Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia:

Rumah Masa Depan Kita

(oleh Ikhwanuddin J.)

Indonesia kontemporer adalah cermin bangsa yang ringkih (fragile) mirip barang pecah–belah. Berada di tepian tebing yang setiap saat siap menghancurkan eksistensinya. Dalam keanekaragamannya ternyata malah mengandung potensi konflik yang mengancam kelangsungannya sebagai bangsa manusia yang beradab. Barbarisme senantiasa datang mengendap–endap membawa teror di balik jubah perbedaan agama, etnis, provinsi, bahkan golongan politik. Elite–elite politik sedia untuk saling cakar demi rebutan roti kekuasaan yang semakian membuat rakyat terpuruk dalam amarah tanpa daya kekuatan.

Inilah hasil sementara reformasi kapitalisme di Indonesia, sebelum chaos permanen datang dengan segenap kepastian.

Prolog

Apa yang tengah terjadi di Indonesia sekarang tak jauh beda dengan sebuah kapal besar yang pecah dan siap tenggelam di dasar samudra. Di ruang kemudi terjadi kekacauan yang memperebutkan posisi di pucuk kekuasaan. Sementara kondisi ekonomi semakin terpuruk, politik tak keruan dan agenda–agenda reformasi kandas di telan kepentingan berbagai gerombolan elite. Dan sempurnalah penderitaan rakyat negeri ini; kehidupan rakyat yang semakin terkepung krisis dari segala sudut, dan bangsa ini sedang memproses kehancurannya sendiri!

Benar, Indonesia berada dalam fase transisi; yakni fase reformasi sebagai koreksi tambal sulam terhadap praktek perekonomian Orde baru yang kroni–kapitalistik dan praktek politik yang otoritarian dan pasti a–demokratik. Benar pula bila koreksi atas Indonesia sekarang belumlah lepas dari kerangka ideologi kapitalisme yang menjadi akar dari segala akar kerusakan Indonesia. Bila pada tahun 1965 merupakan fase penetrasi kapitalisme tahap I, maka 1998 merupakan restorasi tahap II – dan akan menyusul kerusakan–kerusakan permanen sebagaimana watak kapitalisme yang senantiasa berdiri di atas api kontradiksi.

Indonesia memang sosok tanah–air yang maha besar, maha luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang banyak pula. Bisa dibayangkan, suatu ruang seluas kurang lebih dua juta km persegi, dengan hamparan 13. 699 pulau dengan total penduduk 203, 46 juta jiwa.1 Di dalamnya hidup sekitar 495 rumpun bahasa dalam kelompok etnis dan 5 agama resmi plus puluhan aneka kepercayaan. Realitas ini mengandung dua potensi besar yang bisa diprediksikan: relasi konflik akan terus mengoyak kehidupan masyarakat dengan segala perbedaannya atau ketentraman dan kedamaian bakal tercipta dengan adanya syarat fundamental; terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan demokrasi kerakyatan sebagai sistemnya. Dalam pengertian yang lebih pendek, Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan krusial: barbarisme atau sosialisme!

Apa yang terjadi di atas pelataran Indonesia masa kini adalah cermin retak sebuah reformasi. Kegagalan proyek reformasi. Demokrasi yang dirancang menuju liberalisme dan ekonomi yang direstrukturisasi agar sepenuhnya kapitalistik lewat agenda neo–liberalisme yang sedang dirancang–bangun sedemikian rupa. Dalam rancangan besar, semua sistem yang saat ini dikerahkan untuk menjawab semua tantangan Indonesia kontemporer merupakan agenda revisi atas tatanan dan praktek ekonomi (kroni–kapitalistik) dan politik (otalitarian) Orde Baru yang penuh dosa. Namun upaya apapun tampaklah kerapuhannya ketika blue print dan perkakas yang dipakai tetap menggunakan piranti kapitalisme dan liberalisme. Suatu sumber dari segala sumber lahirnya ratusan konflik dan malapetaka yang siap mengoyak soliditas integrasi nasional Indonesia.

Dialog

Apa yang menimpa Indonesia hari ini adalah probem nasional dengan apa yang dideskripsikan Karl Marx sebagai all that is solid melts into air (semua yang kokoh, kini telah menguap ke udara). Apa yang dahulu tampak ‘dimapankan’ secara politik oleh rezim Orde Baru dalam bingkai integrasi nasional Indonesia, kini telah tercerai–berai oleh konflik agama, konflik antaretnis, antarkampung, antargolongan politik, elite contra elite, pusat versus daerah, dan konflik dalam skala besar kita bisa membaca tuntutan Aceh merdeka, Papua merdeka, Riau merdeka, dst. Gerakan separatis tampak nyata tengah mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. lantas, apakah akar dari segala akar konflik fundamental ini?

