GMNI, Kegagalan Merumuskan Ideologi

GMNI, Kegagalan Merumuskan Ideologi
20 – 07 – 2006 @ 23:36
Kontributor: Admin
MarhaenismeOleh: Ichwan Ar

Berbicara mengenai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (gmni), diskursus yang muncul tentang heroisme semu, konflik organisasi, kegelisahan dan fragmen mimpi politik dari kelompok yang merepresentasikan diri sebagai nasionalis muda. Ironisnya, napas yang sama masih mengemuka pada saat organisasi mahasiswa ini genap berusia 48 tahun pada 23 Maret ini. Persoalan yang muncul masih berkutat pada konflik organisasi dan keterpenjaraan dalam romantisme sejarah.

Konflik semakin mengental dalam bentuk perpecahan. Pada tingkat presidium, kepengurusan terbelah antara presidium versi Kongres Kupang 1999 dan Kongres Luar Biasa di Semarang 2000.

Pada tingkat implementasi gerakan, yang lebih banyak mengemuka adalah model aksi di jalanan. Sebuah pilihan yang lebih banyak didasari pada euforia politik pascareformasi, mengikuti tren hiruk pikuk aksi mahasiswa dan terlihat sekadar mengisi kebutuhan aktivitas organisasi.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika yang kemudian muncul adalah tipologi gerakan politik semu, miskin gagasan dan terjebak pada karakter aktifisme belaka.

Keterpenjaraan dalam romantisme masa lalu mengental dalam pola kaderisasi dan struktur gerakan yang tidak bergeser dari simbol-simbol kebesaran di masa silam. Hal itu terlihat dari model rekrutmen dan pendidikan kader yang lebih mempertimbangkan kuantitas daripada kualitas.
Tidak aneh, jika kemudian para kader lebih mengedepankan hal-hal yang berbau seremonial dan pilihan aktivitas yang menawarkan “gebyar” serta ilusi tentang gerakan politik mahasiswa. Hal-hal yang menyangkut ruang pergulatan pemikiran nyaris tidak tersentuh. Pada akhirnya, produk yang dihasilkan adalah kader-kader karbitan yang lemah secara intelektual, miskin pemahaman ideologi dan cenderung bersikap komprador pada penguasa.

Refleksi Total

Meski demikian, terasa lebih memprihatinkan melihat situasi itu tidak juga diimbangi dengan kemunculan kesadaran politik dari para aktivisnya untuk merefleksi problem mendasar yang diidap organisasi.

Hal lainnya adalah kesiapan menerima kritik. Jika kesiapan itu tidak ada, refleksi tersebut justru berpotensi menumbuhkan konflik baru bagi kelompok yang tidak sepaham. Pilihan itu juga cenderung tidak populer serta jauh dari ilusi kekuasaan politik. Dengan demikian, refleksi menjadi pilihan yang tidak menarik.

Ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan materi refleksi. Pertama, perubahan tata politik yang berimbas pada keberadaan organisasi dan desain gerakan.

Sejak dibukanya kran kebebasan, salah satunya adalah kebebasan mendirikan partai politik, nilai strategis ormas kini praktis menurun drastis. Kelompok-kelompok kepentingan akan cenderung mengakses langsung kepada partai politik daripada ormas. Logikanya parpol lebih menawarkan kompensasi politik yang riil daripada yang dapat diberikan ormas (terutama ormas kemahasiswaan).

Kedua, perumusan ideologi sebagai basis gerakan. Ideologi dalam struktur gerakan politik dan sosial kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai alat membangun rasionalitas hubungan antara pemimpin dan umatnya.

Fungsi lainnya, ideologi memberikan perekat, landasan material dan legitimasi bagi gerakan serta sebagai identitas kelompok politik. Dalam sisi ideologi inilah, gmni telah mengalami perjalanan spiritual panjang.

Dari sejarah kita melihat, penempatan marhaenisme sebaga ideologi gmni tidak pernah diikuti kemauan untuk mengeksplorasi ideologi itu ke dalam tindakan nyata.

Hal lain yang tidak disadari oleh sebagian besar kader baru gmni adalah marhaenisme merupakan ideologi yang belum selesai terbangun secara utuh. Dalam sejarah ideologi itu, marhaenisme mengalami penafsiran yang terus berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi polisik saat itu.

