Permasalahan Kebangsaaan dan Sosialisme di Indonesia

Permasalahan Kebangsaaan dan Sosialisme di Indonesia

Sebuah catatan singkat

Bambang Telo

Indonesia mungkin merupakan rumah tahanan rakyat terbesar di Asia Tenggara. Tentu saja, hal ini tidak hanya dikarenakan oleh banyaknya penindasan dari Rezim Orde Baru terhadap kelas pekerja dan kaum petani miskin namun juga dikarenakan penggunaan sebuah sistem penindasan dan diskriminasi yang sistematik dalam penyusunan kelompok– kelompok nasional. Motto rezim Orde Baru yakni Bhinneka Tunggal Ika dan Nasionalisme Indonesia pada kenyataannya tidak berbeda dengan sentralisme dari Jawa Kuno dan dalam upaya pendominasian terhadap kepulauan di luar Pulau Jawa. Hal ini akan terlihat jika kita membandingkannya dengan adanya pengaliran besar–besaran sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta hasil pajak dari propinsi– propinsi ke Oligarki Jakarta. Hal ini dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa selama ini pertumbuhan ekonomi (yang rata–rata 8% pertahun) sejak 20 tahun yang lalu sebelum terjadinya krisis di Asia, tidak merubah satupun peningkatan pembangunan dan secara menyolok masih terlihatnya pembangunan yang tidak merata diantara propinsi– propinsi di Indonesia. Perbedaan Gross Domestic Product (GDP) per kapita diantara propinsi yang kaya seperti Jakarta dan propinsi yang termiskin seperti Nusa Tenggara Timur atau Timor Timur memiliki perbandingan 10 : 1.

Propinsi seperti Aceh di Sumatra bagian Utara dengan pendapatan dari wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya (gas alam dan minyak) ternyata hanya memenuhi rekening penguasa Oligarki Jakarta dan kapitalis asing seperti Mobil Oil. Demikian pula dengan yang terjadi di Irian Jaya atau Papua Barat, tambang emas terbesar PT. Freeport Indonesia dibawah kontrol Rio Tinto hanyalah memberikan kekayaan kepada militer yang memberikan perlindungan terhadap perusahaan asing ini, Jakarta dan para oligarki lokal. Sedangkan penduduk asli Papua hanya mendapatkan keterbelakangan, limbah beracun dan penindasan– penindasan yang sadis.

Peristiwa revolusioner yang mengantarkan kejatuhan Suharto di bulan Mei 1998 telah memberikan daya dorong yang hebat bagi perjuangan kelas di Indonesia, namun juga memunculkan aspirasi kemerdekaan pada kelompok– kelompok yang selama ini merasa tertindas. Hal ini memicu timbulnya tragedi kekerasan dan peristiwa berdarah di Timor Timur dan secara berlanjut dengan pemisahan dari Republik Indonesia. Yang lebih penting lagi, turunya rezim otoriter Suharto tersebut, adalah munculnya aksi jutaan massa demonstrasi yang kuat di Aceh dalam aksi melawan bentuk kekerasan oleh militer selama ini dan dalam rangka mendukung diadakannya refrendum atas kemerdekaan. Dan aksi ini dikuti dengan aksi yang sama di Jakarta oleh para mahasiswa Aceh di Jakarta. Di Papua Barat gerakan kemerdekaan telah menghimpun kekutan baru meskipun terus mendapat tekanan–tekanan dari militer.

Hal ini secara jelas menunjukan kebusukan dari militer di bawah rezim Suharto, adanya kelemahan dan perpecahan yang meluas dari kelas borjuis, serta adanya krisis ekonomi terus menerus kapitalisme yang selama ini hanya mengisi pundi–pundi kekuatan sentralisme yang pada akhirnya menggiring Indonesia kearah pembubaran Indonesia.

Keberadaan Negara Kesatuan Indonesia kini sedang mengalami tantangan dari seluruh penjuru nusantara. Inilah hasil dari ketidakmampuan dan korupsi dari kelas borjuis Indonesia dalam upaya melengkapi tugas– tugas dari revolusi borjuis. Tugas–tugas tersebut seharusnya antara lain adalah melengkapi perjuangan anti kapitalisme; pembangunan negara kebangsaan, pembangunan republik yang demokrasi dan pemecahan permasalahan yang radikal terhadap persoalan tanah.

