia.

Dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti yang sama dengan Pancasila maupun cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga perdebatan tentang Marhaenisme is Pancasila ataukah Pancasila is Marhaenisme tidak perlu diperdebatkan lagi.

5. Penegasan tentang tantangan dan musuh GMNI

Infiltrasi Budaya Kapitalis terhadap Moralitas Bangsa

Tantangan terberat marhaenisme adalah budaya bangsa yang telah tercemar budaya-budaya kapitalis (hedonis, konsumeris, pragmatis, individualis dan westernis). Pola kehidupan kapitalis tersebut merupakan penghalang pokok terwujudnya sosialisme Indonesia. Dan kita ketahui, kapitalisme adalah sistem yang mengutamakan sifat keserakahan, ketamakan dan sifat egois manusia yang mengingkari hakekat kemanusiaannya. Padahal masyarakat marhaenisme menginginkan terciptanya satu susunan masyarakat sosialisme Indonesia yang kontra-kapitalis, yaitu gotong royong, tolong menolong, tenggang rasa dan bentuk-bentuk ideal manusia lainnya.

Disfungsionalisasi Peran Agama

Nilai-nilai agama di Indonesia masih tercemari budaya-budaya feodalisme dan belum bisa dibersihkan dari kepentingan politik golongan. Nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan kebajikan yang menjadi nafas dari agama itu sendiri, nyaris hilang tergantikan oleh perasaan-perasaan kemunafikan, keserakahan dan egoisme manusia. Simbolisasi pertarungan elite dengan justifikasi agama, adalah salah satu contoh ironis bagaimana agama telah menjadi alat politik dalam perebutan kekuasaan elite. Feodalisme para ulama dan kyai juga akan menjadi refleksi dan proyeksi tersendiri bagi kader GMNI dalam mengkritisi peran agama agar kembali efektif, karena memang nilai-nilai agama adalah sebuah alat perjuangan yang signifikan dalam upaya nation and caracter building rakyat Indonesia.

Neo Kapitalisme dan Neo Imperialisme

Realitas sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa kapitalisme telah kembali menghisap kehidupan rakyat Indonesia. Memang penghisapan itu sudah tidak dilakukan secara fisik (pendudukan) lagi, namun dengan cara penggelontoran barang, modal dan tenaga kerja asing ke dalam negeri. Bentuk-bentuk penghisapan tersebut antara lain :

F  Ketergantungan akan modal dan tanggungan hutang luar negeri sebesar US$ 140 milyar akibat kebijakan pemerintah selama Orde Baru yang tidak mau menerapkan ekonomi berdikari;

F  Ketergantungan akan teknologi dan ilmu pengetahuan asing akibat sistem pendidikan yang kooptatif dan represif;

F  Aset-aset sumber daya alam yang menyangkut khalayak hidup rakyat banyak (pertambangan, kehutanan, perkebunan dll) dikuasai kaum kapitalis asing dan pribumi akibat kebijakan penanaman modal asing dan dalam negeri;

F  Usaha-usaha ekonomi yang menyangkut khalayak hidup rakyat banyak (listrik, air, semen, dll) dikuasai oleh kaum kapitalis asing dan pribumi akibat kebijakan privatisasi BUMN;

F  Tingginya disparitas (kesenjangan) sosial dan terbentuknya segelintir kaum kapitalis pribumi sebagai partner kaum kapitalis asing yang menindas kelas marhaen sebagai kelas mayoritas;

F  Budaya konsumeris, hedonis, pragmatis dan westernis yang menjangkiti kehidupan rakyat Indonesia akibat kampanye dan propaganda negara-negara kapitalis bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui media-media globalisasi.

Terjadinya penghisapan-penghisapan tersebut di atas diakibatkan oleh korupnya pemerintah Indonesia karena telah rela menjadi antek borjuis kapitalis negara maju hanya demi kepentingan pragmatisnya. Akibatnya pemerintah Indonesia menjadi tidak berdaulat di bidang politik, tidak berdikari di bidang ekonomi dan tidak berkepribadian di bidang kebudayaan. Rakyat Indonesia menjadi kuli di negaranya sendiri.

Selama menjadi antek kapitalis, pemerintah Indonesia (khususnya Orba) ternyata masih mencoba mengaburkan bentuk-bentuk penindasan yang dilakukannya dengan cara mengikuti konsep “negara kemakmuran” yang  dikembangkan Amerika Serikat sejak pemerintahan Franklin D. Roosevelt (1933). Beberapa pengaburan itu antara lain :

F  Memberikan subsidi BBM dan 9 bahan pokok agar terjangkau daya beli rakyat. Namun di sisi lain pemerintah mengkorupsi hutang luar negeri dan sebagian lagi diberikan kepada kroni-kroninya (kapitalis pribumi) melalui kolusi dan nepotisme dan selalu menjadi kredit macet.