Pada awalnya, Bung Karno memfokuskan marhaenisme pada perjuangan komunitas rakyat yang memiliki alat produksi terbatas.

Keterbatasan alat produksi itu, ditambah dengan variabel struktur ekonomi dan politik yang eksploitatif telah menciptakan kantung-kantung kemiskinan rakyat. Kemudian, tatkala Bung Karno dekat dengan PKI, secara global memaknai marhaenisme sebagai marxisme.

Pada masa transisi kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Soeharto, para pemimpin PNI menerjemahkan marhaenisme sebagai sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kemudian memaksakannya pemaknaan ideologi itu sebagai satu hal yang sama dengan Pancasila.

Dan pada masa konsolidasi kekuasaan Orba, pemaksaan azas tunggal mengakibatkan ideologi itu masuk ke dalam penjara kematian.
Kemudian, pada saat arus perubahan menenggelamkan kekuasaan Orba dan menempatkan kelompok politik nasionalis sebagai penguasa, seperti memberikan peneguhan bagi mitologi romantisme ideologi yang selama ini menyelimuti kaum nasionalis, termasuk gmni.

Marhaenisme yang selama sekian waktu diletakkan dalam peti kematian, oleh kaum nasionalis dimunculkan kembali. Sayangnya, pemunculan itu tidak didahului kajian mendalam tentang ideologi tersebut.

Solusi

Melihat persoalan tersebut, jika menginginkan organisasi mahasiswa ini tetap eksis, perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan kader baru gmni. Perubahan itu meliputi desain organisasi dan gerakan. Dalam sisi ini pola gerakan yang mengandalkan aksi-aksi jalanan bukan lagi pilihan strategis.

Pilihan yang tepat adalah membangun desain gerakan intelektual dengan menitikberatkan pada reproduksi ide-ide brilian bagi pembaruan masyarakat. Hal itu harus didukung dengan membangun jaringan ke dalam setiap lini politik sebagai jalan untuk sosialisasi dan kampanye politik bagi ide-ide yang dihasilkan.

Dengan demikian, desain organisasi yang mendukung pola gerakan itu adalah organisasi kader yang memiliki anggota tidak terlalu besar, dapat melakukan kerja politik secara efektif dan memiliki kualitas yang lebih dari kader organisasi lainnya.

Untuk tidak terjebak ke dalam model kelompok studi, setiap aktivis gmni harus mau melakukan kerja-kerja politik sampai ke massa akar rumput.

Juga perlu perumusan ideologi sebagai basis material gerakan politik gmni. Marhaenisme sebagai sebuah ideologi memuat semangat pembebasan segala proses dehumanisasi dalam sejarah kemanusiaan dan penindasan dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Selain itu, marhaenisme telah memiliki seperangkat tatanan lain yang disyaratkan bagi keabsahan sebuah ideologi, yaitu ajaran dan cara-cara pencapaian. Namun, sisi lain yang perlu disadari adalah ideologi itu, sebagaimana yang dikemukakan Bung Karno masih berbicara dalam tataran global. Tesis atau konsepsi tentang marhaenisme hasil kongres Partindo 1932 yang mencoba mengeksplorasi ideologi itu juga belum menyentuh aspek operasional dari ideologi.

Belajar dari sejarah kita dapat melihat konsepsi marhaenisme cenderung diterjemahkan menurut selera penguasa. Di samping itu dalam perjalanan ideologi itu telah mengondisikan kebekuan dalam pengembangan ajaran-ajarannya. Dengan demikian, kalau kader baru gmni menganggap marhaenisme sebagai rumusan final, merupakan kesalahan fatal.

Karena itu, eksplorasi terhadap marhaenisme mutlak dilakukan, baik dari konsepsi dasar maupun varian-varian yang direproduksi dari gagasan besar Soekarno itu. Untuk mengeliminasi sikap-sikap subyektif dan sentimental dalam proses eksplorasi, kader gmni perlu bersikap ontologis dalam melakukan kajian terhadap marhaenisme.

