PERANG CINA DAN RUNTUHNYA NEGARA JAWA BAB 1

Bab 1

Raja, Priyayi dan VOC

Sekarang setelah ini semua berlalu, Jawa didapati dalam kondisi tenang dan dengan rahmat Tuhan akan menjadi damai dan makmur, yang menurut pendapat saya akan berlangsung untuk banyak tahun ke depan, sebab pada dasarnya tidak ada orang yang suka perang.[1]

Kata-kata penuh harapan ini ditulis oleh gezaghebber Pesisir Timur Laut Jawa yang baru, Bartolomeus Visscher pada November 1739, dan terbukti salah besar. Setahun lebih sedikit sesudahnya, Jawa diamuk perang dan Visscher sendiri dikepung di Semarang dan dicopot secara memalukan dari posisinya di Semarang dengan tuduhan kehilangan akal sehatnya.

Visscher bukanlah pengamat politik yang baik dan dua cengkraman utamanya terhadap realita adalah seorang anak perempuan yang menikah dengan saudara dari Van Imhoff yang kemudian menjadi Gubernur Jendral, sebuah koneksi yang memungkinkan dia selamat dari arang yang mencoreng mukanya, dan – yang lebih penting bagi sejarah – adalah bakatnya untuk mengevaluasi hubungan VOC dengan Mataram dengan istilah-istilah yang berlebihan. “Keselarasan antar dua sekutu ini (yaitu Kumpeni dan Sunan) adalah bagaikan cahaya matahari yang akan membuyarkan semua intrik licik dari menteri-menteri Jawa.”[2] Ungkapan-ungkapan muluk tentang keselarasan VOC-Mataram seperti ini banyak didapati dalam surat-surat resmi kepada kraton. Tapi kutipan tadi, dan banyak lagi ungkapan senada, ditujukan kepada Kapten Johannes van Velsen, komandan garisun di Kartasura, yang hendak diserang oleh gabungan kekuatan Jawa dan Cina.

Visscher jelas bukanlah contoh dari administrator wilayah perbatasan yang kuat dan imajinatif dan selalu berusaha untuk memperluas batas-batas kekuasaan Kumpeni. Dan tampaknya pengalaman panjangnya dalam mengabdi kepada Kumpeni di Jawa juga tidak memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang urusan di Jawa. Tapi dia adalah contoh dari sikap yang banyak didapati di pihak Kumpeni. Tujuan-tujuannya sederhana, cara-cara yang ingin digunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan itu bersifat simbiotik dan hasil akhirnya menimbulkan ratapan.

Ah! seandainya Kumpeni tetap menjadi pedagang dan tidak pernah bersikeras sedemikian rupa. Ini sudah terjadi pada 1733 [ketika diputuskan] untuk tidak menyebut-nyebut [penyerahan] tanah manapun supaya orang Jawa tidak curiga bahwa ada niatan untuk melahap semuanya. Apa sebenarnya yang telah didapatkan Kumpeni dari semua uang yang telah ia keluarkan?[3]

Bahwa ekspansi teritorial tidak selalu menguntungkan telah dinyatakan oleh Gubernur Jendral Jacob Mossel delapan tahun sebelum Hartingh. “Apa yang dikeluarkan para bangsawan harus dibayar oleh para pedagang.”[4] Bahkan keprihatinan tentang harga yang harus dibayar dari ekspansi teritori sudah disuarakan hampir sejak awal, terutama oleh Dewan Direktur di Belanda, seperti yang dinyatakan oleh analisa Coenraad van Beuningen terhadap sifat ganda Kumpeni pada 1684, dimana dia menyatakan bahwa peran teritorial Kumpeni akan membahayakan fungsinya yang sebenarnya sebagai perusahaan dagang.[5] Dan orang sejaman maupun para pengamat selanjutnya menimpakan kemerosotan yang akhirnya menimpa Kumpeni pada cacat yang hampir bisa dikatakan bawaan ini dimana perdagangan dan pemerintahan dicampur dalam satu badan.

Meskipun bisa dibantah bahwa pada paroh kedua abad delapan belas, Kumpeni menutup kerugian perdagangannya  dengan pendapatan teritorial, terutama dari sistem proto-kultivasi yang diciptakannya di area Priangan di Jawa Barat, bukti dan contoh pada umumnya dari East India Company milik Inggris tampaknya menunjukkan bahwa keduanya memang tidak menyatu dan pada akhirnya pilihan antara menjadi penguasa atau menjadi pedagang tidak terhindarkan lagi.[6] Bahwa ini tidak terhindarkan, tidaklah berarti bahwa keharusan memilih itu muncul dengan cepat. Selama tidak ada alternatif penguasa lain yang dapat diterima pedagang, Kumpeni seringkali tidak memiliki pilihan kecuali menjadi pedagang sekaligus penguasa setiap kali kepentingannya mengharuskan dan kekuasaannya memungkinkannya.

Kepentingan yang mengikat Kumpeni dengan Jawa sebenarya sederhana saja. Jawa adalah keranjang beras (broodschuur) dan sumber kayu (houtwerf) bagi Kumpeni, seperti yang dinyatakan Nicolaas Hartingh pada awal dari Memorie van Overgave-nya. Dua produk ini, bersama dengan garam yang didapatkan dari Paradesi dekat Rembang, sangat vital bagi Kumpeni. Batavia dan, dalam skala yang lebih rendah, Kepulauan Rempah di Timur, tergantung pada suplai ini. Kumpeni tidak terlalu tertarik pada produk Jawa lainnya; bahkan ia sering menghambat perkembangannya. Indigo[1] atau katun, misalnya, digalakkan. Tapi gula dihambat untuk melindungi industri gula di sekitar Batavia dan penanaman kopi dilarang pada 1733 untuk menjaga monopoli pasar kopi dari produksi Kumpeni sendiri di Priangan.

Untuk mendapatkan beras dan kayu ini, Kumpeni siap membayar – bahkan sampai pertengahan abad delapan belas Kumpeni bersedia membayar di atas harga pasar. Tapi sekedar membayar saja tidak menjamin kestabilan suplai. Untuk bisa ditumbuhkan dan dipotong, padi dan kayu memerlukan sedikit saja kestabilan politik, tapi justru kestabilan politik inilah yang  sangat sulit didapatkan. Usaha untuk mendapatkan kestabilan politik telah menyibukkan Kumpeni selama hampir satu abad, mulai dari intervensi pertamanya pada 1676 sampai pemecahan kerajaan pada 1757 dan penyelesaian akhir antar kraton pada 1771-1774. Ilusi tentang keselarasan dan simbiosis yang suka disuarakan Kumpeni rusak karenanya dan pegawai-pegawainya sering menjadi putus asa.

Pantai Timur Jawa adalah tanggung jawab[2] yang telah menimbulkan kesakitan dan kesusahan yang berkesinambungan bagi meja ini [maksudnya Dewan Hindia[3]], bahkan terus menerus membuat kami gelisah hampir putus asa.[7]

Jika Kumpeni kadang menghadapi masalah berat dalam usahanya menghadapi realita dari sifat negara Jawa yang tidak stabil, peneliti-peneliti modern juga menghadapi masalah yang tidak kalah beratnya di dalam usahanya untuk menjelaskannya. Schrieke telah membahas tentang disintegrasi berkala dari wilayah ini, sementara Ricklefs telah memperluas diskusi sampai pada peran Kumpeni, yang terutama dipandangnya sebagai perusak suasana yang tidak mampu memberikan pemecahan tapi mamiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya proses yang “alami”, yaitu kemunculan orang kuat yang bisa mempersatukan dan menetapkan kehendaknya terhadap kerajaan. Pada saat Kumpeni mendukung penguasa atau penerus yang “sah” maka tidak ada pemberontakan yang bisa berhasil menentangnya, sementara di pihak lain, kekuasaan Kumpeni tidak cukup besar untuk menghapuskan oposisi yang ada dan jelas tidak memadai untuk mengontrol seluruh Jawa. Kumpeni hanya bisa mengandalkan seorang raja yang ia dukung dengan kekuatan militer, sementara pada saat yang sama Kumpeni memperlemah posisi raja ini dengan menyedot kekayaannya sebagai imbalan untuk dukungan yang ia berikan. Tapi sekalipun kita sepenuhnya memandang Kumpeni sebagai kekuatan perusak, masalah utamanya tetap terletak pada Jawa, yaitu ketidakstabilan kerajaan Jawa.[8]

Tapi apa yang membuat kerajaan Jawa demikian labil? Bagi Visscher dan kebanyakan pegawai Kumpeni, jawabannya tidak sulit, yaitu perbuatan jahat para menteri, yang menurutnya adalah sumber dari segala masalah dan bahkan disebutnya “tidak patriotik”. Jawaban dari orang-orang Jawa sejamannya juga tidak banyak berbeda. Babad hanya menambahkan jawaban khasnya sendiri bahwa itu semua telah ditakdirkan oleh Tuhan.