F  Memajukan pembangunan-pembangunan fisik di daerah-daerah. Namun sebagai kompensasinya, pemerintah “menjual” sumber daya alam Indonesia untuk dieksploitasi kapitalis asing dan pribumi melalui kebijakan investasi modal.

F  Memberikan legitimasi hubungan hukum antara buruh dan majikan melalui lembaga arbitrase (bipartit dan tripartit); pelembagaan penyelesaian perselesihan perburuhan melalui P4D dan P4P; penetapan UMR; pemberian tunjangan sosial; pemberian cuti, penetapan peraturan jamsostek dan asuransi. Namun disisi lain pemerintah bertindak kontradiktif dengan melarang buruh mogok, melarang buruh berserikat (penunggalan wadah FSPSI), mensahkan PHK, tidak memberikan wewenang untuk ikut menentukan upah, dan lain-lain.

F  Membentuk wadah-wadah koperasi pertanian; mengefektifkan penyuluhan pertanian; pemberian dana KUT untuk modal petani; mengadakan irigasi, dll. Namun di sisi lain, pemerintah membiarkan harga biaya produksi pertanian dipermainkan dan dimonopoli kelompok kapitalis. Pemerintah juga membiarkan tanah-tanah petani digusur dan digantikan HGU dan HGB kaum kapitalis.

F  Pemberian besiswa untuk membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu agar mendapat pendidikan yang layak. Namun di sisi lain, pemerintah sengaja membuat sistem pendidikan yang kooptatif dan represif sehingga berimplikasi tumpulnya daya kritis dan inovasi generasi muda, sehingga perkembangan IPTEK dalam negeri stagnan dan tetap tergantung pada negara maju.

6.   Penegasan tentang asas perjuangan dan sikap GMNI terhadap kekuasaan

Untuk memanifestasikan cita-cita marhaenisme, maka GMNI membutuhkan satu asas perjuangan. Asas perjuangan itu masih tetap memakai kerangka pemikiran Sukarno yaitu : non-kooperatif, machtvorming dan massa aksi.

Non kooperatif, dilakukan dengan cara mempengaruhi kebijakan melalui agitasi dan propaganda terhadap kekuasaan (political will) dari tingkat pusat sampai daerah agar mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan nilai dan visi marhaenisme. Syarat dari cara perjuangan ini adalah dengan menguatkan nilai bargain position GMNI terhadap kekuasaan. Salah satu caranya adalah dimunculkannya konsep-konsep dan ide-ide pemikiran alternatif GMNI yang mampu diterima dan diterjemahkan oleh opini publik, tanpa harus disimbolisasi oleh slogan-slogan khas GMNI, untuk memudahkan kampanye dan propaganda.

GMNI juga bertanggung jawab mengkonsolidasi seluruh kekuatan kader-kader marhaenis yang duduk sebagai politisi, birokrat, akademisi, pers, teknokrat, militer/kepolisian dan aspek-aspek sosial lainnya, untuk percepatan revolusi menuju masyarakat marhaenistik. Friksi dan konflik yang tidak substantif yang selama ini masih menjadi penyakit kaum marhaen dan marhaenis, harus segera dihilangkan dengan cara membuka ruang-ruang komunikasi dengan seluruh kader marhaenis yang bersifat cair dan tidak formalistik.

Dalam upaya non-kooperatif pula, GMNI juga harus mampu mengontrol jalannya kebijakan kekuasaan secara langsung dengan cara massa aksi, melalui aksi protes dan penolakan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi marhaenisme secara tegas maupun radikal dengan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung (massa aksi). Untuk itu GMNI harus terus menyusun kekuatan massa (machtvorming). Dan penguatan massa dilakukan dengan cara advokasi dan pengorganisiran rakyat yang bersifat holistik-integratif, dan menyatu (leave in) dalam kehidupan rakyat. Advokasi tidak lagi diartikan dan dilakukan secara kelembagaan dan formal/ceremony, melainkan personal oleh seluruh kader-kader GMNI. Sehingga sifat-sifat gerakan yang masih bergerombol akan dirombak dengan cara menuntut kemandirian dan tanggung jawab kader dalam gerakan yang bersifat menyebar, dimana setiap kader dibebani tugas memegang simpul-simpul kekuatan di masyarakat tanpa harus memakai dan menggunakan nama institusi, namun tetap terkontrol oleh GMNI.