* Penulis Ketua Yayasan Kibar Indonesia, dan mantan Ketua gmni Semarang
Suara Merdeka (Sabtu, 23 Maret 2002)
TANGGAPAN :

  1. Keberanian saudara Ichwan Ar untuk menulis patut dihargai. Apalagi sebagai mantan Ketua gmni Semarang memiliki pandangan yang kritis berdasarkan pengalaman nyata. Sekali lagi, keberaniannya patut mendapatkan acungan jempol.
  1. Materi pokok tulisan saudara Ichwan Ar bernuansakan kegelisahan seorang pejuang yang tidak puas, dan kemudian memberontak terhadap keterkungkungan yang membuat dirinya, paling tidak, dan gmni mengalami kemandegan, sehingga tidak kreatif, tidak mampu memahami esensi Marhaenisme yang menjadi asas dan asas-perjuangan gmni. Akibatnya, gmni dinilai mandul dan terperangkap ke dalam dinding-dinding pragmatisme-kebendaan dan orientasi kekinian semata sekaligus kehilangan idealismenya. Kehilangan rohnya.
  1. Semua itulah yang membuat gmni tidak mampu melakukan re-orientasi sehingga. tidak mampu melahirkan gerakan-gerakan untuk menegakkan keberdayaan dan kedaulatan rakyat. gmni menjadi “kerdil“ karena terbonsai.
  1. Menurut hemat saya, semua yang disampaikan oleh saudara Irchwan Ar adalah potret gmni selama era rezim Orde Baru dan era reformasi sampai dengan tahun 2002, saat dia menulis artikel tersebut. Seyogyanya, untuk “memperbaiki“ gmni, kita tidak bersikap reaktif, melainkan wajib menukik kepada akar permasalahannya. Bukankah radikal-revolusioner merupakan salah satu asas-perjuangan gmni. Potret yang dianalisis dalam artikel tersebut, pada hakekatnya, adalah potret gmni yang telah diterpa dan didera habis-habisan oleh ofensif de-politisasi dan de-ideologisasi, yang esensinya adalah de-Sukarnoisasi. Oleh karena itu, mempersoalkan potret gmni dalam kurun waktu tersebut adalah mempersoalkan akibat.
  1. Marhaenisme adalah asas dan sekaligus asas-perjuangan. Sebagai asas, Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang keduanya tidak mungkin lahir dari seorang atheis. Justru itu semua lahir dari kalbu dan pemikiran seorang yang sepenuhnya theis. Ber-Tuhan! Ber-ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, pada tahun 1927 ketika Bung Karno menjadikan Marhaenisme sebagai asas dan asas-perjuangan PNI, beliau hanya menyebutkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Menambahkan Ketuhanan Yang Maha Esa ke dalam batasan atau makna Marhaenisme sama sekali tidak salah. Hanya saja itu sama dengan menambahkan sesuatu yang sejatinya sudah terkandung di dalam makna sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Mungkin PNI/Front Marhaenis kawatir dituduh atheis. Itu sikap politik yang bersifat taktis-politis, karena ketidakmampuannya menjelaskan makna hakiki Marhaenisme. Dan hal itu lebih diakibatkan oleh karena ketidak-mampuannya memahami makna hakiki Marhaenisme itu sendiri. Bukan oleh faktor lain, misalnya perubahan makna hakiki Marhaenisme yang menurut saudara Ichwan Ar selalu berubah.
  1. Menurut rekan-rekan Wuryadi, Wisnuwardhana, dan Tajuddin Noor Effendi (anggota Presidium Lembaga Koordinasi Strategik Marhaenis – LKSM), setidaknya, diperlukan tiga prasyarat untuk memahami ajaran Bung Karno, yaitu memahami alur pikiran Bung Karno, memahami situasi dan kondisi nasional dan internasional, serta memahami makna hakiki ajaran Bung Karno. Silakan baca buku yang ditulis oleh mereka bertiga yang berjudul ”Perspektif Pemikiran Bung Karno”. Satu tinjauan secara ontologis, epistemologis, dan axiologis tentang pemikiran Bung Karno. Buku tersebut merupakan satu upaya untuk membuktikan bahwa pemikiran Bung Karno memenuhi kriteria keilmuan, oleh karena itu, pemikiran Bung Karno secara keseluruhan bersifat ilmiah.
  1. Pada tahun 1975, Oxford University, di Inggris, menerbitkan buku yang berjudul ”Indonesia Accuses” yang menterjemahkan pembelaan Bung Karno dalam sidang pengadilan kolonial Belanda di Bandung pada tahun 1930 yang judul aslinya adalah ”Indonesia Menggugat”. Tesis Bung Karno tentang imperialisme dan kolonialisme yang diutarakan dalam pembelaannya, ternyata sampai sekarang masih tetap relevan, sehingga buku tersebut seakan menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa ilmu politik di Oxford University, Inggris. Mengapa saya ungkapkan hal ini? Karena ”Indonesia Menggugat” adalah konsekuensi logis dari Marhaenisme yang menjadi asas dan asas-perjuangan PNI sejak tahun 1927 dan gmni sejak lahirnya pada tahun 1954, ”terpotong” dalam tiga dekade masa rezim Orde Baru, untuk kemudian kembali menjadi asas dan asas-perjuangan gmni.
  1. Selain itu, esensi Marhaenisme, diterapkan juga di Venezuela oleh Hugo Chavez dengan sebutan Sosialisme yang humanistik dan demokratik untuk melawan Neo-liberalisme Mereka tidak tahu bahwa Sosialisme yang sedemikian itu sudah ada sejak tahun 1927 dengan nama Marhaenisme.
