ETIKA POLITIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS

ETIKA POLITIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS

M. Amien Rais

Saya ingin memulai ceramah saya dengan sebuah dongeng:

Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terasing. Suatu ketika, ketika masa panen tiba, ternyata gandum panenan tahun itu mengandung racun yang amat berbahaya. Siapa pun yang memakan gandum itu akan menjadi gila. Padahal, tak ada makanan lain yang dapat dikonsumsi. Akhirnya, sang Raja berkata kepada penasihatnya yang amat ia percayai: “Kita harus makan. Bila tidak, kita semua akan mati,” ujarnya. Sang Raja melanjutkan: “Tetapi, khusus untuk Anda, cobalah makan sedikit, lebih sedikit dari yang kami makan, supaya Anda tetap memiliki cukup kewarasan, sehingga Anda dapat mengingatkan kami bahwa kami semua gila. lngatkanlah kami terus menerus bahwa kami gila. Suatu ketika, akan tiba masanya kami waras kembali. Etika politik adalah bagian dari etika pada umumnya, yang khusus berhubungan dengan pemerintahan dan penerapan kekuasaan. Pada dasarnya, etika politik terdiri dari  standar atau tolok ukur prilaku yang seharusnya diikuti para pejabat dan pegawai pemerintah.

Di dalam pembicaraan sehari-hari, kita mengatakan bahwa pejabat yang memiliki etika politik ialah pejabat yang jujur, mengabdi kepada kepentingan publik dan masyarakat banyak,   serta    menjalankan   tugasnya     dengan      penuh keterbukaan     supaya     masyarakat      dapat     menilainya. Sebaliknya, kita mengatakan bahwa seorang pejabat telah melanggar etika politik apabila dia berdusta, menggunakan jabatannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, atau menjalankan tugasnya dengan penuh ketertutupan dan kerahasiaan.

Para pejabat pemerintahan, baik yang di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus mengikuti standar atau tolok ukur prilaku karena mereka mengemban amanah       warganegara.       Mereka       diserahi       tugas mengalokasikan anggaran, kewenangan, dan tugas. Selain itu, kinerja dan keberhasilan mereka memerlukan ukuran tertentu yang memungkinkan kita menentukan apakah mereka sudah gagal atau berhasil, dan apakah mereka telah mengemban   amanah  dengan   baik  atau  sudah menghianatinya.

Dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, keberhasilan maupun kegagalan rnemenuhi  standar etika

politik sama-sama memiliki akibat yang jelas. Bila berhasil, seorang pejabat akan mendapatkan rasa hormat dan rasa percaya dari masyarakat. Bila pejabat itu mendapatkan kedudukannya melalui pemilihan, masyarakat sudah tentu akan dengan senang hati memilihnya kembali sepanjang hal itu dimungkinkan oleh aturan masa jabatan.

Sebaliknya,     bila    seorang     pejabat     publik     gagal memenuhi standar etika politik, misalnya bila ia terlibat skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka masyarakat akan mencibirkannya dan tidak mempercayainya lagi. Pejabat tersebut menjadi omongan rasanan masyarakat sehingga   kehilangan     martabatnya       (fall   from     qrace). Masyarakat, yang memegang hak pilih, akan berjanji dengan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan memilih pejabat itu lagi dalam pemilihan mendatang.

Seringkali, masih ada akibat lain selain kehilangan martabat dan menjadi aib sanak keluarga, yaitu yang bersangkutan dengan hukum dan undang-undang. Bila pelanggaran etika politik juga merupakan pelanggaran hukum, maka pejabat tersebut akan dihadapkan kepada proses hukurn yang, bila berhasil membuktikannya telah melanggar hukum, akan menjebloskannya ke balik jeruji besi penjara. Dapat dipastikan, bahwa karir politiknya pun sudah habis.

Di Indonesia, seperti di negara lain, tentu ada saja pejabat pemerintahan, apakah itu di cabang eksekutif, di legislatif, atau yudikatif, yang tidak memenuhi tolok ukur etika politik. Akhir-akhir ini, tampak semakin banyak saja pejabat yang demikian. Ada yang sudah menjadi tersangka, ada yang masih menjadi saksi tetapi kemudian dapat menjadi tersangka. Sampai-sampai ada yang menuduh bahwa negeri ini dipimpin oleh para tersangka dan tertuduh, yaitu orang- orang yang melanggar etika politik dan terkait dengan berbagai kasus ilegal.

Sebenarnya, hal ini tidak terialu mengherankan bila kita mengingat betapa bobroknya perjalanan pemerintahan kita dimasa lalu dilihat dari sudut etika politik. Pelanggaran etika politik terjadi demikian luasnya sehingga dapat diibaratkan seperti penduduk kerajaan yang gila karena makan panenan beracun. Kita tidak boleh lupa bahwa kemerosotan etika politik menjadi alasan mengapa gerakan reformasi muncul di negeri kita. Kemerosotan itu tampak dengan jelas pada istilah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menjadi semboyan gerakan reformasi.

Oleh sebab itu, salah satu agenda reformasi dan transisi menuju demokrasi di negara kita adalah bagaimana menegakkan etika politik yang telah merosat sampai ke titik nadir, melibatkan pejabat dari berbagai cabang dan tingkat pemerintahan. Selaras dengan ini, keberhasilan reformasi di Indonesia sangat tergantung kepada seberapa berhasilnya kita menegakkan etika politik dikalangan para pemegang jabatan publik. Salah satu masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah: Bagaimana menegakkan etika politik dalam pelaksanaan pemerintahan di negeri kita.