Dengan asas perjuangan di atas maka dapat ditegaskan bahwa sikap GMNI terhadap kekuasaan (pemerintah), secara institusional, akan tetap berposisi sebagai “oposisi permanen” yang akan selalu mengontrol jalannya kekuasaan. Alasan pengambilan posisi tersebut adalah demi obyektifitas gerakan di tubuh GMNI. Oleh karena itu, GMNI memilih untuk tetap bersikap independen dan tidak akan pernah mau terikat dan diikat oleh kekuatan manapun, kecuali rakyat Indonesia.

Sehingga dengan demikian, GMNI akan mampu melawan segala bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan yang ada, tanpa harus memandang siapa pelakunya, tidak peduli pemerintah, militer/kepolisian ataupun kekuatan lain, semuanya akan menjadi musuh GMNI jika melakukan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia.

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam MANIFESTO GMNI yang selanjutnya akan menjadi acuan paradigma dan pedoman pokok dalam gerakan yang dilakukan GMNI.

SEJARAH SINGKAT GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA [ GMNI ]

SEJARAH SINGKAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
[ GMNI ]

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau disingkat GMNI, lahir sebagai hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi itu ialah:

  1. GERAKAN MAHASISWA MARHAENIS, berpusat di Jogjakarta

  2. GERAKAN MAHASISWA MERDEKA, berpusat di Surabaya

  3. GERAKAN MAHASISWA DEMOKRAT INDONESIA, berpusat di Jakarta.

Proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa mulai tampak, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.

Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seazas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positip.

Setelah melalui serangkaian pertemuan penjajagan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain:

  1. Setuju untuk melakukan fusi

  2. Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi bernama “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ” (GMNI).

  3. Azas organisasi adalah: MARHAENISME ajaran Bung Karno.

  4. Sepakat mengadakan Kongres I GMNI di Surabaya, dalam jangka waktu enam bulan setelah pertemuan ini.

Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:

  1. Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka:
    – SLAMET DJAJAWIDJAJA
    – SLAMET RAHARDJO
    – HERUMAN

  2. Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis:
    – WAHYU WIDODO
    – SUBAGIO MASRUKIN
    – SRI SUMANTRI MARTOSUWIGNYO

  3. Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia:
    – S.M. HADIPRABOWO
    – DJAWADI HADIPRADOKO
    – SULOMO

PENTING: Baca Pidato SM. Hadiprabowo di Kongres V Salatiga 1969

Hasil kesepakatan tersebut, akhirnya terwujud.
Dengan direstui Presiden Sukarno, pada tanggal 22 Maret 1954, dilangsungkan KONGRES I GMNI di Surabaya. Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi GMNI (Dies Natalis) yang diperingati hingga sekarang. Adapun yang menjadi materi pokok dalam Kongres I ini, selain membahas hasil-hasil kesepakatan antar tiga pimpinan organisasi yang ber-fusi, juga untuk menetapkan personil pimpinan di tingkat pusat.

Sehubungan dengan banyak persoalan yang sebenarnya belum terselesaikan dalam forum Kongres I, maka dua tahun kemudian (1956), GMNI kembali menyelenggarakan KONGRES II GMNI di Bandung, dengan pokok persoalan di seputar masalah konsolidasi internal organisasi. Sebagai hasil realisasi keputusan Kongres II ini, maka Organisasi cabang GMNI mulai tertata di beberapa kota.

Akibat dari perkembangan yang kian meningkat di sejumlah basis organisasi, tiga tahun setelah Kongres II, GMNI kembali menyelenggarakan KONGRES III GMNI di Malang tahun 1959, yang dihadiri sejumlah Utusan cabang yang dipilih melalui Konperensi Cabang masing-masing. Berawal dari Kongres III ini, GMNI mulai meningkatkan kiprahnya, baik dalam lingkup dunia perguruan tinggi, maupun ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitan dengan hasil Kongres III ini, masih pada tahun yang sama (1959) GMNI menyelenggarakan Konperensi Besar GMNI di Kaliurang Jogjakarta, dan Presiden Sukarno telah berkenan ikut memberikan Pidato Sambutan yang kemudian dikenal dengan judul “Hilangkan Steriliteit Dalam Gerakan Mahasiswa !”.

Untuk lebih memantapkan dinamika kehidupan pergerakan GMNI, maka direncanakan pada tahun 1965 akan diselenggarakan Kongres V GMNI di Jakarta. Namun Kongres V tersebut gagal terlaksana karena gejolak politik nasional yang tidak menentu akibat peristiwa G30S/PKI. Kendati demikian, acara persiapannya sudah sempat direalisiir yakni Konperensi besar GMNI di Pontianak pada tahun 1965. Dalam Konferensi besar ini telah dihasilkan kerangka Program Perjuangan, serta Program Aksi bagi Pengabdian Masyarakat.