Meskipun pandangan tradisional dimana kehendak Tuhan dan perbuatan oknum-oknum menjadi penggerak utama sejarah tidak lagi banyak dianut sekarang, penelitian modern terhadap sifat dari negara Jawa tradisional pada abad tujuh belas dan delapan belas masih belum memberikan perubahan substansial terhadap gambaran ini. Hanya saja dengan adanya pergeseran pandangan ini, para oknum tidak lagi berada pada posisi yang paling disalahkan. Soemarsaid Moertono bahkan menyebut pandangan semacam ini “primitif” sementara Ann Kumar menyebutnya sebagai “sesuatu yang rapuh dan kadang hanya ada pada ide semata”.[9] Yang mereka maksud adalah bahwa negara Jawa tradisional sangat lemah dalam aspek-aspek teknis dan institusionalnya sehingga, faktor manusia – entah itu menteri-menteri licik seperti yang dikatakan Visscher atau apa saja – mau tidak mau menjadi penentu utama dalam kehidupan kenegaraan Jawa.

Ricklefs memiliki pandangan yang lebih spesifik tentang faktor manusia ini. Dia mengelompokkan anggota-anggota keluarga kerajaan, aristokrat-aristokrat lokal di luar pusat kerajaan dan pemimpin-pemimpin keagamaan sebagai elit Jawa, yang dukungannya diperlukan raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Ricklefs, seluruh struktur ini akan runtuh pada saat raja menjadi terlalu rajawi atau kurang rajawi, dimana hampir tidak mungkin akan didapatkan konsensus untuk menjaga tegaknya struktur ini.[10] Dengan kata lain, faktor manusia yang paling utama terletak pada diri raja.

Anderson menggunakan gambaran negara Jawa dimana dia memandang kekuasaan penguasa sebagai cahaya yang memancar dari pusat dan memberi energi kepada seluruh struktur negara. Semakin jauh dari pusat semakin lemah cahaya itu dan akhirnya tak terasa lagi di pinggiran. Alur struktural yang dilalui cahaya ini adalah alur negara patrimonial yang dibangun dari kumpulan-kumpulan hubungan patron-klien. Jika ada kelemahan pada pusat,  kumpulan-kumpulan ini akan menjadi lemah pula sehingga strukturnya akan ambruk.[11]

Mungkin masalahnya akan menjadi lebih jelas jika kita menyuntikkan kandungan budaya (yaitu konsep Jawa tentang kekuasaan) ke dalam bentuk sosiologis (yaitu konsep negara patrimonial Weber). Tapi rasanya terlalu berlebihan jika kita mengatakan bahwa “konsep tradisional tentang kekuasaan di Jawa jelas sekali akan memberikan perspektif yang koheren dari dalam untuk memandang struktur dan operasi dari negara patrimonial.” Paling-paling yang dapat disimpulkan dari situ adalah bahwa konsep tradisional tentang kekuasaan di Jawa tidak bertentangan dengan konsep negara patrimonial. Tapi bahwa konsep negara patrimonial bisa diterapkan di Jawa bukanlah barang baru. Konsep kekuasaan di Jawa tidak membantu banyak dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja di dalam negara patrimonial, bahkan negara patrimonial Jawa sekalipun, sebab itu hanya menyatakan secara ex post facto apakah seorang penguasa tertentu sudah menancapkan lampu kekuasaannya ke colokan energi kosmis atau belum. Selain memberikan metafora ini, Anderson tidak membawa kita lebih jauh dari pernyataan bahwa “pada akhirnya segalanya tergantung pada kekuasaan pribadi sang penguasa.”[12]

Kesimpulan seperti itu tidak lagi mengejutkan. Weber pun dalam pembahasannya tentang dominasi patrimonial telah menyimpulkan bahwa kemampuan pribadi sang penguasa untuk menetapkan kehendaknya sangat penting bagi kandungan kekuasaan nominalnya yang tidak stabil.[13] Level abstraksi seperti ini tidak memungkinkan kita berpendapat banyak tentang proses politik Jawa pra-modern, dimana kita paling hanya bisa berkata bahwa kebanyakan raja Jawa tampaknya tidak memiliki kemampuan pribadi atau bahkan, seperti yang dikatakan Anderson, karisma, sebab menurutnya semua kepemimpinan politik di Jawa bersifat karismatik.[14] Model konsensus Ricklefs sedikit lebih spesifik sebab setidaknya dalam model ini kita bisa berargumen bahwa kebanyakan raja tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan konsensus. Sayangnya, Ricklefs tidak banyak mengatakan kepada kita tentang cara-cara apa yang digunakan raja-raja Jawa untuk menciptakan konsensus ini selain bahwa itu dilakukan dengan cara menyeimbangkan dan memanipulasi kepentingan-kepentingan yang ada di bawahnya dengan cara memamerkan kemampuan perang dan dukungan supernaturalnya.[15] Dukungan supernatural, tentu saja, adalah sebuah fungsi dari kekuasaan nominal absolut, yang memandang raja sebagai Tuhan di muka bumi. Identifikasi Tuhan-raja yang aslinya berasal dari India ini demikian kuatnya sehingga bahkan setelah masuknya Islam – yang menabukan ide semacam itu – tidak banyak perubahan terjadi sebab raja menjadi medium antara manusia dan Tuhan, dan posisinya tetap absolut dan sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan di dunia fana, dia masih memiliki restu dari Tuhan.[16] Tapi sekalipun demikian, kekuasaannya masih dibatasi oleh kebiasaan dan tradisi.

Metode-metode tadi, yang dalam Ricklefs ditambah dengan penggunaan mata-mata dan ikatan perkawinan, tentu saja berlaku dalam semua rezim patrimonial. Dengan menggunakan checklist dari Weber kita bisa dengan mudah menambahkan beberapa metode lagi dan bahkan merinci metode-metode yang telah disebutkan tadi.

Cara yang sederhana tapi ampuh bagi raja untuk mengontrol pejabat-pejabatnya adalah dengan meminta tahanan. Raja Jawa tidak pernah mengembangkan sistem yang rumit seperti sistem sankin-kotai Tokugawa di Jepang, tapi pengambilan tahanan, biasanya istri dan anak dari orang yang ingin dikontrol, seringkali dilakukan, terutama pada masa krisis atau perang. Selama Perang Cina, istri dan anak dari orang-orang Cina ditawan untuk mencegah desersi. Pangeran Cakraningrat dari Madura membawa istri dan anak dari pejabat-pejabat semua distrik yang berhasil ia kuasai di Jawa Timur ke Madura, termasuk istri dan anak dari putranya sendiri, Bupati[4] Sidayu. Penawanan sudah demikian umumnya dipraktekkan sehingga merambat sampai ke semua level: raja meminta tawanan dari bupati, bupati meminta tawanan dari pejabat-pejabat bawahannya. Bahkan mungkin kebiasaan dimana bupati mengirim istri-istrinya ke kraton kalau raja sakit keras harus dilihat dari sudut ini.

