Membangun Etika Dan Moralitas Politik Nasional Menuju Indonesia Baru Yang Beradab

“Membangun Etika Dan Moralitas Politik Nasional Menuju Indonesia Baru Yang Beradab”

Oleh Akbar Tandjung, Ketua Umum DPP PARTAI GOLKAR

1. Akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar semacam keluhan atau ungkapan keprihatinan dari beberapa pihak bahwa partai-partai politik cenderung cuma  mengutamakan kepentingannya sendiri. Partai-partai politik kita, katanya, tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Sejumlah penilaian juga banyak diajukan, seperti, antara lain, bahwa partai-partai poitik tidak memiliki visi dan misi yang jelas, atau malah belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah partai politik moderen. Diajukan pula oleh berbagai pihak sejumlah “bukti” dimana para politisi sibuk dengan urusan dan kepentingannya sendiri, bahkan  ada pula yang -benar atau salah- mulai terlihat melakukan tindak penyelewengan, baik untuk kepentingan pribadi maupun terutama partai politiknya sendiri. Partai politik telah dikatakan telah tereduksi menjadi semata-mata kendaraan untuk berburu kekuasaan, dengan mengorbankan nasib rakyat. Bidang politik belum dipandang sebagai lapangan perjuangan dan pengabdian untuk rakyat, bangsa dan negara, serta menegakkan yang benar dan mencegah yang munkar. Politik semata-mata dipahami sebagai politik rendah (low politics), yakni politik yang cenderung hanya untuk meraih kekuasaan.

2. Kebenaran dari semua penilaian, kritik, keluhan, atau keprihatinan semacam itu tentunya masih memerlukan pengkajian yang lebih adil dan serius. Tetapi jika apa yang disinyalir oleh banyak kalangan ini benar-benar terjadi maka tentu ini sebuah ironi yang luar biasa. Sebab sebuah partai politik itu didirikan     adalah      sebagai     wahana       (vehicle)     untuk menuangkan kepentingan rakyat. Sebuah partai politik didirikan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat yang riil, dan hanya bisa bertahan jika masih mendapatkan dukungan rakyat. Hanya oleh karena masih dipercaya rakyat sebuah partai politik mendapatkan dukungan rakyat. Jika sebuah partai tidak lagi mendapatkan dukungan    rakyat -dukungan ini antara lain  ditunjukkan dalam pemilu- maka partai itu tidak akan survive, dan itu berarti berakhir eksistensinya.  Dalam konteks, ini maka ironis jika partai yang didirikan dengan semangat untuk rakyat itu disinyalir sebagai tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Disini ada semacam contradictio in ternimis, atau pertentangan dalam dirinya sendiri. Sebab, sekali sebuah partai politik tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat maka berarti bukan lagi sebuah partai politik. Partai politik pada hakekatnya adalah kekuatan rakyat yang terorganisir secara rapi dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh kekuatan-kekuatan riil dalam masyarakat, maka sebuah partai tentu memiliki visi, misi, dan platform politiknya sendiri sebagaimana mestinya sebuah partai politik yang moderen.

3. Sebagaimana kita ketahui sebuah partai politik dalam pengertiannya yang moderen harus melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan,    dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, untuk dapat melakukan fungsi yang pertama tersebut maka sebuah partai politik harus melakukan rekruitmen kader- kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system). Kader-kader inilah yang ditawarkan untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan politik  yang bersifat publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat menjalankan atau mengontrol dan mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, dalam rangka fungsi yang pertama dan kedua tersebut partai politik harus secara terus menerus melakukan dan meningkatkan proses pendidikan serta komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif. Partai politik harus membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari manapun datangnya.

4. Dengan mengaktualisasikan ketiga fungsi ini maka peranan partai politik dalam membangun etika dan moralitas politik nasional adalah sangat besar. Jika ketiga fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik maka para kader partai politik yang mengisi jabatan-jabatan politik yang bersifat publik itu tidak akan perlu merasa menghadapi dilema   dalam hal akuntabilitas politik  (political accountablity): apakah akuntabilitas itu kepada rakyat  ataukah kepada partai politik jika fungsi partai telah berjalan dilema semacam itu tidak perlu ada karena memang tidak relevan. Sebab fungsi utama sebuah partai politik itu sendiri tidak lain adalah menyerap, memadukan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi kesetiaan kepada partai berarti kesetiaan kepada aspirasi dan kepentingan rakyat juga. Bukankah fungsi partai adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat?

5. Problem dilematis -antara kesetiaan kepada partai ataukah

kepada rakyat – hanya terjadi karena partai politik partai politik

itu belum berfungsi sebagaimana mestinya sebuah partai politik. Manakala telah berfungsi maka keduanya tidak perlu dipertentangkan.

6. Apalagi, secara etika politik, kekuasaan atau jabatan politik harus dipandang  sebagai      amanat  yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada   rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik itu sendiri,  melainkan juga  kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Akuntabilitas politik dalam pandangan saya bukan hanya di hadapan rakyat (publik), melainkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di alam akhirat nanti.