Dampak peristiwa G30S/PKI bagi GMNI sangat terasa sekali, sebab setelah peristiwa tersebut, GMNI dihadapkan pada cobaan yang cukup berat. Perpecahan dalam kubu Front Marhaenis ikut melanda GMNI, sehingga secara nasional GMNI jadi lumpuh sama sekali. Di tengah hantaman gelombang percaturan politik nasional yang menghempas keras, GMNI mencoba untuk bangkit kembali melakukan konsolidasi. Terlaksana KONGRES V GMNI di Salatiga tahun 1969 (yang seharusnya di Jakarta tetapi gagal dilaksanakan). Namun Kongres V ini tetap belum bisa menolong stagnasi organisasi yang begitu parah.

Namun demikian kondisi ini tampaknya telah membangkitkan kesadaran kesadaran baru dikalangan warga GMNI, yakni kesadaran untuk tetap bergerak pada kekuatan diri sendiri, maka mulai 1969, thema “Independensi GMNI” kembali menguasai lam pikiran para aktivis khususnya yang berada di Jakarta dan Jogjakarta. Tuntutan Independensi ini mendapat reaksi keras, baik dari kalangan Pimpinan Pusat GMNI maupun dari PNI/Front Marhaenis. Tuntutan independensi ini sebenarnya merupakan upaya GMNI untuk kembali ke “Khittah” dan “Fitrah” nya yang sejati. Sebab sejak awal GMNI sudah independen. Tuntutan ini sesungguhnya sangat beralasan dan merupakan langkah antisipasi, sebab tidak lama kemudian terjadi restrukturisasi yang menyebabkan PNI/FM berfusi kedalam PDI.

Setelah gejolak politik reda GMNI kembali memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kembali organisasinya. Dilaksanakan KONGRES VI GMNI di Ragunan-Jakarta tahun 1976, dengan thema pokok: “Pengukuhan Independensi GMNI serta Konsolidasi Organisasi”. Hal lain yang patut dicatat dalam Kongres VI ini adalah penegasan kembali tentang Azas Marhaenisme yang tidak boleh dicabut oleh lembaga apapun juga, serta perubahan model kepemimpinan kearah kepemimpinan kolektif dalam bentuk lembaga Presidium.

Selain itu, Kongres VI mempunyai arti tersendiri bagi GMNI, sebab mulai saat itu telah terjadi regenerasi dalam keanggotaan GMNI, yang ditandai dengan munculnya sejumlah pimpinan basis dan cabang dari kalangan mahasiswa muda yang tidak terkait sama sekali dengan konflik internal PNI/FM di masa lalu.

Mengingat persoalan konsolidasi meliputi berbagai aspek, maka masalah yang sama dibahas pula dalam KONGRES VII GMNI di Medan tahun 1979. dalam Kongres VII ini kembali ditegaskan bahwa: Azas organisasi tidak boleh diubah, Independensi tetap ditegakkan, dan konsolidasi organisasi harus seimbang dengan konsolidasi ideologi.

Titik cerah bagi GMNI yang mulai bersinar di tahun 1979 ternyata tidak berlangsung lama. Intervensi kekuatan diluar GMNI, yang memang menginginkan GMNI lemah, dengan berpadu bersama ‘interest pribadi’ segelintir oknum pimpinan GMNI, telah mengundang malapetaka terhadap organisasi mahasiswa ini.

Kongres VIII GMNI yang sedianya akan diselenggarakan di Jogjakarta mengalami kegagalan karena diprotes oleh sejumlah cabang (Jakarta, Medan, Malang, Manado, Bandung, dan lain-lain), karena tercium indikasi kecurangan untuk memenangkan aspirasi pihak luar dalam Kongres VIII itu. tetapi usaha filtrasi dan perlemahan GMNI tetap berlangsung sewaktu KONGRES VIII GMNI di Lembang-Bandung tahun 1982.

Hanya dengan pengawalan ketat dari aparat negara Kongres VIII tersebut bisa berlangsung, dan dimenangkan oleh segelintir oknum pimpinan GMNI tadi, namun dampaknya bagi organisasi sangat besar sekali.

Presidium GMNI hasil Kongres VIII terpecah-belah, dan disusul perpecahan berangkai semua cabang. Program Kaderisasi, regenerasi akhirnya macet total.

KONGRES IX GMNI di Samarinda tahun 1985 gagal menampilkan wajah baru dalam struktur kepemimpinan GMNI, disamping kegagalan dalam proses pembaharuan pemikiran seta operasioniil program.