Perjalanan keliling negara untuk mengawasi pejabat tidak dilakukan oleh raja-raja Jawa. Mereka jarang meninggalkan kraton. Kalaupun pergi, paling hanya untuk berburu atau memancing sebentar, atau berziarah di sekitar Kartasura, atau paling banter pergi ke Mataram. Tapi datang ke kraton adalah wajib bagi semua pejabat yang tinggal di ibu kota, sementara pejabat-pejabat di wilayah-wilayah luar hanya wajib datang sekali setahun pada Hari Mulud (Garebeg Mulud). Ketidakhadiran akan langsung diganjar dengan penurunan pangkat, atau bahkan lebih. Raja-raja Jawa biasanya bersidang pada Senin-Kamis, sementara pada hari Sabtu seringkali diadakan turnamen (Seton), yang juga harus dihadiri semua pejabat yang berdiam di ibu kota[5]. Kadang raja meminta agar semua pejabat tinggi siap dipanggil setiap saat, yang berarti mereka harus tinggal siang malam di kediaman sementara di Paseban, persis di depan istana.

Ijin untuk tidak datang ke kraton adalah tanda penghargaan khusus, yang jarang diberikan raja, terutama dalam hubungannya dengan perayaan Mulud. Pada periode yang akan kita bahas nanti, hanya Tumenggung Puspanagara yang sudah tua dari Batang yang pernah mendapat ijin ini karena dia sakit. Tapi tetap putranya harus datang mewakili. Yang merupakan perkecualian di sini adalah Pangeran Adipati Cakraningrat dari Madura, yang menolak untuk datang. Sang raja tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk memaksanya patuh ataupun menurunkannya selama tidak ada bantuan Kumpeni sehingga akhirnya dia setuju untuk membuat kompromi dengan Kumpeni. Cakraningrat diperbolehkan tidak datang dengan alasan sakit asalkan putranya dikirim untuk mewakilinya dan kasus Puspanagara dikutip sebagai preseden. Kadang para bupati diperbolehkan absen dari perayaan Mulud karena sedang terjadi keributan di dalam atau sekitar kabupatennya. Tapi mereka masih harus mengirim istri-istri mereka.[17]

Kewajiban untuk bertugas di kraton bagi putra-putra pejabat juga merupakan metode kontrol. Tidak menjadi mantri anom di kraton akan menghapuskan kesempatan untuk menerima jabatan turun temurun, seperti yang terjadi pada putra bekas bupati Tegal pada 1727. Pada saat itu Kumpeni kaget dengan keputusan itu karena Pakubuwana II pada saat naik tahta telah menyatakan bahwa pada prinsipnya putra akan meneruskan jabatan ayahnya, kecuali jika ada alasan khusus. Fakta bahwa putra mantan Bupati Tegal tidak pernah menjadi mantri anom di kraton diajukan sebagai alasan utama dalam kasus ini.[18]

Di Jawa, proses masuknya orang biasa ke dalam jabatan-jabatan tinggi tampaknya tidak se-sistematis pada rezim-rezim patrimonial lain. Alasan utamanya adalah karena pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan biasa tergantung sepenuhnya pada raja sehingga lebih mudah dikontrol. Meskipun kita sering mendapati orang kalangan bawah dalam eselon atas pemerintahan Jawa – seperti misalnya Patih Danureja dan Wedana Gedhong dalam periode ini yaitu Tumenggung Tirtawiguna – mereka dengan cepat melebur ke dalam elit Jawa karena faktor keturunan sebagai tanda dari derajat diimbangi oleh fenomena lain, yaitu politik perkawinan.

Politik dan poligami menyatukan elit Jawa ke dalam ikatan yang sangat besar. Hubungan perkawinan meneguhkan ikatan yang tampaknya tidak bisa dijaga oleh hubungan lain. Pada pucuk tertinggi ada raja dengan semua saudari, saudari tiri, putri, istri, selir, yang semuanya ia gunakan untuk mengikat pejabat-pejabatnya. Bahkan mendapatkan bekas istri atau bekas selir raja masih dianggap sebagai kehormatan besar. Perkawinan raja biasanya menguatkan ikatan yang longgar dalam keluarga kerajaan, misalnya dengan menikahi putri dari paman-paman raja yang memberontak. Pakubuwana II menikahi putri-putri dari pamannya Purbaya, Blitar dan Dipanagara, yang semuanya pernah memberontak. Kesempatan untuk menghasilkan putra mahkota dianggap bisa mendamaikan faksi-faksi yang bersangkutan di dalam keluarga kerajaan yang biasanya terpecah belah. Raja juga terus mendapatkan selir dari para pejabatnya. Selir-selir raja berasal dari semua wilayah dan semua golongan masyarakat, termasuk wanita Cina. Pada saat Perang Cina hampir meletus, Pakubuwana II bahkan meminta Commandeur Visscher di Semarang untuk mencarikan wanita Cina sebab tidak ada wanita Cina yang memenuhi syarat di Kartasura. Raja tampaknya harus mendapatkan spesimen dari seluruh wilayahnya.

Kebijakan dalam perkawinan para pejabat, terutama para bupati, tampaknya mendukung temuan-temuan L.H. Palmier tentang periode jauh setelah periode yang kita bahas ini.[19] Istri pejabat biasanya berasal dari luar kabupaten, dari kraton, dari pejabat kraton, atau dari kabupaten lain yang biasanya bersebelahan. Selir-selir biasanya datang dari dalam kabupaten, putri-putri orang terkemuka setempat, pemuka desa, tokoh agama atau kadang wanita cantik dari daerah setempat yang terlihat oleh mata sang pejabat.

Dengan cara ini, elit Jawa terikat ke dalam jaringan ikatan perkawinan yang penuh sesak dengan lapisan, yang fungsi utamanya tampaknya adalah untuk memperkuat jaringan lain, yaitu misalnya jaringan patron-klien atau untuk menyediakan ikatan pada saat tidak mungkin diadakan ikatan lainnya. Sekalipun orang Jawa memiliki pandangan yang kuat tentang keluarga, ikatan perkawinan tidak serta merta membawa kerukunan di antara pihak-pihak yang terikat. Kumpeni, yang juga mencatat ikatan-ikatan ini pada level bupati dan di atasnya, seringkali dipaksa untuk mengambil kesimpulan bahwa keberadaan ikatan kekeluargaan bukanlah indikasi yang pasti tentang situasi.

Gubernur Besar dari Kabupaten-kabupaten Pesisir Barat, Adipati Jayaningrat […] menikah dengan satu-satunya putri sah dari Patih Danureja […], sehingga bisa disimpulkan bahwa Danureja dan Jayaningrat pasti akan seia sekata, tapi justru sebaliknya, pengalaman telah mengajarkan kepada saya bahwa itu belum tentu.[20]

Ikatan perkawinan tidak efektif sebagai metode kontrol, malah seringkali meruwetkan situasi yang sudah ruwet. Perkawinan satu-satunya saudari kandung Pakubuwana II dengan Cakraningrat dari Madura, misalnya, malah menimbulkan lebih banyak masalah.

Daftar metode ini bisa ditambah lagi dengan menambahkan hukuman, yang berkisar mulai dari hukuman mati sampai denda. Tapi yang biasanya dijatuhkan adalah pencabutan jabatan, dan kemudian pemindahan ke kraton atau pengasingan ke suatu tempat di Jawa – biasanya ke Ayah di Banyumas – atau diasingkan ke luar Jawa. Hukuman yang terakhir ini memerlukan pertolongan Kumpeni dan terutama dijatuhkan terhadap pangeran-pangeran pemberontak yang masih keluarga raja atau pejabat-pejabat yang sangat tinggi tingkatannya dan selain itu juga mahal sebab raja masih harus membayar biaya pengasingan bagi mereka yang diasingkan ke Pulo Kap (Cape Colony) atau Selong (Srilanka).