Bangunan negara kesatuan Indonesia dan perkembangan selanjutnya kesadaran akan bangsa Indonesia merupakan hasil dari wilayah kolonialisasi bangsa Belanda dan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun proses dari pembangunan bangsa ini hanya terletak pada basis borjuis yang masih besar kekurangannya dan berasal dari awal pemunculan dominasi suku Jawa dan adanya ambisi imperialis regional yang dimunculkan oleh kelas borjuis– militer. Ilustrasi yang terbaik dalam menerangkan kalimat tersebut adalah adanya “kembalinya” Papua Barat setelah melalui referendum yang palsu di tahun 1969 dan adanya pendudukan militer yang brutal terhadap Timor Timur di tahun 1975. Kebijaksanaan “pemukiman kembali atau sering dikenal dengan transmigrasi” dari suku Jawa atau Madura ke wilayah Sumatra Utara/Aceh, Kalimantan, Sulawesi, atau Timor secara tidak langsung meneruskan politik “kolonisasi” yang diterapkan oleh penjajah Belanda dan akibat dari praktek pemukiman kembali tersebut dapat kita bandingkan dengan peristiwa berdarah di Yugoslavia yang kita sebut dengan pembersihan etnis. Paling tidak imperialisme Belanda menggunakan beberapa kata yang tepat untuk menggambarkan arti dari pemukiman kembali tersebut. Kebijaksanaan transmigrasi telah meluaskan bibit–bibit yang menjadi racun terhadap adanya perpecahan dan ketegangan antar etnis sebagaimana yang kita saksikan di Kalimantan, dimana suku Madura disana berhadap– hadapan secara langsung dengan suku asli Dayak.

Secara defacto terjadi perang sipil antara Kristen dan Muslim di Maluku sungguh merupakan peringatan yang serius akibat barbarisme dari kebusukan kapitalisme Indonesia.

Bermacamnya religi, etnik dan bahasa membuat banyak wilayah di Indonesia mempunyai potensi untuk meledak dalam situasi krisis perekonomian yang berlarut– larut dan juga dikarenakan lemahnya organisasi kelas pekerja di Indonesia.

Melihat kondisi basis borjuis yang ada, Republik Indonesia berpotensi menjadi Balkan baru yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Kita harus memahami bahwa hanya dengan sebuah solusi sosialis yang akan dapat menghindari Indonesia dari kehancuran seperti peristiwa yang sama dengan peristiwa yang menimpaYugoslavia namun dalam skala yang lebih luas lagi.

Sebagi Marxis kami berpikiran bahwa hanya aliansi sepenuhnya dari kelas pekerja dengan petani miskin yang dapat memecahkan persoalan bangsa yang sekarang sedang menghimpit. Tidak ada solusi dari kaum nasionalis maupun borjuis yang mungkin dapat memecahkan persoalan tersebut, namun hanya solusi dari kelas pekerja. Hanya kelas pekerja dan organisasi– organisasinya, khususnya serikat buruh – serikat buruh yang mengorganisir pekerja dari etnik–etnik, agama–agama, dan bahasa–bahasa daerah yang berbeda sebagai satu kesatuan kelas sosial.

Proses industrialisasi telah memulai adanya penggalangan kebersamaan rakyat dari perbedaan yang ada di Indonesia dalam sebuah kelas sosial baru dan semangat yang baru dari kelas sosial tersebut, kelas pekerja industri. Misalnya kedalam kesatuan pabrik–pabrik di wilayah Jabotabek, pada kesatuan–kesatuan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok, kedalam perusahan pertambangan baik itu batubara di Kalimantan atau pada ladang minyak di Sumatra sehingga akan mengurangi akan adanya perbedaan etnis dan agama dan mengolah tempat yang baru yang lebih moderen serta hanya ada kemungkinan identitas sosial yang lebih maju : membangun konsensus kelas pekerja. Kesatuan kelas pekerja merupakan kubu terbaik melawan perpecahan secara reaktif. Dan kesatuan kelas pekerja yang menjadi sebuah organisasi lintas etnik dan lintas agama.