Perpecahan ini akhirnya menjalar ke berbagai struktur organisasi dan mencuat dalam KONGRES X GMNI di Salatiga tahun 1989, yang diwarnai kericuhan fisik. Dampak dari kegagalan regenerasi dan kaderisasi Kongres X akhirnya hanya menampilkan wajah lama dalam struktur kepemimpinan GMNI.

Dan yang lebih menyedihkan lagi, para oknum pimpinan GMNI di tingkat Pusat terjebak dengan kebiasaan saling “pecat-memecat”. Identitas sebagai organisasi perjuangan menjadi luntur, sebab yang lebih menonjol justru perilaku sebagai “birokrat GMNI”. untuk mempertahankan status quo, dan sekaligus untuk melestarikan budaya tadi, oknum-oknum pimpinan pusat mulai mengintrodusiir apa yang disebut “Komunitas Baru GMNI” yang ditetapkan melalui deklarasi Jayagiri. Inilah cobaan yang terberat dihadapi GMNI. Sebab organisasi ini tidak hanya terperangkap dalam konflik kepentingan perorangan yang bersifat sesaat, tetapi juga mulai mengalami erosi idealisme, serta kegersangan  kreativitas dan inovasi.

Secara nasional formal, kesadaran untuk memperbaiki arah perjuangan tampaknya belum muncul. Pada KONGRES XI GMNI di Malang tahun 1992, kejadian di Salatiga kembali terulang. Sementara suara-suara cabang yang menuntut otonomi semakin nyaring dan meluas.

Kondisi ini kemudian melahirkan format baru dalam tata hubungan antar kader pejuang pemikir-pemikir pejuang yakni: hubungan kejuangan yang bersifat personal-fungsional. Sebab hubungan formal-institusional tidak efektif lagi.

“Perlawanan” cabang-cabang kembali dilakukan di KONGRES XII GMNI di Denpasar Bali tahun 1995, tetapi keberhasilan hanya pada tingkatan materi program. Dimana kemudian dikenal dan dimunculkan kembali di AD/ART mengenai Azas perjuangan “Sosialis Religius – Progressif Revolusioner” yang membuat banyak pihak terkejut-kejut, tetapi ‘kekalahan’ terjadi pada pertempuran perebutan pimpinan nasional yang kembali di-warnai oleh intervesi ‘orang-orang lama’ GMNI. Isu money-politics sangat kental di forum Kongres XII ini.

Disaat cabang-cabang kembali mulai menata diri, perpecahan kembali melanda Presidium hasil Kongres XII Bali, saling boikot dan intrik menjadi makanan utama sehari hari di sekretariat pusat GMNI Wisma Marinda. Pada saat itu cabang-cabang tidak ambil pusing dengan tetap bergerak menguatkan garis ideologi yang mulai kurang tersentuh. Dimulai dengan dialog dan pembongkaran wacana mengenai Marhaenisme di Jogja dan kemudian dilanjutkan di Surabaya 14-17 Juli 1998. cabang-cabang semakin memantapkan hubungan dengan tidak menghiraukan perpecahan yang terjadi di tingkat pusat.

Ketika terjadi pergerakan massiv mulai Mei 1998, cabang-cabang dapat ‘berbicara banyak’ di tingkat kota masing-masing, tetapi tidak begitu halnya dengan GMNI di tingkat nasional. Perubahan politik di tingkat nasional rupanya semakin ‘tidak menyadarkan pimpinan GMNI’. Perpecahan ini memuncak saat beberapa oknum pimpinan GMNI ikut mendaftarkan diri menjadi calon legislatif PDI Perjuangan. Cabang-cabang bereaksi keras dengan menarik dukungannya terhadap pimpinan nasional saat itu.

Kongres XIII GMNI yang sedianya dilaksanakan di Kupang-NTT mendapatkan protes keras dari cabang-cabang karena prosesnya yang tidak konstitusionil dan penuh rekayasa; termasuk perilaku ‘saling membubarkan’ efek dari perpecahan Presidium. Akhirnya Kongres tersebut terselenggara dengan diboikot 19 cabang antara lain Medan, Bandung, Jogjakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Jember, Malang, Denpasar, Pontianak, Manado dll.

Perlawanan cabang-cabang atas tegaknya konstitusi GMNI terus diusahakan, lewat pertemuan-pertemuan antar Pimpinan Cabang di Malang, Surabaya, Jember, Semarang hingga Lokakarya Nasional GMNI di Solo Januari 2000 yang menghasilkan draft pemikiran pembaharuan GMNI untuk kembali ke azas Marhaenisme dan mencanangkan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) GMNI untuk menjembatani segala perpecahan yang ada.