Kebanyakan metode ini jelas tidak efektif jika dibandingkan dengan kekuatan militer yang mendukungnya. Kekuatan militer yang besar sangat dibutuhkan oleh kebanyakan raja Jawa. Milisi petani hampir tidak memiliki manfaat militer. Tradisi mengikat mereka untuk mengabdi pada raja maka mereka pun tidak akan mengabdi melampaui tradisi. Maksudnya, di dalam praktek, kekuatan mereka akan buyar begitu tiba musim hujan dan sawah harus disiapkan untuk ditanami, seperti yang terjadi pada sebagian besar pasukan Jawa yang mendukung orang Cina dalam pengepungan Semarang di bulan November 1742. Umumnya pasukan petani digunakan terutama sebagai pelayan bagi apa yang bisa disebut sebagai tulang punggung pasukan Jawa, yaitu tentara istana yang profesional. Pasukan ini, yang dibayar dengan pendapatan dari  tanah sesuai dengan pangkat mereka seperti pejabat lainnya dalam struktur administrasi Jawa, dan sering berasal dari wilayah tradisional tertentu yang diwajibkan untuk menyediakan pasukan dan pemeliharaannya, jauh lebih baik perlengkapan dan latihannya daripada pasukan petani. Tapi pejabat-pejabat tinggi Kumpeni yang mengunjungi Kartasura selalu mengamati dengan senang, dan agak lega, bahwa pelatihan mereka belum mencapai taraf dimana mereka bisa melakukan volley yang terkonsentrasi dan sinkron dengan bedil mereka.

Yang sangat merugikan dari sudut pandang raja adalah bahwa pasukan-pasukan ini terikat terlalu erat dalam struktur administrasi umum wilayahnya masing-masing. Ini tidak hanya menghambat efektifitas mereka, tapi terutama juga kesetiaan mereka. Cara penyelesaian yang biasanya dipakai oleh penguasa patrimonial lain, seperti misalnya tentara budak atau bayaran, yang kalau bisa diambil dari luar rakyat bawahan, tidak bisa dilakukan raja-raja Jawa. Dalam situasi Jawa yang memungkinkan adalah menggunakan pasukan dari Bali atau Bugis, tapi ini dicegah oleh Kumpeni, yang  tidak menginginkan keberadaan pasukan seperti itu – kecuali pasukan sewaannya sendiri – di Jawa.

Kewaspadaan Kumpeni tidak selalu berhasil mencegah kemunculan pasukan bayaran seperti itu di Jawa. Yang paling dibutuhkan biasanya adalah pasukan Bali dan karena situasi di Bali membuat pengiriman pasukan semacam itu menguntungkan bagi raja-raja Bali, kita dapati mereka terus bermunculan di Jawa, dimana mereka memberikan keuntungan besar terhadap pihak yang mampu menyewa mereka. Pasukan Bali pada periode yang kita bahas ini menjadi tulang punggung pasukan Pangeran Cakraningrat dari Madura dan kehadiran mereka merupakan sebab utama dari keberhasilan militer Cakraningrat. Mereka tidak terhalang oleh keterbatasan tradisional seperti pasukan petani sehingga bisa diberangkatkan ke medan perang kapan saja, terutama pada saat pihak-pihak lain tidak mampu memberangkatkan pasukannya. Maka kita lihat Cakraningrat mengadakan serangan kilat pada musim hujan 1741/42 ketika pasukan petani Jawa sedang ada di rumah, ketika pasukan profesional tidak dapat bergerak karena tidak punya pelayan dan kuda-kuda aristokrat Jawa terhalang geraknya oleh lumpur. Meskipun Cakraningrat menasehati Kumpeni agar berbuat serupa, dia sebenarnya tahu betul bahwa hanya dia yang mampu melakukannya sebab artileri dan iringan bagasi Kumpeni yang berat juga tidak dapat bergerak karena hujan, lumpur dan tidak adanya pelayan. Pasukan Cakraningrat berperlengkapan ringan dan para celeng Madura ini (demikian Babad Tanah Jawi menyebut mereka) merambah sambil menjarah kabupaten-kabupaten pesisir timur tanpa menjumpai banyak perlawanan dan akhirnya berhasil menguasai Kartasura dalam sebuah serangan mendadak pada November 1742. Cakraningrat dengan cerdik memanfaatkan kelemahan-kelemahan musuh-musuhnya, termasuk dengan melancarkan serangan-serangan malam terhadap pasukan Jawa yang percaya tahyul dan mudah panik sehingga berhasil mematahkan semua perlawanan dari musuh-musuh tradisionalnya, sampai akhirnya dia dihentikan oleh Kumpeni, satu-satunya musuh yang tidak dapat dikalahkan pada musim hujan dan yang bisa menunggu sampai jalanan mengering dan pelayan-pelayan tersedia, sekalipun harus berdiam diri tanpa daya dalam lumpur selama beberapa bulan.

Jika tidak ada pasukan bayaran Bali atau lainnya, raja Jawa akan tergantung sepenuhnya pada pasukan petani dan pasukan istana “profesional”nya. Dia bahkan tidak memiliki monopoli militer, sebab semua bupati juga memiliki pasukan “profesional” seperti itu sementara bupati-bupati di wilayah yang paling timur memiliki kesempatan untuk menyewa orang Bali secara diam-diam.

Tapi ini tidak berarti bahwa raja tidak berdaya jika tidak memiliki karisma dan pasukan. Kebanyakan raja Jawa tidak memiliki keduanya secara efektif, tapi mereka tetap memiliki kontrol terhadap golongan elitnya. Apa yang memungkinkan mereka memiliki kontrol ini jika dilihat sepintas tidak berbeda banyak dari formula yang dibuat Ricklefs untuk seorang penguasa Jawa yang sukses, yaitu yang menyeimbangkan dan memanipulasi kepentingan-kepentingan elitnya untuk kepentingannya sendiri. Selama dia memberikan sejumlah besar otonomi kepada bawahannya, para elit punya kepentingan untuk menyokong dirinya dan mandi matahari di bawah sinar kemuliaan kultus raja, sehingga kemuliaan mereka sendiri ikut bertambah.[21] Meskipun ini memang benar terjadi pada masa Majapahit, realitanya tampaknya lebih rumit lagi sejak masa Sultan Agung sekalipun Ricklefs telah memberikan diktumnya yang terkenal bahwa Jawa pada sekitar 1700 M pada dasarnya sama dengan Jawa sekitar tahun 700 M.[22]

Kelemahan karisma dan kekuatan militer raja-raja Jawa, dan keprimitifan struktur negara Jawa – terutama jika dilihat dari kaca mata modern – janganlah menimbulkan pandangan yang terlalu sederhana tentang instrumen-instrumen kekuasaan yang dimiliki raja-raja Jawa. Pandangan yang terlalu sederhana seperti itu pasti akan membawa kita pada kesimpulan bahwa elit Jawa adalah kaum yang sulit diatur dan bahwa kebanyakan raja adalah orang gagal karena kita melihat bahwa bahkan syarat sederhana untuk kesuksesan seperti dengan pemberian otonomi oleh raja, yang akan membuat semua orang dengan senang hati bersedia bermandikan sinar kemuliaan kultus raja, tidak dapat dipenuhi. Kurangnya konsensus dan situasi yang hampir terus menerus kacau timbul bukan karena tidak adanya instrumen kekuasaan, dimana segalanya akan diombang-ambingkan oleh nafsu manusia, tapi justru timbul karena keberadaan instrumen-instrumen kekuasaan yang dimiliki raja itu sendiri, yang sebagian besar di antaranya tak teramati.

Pertama-tama coba kita pandang aparatus administratif Jawa, yang digambarkan dengan begitu sewenang-wenang di atas. Tampak jelas aparatus ini tidak sama dengan birokrasi modern dan para pejabatnya pun tidak sama dengan birokrat-birokrat tipikal. Tapi sekedar mengatakan mana-mana yang bukan ini atau bukan itu tidaklah cukup untuk memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya ada. Aparatus ini memiliki karakter ganda. Di satu pihak, ia berfungsi sebagai alat administratif untuk menarik pajak, menjaga ketertiban umum dan memberikan peradilan. Tugas-tugas ini sederhana sifatnya. Tradisi dan sedikit kekerasan yang dilakukan para tukang pukul dari pejabat setempat bisa menjamin kelancaran hampir semua fungsi-fungsi ini dan untuk itu tidak dibutuhkan mekanisme birokratis yang canggih. Bahkan biro, arsip atau bahkan kemampuan membaca dan menulis sulit didapati di dalam aparatus administratif tradisional Jawa. Banyak pejabat hampir tidak dapat membaca atau menulis dan beberapa bahkan sama sekali buta huruf.

