Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian

Dialog Agama, Pluralitas Budaya dan Visi Perdamaian

Oleh Zain al Abbas

BELAKANGAN ini dialog antar-agama (baca; dialog antar-cendekiawan agama) mulai semarak kembali, baik dalam forum-forum diskusi/seminar maupun di berbagai media massa. Tema yang diangkat dalam dialog-dialog itu tidak lagi berkutat pada masalah-masalah teologis-dogmatis, akan tetapi berkaitan dengan masalah pembangunan, kemiskinan, keterbelakangan yang sedang menjadi masalah serius umat manusia sekarang ini.

Diakui atau tidak, sekarang ini kita hidup dalam masa globalisasi yang luar biasa, di mana sistem internasional negara-negara bangsa, ekonomi dunia serta makin kecilnya dunia berkat sistem komunikasi dan transportasi yang semakin canggih memberi makna kehidupan manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Namun, di sisi lain globalisasi tidak jarang menimbulkan ketegangan/benturan yang sangat keras antar-peradaban. Masing-masing peradaban merasa perlu mendapatkan supremasi yang tertinggi dalam percaturan dunia. Inilah yang kemudian membuat proyeksi masa depan manusia menjadi terhambat.

Benturan budaya

Dialog agama pada dasarnya merupakan ikhtiar untuk melakukan proyeksi terhadap masa depan umat manusia. Dalam hal ini, dialog agama sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbincangan mengenai peradaban dunia. Sebab, peradaban dunia tidak lagi dipandang sebagai fenomena etnis dan antropologis belaka, melainkan dipandang sebagai bagian dari gejala politik, ekonomi, budaya serta agama.

Adalah tesis Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa dunia akan dibentuk sebagian besar oleh interaksi antara tujuh atau delapan peradaban besar, yakni peradaban Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Ortodoks Slavia, Amerika Latin, dan mungkin juga Afrika. Tesis itu semakin mempertegas bahwa ketegangan dunia (benturan peradaban) tidak lagi diilhami oleh polarisasi dualistik ideologi; Barat (Kapitalis) dan Timur (Komunis) seperti ketika terjadinya perang dingin. Ketegangan itu bukan pada batas-batas ideologis yang menjadi sumber konflik bagi pertarungan dan pertumpahan darah, akan tetapi akan terjadi sepanjang garis pemisah budaya (cultural fault lines) yang saling memisahkan peradaban-peradaban itu.

Beberapa ketegangan yang terjadi di India antara umat Islam dan Hindu, di Israel, umat Kristen di Irlandia Utara, Bosnia-Herzegovina dan Serbia, suku Aborigin dan warga Kulit Putih Australia, Pemerintah dan kaum Muslim di Moro Philipina, suku Kreol dan budaya Perancis di Amerika Latin, merupakan sebagian gambaran dari titik rawan yang memisahkan agama yang satu dengan agama yang lain, kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain.

Dengan demikian, benturan peradaban tampaknya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Sebab diferensiasi antar-peradaban tidak hanya riil, tapi juga mendasar. Peradaban terdiferensiasi oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang lebih penting lagi, agama. Selain itu, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial dunia membuat orang atau masyarakat tercerabut dari identitas lokal mereka sehingga memperlemah peranan negara sebagai sumber identitas mereka.

Lebih spesifik Huntington menegaskan bahwa Barat menemukan seteru yang kemudian menjadi permanen, dengan adanya kolaborasi antara Islam dan Konfusianisme. Bentuk kerja sama antara Islam dan Konfusius dianggap paling menonjol dan telah bangkit menentang kepentingan, nilai-nilai, dan kekuatan Barat. Di tengah negara-negara Barat dan Rusia sedang mengurangi kekuatan militer mereka, negara-negara Timur Tengah (yang notabene Islam), Korea Utara, dan Cina justru mengembangkan kemampuan militernya.

Kesalahpahaman sejarah

Lebih dua tahun lalu, tesis itu -yang kemudian dianggap sebuah tuduhan bagi Islam dan Konfusianisme sebagai ancaman Barat- spontan menimbulkan reaksi keras di kalangan umat Islam. Tesis itu dianggap terlalu menyudutkan Islam dan Konfusianisme. Bahkan tidak sedikit Islamisis, Islamolog atau cendekiawan-cendekiawan Islam sendiri, baik yang fundamentalis maupun modernis melihat bahwa penghadapan Islam-Konfusius dan Barat itu merupakan ekspresi ketakutan-ketakutan Barat terhadap Timur.

Padahal kalau ditengok ke belakang, ketegangan itu merupakan akibat adanya kesalahpahaman (misscomunication) sejarah yang kemudian menimbulkan trauma sejarah yang cukup mendalam. Oleh karena itu dirasakan perlunya dialog yang serius antara keduanya, di mana batas-batas primordialisme budaya/peradaban semaksimal mungkin dapat dilampaui. Sebab, pluralitas budaya adalah sesuatu yang niscaya.

Perbedaan budaya bukanlah hal baru. Perbedaan tersebut sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Dialektika sejarah umat manusia adalah gabungan antara sejarah perbenturan dan pertukaran antara budaya dan peradaban. Mustahil memahami suatu peradaban manusia manapun yang pernah ada dengan cara terisolasi, yaitu hanya mempertimbangkan keadaannya sendiri tanpa pengaruh budaya dari kelompok lain.

Menurut pandangan Bassam Tibi (Agama dan Dialog Antar Peradaban, 1996), kita perlu menyadari bahwa peradaban-peradaban mempunyai cara pandang dunia yang berbeda dan kemudian mencari model-model atau kerangka bagi kehidupan damai bersama. Dan suatu moralitas internasional hak asasi manusia yang didasari landasan lintas budaya memberikan harapan yang paling menjanjikan.

Hak asasi manusia tidaklah terbatas pada satu komunitas agama atau peradaban tertentu. Ia bersifat universal, dalam arti ia melampaui kepentingan peradaban tertentu atau kepentingan agama tertentu. Masing-masing pihak kiranya merasakan sebuah kebutuhan yang sama agar semua komunitas manusia bersedia bergabung dalam suatu moralitas lintas-agama dan membangun suatu konsensus mengenai hak asasi manusia itu.

Berangkat dari pemahaman tentang hak asasi manusia di atas, dialog antar-agama atau antar-peradaban hendaknya selalu berlandaskan pada rasionalitas dan moralitas internasional yang bersifat universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Dari situ dialog agama diharapkan mampu menciptakan sekaligus membangun sebuah visi perdamaian dunia yang mempunyai jangkauan ke depan dengan mengembangkan pola budaya pluralistik baru yang lebih toleran. Kiranya format yang demikian itu bisa membawa peran baru bagi agama ke posisi yang sangat penting, di mana karakter universal setiap agama mampu memberikan kontribusi positif tentang bangunan nilai-nilai dan ekspresi budaya yang bisa dianggap sebagai milik semua orang, sehingga dapat menjadi contoh mengenai moral dan etika dalam interaksi antara satu sama lain.

( * Zain al Abbas, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga dan Staff peneliti kelompok diskusi Sisysphus Yogyakarta.)

dimuat di harian KOMPAS, Jumat, 31 Januari 1997

Komentar ditutup.