KLB GMNI, Februari 2001, dipenuhi nuansa / keinginan untuk pembaharuan oleh DPC-DPC. Semangat itu terakumulasi lewat rekomendasi untuk “rekonsiliasi” dengan kelompok “kupang”. Pelan tapi pasti, semoga GMNI tetap jaya….!!

Hubungan interpersonal antar aktivis GMNI di cabang-cabang semakin erat dan muncul kerinduan kembali akan “Nilai Dasar Perjuangan” yang selama ini ditinggalkan.

Sanggupkah GMNI meraih kembali momentum yang jaya gemilang..?. Perjuangan kita persama yang akan menjawabnya.(end)

Komentar Dinonaktifkan pada SEJARAH SINGKAT GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA [ GMNI ] Posted in GmnI Yudharta Pasuruan

STRUKTUR ORGANISASI GMNI

STRUKTUR ORGANISASI GMNI

GMNI adalah organisasi yang bersifat nasional, artinya lingkup wilayah organisasinya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan keanggotaannya mencakup seluruh mahasiswa yang berkebangsaan Indonesia.

Secara Struktural GMNI tersusun sebagai berikut:

A. LEMBAGA PIMPINAN

  1. Pada tingkat pusat / nasional dipimpin oleh lembaga PRESIDIUM GMNI

  2. Pada tingkat kota dipimpin oleh lembaga DEWAN PIMPINAN CABANG

  3. Pada tingkat Perguruan Tinggi/Akademi/Fakultas dipimpin oleh lembaga / pengurus KOMISARIAT

B. LEMBAGA KOORDINATOR

  1. Pada tingkat daerah (provinsi) Presidium dapat membentuk KOORDINATOR DAERAH sebagai pembantu Presidium.

  2. Pada tingkat Perguruan Tinggi/ Akademi yang memiliki beberapa Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk KOORDINATOR KOMISARIAT sebagai pembantu DPC

C. LEMBAGA LAINNYA

Untuk mengkoordinir kegiatan tertentu, tiap lembaga pimpinan dapat membentuk lembaga otonom, misalnya, Pecinta Alam, Pusat Pengkajian, dan lain sebagainya. Pembentukan ini sesuai dengan kebutuhan.

D. LEMBAGA PERMUSYAWARATAN ANGGOTA

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggot, dan disalurkan melalui lembaga permusyawaratan anggota. Lembaga Permusyawaratan Anggota juga mengangkat pimpinan organisasi dan menetapkan Garis Kebijakan Organisasi. Lembaga Permusyawaratan Anggota adalah:

  1. Di Tingkat NASIONAL disebut KONGRES GMNI

  2. Di Tingkat KOTA disebut KONFERENSI CABANG GMNI

  3. Di Tingkat KOMISARIAT disebut MUSYAWARAH ANGGOTA

E. APARAT TEKNIS ORGANISASI

untuk membantu pimpinan dapat dibentuk aparat teknis yang bertugas membantu pimpinan GMNI. Aparat Teknis di tingkat pusat disebut SEKRETARIS JENDERAL dibantu beberapa staf Sekretaris Jenderal. Aparat teknis di tingkat Cabang disebut BIRO, pada tingkat Komisariat disebut STAF KOMISARIS

SYARAT POKOK KEANGGOTAAN GMNI

KEANGGOTAAN

Perhatikan syarat-syarat pokok bagi keanggotaan GMNI berikut ini. Bila saudara sudah mantap dalam menentukan pilihan, renungkan kembali berbagai muatan missi perjuangan GMNI. Bila saudara tetap mantap dalam menentukan pilihan, bukalah lembaran berikut, dan teguhkanlan janji didalam hati masing-masing, dan terakhir, print page Ikrar Prasetya Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang Indonesia, dan tanda-tangani. Segera ajukan kepada DPC GMNI terdekat.

I.1.  Syarat-Syarat Anggota

  1. Mahasiswa Indonesia yang menyetujuai Azas/ Doktrin serta tujuan dan usaha-usaha Organisasi.
  2. Mengajukan permohonan tertulis dan menyatakan setia pada Garis Perjuangan dan sanggup menaati semua peraturan organisasi.
  3. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang tujuan dan prinsip perjuangannya berbeda/ bertentangan dengan GMNI.
  4. Telah mengikuti Program Penerimaan Anggota Baru (PPAB)/ Masa Gemblengan Anggota (MGA) GMNI.