  1. Apabila saudara Ichwan Ar menginginkan atau mendambakan gmni tampil ”perkasa”, tanpa harus menelan obat kuat, -apapun merknya-, sehingga mampu berkiprah dalam bentuk gerakan, maka yang wajib dilakukan bukanlah menjadikan Marhaenisme sebagai obyek untuk dipelajari untuk kemudian direvisi dengan alasan apapun. Karena sikap tersebut justru akan mengubah roh gmni. Bukannya, saya berfikir atau bersikap dogmatis ataupun doktriner yang mandeg, melainkan justru merupakan ajakan untuk memahami makna hakiki atau menangkap api ajaran Bung Karno. Tidak sekedar menghafal batasan atau definisinya secara redaksional. Bukan Marhaenisme-nya yang salah, melainkan justru karena tidak difahaminya alur pikiran Bung Karno, situasi dan kondisi, serta makna hakiki ajaran Bung Karno itulah yang mengakibatkan ”kekacauan” yang membuat potret gmni tidak seindah seperti ketika dilahirkan.
  1. Selain tiga prasyarat tersebut, seyogyanya alasan dilahirkannya atau dibentuknya, atau dengan kalimat yang lebih mentereng, lebih ”modern” dan beraroma ”intelektual” karena menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Perancis, dapat disebut sebagai ”raison d’etre”, gmni juga wajib difahami. Dalam konteks apa, dalam situasi apa, dan untuk apa gmni dilahirkan atau dibentuk. Dan mengapa namanya didahului dengan kata ”gerakan”. Bukan ”keluarga” atau ”himpunan” atau ”asosiasi” atau ”paguyuban” atau yang lain.
  1. Sebagaimana diketahui, gmni dilahirkan pada tahun 1954, dua tahun setelah peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa ketika TNI-AD yang dipimpin oleh KSAD, AH Nasution menodong Bung Karno dengan meriam-meriam artileri untuk memaksa Presiden RI, Bung Karno, agar membubarkan Parlemen. Saat itu RI memberlakukan UUD Sementara 1950 yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi-liberal atau demokrasi-parlementer. Alasan AH Nasution adalah karena Parlemen terlalu jauh ”mencampuri” urusan internal TNI-AD, karena karena para anggota Parlemen, yang diprakarsai oleh Bapak Manai Sophian, menolak dipakainya perwira AD Belanda, yang belum lama berselang bertempur melawan TNI dan semua kekuatan rakyat Indonesia, sebagai instruktur dan penasehat TNI-AD. Bung Karno menolak tuntutan AH Nasution dengan mengatakan bahwa ”sebagai seorang demokrat, saya tidak akan membubarkan parlemen”. Apalagi AH Nasution tidak sepenuhnya merupakan wakil dari TNI-AD secara utuh. Hanya sekelompok kecil saja.
  1. Kemudian, setahun setelah terbentuknya gmni pada tahun 1954, pada tahun 1955 akan diselenggarakan pemilihan umum pertama bagi RI. Pemilihan umum berdasarkan demokrasi-liberal atau demokrasi-parlementer yang menghasilkan dua lembaga, yaitu Parlemen dan Konstituante (lembaga yang merumuskan konstitusi negara). Nah, hasil pemilihan umum tersebut, sengaja tidak disingkat menjadi pemilu sebagaimana yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, karena pemilu dapat bermakna membuat pilu hati seluruh rakyat Indonesia, mengingat hanya merupakan dasar legitimasi rezim yang menindas dan mengungkung rakyat. Dapat dipastikan bahwa dalam sidang-sidang Konstituante terjadi pergulatan ideologis, antara Pancasila versus non-Pancasila, selain itu juga pergulatan tentang demokrasi apa yang akan diterapkan di Indonesia sebagai derivat dari ideologi yang akan dipakai.
  1. Kepekaan dan ketajaman analisis serta tanggung jawab sejarah para mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi mahasiswa itulah yang membuatnya untuk berfusi dan membentuk gmni dengan Marhaenisme sebagai asas dan asas-perjuangan. Itulah ”raison d’etre” gmni. Artinya, gmni menolak rezim diktator militer dan menolak demokrasi-liberal atau demokasi-parlementer.
  1. Revitalisasi gmni tidak bisa tidak harus dimaknai dengan mengembalikan jiwa, amanat, dan semangat dilahirkannya gmni. Kembali kepada sumber yang melahirkannya, yaitu menyelamatkan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (tentu saja yang asli!). Apabila itu dilakukan, maka gmni akan kembali kepada khitahnya, kembali kepada kodratnya, yaitu sebagai pejuang-pemikir pemikir-pejuang yang menjadi pelopor dalam gerakan mengembalikan Indonesia kepada jiwa, amanat, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  1. Singkatnya, gmni dilahirkan berdasarkan pada moralitas ”salus populi suprema lex” (kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi), artinya gmni dilahirkan untuk menyelamatkan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi gmni untuk kembali kepada
sumbernya
, setia kepada sumbernya, yang mengandung
makna  harus mengalir ke laut. Tidak terjerumus ke dalam lumpur
atau kubangan kenikmatan duniawi atau sikap hidup yang
hedonisitik yang pada hakekatnya sangat menjijkkan dari segi
moralitas. Dengan mengalir ke laut, maka air akan menjadi awan
akibat evaporasi, dan selanjutnya menjadi hujan yang mengisi lagi
sumber-sumber atau mata air di gunung-gunung. Itulah siklus
alamiah yang sekaligus adalah hukum alam.