Gubernur Besar dari Kabupaten-kabupaten Pesisir Timur Adipati Citrasoma yang tinggal di Jepara dan yang tidak pernah dicap apapun kecuali bahwa dia tolol dan tidak tahu apa-apa dan sering dibodohi oleh beberapa dari antara anak-anaknya sendiri yang banyak jumlahnya itu atau oleh beberapa bawahannya karena dia tidak dapat membaca maupun menulis, dan yang bisa mendapatkan status sedemikian tinggi karena dia memberikan kuda-kuda cantik dan gadis-gadis muda pada Susuhunan Pakubuwana, kakek dari raja yang memerintah sekarang […] [23]

Para pegawai Kumpeni tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengomentari betapa lamanya waktu yang biasanya dibutuhkan untuk menandatangani perjanjian antara VOC dan Mataram, semata karena membubuhkan tanda tangan adalah tugas yang asing dan berat bagi beberapa pejabat tinggi Jawa.

Karena kelambanan Jawa dalam hal tulis menulis, [penandatanganan Kontrak] ini berlangsung sampai jam tiga sore.[24]

Sementara orang-orang sibuk menandatangani [Kontrak], yang biasanya sama sekali tidak pernah bisa dilakukan dengan cepat oleh orang Jawa […] [25]

Adipati Citrasoma yang baru saja disebut tadi bahkan tidak dapat menyelesaikan tugasnya: dia cuma menggambar semacam tanda silang.[26]

Administrasi ini memang tidak banyak melibatkan kegiatan administratif, tapi yang jelas ia menghasilkan kekuasaan dan status. Fungsinya dalam menghasilkan kekuasaan dan menentukan status jauh lebih penting daripada fungsi administratifnya. Begitu kasar dan sederhananya administrasi ini sebagai alat administratif teknis tapi begitu canggih dan tinggi tingkat perkembangannya sebagai alat manipulasi status. Sebagai instrumen kekuasaan, yang pertama kali terkuasai oleh administrasi ini adalah para pejabat itu sendiri. Administrasi ini membentuk cara hidup mereka, persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri dan terhadap dunia. Administrasi ini menciptakan priyayi, pejabat tradisional Jawa, yang memang tidak pernah terkenal akan ketrampilan teknisnya sebagai administrator tapi akan budayanya.[28]

Budaya apa yang dimaksud di sini? Burger, yang mengambil petunjuk dari J. Huizinga, memandang adanya paralel yang jelas antara budaya ini dengan budaya Eropa pada akhir Abad Pertengahan, terutama dengan kerajaan Burgundy pada abad 14 dan 15. Manusia, ketika tidak puas dengan realita, akan melakukan tiga kemungkinan reaksi. Mereka akan lari dari kenyataan seperti pertapa, atau mereka akan mencoba memperbaiki realita seperti orang modern, atau mereka akan menciptakan realita semu, sebuah mimpi indah yang mereka gunakan untuk mengubah hidup menjadi semacam seni. Budaya istana Burgundy dan kraton Jawa mengambil cara ketiga ini.[29] Yang menarik adalah betapa dekatnya ide ini dengan konsep C. Geertz tentang Negara Teater,[30] meskipun didapatkan dari dua cara yang sama sekali berbeda.

Tapi, pesimisme pada masa-masa di antara perang yang tipikal pada Huizinga sangat banyak mewarnai gambarannya tentang budaya istana Burgundy yang sebenarnya bisa digambarkan dengan cemerlang. Daripada digambarkan sebagai musim gugur dari Abad Pertengahan, Burgundy sebenarnya lebih cocok digambarkan sebagai awal musim panas dari sebuah perkembangan baru yang sehat, yaitu masyarakat istana Eropa, yang kemudian mendominasi hampir semua negara Eropa sampai terjadinya Revolusi Prancis dan baru pudar pada abad sembilan belas. Burger, yang memandang pada sisa-sisa Mataram yang menyedihkan seperti yang terlihat pada kraton Solo dan Yogya, tidak memahami bahwa kraton ini dalam konteksnya sendiri merupakan bentuk organisasi politik yang rasional yang jauh dari sebuah usaha berseni untuk kabur dari realita.

Budaya priyayi lebih merupakan sebuah seni politik daripada seni hidup (dalam artian Huizinga). Yang terrefleksikan daripadanya adalah lebih berupa struktur kekuasaan dalam masyarakat Jawa daripada keyakinan-keyakinan tentang sifat hakiki alam semesta. Struktur dasar kekuasaan terekspresikan dalam hirarki administrasinya. Tapi hirarki ini bukanlah hirarki birokratis dimana kekuasaan-kekuasaan tertentu didiferensiasi, didelegasikan dan dipecah-pecah sehingga menciptakan area-area kompetensi khusus bagi tiap birokrat, melainkan sebuah hirarki dimana kekuasaan didelegasikan tapi tidak didiferensiasi. Hirarki ini adalah skema repetitif dari struktur-struktur yang identik, dimana kompetensi dari pejabat yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan pejabat yang lebih tinggi, hanya saja pejabat yang lebih rendah menguasai area yang lebih kecil, atau lebih tepatnya, jumlah rumah tangga yang dikuasainya lebih sedikit.[31] Dalam artian ini, benar memang pendapat Anderson yang menolak istilah hirarki untuk menggambarkan situasi Jawa.[32] Hirarki ini memang bukan hirarki birokratis yang dirancang untuk menciptakan pembagian kekuasaan dan mendiferensiasi area-area kompetensi tertentu. Maka, di dalamnya tidak didapati perselisihan tentang kompetensi birokratis. Perselisihan yang timbul dalam administrasi Jawa adalah perselisihan status tentang mana yang pantas didahulukan. Hirarki dalam konteks Jawa pertama-tama adalah sebuah tatanan yang menentukan jabatan dan status formal.

Pentingnya hirarki dalam etiket dan upacara-upacara  yang menyertainya bagi masyarakat Jawa dapat diketahui dengan mudah dari fakta bahwa etiket-etiket dan upacara-upacara itu begitu rumit aturan-aturannya, yang menyebabkan masyarakat dipenuhi dengan jabatan, gelar, tanda kehormatan dan motif pakaian yang eksklusif dan bahkan sampai merasuk ke dalam bahasa Jawa, yang memiliki berbagai level bahasa untuk digunakan bagi orang-orang yang statusnya lebih tinggi atau rendah. Karena masyarakat membedakan dan mengelaborasi sedemikian rumitnya bidang-bidang kehidupan yang dianggapnya paling esensial, kita tidak dapat begitu saja mengabaikan fenomena ini atau menganggapnya sebagai ciri yang tidak penting dari budaya Jawa.[33]

Priyayi Jawa tradisional terkenal sangat gila hormat, tapi dia jelas bukan orang gila. Jabatan resmi menentukan statusnya dalam dunia, menentukan nilai nominal dirinya. Tapi martabatnya dari hari ke hari ditentukan oleh berapa persisnya besar kehormatan yang diberikan kepadanya lewat sistem etiket dan upacara yang sangat rumit itu. Efek dari etiket dan upacara itu bukanlah untuk membuat dia merasa tentram (tata-tentrem) dengan cara menyelaraskan kekacauan dari kehidupan sehari-hari dengan tatanan kosmis yang lebih besar, seperti yang kadang diperkirakan. Justru sebaliknya, pejabat Jawa adalah seperti seorang pialang yang mengikuti perkembangan dari kutipan harga sahamnya di bursa saham: dia harus mencatat kutipan-kutipan harga dirinya dalam bursa politik.[34] Kehormatan menentukan segalanya, menentukan nilai nominal dirinya yang ditetapkan oleh jabatannya, menentukan nilai dirinya yang sebenarnya dalam papan catur politik dan akhirnya menentukan harga dirinya. Di luar struktur pemerintahan, priyayi tidak memiliki nilai, kecuali jika dia mau menjadi petani atau pertapa. Dengan kata lain, priyayi yang tidak gila hormat pantas disebut gila. Tanpa kehormatan, dia akan bangkrut, maka dia harus menyerahkan dirinya dan memaksa orang lain menyerahkan diri mereka ke dalam sistem etiket dan upacara yang mengatur distribusi kehormatan.