I.2. Hak-hak Anggota

  1. Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan baik lisan maupun tulisan.
  2. Hak bersuara dan berbicara didalam lembaga permusyawaratan atau dalam rapat anggota.
  3. Hak memilih dan dipilih.
  4. Hak memeriksa dan meminta pertanggung-jawaban pimpinan GMNI dalam lembaga permusyawaratan atau dalam rapat anggota.
  5. Hak membela diri dalam Kongres GMNI.

I.3. Kewajiban Anggota

  1. Wajib aktif dalam menjalankan/ melaksanakan tujuan serta usaha dan program organisasi.
  2. Wajib mengikuti rapat, diskusi dan pendidikan atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi.
  3. Wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota.

I.4. Kehilangan Keanggotaan

  1. Bukan berstatus mahasiswa lagi, kecuali bagi yang mendapat pengecualian menurut Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga GMNI.
  2. Bukan Warga Negara Republik Indonesia lagi.
  3. Mengundurkan diri dari GMNI melalui Surat Pengunduran Diri kepada lembaga pimpinan GMNI.
  4. Meninggal dunia.
  5. Dipecat, setelah tidak mampu membela diri didepan Kongres GMNI.

Tentang GMNI

Tentang GMNI

GMNI lahir dengan identitasnya yang hakiki sebagai “ORGANISASI KADER DAN ORGANISASI PERJUANGAN” yang berlandaskan Ajaran Soekarno. Karena itu, dalam aktivitasnya terdapat prinsip-prinsip perjuangan yang harus tetap melekat dalam tubuh GMNI dan menjadi watak dasar perjuangan GMNI, yakni:

  1. GMNI berjuang untuk rakyat.
  2. GMNI berjuang bersama-sama dengan rakyat.

Makna Nama GMNI

  1. Makna “Gerakan” Dalam Nama GMNI
    GMNI adalah organisasi Gerakan, yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan status “Mahasiswa”, oleh karena itu GMNI disebut juga sebagai “Student Movement”. Gerakan yang dimaksud adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan melakukan perubahan/pembaruan yang meliputi semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan perjuangan.
  2. Makna “Mahasiswa” Dalam GMNI
    GMNI sebagai organisasi mahasiswa, sehingga yang dapat menjadi anggota GMNI adalah mereka yang berstatus sebagai Mahasiswa. Namun demikian, bahwa mahasiswa yang menjadi anggota GMNI adalah mereka yang menyetujui tujuan dan cara perjuangan GMNI.
  3. Makna “Nasional” Dalam GMNI
    GMNI adalah organisasi yang berlingkup nasional. Artinya, bukan organisasi kedaerahan, keagamaan, kesukuan, atau golongan yang bersifat terbatas dan sempit. Makna nasional juga mengandung pengertian bahwa perjuangan GMNI bersifat Kebangsaan/Nasionalisme.
  4. Makna “Indonesia” Dalam GMNI
    GMNI adalah organisasi yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya GMNI bertugas dan bertanggungjawab serat mengutamakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh elemen pembentukannya terutama kaum Marhaen. “Indonesia” dalam GMNI juga bermakna sebagai simbol identitas GMNI yang berangkat dari proses kebangsaan Indonesia.
  5. Makna “Huruf” pada Penulisan GMNI
    Penulisan huruf “G” dan “I” pada GMNI dengan huruf besar, dimaksudkan bahwa aspek Gerakan Indonesia menjadi bagian yang harus ditonjolkan oleh GMNI. Penulisan huruf “m” dan “n” pada GMNI dengan huruf kecil, dalam posisi sejajar sama tinggi dengan huruf yang lainnya adalah identitas/sifat GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang berfaham kebangsaan (Sosio Nasionalsisme) seperti yang diajarkan oleh Bung Karno.

ATRIBUT ORGANISASI GMNI

ATRIBUT ORGANISASI GMNI

Sebagai satu organisasi GMNI mempunyai sejumlah Atribut Organisasi, yang berfungsi sebagai:

  1. Alat untuk membangkitkan semangat Korps dan sekaligus sebagai alat untuk menggambarkan Nilai-Nilai Dasar yang terkandung dalam Doktrin Perjuangan GMNI.

  2. Sarana untuk mengenalkan diri kepada pihak lain.

Atribut GMNI terdiri dari:

  1. Panji/bendera GMNI

  2. Lambang/Simbol GMNI

  3. Logo GMNI

  4. Jaket GMNI

  5. Peci GMNI

  6. Mars GMNI

  7. Hymne GMNI

  8. Motto GMNI

1. Panji/bendera GMNI

Panji/Bendera GMNI berbentuk empat persegi, dengan komposisi warna MERAH – PUTIH – MERAH, tegak vertikal, perbandingan tiap warna masing-masing 1/3 (satu per tiga) dari panjang Panji/Bendera.
Lebar Bendera 2/3 (dua per tiga) dari ukuran Panjang. Pada dasar Putih, terdapat lukisan lambang GMNI (Bintang Merah beserta Kepala Banteng Hitam), serta dibawah bintang tertulis logo GMNI.

