Dari Sisi Hukum Tindakan SBY Bisa Dipertanggungjawabkan

Dari Sisi Hukum Tindakan SBY Bisa Dipertanggungjawabkan
[4/11/04]

Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang Ryamizard untuk memenuhi panggilan DPR bukan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh asisten Hakim Konstitusi, Refly Harun, saat dihubungi hukumonline (4/11) menanggapi perkembangan yang terjadi sekarang ini terkait pemanggilan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu oleh Komisi I DPR.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Yudhoyono tidak mengizinkan Ryamizard untuk memenuhi undangan Komisi I DPR terkait rencana DPR untuk mengganti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Yudhoyono menyatakan, dirinya sudah mencabut surat presiden terdahulu (yang diajukan oleh mantan Presiden Megawati, red) soal penggantian panglima TNI tersebut.

Refly mengatakan, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada ranah kekuasaan eksekutif. Selain berkuasa atas birokrasi pemerintahan, presiden juga berkuasa atas TNI dan Polri sebagai panglima tertinggi. “Karena itu presiden berhak menerapkan kebijakan tertentu kepada panglima TNI dan jajarannya,” ujar Refly.

Dengan kedudukan tersebut, Panglima TNI harus ikut kebijakan presiden sebagai panglima tertinggi. Selanjutnya, Panglima TNI wajib mengimplementasikan kepada jajarannya. Termasuk misalnya, dengan alasan tertentu melarang menghadiri undangan dari DPR.

Ditambahkan Refly, sebenarnya, DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil pejabat eksekutif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Seandainya presiden melarang pejabat eksekutif di bawahnya untuk memenuhi panggilan tersebut, artinya presiden menghalangi DPR menjalankan kewenangannya.

Cacat yuridis

Tetapi, papar Refly, yang menjadi persoalan adalah DPR yang memanggil sekarang tengah dilanda konflik internal. Status komisi dan pimpinan komisinya dipertanyakan dari sisi yuridis. “Karena itu langkah wait and see yang dilakukan Presiden Yudhoyono menurut saya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukum,” ujar Refly.

Sebagian anggota DPR menganggap komisi yang ada di DPR sekarang terbentuk, cacat secara yuridis. Jika demikian, kata Refly, keputusan komisi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan selanjutnya.

Keadaan bisa sangat berbeda seandainya yang melakukan pemanggilan adalah Komisi DPR yang sudah terbentuk seutuhnya. Artinya tanpa konflik internal di dalamnya. Jika presiden melarang Ryamizard menghadiri undangan tersebut, maka tindakan presiden bisa dipermasalahkan oleh DPR.

Ryamizard sendiri sebagai bawahan harus mematuhi larangan presiden dan tidak dapat disalahkan atas tindakannya itu. Sebaliknya, presiden bisa dianggap menghalang-halangi kerja DPR. “Dengan kata lain bisa dianggap melanggar konstitusi,” jelas Refly.

(Zae)

Komentar ditutup.