  1. Moralitas ”salus populis suprema lex” itu pulalah yang menjadi dasar pertimbangan dilahirkannya Dekrit Presiden RI, 5 Juli 1955, yang memberlakukan kembali UUD 1945, UUD Revolusi Indonesia.
  1. Itulah sebabnya menjelang dan selama Kongres Persatuan Alumni gmni, saya sebar-luaskan bahan tentang ”raison d’etre gmni” yang wajib menjadi ”raison d’etre” alumni gmni. Dengan demikian, terjamin eksistensi dan konsistensi benang-merah antara gmni dan Alumni gmni sebagai sesama pejuang Marhaenis berdasarkan kesetaraan dan kebersamaan.
  1. Dengan demikian, bung  Andrew dan bung Fajrin, tolong disimak apakah Kongres gmni yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Provinsi Babel, mengamanatkan agar Presidium gmni terpilih untuk berjuang kembali kepada sumbernya atau tidak. Kalau tidak, ya, repot untuk mengubah kegagalan menjadi satu sukses. Kecuali keputusan Kongres gmni ”diakalin” saja agar secara ”implicit” materi tersebut seolah-olah terkandung dalam keputusan kongres. Ini memerlukan kecerdasan dan kecerdikan. Otak dan moralitas Marhenis. Bukan otot dan/atau duit!

Salam juang,

Komentar ditutup.