7. Dalam rangka meningkatkan perannya dalam membangun etika dan moralitas politik menuju Indonesia Baru yang beradab maka partai politik harus secara sungguh-sungguh melakukan rekruitmen kader yang berkualitas. Untuk itu  maka penyempurnaan sistem kaderisasi harus terus menerus dilakukan sehingga setiap partai politik mampu menyeleksi dan menghasilkan kader-kader politisi yang tangguh, memiliki integritas moral dan etika yang kuat, serta lebih daripada itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Secara jujur harus kita akui, secara kuantitatif dan kualitatif jumlah kader dengan kualifikasi semacam ini masih belum memadai.

8. Dalam rangka menuju ke sana maka pendidikan politik sebagai salah satu fungsi partai politik harus benar-benar dijalankan. Pendidikan politik, menurut hemat saya, diarahkan kepada dua sasaran sekaligus. Pertama, pendidikan politik kepada rakyat agar mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara; dan kedua, pendidikan politik untuk para kader- kader politisi itu sendiri.

9. Sekali lagi, apabila partai-partai politik telah berfungsi dengan baik maka upaya untuk menciptakan terwujudnya Indonesia baru yang beradab dan bermartabat akan lebih mudah tercapai. Dan untuk menuju kesana jelas sekali diperlukan kesungguhan dari semua pihak, termasuk dari kalangan perguruan tinggi dan cendekiawan. Lebih daripada itu juga memerlukan waktu dan kesabaran.

10. Satu di antara komitmen yang mesti ditekankan dalam rangka

pendidikan politik tersebut di atas adalah berkenaan dengan fungsi partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.  Sebuah  partai politik harus menjadikan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu platform perjuangan utamanya. Perjuangan suatu partai politik di segala bidang bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini kami memandang politik sebagai instrumen dan managemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat. Dengan sikap ini, maka sebuah partai politik mempertegas keberpihakannya kepada rakyat.

11.Dalam rangka komitmen pada kesejahteraan rakyat inilah partai GOLKAR, misalnya, tetap kukuh pada posisi ideologis yang berorientasi pada program (program oriented), dan pendekatan pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada ideologi (ideology oriented) dalam pengertiannya yang sektarianistik atau golonganisme/kelompokisme. Partai kami berusaha untuk tetap memiliki wawasan yang mengatasi golongan, dan karena itu tetap berorientasi pada karya kekaryaan.

12. Perlu juga kami informasikan bahwa sebagai sebuah partai politik kami secara terus menerus melakukan perbaikan, pembaruan dan penyempurnaan, baik terhadap perumusan visi, misi, dan platform perjuangannya, maupun juga kelembagaannya. Dengan semangat pembaruan lahiriah kami telah memulai untuk memperbarui Partai Golkar secara terus menerus dan berkesinambungan.

13. Partai Golkar yang selama 32 tahun hanya menjadi alat legitimasi dan mesin pemilu (the ruler’s party), kini kami coba perbarui sekaligus melakukan sejumlah koreksi atas kekeliruan lama. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka untuk merevitalisasi diri agar fungsi-fungsi yang semestinya dimiliki oleh sebuah partai politik yang moderen itu dapat workeble, operable, dan viable, yakni berjalan dengan baik. Dan kami sadar bahwa itu semua hanya mungkin jika Partai GOLKAR memiliki kemandirian.

14. Untuk itulah kami telah melakukan langkah-langkah reformasi

internal: (a) Kami sudah hapuskan sejak 1998 lembaga dewan pembina yang sangat dominatif dan eksesif itu. (b) Untuk mencapai kemandirian sebagai ciri dari sebuah partai yang moderen, kami juga mengakhiri keterkaitan formal-struktural dengan TNI dan Birokrasi. (c) Dan kami mulai membudayakan mekanisme pengambilan keputusan secara independen -terbebas dari campur tangan eksternal–, melalui proses dari bawah yang bersifat bottom up, dan kalau perlu dengan pemungutan suara secara langsung untuk menegakkan kedaulatan di tangan anggota. Kemandirian inilah yang  kami miliki sebagai buah dari keberhasilan gerakan reformasi.

15. Tentu tidak mudah untuk merealisasikan fugsi-fungsi, visi, dan misi ini. Upaya ini memerlukan waktu dan kesabaran, serta kontrol dari semua pihak dalam rangka check and balance. Kami sadar bahwa sampai dewasa ini kita masih harus terus membenahi dan menyempurnakan partai-partai politik kita dalam segala aspeknya sehingga partai politik kita benar-benar dapat menjadi alat perjuangan yang efektif, bukan hanya sekadar menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan semata. Tradisi demokrasi kita belumlah sekuat tradisi demokrasi di negara-negara demokrasi yang telah maju. Demikian juga tradisi partai politik kita. Maka bisa dipahami jika masih ada kekecewaan dari banyak kalangan berkenaan dengan kinerja partai-partai politik kita. Yang penting kami telah berusaha keras untuk menuju kesana dengan sungguh-sungguh.

Iklan

Komentar ditutup.