Kesadaran Nasional dari rakyat di Aceh atau Papua Barat melawan penindasan dan diskriminasi hanya dapat berhasil jika dipimpin dan didukung oleh organisasi– organisasi kelas pekerja di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu para marxis dari lingkup Cahaya menentang segala bentuk penindasan terhadap bangsa, budaya, bahasa dan agama. Kami menyerukan kepada kaum pekerja, pelajar dan mahasiswa, kaum tani untuk membentuk sebuah upaya yang diperlukan untuk sebuah solusi sosialis terhadap segala bentuk penindasan ini. Ini berarti bahwa kami kami menndukung segala bentuk perlawanan melawan penindasan dan juga hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri bagi bangsa– bangsa yang tergabung di Republik Indonesia. Ini termasuk hak untuk melakukan pemisahan. Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa kami menyokong adanya keharusan untuk melakukan pemisahan dan lalu membentuk suatu negara sendiri. Kami berpikir bahwa mencerai–beraikan Indonesia bukanlah suatu kemajuan. Dalam pandangan tersebut, kami mendukung adanya keinginan bangsa Aceh untuk melakukan referendum namun kami tidak menganjurkan kemerdekaan Aceh namun melakukan penggabungan, secara sukarela, kedalam bentuk Negara Federasi Demokrasi dan Sosialis Indonesia.

Lebih penting lagi dukungan kami bagi pengakhiran segala bentuk penindasan terhadap hak–hak bangsa tidak berarti kami mendukung nasionalisme baik dalam metode–metode dan organisasi (seperti GAM di Aceh dan OPM di Papua Barat) maupun dalam program (seperti keinginan membentuk negara Republik Islam di Aceh). Kami mempertahankan sebuah program kelas pekerja dari Sosialisme Internasional. Program ini melengkapi sebuah kelas yang independen dari sayap kaum borjuis.

Kami mencela dan melakukan perlawanan pula terhadap kaum borjuis dan para pemimpin yang reaksioner yang mendominasi perbedaan gerakan–gerakan kebangsaan. Ketika para pemimpin borjuis Aceh menginginkan pembagian hasil sumberdaya yang lebih daripada wilayah–wilayah lain di Sumatra, mereka hanya memikirkan bagaimana cara memenuhi kantong–kantong mereka sendiri dan bukannya untuk memikirkan kaum petani dan pekerja; Ketika para pemimpin borjuis di Papua Barat menginginkan kemerdekaan dari Jakarta, mereka hanya menginginkan bagaimana caranya mengeksploitasi penduduk lokal dan sumberdaya alam yang begitu kaya tanpa mendapat campur tangan dari pihak luar. Undang– undang yang baru dan otonomi keuangan akan hanya memperkaya borjuis–borjuis lokal elemen–elemen dari birokrasi negara. Yang miskin tetap akan miskin, Pemerintahan Gus Dur maupun Megawati tidak mempunyai kemampuan untuk menjawab aspirasi dari masyarakat luas. Kebijaksanaan pemerintah mengenai persoalan ini hanya untuk menyeimbangkan antara negosiasi dengan konsesi yang palsu (seperti perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua Barat) serta penindasan militer. Tidak ada jalan yang akan mejadi sebuah solusi. Kami menginginkan seluruh kelas pekerja dalam aliansi dengan kaum petani miskin untuk mengambil pimpinan dalam perjuangan melawan segala bentuk penindasan nasional dan mencela para pemimpin borjuis nasionalis yang berlindung sebagai politisi yang mengekspoitasi perasaan massa.

Hal itulah yang menunjukan mengapa tidak mungkin memisahkan perjuangan untuk emansipasi nasional dengan perjuangan untuk emansipasi sosial.

Dengan adanya upaya melalui sebuah pendekatan sosialis bagi permasalahan nasional di Indonesia atau di tempat lain di penjuru dunia pada sekarang ini, menunjukan bahwa kami tidak dapat memisahkan perjuangan demokratik dari perjuangan sosialis. Hal yang sebaliknya malah dicoba pengupayaannya ini di Indonesia, dimana beberapa golongan kiri malah ikut mempunyai andil dalam ilusi ini, yang pada akhirnya hanya akan berakhir seperti golongan kiri yang hanya menjadi penutup bagi pemimpin borjuis dari seluruh perlindungan, dan para pemimpin borjuis akan selalu berkhianat dan menipu legitimasi nasional dan aspirasi nasional dari suku–suku bangsa di Indonesia. Hal tersebutlah yang menunjukan mengapa kami berjuang untuk pemimpin kelas pekerja yang revolusioner yang dapat membuat dan mengakhiri seluruh bentuk– bentuk penindasan nasional dan sosial. Upaya ini haruslah dimulai dengan pengambil alihan perusahaan–perusahaan besar, bank–bank dan monopoli– monopoli, menjatuhkan kaum oligarki Indonesia dan mentransformasikan masyakat sosialis.