Khusus Panji:
Panjang 100 cm, Lebar 90 cm, pada tiap pinggir dilengkapi dengan rumbai berwarna Kuning Emas, panjang rumbai 10 cm. Selain itu Panji dilengkapi dengan tongkat Panji dan Tali hias warna Kuning. Panjang tongkat 2 meter dengan warna kayu asli.

Lebih lengkap tentang fisik Panji/bendera lihat peraturan organisasi mengenai Panji/Bendera.

2. Lambang/Simbol GMNI

Lambang GMNI berbentuk Perisai bersudut enam, atau tiga sudut diatas, dan tiga sudut dibagian bawah. Komposisi warna dua bidang Merah mengapit bidang Putih, tegak vertikal. Di tengah perisai terdapat lukisan Bintang Merah dengan Kepala Banteng Hitam sebagai pusat. Dibawah Bintang terdapat logo GMNI.

Makna yang terkandung:

  • Tiga Sudut atas Perisai melambangkan Marhaenisme

  • Tiga Sudut bawah Perisai melambangkang Tri Dharma Perguruan Tinggi

  • Warna Merah berarti Berani, warna Putih berarti suci. Makna komposisi: Keberanian dalam menegakkan Kesucian.

  • Bintang melambangkan ketinggian cita-cita, serta keluhuran budi.

  • Kepala Banteng melambangkan Potensi rakyat Marhaen. Warna Hitam melambangkan keteguhan pendirian dalam mengemban tugas perjuangan.

3. Logo GMNI

GmnI

Logo GMNI berbentuk tulisan yang terdiri dari empat huruf yaitu huruf “G”, “M”, “N”, “I” dengan komposisi sebagai berikut:

  • Huruf “G” yaitu kependekan dari kata “GERAKAN” ditulis dalam huruf Kapital (huruf besar)

  • Huruf “M” yaitu kependekan dari kata “MAHASISWA” ditulis dalam huruf kecil.

  • Huruf “N” yaitu kependekan dari kata “NASIONAL” ditulis dalam huruf kecil.

  • Huruf “I” yaitu kependekan dari kata “INDONESIA” ditulis dalam huruf Kapital (huruf besar)

Penulisan tadi mengandung makna bahwa, Aspek GERAKAN dan INDONESIA merupakan elemen pokok yang harus ditonjolkan oleh organisasi GMNI, sementara aspek MAHASISWA dan NASIONAL hanya menunjukkan predikat yang mempertegas keberadaan organisasi GMNI.

4. Jaket GMNI

Jaket GMNI berwarna MERAH DARAH, dengan model “Sukarno Look”. Pada kantong kiri depan terpasang Lambang GMNI, dan diatas kantong kanan depan terpasang identitas lokasi. Kelengkapan lainnya seperti tanda jabatan, dan lain-lain dipasang sesuai ketentuan organisasi.

5. Peci GMNI

Peci GMNI berwarna HITAM dengan Strip merah di tengahnya, tutup atas juga berwarna merah, pada bagian depan sebelah kiri dipasang lencana (pin) GMNI.

6. Mars GMNI

Mars GMNI adalah modifikasi dari lagu “Marhaen Bersatu”, dengan syair yang disesuaikan dengan identitas GMNI. Syair lagu tersebut adalah sebagai berikut:

Mahasiswa Indonesia
Bersatulah Segera
Di dalam satu barisan
anti kemiskinan
dalam satu barisan
serasa sama bahagia
Berjuang secara dinamis
di dalam Front Marhaenis

Reff.
Bersama buruh tani, bersama GMNI
Abdi rakyat sejati
Bersatulah segera
Mahasiswa Indonesia

7. Hymne GMNI

lagu dan lirik : Eros Djarot

Kami pemuda Indonesia, putra-putri sang fajar
Merah warna darahku, putih warna tulangku
bersih jernih jiwa kita

Kami mahasiswa Indonesia, cinta rakyat merdeka
siap rela berkorban sepenuh jiwa raga
demi nusa dan bangsa

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Pejuang Pemikir yang tetap setia
Mengawal Pancasila hingga akhir hayatnya
GMNI.., GMNI.., Jaya…!

8. Motto GMNI

Motto GMNI adalah

” PEJUANG PEMIKIR-PEMIKIR PEJUANG “,