Pada hemat saya,  ada dua sumber mekanisme menegakkan etika politik yang dapat kita kembangkan:

1. mekanisme norma sosial-keagamaan, dan 2. mekanisme konstitusional dan perundang-undangan. Di masyarakat kita ada seperangkat norma sosial yang  mengharuskan orang supaya mematuhi etika politik seperti kejujuran, amanah, akuntabilitas, dan lain-lain. Sebagian besar norma sosial tersebut bersumber dari ajaran-ajaran agama yang sama-sama kita hargai. Didalam agama Islam, keadilan, sidq, amanah, fathonah, amat ditekankan dan dianggap sebagai kualitas yang harus dipatuhi setiap orang, terlebih-lebih pemimpin. Selain itu, warisan agama Islam di bidang adab (etika sosial) dan akhlaq (karakter) sangat kaya dengan uraian yang menjelaskan tindakan seperti apa yang dapat dibenarkan dan yang tidak dapat dibenarkan supaya kehidupan bersama dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Tentu saja, kekuatan norma sosial sebagai mekanisme penegakan etika politik sangat tergantung kepada sanksi sosial yang akan dikenakan kepada para pelanggar norma  tersebut. Bila sanksi sosial tersebut melemah, maka kekuatan norma tersebut juga akan melemah. Orang pun semakin berani melanggar norma sosial, termasuk Vang berhubungan dengan etika politik. Sebagai contoh, bila masyarakat diam saja ketika Pak Lurah mencuri dari kas desanya, berarti sanksi sosial terhadap tindakan Pak Lurah tersebut tidak ada atau lemah. Akibatnya, larangan supaya Pak Lurah jangan mencuri dari kas desa kurang efektif. Selaras dengan ini, banyaknya pejabat pemerintahan yang melakukan KKN sebenarnya juga dilatari oleh lemahnya sanksi sosial di masyarakat kita terhadap para pelaku KKN. Sudah seharusnyalah bila kita mengembangkan kembali norma-norma  sosial   yang     menopang   pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Selain norma sosial, konstitusi dan undang-undang sangat diperlukan supaya para pejabat memenuhi standar etika politik. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tradisi politik demokrasi sangat menekankan mekanisme konstitusional dalam menegakkan etika politik. Pemilihan umum baqi pejabat eksekutif dan legislatif dilakukan supaya masyarakat memiliki kesempatan memilih calon yang menurut mereka dapat    dipercaya,    bertanggungjawab,     dan     mengabdi kepentingan publik.

Selain itu, di dalam demokrasi juga ada mekanisme checks and balances dan division of powers. Prinsip yang

mendasari checks and balances adalah bahwa suatu cabang pemerintahan,    misalnya   eksekutif .  tidak   bisa    berlaku sewenang-wenang karena ada cabang pemerintahan lain, yaitu legislatif, yang mengawasinya. Prinsip yang mendasari pembagian    kekuasaan     adalah    bahwa     suatu     cabang pemerintahan tidak boleh rnendominasi semua utusan dan kewenangan, melainkan harus dibaqi dengan cabang pemerintahan     lain,  sehingga    masing-masing       memiliki kewenangan yang jelas dan terpisah.

Dengan demikian, aturan konstitusional yang diberikan oleh demokrasi, yaitu kepentingan umum dan kombinasi cheeks and balances dan division of powers, dimaksudkan sebagai kerangka kelembagaan yang dapat menjamin tegaknya etika politik. Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang menurut mereka paling jujur, bertanggungjawab, dan rnengabdi kepentingan publik. Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan mengganti pejabat yang korup, tidak dapat dipercaya, dan melalaikan tugasnya memenuhi kepentingan

publik, dengan pejabat yang menurut mereka rnemenuhi syarat dilihat dari etika politik.

Kemudian, setelah terpilih, pejabat tersebut dihadapkan kepada mekanisme checks and balances dan division of powers supaya mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan yang menjadi sumber pelanggaran etika politik. Bila masih melanggar etika politik juga, para pejabat pemerintahan akan berurusan dengan para hakim, jaksa, dan penjara.

Seorang ilmuwan politik bernama Bernard Crick pernah mengatakan bahwa, “To act morally in politics is to consider the results of ones actions.” Sebenarnya, ini adalah prinsip strategi politik yang sederhana, yaitu bahwa kita harus memikirkan akibat dan implikasi dari tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Atau, seperti diajarkan peribahasa, look before you Amp, pikir itu pelita hati. Standar dan tolok ukur yang diberikan oleh etika politik seharusnya memudahkan pejabat politik dan pemerintah untuk menerapkan strategi tersebut.

Kendati demikian, pelanggaran terhadap etika politik masih terus terjadi. Kembali kepada dongeng yang saya ceritakan di awal ceramah, usaha-usaha menegakkan etika politik memang harus terus-menerus dilakukan, walaupun pelanggaran terhadap etika politik meluas. Sebab, persoalan menegakkan etika politik bukan semata-mata persoalan etika politik, melainkan persoalan masa depan bangsa kita dan generasi yang akan datang, yang harus kita lindungi dari kekeliruan-kekeliruan kita saat ini.

Komentar ditutup.