  • Akhiri seluruh bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap bangsa, agama dan bahasa
  • Untuk sebuah Persatuan antara kaum kelas pekerja dengan kaum petani miskin yang terlepas dari bentuk kebangsaan dan keagamaan melawan penindasan nasional, militer dan kapitalisme.
  • Untuk Hak menentukan nasib sendiri.
  • Untuk pembetukan Federasi Demokrasi dan Sosial Indonesia, sebagai langkah awal dari pembentukan sebuah federasi sosialis Asia Tenggara dan sebuah Federasi Sosialis Dunia.

Lenin dan Permasalahan Nasional

Kaum marxis beroposisi terhadap seluruh bentuk penindasan bangsa, bahasa dan rasial dan kami akan berjuang melawan seluruh bentuk penindasan atas bangsa. Namun Lenin tidak pernah mengatakan bahwa kum Marxis harus mendukung kaum borjuis nasional atau kaum borjuis nasionalis yang picik. Namun sebaliknya, posisi fundamental dari dasar pemikiran Lenin mengenai permasalahan Nasional adalah mutlak untuk independensi kelas. Sementara memerangi bentuk kekejaman tehadap seluruh bentuk penindasan nasional, prinsip awal dari Leninisme selalu berawal dari adanya kebutuhan untuk berjuang melawan kaum borjuis – baik borjuis dalam bentuk penindas ataupun dalam bentuk bangsa–bangsa penindas. Ini bukanlah suatu kesalahan. Keseluruhan dari pemikiran adalah kelas pekerja harus mengupayakan sendiri kepemimpinan nasional dalam memimpin massa bagi transformasi revolusioner masyarakat. Sebagaimana yang diterangkan Lenin :

“Kaum Nasionalisme borjuis dan Internasionalisme proletar – bagaimanapun merupakan dua buah ungkapan–ungkapan permusuhan yang tak terdamaikan (dan) yang tidak dapat disamakan dengan dua basis kelas besar diseluruh kapitalis dunia dan menunjukan dua kebijaksanaan (namun lebih dari itu yakni dua buah pandangan dunia) dalam permasalahan nasional.”

Pada tulisannya yang lain Lenin menulis :

“Kepentingan dari kelas pekerja dan dari perjuangannya melawan keinginan kapitalisme melengkapi solidaritas dan kesatuan yang erat dari pekerja dari seluruh bangsa; mereka menginginkan adanya perlawanan terhadap kebijaksanaan nasionalis kaum borjuis dari setiap bangsa.”

Dalam sebuah pemikiran yang brilian, jalan dialektika, Lenin memposisikan bahwa hak dari setiap bangsa utntuk menentukan nasibnya sendiri tidak berarti terpisah dari Rusia dari penindasan rakyat oleh Kekaisaran Tsar, namun sebaliknya membawa mereka bersama–sama kedalam sebuah perjuangan perlawanan yang revolusioner melawan landlord –isme dan kapitalisme. Sepanjang kaum proletar perhatikan, ada hal mutlak yang tidak dipermasalakan oleh organisasi–organisasi pekerja yang mengenai garis–garis nasional. B

agi Lenin, hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berarti bahwa kaum pekerja “bertugas membawa suara untuk melakukan hal–hal yang separatis” namun semata–mata untuk beroposisi terhadap segala bentuk penindasan nasional dan untuk menentang pemaksaan hak pemakaian tetap dari beberapa bangsa dengan batas dari negara lainnya – hal tersebut, untuk membiarkan rakyat memutuskan membebaskan persoalan. Yang merupakan bagian dari hak demokratik, yang oleh kaum Bolshevik pertahankan. Namun kemudian secara tetap, hak tersebut tidak pernah betul– betul diperhitungkan sebagai sesuatu yang mutlak, namun selalu mengebelakangkan kepentingan dari perjuangan kelas dan revolusi dunia. Permasalahan Kebangsaan Kebijaksanan Lenin bukan dalam bentuk melakukan tindakan separatis, namun sebuah bentuk penyatuan secara sukarela. Program kaum Bolshevik mengenai permasalahn nasional memppunyai maksud sebagai sebuah persatuan kaum pekerja dan tani dari selurus bangsa–bangsa di ke–Tsar–an Rusia untuk berevolusi menggulingkan Tsarisme. Ketika para pekerja Rusia telah mengambil alih kekuasaan, mereka menawarkan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada bangsa–bangsa yang pada mulanya tertindas, dan mayoritas terbesar rakyat memutuskan untuk tetap bersama dan berpartisipasi secara sukarela dalam Federasi Rusia.

Iklan

Komentar ditutup.