Demiliterisasi Sejarah Indonesia

Demiliterisasi Sejarah Indonesia

kolektif info Coup d’etat 65

Posted by: SanggaBU

Posted on : 2005/10/25 16:20:00

Demiliterisasi Sejarah Indonesia

Oleh Asvi Warman Adam

>Sabtu, 2 September 2000 – Tulisan Indra J Piliang, Otonomi Daerah dan Trauma Sejarah Lokal dan Rizal Mallarangeng, Akankah Sejarah Berulang (Kompas, 16-17/8/2000) semakin menyadarkan kita betapa penting dan mendesaknya pelurusan sejarah Indonesia. Dalam tulisan pertama tampak dengan jelas keprihatinan terhadap penulisan sejarah masa Orde Baru yang “melakukan distorsi berlebihan dengan menyebut gejolak politik di daerah itu sebagai pemberontakan. Buku-buku sejarah didominasi oleh interpretasi ala Orde Baru yang menyebut daerah-daerah yang bergolak mempunyai keinginan memisahkan diri, yang tentu saja bertentangan dengan citra persatuan dan kesatuan yang ingin dibangun”. Sebaliknya pada tulisan kedua terlihat propaganda Orde Baru yang merasuk kepada generasi muda yang pernah belajar sejarah di sekolah dengan menganggap pemberontakan daerah (PRRI dan Permesta) sebagai kambing hitam kegagalan sistem politik yang dibangun seusai Pemilu 1955. Menurut Rizal “kedua pemberontakan itu menciptakan krisis integritas negara… menciptakan dualisme otoritas dan krisis konstitusional. Dengan pemberontakan demikian, Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan hukum dan unit teritorial terancam pecah atau kehilangan kewibawaan.” Apa yang dimaksud dengan “krisis konstusional” itu? Bahwa pemberontakan itu dipakai sebagai dalih oleh Sukarno untuk mengganti konstitusi (“kembali ke UUD 45”) memang benar, tetapi betulkah pemberontakan itu menyebabkan “krisis konstitusional”? Dikatakan, RI sebagai unit teritorial terancam pecah atau kehilangan kewibawaan. RI saat berada dalam RIS (Republik Indonesia Serikat) pernah hanya terdiri dari Yogyakarta, Aceh, dan Sumatera Barat (dua daerah pertama kemudian diakui sebagai Daerah Istimewa) tetapi tidak kehilangan kewibawaan. Justru pembangunan yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menimbulkan jatuhnya wibawa pemerintah pusat. Tidak dijelaskan mengapa sampai terjadi perlawanan daerah. Memang dapat disebutkan pecahnya Dwi-Tunggal, Soekarno-Hatta, sehingga Presiden pertama itu menjalankan kekuasaan tanpa pendamping yang dapat mengoreksinya serta pengaruh Perang Dingin antara blok Barat dengan blok Timur (Amerika Serikat tidak ingin Indonesia dikuasai komunis). Namun alasannya utamanya saya kira ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah atau lebih tepat antara Jawa-luar Jawa. Sedangkan pemicunya adalah masalah rasionalisasi dan reorganisasi di tubuh militer. Dengan kata lain, sebetulnya perlawanan daerah itu (bahkan juga peristiwa G30S-1965) dari sisi lain dapat dipandang sebagai masalah internal AD (Angkatan Darat). ***Sejarah itu pada hakikatnya berubah dan berkembang terus. Bila ada data atau temuan baru, maka sejarawan dapat melakukan revisi sejarah atau menulis kembali sejarah. Namun dalam kasus sejarah Orde Baru, saya lebih cenderung tidak memakai istilah “penulisan kembali sejarah”. Karena, masalah lebih dari sekadar persoalan metodologi tetapi sudah keluar dan menyentuh aspek politik atau lebih tepat perekayasaan sejarah. Sejarah itu secara sistematis direkayasa untuk kepentingan penguasa rezim Orde Baru. Karena rezim itu didominasi militer dan tokoh yang menjadi narasumber utamanya juga seorang jenderal, maka sejarah masa Orde Baru tak ubahnya sebagai sejarah operasi tentara. Dalam buku IPS Sejarah untuk SMP Kelas III (C.S.T. Kansil, Erlangga, 1997) lebih jelas wacana militer itu sebagai berikut: “…Pemberontakan PRRI-Permesta