Kultus kerajaan tidak memberikan banyak keleluasaan bagi priyayi untuk berjemur dalam kemuliaan yang dipancarkannya. Kehormatan, yang diformalisasikan dalam etiket dan upacara hirarkis dari kultus kerajaan bukanlah sekedar hiasan dalam budaya Jawa, tapi sebuah senjata yang sangat fungsional dan efektif bagi raja untuk mengontrol dan memanipulasi pejabat-pejabatnya. Sedikit saja raja memberikan atau tidak memberikan kehormatan dapat mengubah total status seorang pejabat. Sang raja dapat memerintah dengan menggerakkan jari jentiknya. Untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan, raja-raja Jawa ketika tampil di depan umum menjadi seperti patung yang patuh pada aturan-aturan etiket dan upacara. Tapi raja sering menyimpang dari aturan. Dia memerlukan ruang gerak di hadapan pejabat-pejabatnya, yang dengan sendirinya sedapat mungkin mencoba untuk membekukan dan memformalisasi seluruh sistem etiket dan upacara. Sistem ini menjadi makin rumit karena adanya usaha-usaha dari pihak elit untuk memaku posisi penguasa dengan cara membakukan aturan-aturan dan adanya usaha-usaha raja untuk menjaga keutuhan dan keefektifan kekuasaannya dengan cara terus-menerus menciptakan kehormatan baru dan menganugrahkannya sesuka hatinya. Karakter sewenang-wenang yang sering terlihat dalam despotisme oriental tidaklah diakibatkan oleh sifat megalomaniak raja tapi lebih merupakan akibat dari jalannya sistem.

Jabatan adalah mata rantai penghubung dalam sistem ini. Jabatan adalah penentu utama dari status seseorang dan jabatan adalah kehormatan terbesar yang dapat diberikan oleh sang raja. Jabatan merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan status sosial dan kemakmuran ekonomi. Kepemilikan tanah maupun perdagangan tidak dapat memberikan kesempatan yang independen. Sumber daya dasarnya bukanlah tanah tapi orang. Tanah diikutsertakan pada orang, bukan orang diikutsertakan pada tanah. Jabatan akan memberikan kesempatan untuk mengontrol orang dan pemberian jabatan adalah hak raja. Perdagangan lebih sulit untuk dikontrol atau dimonopoli, tapi sebagian besar perdagangan yang ada merupakan keuntungan jabatan. Akses menuju produsen harus melewati pejabat. Hanya Kumpeni yang berhasil – meskipun banyak ditentang – melewati para pejabat dalam beberapa hal. Maka penjualan hasil bumi terikat pada pejabat, tapi memperdagangkan komoditas yang didapatkan dengan cara itu adalah masalah lain lagi. Meskipun beberapa bupati terlibat dalam perdagangan seperti itu, kebanyakan dari mereka cukup puas dengan mengalirkan perdagangan lewat gerbang pajak[6] atau pajak pasar dan pelabuhan. Dan dalam hal ini mereka harus berurusan dengan raja, yang sudah menyewakan hampir semua tempat yang paling menguntungkan, biasanya kepada orang Cina, sehingga tidak banyak lagi yang tersedia bagi elit Jawa. Sektor perdagangan yang tersisa adalah perdagangan barang mewah – yang sering diperdagangkan oleh istri-istri pejabat kepada istri-istri pegawai Kumpeni – atau perdagangan eceran kecil, yang juga dijalankan oleh wanita-wanita Jawa, yang biasanya disuplai dari pedagang grosir Cina. Jabatan adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bahkan para pedagang yang sukses pun menginginkannya, entah dengan menjadi bupati – seperti klan Jayaningrat dari Pekalongan dan Batang dan Adipati Astrawijaya dari Semarang yang memiliki latar belakang perdagangan Cina atau seperti bupati Lamongan Ngabehi Tohjaya yang bekas pedagang – atau dalam level yang lebih rendah dalam bentuk menyewa seluruh desa dan distrik seperti yang dilakukan tidak hanya oleh pedagang-pedagang Cina tapi juga oleh pegawai-pegawai Kumpeni dan bawahan Kumpeni seperti orang Bugis dan Makasar. Dalam artian tertentu, penyerahan seluruh kabupaten pesisir kepada Kumpeni bisa dianggap sebagai penyewaan dalam skala besar-besaran.

Melihat bahwa semua sumber daya secara efektif dieksploitasi lewat jabatan dan bahwa tidak ada aturan-aturan yang pasti tentang pemberian jabatan, maka elit Jawa dalam segala hal menjadi tergantung pada raja dan kehendaknya. Tidak ada jaring pengaman yang bisa mengurangi kejatuhannya dari jabatan. Pejabat yang dipecat akan merosot sampai ke status petani, meskipun pada prakteknya kebanyakan dari mereka akan berkeliaran di kraton mengikuti pejabat yang lebih beruntung (Kumpeni menyebutnya leeglopen aan het hof). Kekuasaan raja ditentukan oleh kemampuanya untuk mempertahankan monopoli pemberian jabatan ini. Dia membela monopoli ini dengan kesewenang-wenangan yang diperhitungkan untuk melawan semua usaha yang dilakukan para pejabatnya untuk membakukan aturan penunjukkan dan pemecatan. Prosesi tahunan menuju kraton pada Hari Mulud adalah saat-saat yang ditakuti semua bupati. Sekalipun dia sudah memberi hormat, menyerahkan hasil pajak dan sejumlah besar kontribusi dan suap yang tidak ditentukan, dia masih tetap tidak bisa yakin bahwa tidak ada alasan yang sedang dibuat untuk menjatuhkan dia dari jabatan dan statusnya. Kehendak penguasa, yang merupakan elemen yang tidak dapat diramalkan dalam kehidupan kenegaraan Jawa, menimbulkan ketegangan dan membuat para elit merasa tidak aman. Rasa tidak aman ini hanya bisa disingkirkan jika aturan-aturannya bisa dibakukan. Ini yang selalu ditentang raja. Konsesi terbesar yang pernah didapatkan para pejabat adalah ketika Pakubuwana II naik tahta. Untuk menguatkan posisinya yang lemah, dia secara resmi mengumumkan bahwa untuk selanjutnya pada prinsipnya putra akan meneruskan jabatan ayahnya kecuali jika ada alasan kuat untuk menentang itu.[35] Proklamasi ini, yang mungkin juga didalangi oleh Kumpeni, tidak pernah benar-benar dilaksanakan, dan memang ini tidak akan pernah menguntungkan raja sebab dengan begitu pejabat akan memiliki hak sementara seharusnya mereka hanya boleh mendapat anugrah semata.