Untuk memahami realitas ini yang pertama mari kita sama– sama mengelupas kekaburan– kekaburan yang acapkali memanipulasi pemahaman kita tentang suatu identitas konflik. Sebagai kata kunci pembahasan ini adalah kontradiksi, suatu istilah yang mengandung pengertian adanya sumber pertentangan yang material dan utama antara suatu kekuatan yang lemah melawan yang kuat, lebih tepatnya antara mayoritas yang dilemahkan dan dihisap melawan minoritas yang kuat lagi menghisap. Kontradiksi ini mempunyai determinasi pada kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai sumber keadilan yang sejati. Apabila keadilan sejati ini terluka, maka koyak–moyaklah semua ikatan yang mengharmoniskan tatanan sosial; tanpa pandang bulu suku, agama, etnis, ras, kelas maupun komunitas. Dengan demikian, akar dari segala akar kontradiksi sejatinya adalah keadilan ekonomi, bukan perbedaan agama maupun etnis. Konflik agama, suku, ras, etnis atau golongan menjadi faktor sekunder.

Di luar kondisi itu semua, daya perubahan tentu akan sangat tergantung pada sejauhmana kekuatan–kekuatan revolusioner di Indonesia melakukan konsolidasi untuk kemudian dikristalkan menjadi kekuatan politik yang mampu melakukan antitesis terhadap kondisi total chaotic ini. Dan di sinilah kerapuhan segera tampak.

Bahwa dalam kekaburan politik nasional yang tampaknya semakin banyak dikacaukan oleh perilaku elite–elite politik ini, terdapat beberapa perdebatan menarik tentang di manakah posisi politik kaum Marxis? Apa yang harus dilakukan oleh elemen–elemen Marxis di Indonesia? Terdapat banyak jawaban sebanyak jumlah elemen gerakan yang terfragmentasi dalam berbagai kubu.

Pertama, mensikapi situasi nasional sekarang sejumlah argumen berpendapat bahwa pemerintah Abdurrahman Wahid saat ini harus didukung, bahkan kalau perlu kekuatan kiri menjadi pilar di dalamnya. Bagi yang berpendapat demikian, mereka membangun argumentasi bahwa pemerintahan Wahid saat ini adalah kekuasaan paling demokratik, dipilih lewat Pemilu yang demokratis, menjanjikan kebebasan pers, berserikat, pluralitas ideologi, dsb. Apabila terjadi perubahan di pucuk kekuasaan maka kenyataan ini akan merugikan kekuatan rakyat sendiri. Nah, baiklah, mari kita periksa argumen ini dengan secermat–cermatnya. Diagnosis kita ada bagusnya kita uji dengan sejumlah pertanyaan berikut: Benarkah kondisi demokratik telah tercapai di Indonesia sekarang? Benarkah pencapaian demokratik yang ada sekarang merupakan produk dari kekuasaan yang saat ini berada di bawah pemerintahan Wahid? Benarkan pula bila kekuasaan Wahid sekarang terjamin dari segala bentuk penyelewengan seperti yang terjadi dalam Orde Baru?

Menjawab pertanyaan di atas, secara objektif banyak pihak yang berpikir bahwa keadaan semakin membingungkan, tidak pasti dan memburuk. Terdapat suatu kegamangan ketimbang sebuah keyakinan teguh yang membenarkan bahwa Indonesia sekarang sudah demokratis. Kekecewaan ini tentu berdasar pada realitas objektif betapa relatifnya kualitas sebuah kebebasan berideologi yang masih bersarang di alam mimpi, atau kebebasan berserikat bagi buruh yang pada kenyataannya banyak dijegal oleh preman dan organisasi–organisasi buruh reaksioner sisa–sisa kekuatan Orde Baru, dan korupsi yang semakin tak terberantas, ekonomi yang bangkrut. Inilah kenyataan objektif, di mana kenyataan tidak semanis yang dijanjikan oleh penguasa baru. Dan bagaimana fungsi kepemerintahan semakin tak punya daya kekuatan untuk memberikan rasa keadilan yang konkret bagi rakyat.

Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa terdapat banyak ilusi demokratik bagi mereka yang beranggapan bahwa di tangan Wahid akan terjadi perubahan kualitatif pada tataran demokrasi. Penulis lebih berpendapat bahwa kualitas demokrasi yang ada merupakan pencapaian perjuangan rakyat Indonesia sendiri yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Hal ini tak terkait secara determinan bahwa di tangan si Wahid, si Amin, si Mega atau si Tanjung negeri ini akan demokratis. Pendekatan politik yang melulu merujuk pada kekuatan elite tampaknya masih cukup dominan mewarnai perspektif kaum pergerakan di Indonesia. Padahal pendekatan semacam ini sudah harus ditinggalkan karena usang dan mistik; yakni ketika suatu kekuatan perubahan tidak bersandar pada kekuatan pokok perubah itu sendiri maka ketergantungan ini bisa dikatakan avonturisme di kalangan para oportunis.

Sementara itu di kubu kiri lainnya berkembang sebuah analisis yang menyatakan bahwa, ada baiknya elemen kiri tidak terjebak dalam pro–kontra kekuasaan namun membangun aliansi dengan kekuatan– kekuatan besar yang berpengaruh. Dalam aliansi dengan kekuatan–kekuatan politik besar ini – yang tentu sebagian besar diisi oleh kaum moderat dan konservatif ini – akan menguntungkan pihak kekuatan kiri. Di mana keuntungannya, pertama kekuatan kiri akan terlindungi dari arus balik kekuatan bila panggung politik. Fasisme akan memukul balik semua elemen reformis, termasuk kekuatan garda depan demokratik yang banyak dikuasai oleh kekuatan kiri. Kedua, aliansi ini akan mampu mempengaruhi perspektif partai–partai besar apabila terjalin suatu aliansi yang permanen.

Pendapat terakhir ini tampak masih mencerminkan pola dependensi yang besar terhadap elemen–elemen non– revolusioner. Ketakutan yang berlebihan tampak menguasai analisis dan pilihan tindakan ini, sementara ketidakpercayaan pada kekuatan diri berkembang dengan subur seiring dengannya. Bila kita berkaca pada pilihan tindakan aliansi ini, kita pun pasti akan mendapati sosok kaum kiri yang kecil, minder, takut dan dicekam inferioritas dalam kekuatan. Kenyataan ini tentu sebuah kenaifan bila kita menganalisis dengan pisau Marxisme yang tajam dan ilmiah itu. Yakni bagaimana suatu elemen yang mengklaim kiri dan revolusioner namun pada kenyataannya sama rapuhnya dengan kaum moderat, tak bergigi dan kompromis sebab jangan– jangan memang tidak mempunyai basis massa konkret dalam konteks massa kelas tertindas yang tentu mayoritas secara kuantitas. Pilihan aliansi dengan kekuatan borjuasi nasionalis sebagaimana yang pernah terjadi di Cina atau kasus Menshevik di Rusia, memang tidak bisa berbuat banyak dalam pengertian aksi– aksi revolusioner yang melibatkan kelas buruh. Taktik ini pun juga sudah beberapa kali diuji dan terbukti gagal. Sebab kekuatan kiri yang Marxis tentu akan selalu bersandar pada kekuatan riel di basis–basis kelas buruh, buruh–tani, petani miskin, serta elemen lain yang telah teruji sepanjang sejarah pro pada revolusi sosialis.

Dengan demikian, bagi mereka segenap kaum pergerakan yang menggunakan Marxisme sebagai kerangka berpikir dan membaca kondisi objektif tentu akan senantiasa mempertautkan diri dengan massa rakyat dalam kelas–kelas tertindas. Bersama mereka segenap perspektif akan dipertaruhkan benar dan salahnya, taktik dan strategi akan dirancang ampuh dan tidaknya, dan yang terpenting adalah bagaimana sebuah kekuatan kelas bisa ‘dimainkan’ dalam konstelasi politik nasional yang kacau ini bersama program –program perjuangan yang akan memperjuangkan kepentingan kelas tertindas dan sekaligus memandu mereka menuju perubahan yang lebih sejati.

Di tengah kondisi Indonesia dengan tebaran api di semua penjuru wilayah ini, kaum Marxis tentu harus ambil sikap tegas sesuai kaidah pergerakan yang akan membawa pada sikap independensi yang bertumpu pada kelas–kelas tertindas. Di tengah proses reformasi yang berjalan tanpa panduan ideologis yang jelas, nyata– nyata hanya akan menyeret negeri ini pada catastrophe – badai krisis babak kedua yang jauh lebih mengerikan.