muncul dari situasi pertentangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertentangan itu terutama mengenai masalah otonomi dan perimbangan anggaran di Pusat dan Daerah. …Akibat pertentangan itu, pada tahun 1956 terbentuk kelompok-kelompok militer yang antiPemerintah Pusat. Kelompok itu antara lain Dewan Gajah di Medan yang dipimpin Kolonel Simbolon, Dewan Banteng di Padang yang dipimpin Letkol Achmad Husein, dan Dewan Manguni di Manado yang dipimpin Mayor Somba…” Mengenai PRRI tidak ada lagi keterangan tambahan kecuali uraian mengenai operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan itu. Operasi itu adalah: 1) Operasi Tegas yang dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tujuannya untuk menguasai daerah Riau. Hasilnya Pekanbaru dapat dikuasai pada tanggal 12 Maret 1958. 2) Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Achmad Yani. Tujuannya menguasai Sumatera Barat. Hasilnya Padang dapat dikuasai tanggal 17 April 1958, menyusul Bukittinggi sebulan kemudian. 3) Operasi Saptamarga yang dipimpin Brigjen Jatikusumo. Tujuannya adalah mengamankan wilayah Sumatera Utara. 4) Operasi Sadar yang dipimpin Letkol Ibnu Sutowo. Tujuannya adalah mengamankan wilayah Sumatera Selatan. Dalam waktu singkat PRRI dapat ditumpas. Pada tanggal 29 Mei 1958, Achmad Husein secara resmi melaporkan diri beserta pasukannya, lalu menyusul para tokoh PRRI lainnya, baik sipil maupun militer. Lancarnya operasi penumpasan turut ditunjang para perwira di daerah pemberontakan yang tetap setia kepada negara. Mereka itu antara lain Letkol Jamin Gintings di Sumatera Utara, Mayor Nurmathias di Sumatera Barat dan Letkol Harun Sohar di Sumatera Selatan. Kentara sekali di situ keberhasilan militer menumpas gerakan yang ingin “merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia”. Sementara itu, para perwira yang tidak terlibat dalam gerakan itu disebut sebagai “setia kepada negara”. Di sini tidak dibedakan antara “pemerintah” dengan “negara”. Pada paragraf mengenai Permesta, yang mendominasi uraian adalah operasi militer sejenis. ***UNTUK apa pengetahuan umum mengenai operasi militer itu? Apalagi bila murid harus menghapal tanggal pelaksanaan operasi? Barangkali pencantuman nama Ibnu Sutowo juga dalam rangka memberikan legitimasi sejarah kepadanya untuk kelak memimpin Pertamina atas jasanya dalam operasi militer di Sumatera Selatan. Dalam buku pelajaran sejarah untuk SMU pun tidak banyak perubahan, hanya ada sedikit tambahan, misalnya alasan timbulnya peristiwa PRRI dihubungkan dengan pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam suplemen sejarah bagi guru yang disusun MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), pada draft pertama dimasukkan pemberontakan di daerah-daerah, namun kemudian bab ini dihilangkan, karena tidak mungkin menyatukan berbagai peristiwa pergolakan di Tanah Air dalam satu bab. Masing-masing peristiwa itu perlu dilihat secara tersendiri, kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan. Wacana utama dalam pengajaran sejarah Indonesia adalah “persatuan dan kesatuan”. Dalam rangka mewujudkan kesatuan wilayah itu tentara tampil sebagai kekuatan satu-satunya yang setia kepada negara dan Pemerintah Indonesia. Untuk masa datang, yang mendesak dalam pelurusan sejarah nasional, selain penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang kontroversial dalam sejarah Indonesia adalah upaya untuk mengubah sudut pandang historis. Dengan kata lain, perlu dilakukan “demiliterisasi sejarah Indonesia” * Dr Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI

http://www.kompas.com=

“” demi04.htm=”” opini=”” 02=”” 0009=”” />

Komentar ditutup.