Satu dari beberapa fakta-fakta yang paling penting dalam sejarah Jawa abad tujuh belas dan delapan belas adalah bahwa para raja  terlihat cukup berhasil mempertahankan monopoli mereka dalam pemberian jabatan. Ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa peperangan yang dilakukan Sultan Agung dan kemudian dilanjutkan oleh rezim despotik Amangkurat I telah berhasil membersihkan elit lokal sampai ke akar-akarnya. Dan juga karena saudara-saudara raja dikurung dalam kraton dan tidak mendapatkan komando lokal yang akan memberi mereka landasan kekuatan lokal. Proses ini dilanjutkan oleh raja-raja selanjutnya, dimana Kumpeni seringkali menyediakan otot yang diperlukan untuk melakukannya. Akibatnya hampir semua satrap[7] yang independen terbabat habis pada tahun 1720-an, dengan perkecualian Cakraningrat di Madura dan rezim dari para penerus Surapati di hutan-hutan liar sekitar Malang. Cakraningrat mendapatkan posisi independen ini karena ketrampilannya mengadu domba kraton dengan Kumpeni, yang ingin mengontrol seluruh Madura. Terlebih lagi jarak yang relatif dekat dengan Bali memungkinkan dia menyewa pasukan bayaran Bali secara diam-diam, yang ia gunakan dan membawa kerusakan sedemikian besar pada perang 1742, sehingga memperkuat posisinya dari dalam maupun dari luar. Cucu Surapati, Mas Brahim, sering menghantui gosip-gosip di Jawa, tapi seperti yang dikatakan seorang residen Kumpeni, dia sebenarnya tidak lebih dari gelandangan yang malang, dan semakin sedikit digubris semakin cepat dia binasa. Tapi penguasa lokal atau bupati lain jarang yang bisa berada pada posisi seperti itu untuk memainkan Kumpeni melawan kraton, karena Kumpeni lebih tertarik untuk menyokong raja daripada apa yang bisa ditawarkan oleh penguasa-penguasa lokal ini. Ketika terjadi perpecahan serius antara raja dan Kumpeni – seperti pada 1741 – barulah Kumpeni tertarik pada mereka, tapi hanya jika mereka mau berpihak padanya. Kebebasan para penguasa lokal untuk bermanuver politik sangat terbatas. Landasan kekuasaan mereka seringkali sangat kecil, karena seringkali mereka adalah pejabat yang ditunjuk kraton dan tidak memiliki akar lokal yang kuat. Meskipun mereka mencoba memperkuat posisi mereka dengan segala cara, termasuk lewat metode lama yaitu politik perkawinan (dimana mereka mengambil putri-putri dari orang-orang terkemuka setempat sebagai istri kedua atau selir, sementara istri pertama didapatkan dari kraton, pejabat kraton atau penguasa-penguasa wilayah di dekatnya), mereka terperangkap di antara kraton di atasnya dan orang-orang terkemuka setempat di bawahnya. Beberapa dari mereka jelas sekali menyerah dalam posisi itu:

dan sekarang situasinya telah menjadi sedemikian rupa dimana priyayi lebih punya kekuasaan daripada para bupati. Para bupati bahkan tidak berminat sama sekali terhadap tanah atau rakyat mereka, tidak tahu maupun mencoba untuk tahu tentang apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Susuhunan di Kartasura untuk diperintah. Mereka hanya bersenang-senang dengan istri-istri dan selir-selir mereka atau dengan kuda-kuda bagus atau sabung ayam untuk pamer di depan umum, dan semuanya itu disediakan oleh priyayi yang disebut di atas dam diambil dari rakyat mereka.[36]

Lagipula keberhasilan mereka lebih tergantung pada ketrampilan mereka dalam politik kraton daripada pada jaringan patron-klien yang terfragmentasi di antara bawahan-bawahan mereka sendiri. Dari sekitar enam puluh jabatan bupati di kerajaan ini pada periode damai antara 1726 dan 1740, tiga puluh dua tetap bertahan, alias mengalami suksesi “normal” dari ayah ke putra sementara dua puluh delapan berpindah tangan, dan itu lebih dari satu kali. Hanya tiga kabupaten yang mengalami kekacauan yang ditimbulkan oleh orang terkemuka setempat (Tegal 1726, Banyumas 1727, Tuban 1736), tapi ini pun melibatkan politik kraton. Tegal dibeli dari raja oleh seorang putra bupati Pekalongan, dan ini  ditentang oleh patih. Usaha bupati baru ini, yang tergesa-gesa untuk mengembalikan modalnya, menimbulkan sebuah pemberontakan, yang jelas dibantu sang patih. Pemberontakan Banyumas digunakan, dan mungkin diprakarsai oleh patih untuk mengangkat seorang putra dari bekas bupati yang juga merupakan orang lindungannya sendiri. Masalah di Tuban diprakarsai oleh Demang Urawan, orang kuat dari tahun 1730-an, tapi gagal karena ada tentangan dari pihak Kumpeni dan kabupaten-kabupaten tetangga. Jumlah-jumlah ini menunjukkan bahwa pada masa-masa normal, bahkan seorang raja yang lemah seperti Pakubuwana II sekalipun, atau mereka yang berbicara atas namanya, dapat secara efektif menjaga keberadaan monopoli raja untuk memberikan jabatan.

Monopoli raja terhadap kehormatan menciptakan golongan priyayi, yang diikat oleh tali hirarki, etiket dan upacara dan yang terperangkap dalam kompetisi perebutan kehormatan dimana jabatan menjadi hadiah utamanya. Kompetisi yang ketat dalam usaha untuk mendapatkan kehormatan menghasilkan energi yang menggerakkan roda kekuasaan raja. Sebagai instrumen kekuasaan, ini sangat sesuai dengan kepentingan raja, sebab semua kekuasaan akan secara efisien tersalurkan ke arahnya. Di pihak lain, ini memfragmentasi kepentingan-kepentingan elit, dimana anggota-anggota elit menjadi operator-operator tunggal. Faksi-faksi dan golongan-golongan terbentuk dan bubar berdasarkan tujuan-tujuan yang jangkanya sangat pendek dari kepentingan-kepentingan pribadi. Jarang sekali ikatan keluarga, ikatan persahabatan, hubungan permusuhan, kepentingan daerah atau bahkan kehormatan pribadi sekalipun seperti kehormatan satria di Barat – kehormatan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, bukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang – bisa memberikan kelanggengan pada kelompok-kelompok ini. Kesetiaan pribadi tentu saja ada di Jawa, seperti misalnya yang ada di antara pemimpin religius dan pengikutnya yang didasarkan pada tujuan yang jelas, atau seperti di antara pemimpin pemberontak dan anak buahnya, atau pada umumnya dimana ada kewajiban untuk membayar hutang budi. Bahkan sampai sekarang orang Jawa berusaha keras menghindari situasi dimana dia berhutang budi sebab hutang budi sebenarnya tidak pernah dapat dibayar. Tapi jarang ada kesetiaan politik yang lebih daripada sekedar kepentingan pribadi, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya fundamental seperti antara sikap pro dan kontra Kumpeni. Bahkan musuh besar Kumpeni seperti Pangeran Mangkubumi selama Perang Cina mencari bantuan dari pihak Kumpeni di Semarang, yaitu saat Kumpeni bertanya-tanya apakah Pakubuwana II ataukah kandidat lain yang harus dijadikan raja dimana dia berulang kali menawarkan diri sebagai orang yang tepat untuk dijadikan raja.[37] Pada umumnya, orang-orang berganti pihak lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh pegawai-pegawai Kumpeni, sehingga bagi kita di masa depan yang tertinggal adalah keluhan-keluhan putus asa bahwa masalah Jawa begitu ruwetnya sehingga mereka tidak tahu ujung pangkalnya.