Epilog

Persoalan krusial Indonesia saat ini berikut instrumen pemecah persoalan adalah dua persimpangan besar: barbarisme dalam solusi model kapitalisme dan liberalisme atau sosialisme sebagai jawabnya. Dalam pemecahan problem model kapitalisme, ia tetap mengandung resiko catastrophe yang mengerikan bagi umat manusia. Kenapa demikian, sebab skenario kapitalisme jelas akan semakin membangun kontradiksi yang permanen dalam struktur kelas yang saling berebut kepentingan. Bisa diprediksikan suatu kondisi yang lebih busuk dari Orde Baru yang telah hancur porak– poranda. Bagi kelas penindas baru usaha nyatanya bagaimana segera mengkonsolidasikan diri segenap kekuatan yang bisa dihimpun untuk menjadi borjuasi nasional baru dan melangsungkan penghisap terhadap kelas bawah tertindas yang bisa diayomi oleh hukum– hukum legal borjuis. Keadilan dalam konteks ini adalah hak milik dan kenikmatan hidup sepenuh–penuhnya kelas pengusaha, elite politik dan kaum reaksioner yang diuntungkan oleh sistem. Tidak! sekali lagi tidak milik kelas buruh, buruh–tani, kaum miskin kota atau kaum melarat lainnya. Inilah realisme sosial masyarakat kapitalis. Kalaupun di dalamnya mengandung kepastian hukum, ia menjadi hukum besi penindasan bagi rakyat bawah yang tidak kebagian rezeki—yang senantiasa lapar dan terlibat dalam upaya paksa untuk merebut rezeki yang ditimbun oleh kaum borjuis. Suku Amungme di Irian Jaya akan terus bergerak merebut tanah dan hak miliknya kembali yang telah direbut oleh komprador imperialisme. Juga buruh PT. Freeport Indonesia, PT. Caltec Pasific Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya, PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur dan di semua pabrik dan pos– pos besar penghisapan kelas lainnya.

Hukum borjuis merupakan hukum kekerasan sosial yang permanen!

Adapun solusi sosialisme adalah solusi fundamental untuk menjawab kontradiksi kelas yang ada. Solusi model sosialisme jelas harus keluar dari kerangka perjuangan yang bersifat tambal sulam sebagaimana agenda milik kaum reformis yang ada saat ini. Perubahan untuk sosialisme juga bukan perubahan segampang membalik telapak tangan sebagaimana menjadi mimpi–mimpi kosong kaum elite yang paling pandai menipu massa rakyat.

Perubahan model sosialisme adalah perubahan yang terletak di tangan kelas tertindas, bukan di tangan elemen asing, parlementariat atau elite politik. Ia mensyaratkan kesiapan kelas pekerja (working class) Indonesia sendiri sebagai motor utama perubahan revolusioner untuk membongkar sistem penghisapan dan penindasan yang selama ini telah memperbudak tenaga dan pikiran mereka; mengambil alih kekuatan basis–struktur ekonomi dan merebut kekuasaan politik negara. Penataan masyarakat dalam negara sosialisme adalah melakukan nasionalisasi aset– aset produksi yang utama dan diselenggarakan oleh seluruh organisasi kelas pekerja yang terdidik dalam kancah revolusioner itu. Selanjutnya akan terjadi distribusi hasil produksi yang akan dinikmati bersama oleh semua rakyat Indonesia.

Jawaban Sosialisme dalam konteks keindonesiaan yang hidup di dalamnya ratusan perbedaan dari suku, etnis, agama, bahasa, dan kulit jelas menjadi sangat relevan bila diletakkan sebagai syarat fundamental sistem kehidupan sosial Indonesia. Stabilitas nasional akan sangat ditentukan oleh kualitas share and distribution sumber ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Tanpa syarat fundamental ini, posisi struktural bangsa Indonesia tentu sangat fragile seperti barang pecah–belah yang gampang hancur. Tersenggol konflik agama, puluhan bom bertaburan di tempat–tempat ibadah. Aceh, Irian Jaya, Riau akan bergolak menuntut keadilan distribusi ekonomi; realitas yang mengancam integrasi nasional dan menguras habis energi sebuah bangsa. Belum lagi jaring–jaring sosial yang rentan dan gampang terkoyak oleh isu–isu jahat yang mengundang kerusuhan sosial.

Dengan sosialisme sebagai alas hidup bersama kehidupan sosial berbangsa Indonesia, ia menjadi faktor pokok bagi kelangsungan satu harmoni dalam keanekaragaman manusiawi. Satu sistem pengikat dalam rumpun kebhinekaan. Inilah paras humanisme bagi rumah masa depan Indonesia kita di bawah payung sosialisme; atau bilamana tidak maka benarlah kata Karl Marx, apa yang semua solid dalam wadah Indonesia, akan menguap ke udara. Dan Indonesia akan menjadi batu nisan nasionalisme kita.

Komentar ditutup.