Meskipun secara teoritis raja dapat bermanuver untuk mencapai konsensus bagi kekuasaannya, itu tidak dimungkinkan oleh perimbangan kekuatan yang hampir sama[8] dimana sistem ini beroperasi. Paling banter raja hanya bisa mengontrol jalannya operasi itu, yang dilakukannya dengan memberikan kesempatan kedua atau ketiga kepada mereka yang sebelumnya diabaikan dan memberikan kesempatan pertama kepada pendatang baru, yang akibatnya, tentu saja, membuat mereka yang sedang menjabat menjadi tersisih. Tapi tidak ada jalan lain, sebab jika ada terlalu banyak orang yang berkeliaran dalam kraton, situasinya akan berbahaya sebab mereka berpotensi menjadi pendukung bagi pihak-pihak yang nantinya akan memberontak. Politik “pecah belah dan jajahlah” yang tak kenal belas kasihan yang timbul karenanya memang tidak sesuai pada gambaran ideal Ratu Adil dalam budaya Jawa. Untungnya bagi sang raja, dia biasanya dapat cuci tangan dan melimpahkan pekerjaan kotor itu kepada patih, yang dalam sejarah Jawa populer telah menjadi karakter paten yaitu tukang intrik. Peran patih sangat penting. Dia penting bagi raja yang kuat dan harus ada bagi raja yang lemah. Dia adalah groote spil die het gantsche werk draayen doet, poros utama yang membuat seluruh mesin berjalan.[38] Meskipun ini dikatakan terhadap seorang patih tertentu, ini berlaku juga bagi patih pada umumnya. Dengan titik putar yang terletak pada prinsip “pecah belah dan jajahlah”, seluruh mesin ini harus memiliki satu poros. Idealnya yang melakukannya adalah raja, tapi pada prakteknya patih-lah yang melakukan pemecahbelahan dan seringkali melakukan penjajahan itu, dan raja bisa bebas memerintah. Tapi pada akhirnya segalanya kembali pada sang raja. Jika dia membiarkan dirinya dijadikan boneka bagi orang-orang atau faksi-faksi yang saling berlomba dan bukannya mengontrol kompetisi, seluruh mesin itu akan ambrol.

Konsensus tidak mungkin didapatkan dalam situasi seperti itu, bukan hanya seperti yang ditunjukkan Kumar bahwa sarana baik yang formal maupun informal untuk mencapai konsensus politik tidak ada, tapi juga karena sarana-sarana yang dimiliki raja itu sendiri mencegah terjadinya konsensus.[39] Bahkan Ricklefs, pencetus teori konsensus, tampaknya kemudian menjadi sedikit ragu. Setidaknya dalam deskripsinya tentang krisis 1740-1741, dalam sebuah perenungan kembali, dia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa “Mungkin konsensus tidak mungkin terjadi di dalam kraton dan ini mungkin merefleksikan kondisi seluruh kerajaan”.[40]

Bagi Kumpeni, yang kepentingan utamanya adalah terciptanya stabilitas, proses politik Jawa yang kreatif tapi sulit diramalkan merupakan masalah yang tak kunjung selesai. Tidak berarti bahwa Kumpeni sama sekali tidak punya gagasan tentang cara penyelesaian masalahnya. Jelas bahwa Kumpeni menyadari bahwa posisi para pejabat yang rapuh dan kompetisi ketat dalam memperebutkan jabatan adalah sumber dari segala masalahnya. Maka Kumpeni memberikan pujian besar terhadap apa yang diumumkan pada saat Pakubuwana II naik tahta bahwa pada prinsipnya putra akan mewarisi jabatan ayahnya. Itu memang sangat sesuai dengan kebijakan dasar Kumpeni di dalam menyokong raja yang “sah” sedapat mungkin. Dalam Kontrak Perdamaian tahun 1743, Kumpeni bahkan menetapkan bahwa semua penunjukkan dan pemecatan patih, bupati-bupati utama dan semua orang yang memiliki kewenangan di kabupaten-kabupaten pesisir harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu.[41] Artikel-artikel ini secara eksplisit dan tertulis mendukung apa yang sejak lama telah menjadi tujuan konservatif dari kebijakan Kumpeni: yaitu sedapat mungkin mempertahankan status quo.

Pada paroh kedua abad delapan belas prinsip suksesi ini dipegang teguh di kabupaten-kabupaten pesisir yang berada di bawah kontrol langsung Kumpeni dan sudah hampir menjadi aturan besi di bawah pemerintahan kolonial pada abad sembilan belas dan dua puluh. Aturan ini semata tentu saja tidak dapat menjamin adanya stabilitas. Di kabupaten-kabupaten pesisir menjelang akhir abad delapan belas, aturan ini didukung oleh kekuatan militer Kumpeni dan yang lebih penting lagi disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang dialami wilayah-wilayah ini. Meningkatnya pendapatan memungkinkan bupati-bupati dari wilayah-wilayah ini memuaskan dan memperkerjakan semakin banyak klien. Ini terlihat dari deskripsi para pengikut bupati-bupati pesisir, yang jumlah dan kemewahannya tampaknya melampaui raja dan fungsionaris-fungsionaris kraton pada masa-masa sebelumnya.

Dalam Jawa sebelum terjadinya pemecahan, kondisi semacam itu masih belum terbayangkan. Wilayahnya terlalu besar untuk diawasi Kumpeni dan tuntutan-tuntutan ekonominya dianggap tidak akan memicu pertumbuhan ekonomi yang akan memperbesar bagian yang diterima masing-masing orang. Argumen Kumpeni untuk melawannya kedengarannya kurang meyakinkan bagi telinga Jawa.

Karena keuntungan yang sebenarnya bagi sebuah negara dan kepentingan sebenarnya dari seorang raja terletak pada fakta bahwa ini akan menghasilkan segala jenis produk-produk yang menguntungkan yang akan sangat banyak meningkatkan kehidupan penduduk dan pendapatan raja, maka […] [42]

Di mata orang Jawa, tuntutan Kumpeni hanya punya satu efek: pengurangan bagian raja, pejabat dan orang biasa.

Ini adalah pandangan yang agak serampangan. Ada indikasi-indikasi bahwa tuntutan-tuntutan Kumpeni berhasil menimbulkan perkembangan ekonomi. Beberapa bupati terjun dengan antusias ke dalam perdagangan dan pada 1730 bupati Pamalang bahkan memanfaatkan tenaga ahli Cina untuk membangun sistem irigasi untuk meningkatkan produktifitas tanah-tanahnya. Masuknya pedagang-pedagang Cina, penjaga-penjaga gerbang pajak dan penyewa desa sampai ke pelosok-pelosok seperti Banyumas dan Kediri menunjukkan tumbuhnya aktifitas ekonomi saat itu. Tapi sebenarnya sang raja mendapatkan perjanjian yang sangat buruk. Administrasinya hanya dapat memungut pajak dengan cara menambah beban para bupati pada kunjungan tahunan mereka di kraton dan dengan mencoba memonopoli pemungutan[9] di gerbang-gerbang pajak yang paling menguntungkan. Selain itu raja masih harus membayar perlindungan yang diberikan Kumpeni dan beban ini sedapat mungkin hendak ia limpahkan kepada para bupati, tapi itu akan makin menyulitkan usaha untuk menarik dana ekstra dari mereka. Pada saat yang sama semua orang ambisius yang berkeliaran di kraton, bupati-bupati yang dipecat dan petualang politik lain berkerumun di kraton. Tanpa uang untuk menyuap mereka, seperti yang dilakukan bupati-bupati pesisir abad delapan belas setelahnya, dia hanya dapat menawarkan jabatan kepada mereka, yang merupakan sumber dari kekuasaan dan ketidakstabilan kerajaannya.

Kumpeni melemahkan posisi raja bukan hanya dengan menguras kekayaannya untuk ditukar dengan dukungan militer. Raja mungkin akan dengan senang hati bersedia membayar lebih seandainya dia juga mendapatkan Pengawal Pribadi yang dapat diandalkan. Tapi yang terjadi adalah bahwa kegiatan ekonomi Kumpeni menciptakan sumber-sumber pendapatan bagi wilayah-wilayah sehingga otonomi mereka semakin besar dan ini ditambah lagi dengan praktek Kumpeni yang berurusan langsung dengan bupati setempat atau dengan produsen, sementara kebijakan yang dinyatakan Kumpeni yaitu menjaga status quo justru menghalangi kemampuan raja untuk menggunakan instrumen kekuasaannya yang paling efektif, yaitu pemberian jabatan. Akibatnya yang muncul adalah kawah bergolak yang penuh dengan intrik di pusat kerajaan, yang dalam situasi semacam itu hanya bisa kadang-kadang saja meletup.


[1] Bahan pewarna ungu.

[2] “office”

[3] “Council of the Indies”

[4] “regent”, lihat Daftar Kata.

[5] “resident” (adj.)

[6] “tollgates”

[7] “propinsi”

[8] “zero-sum conditions”

[9] “farming”

Iklan

Komentar ditutup.