BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA

BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA

Soetandyo Wignjosoebroto

Batasan: Apakah Yang Disebut Budaya Politik Itu?

‘Budaya’, sebagai terjemahan dari kata asing culture, adalah segala hasil cipta, karsa dan rasa manusia sebagaimana dilawankan dengan kata asing nature yang menunjuk ke segala realitas yang bersifat alami dan/atau kodrati.   Maka, manakala di sini ‘politik’ hendak diartikan sebagai hal-ihwal yang bersangkut paut dengan persoalan distribusi kekuasaan memerintah dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara, tak salah lagi kata istilah ‘budaya politik’ akan boleh diartikan sebagai “seluruh  pemikiran – sebagai refleksi dari, atau realisasinya dalam bentuk — pola-pola perilaku yang relevan dengan persoalan distribusi kekuasaan di dalam kehidupan itu”.

Dalam alam kehidupan manusia yang terorganisasi sebagai satuan politik, baik yang berlangsung pada tataran lokal maupun pada tataran nasional (dan yang kini bahkan juga pada tataran global), boleh dibilang tidaklah ada perilaku politik yang terwujud sebagai hasil ekspresi naluriah yang alami semata.  Perilaku dalam kehidupan politik selalu merupakan hasil realisasi pemikiran konseptual dan/atau manifestasi sikap-sikap pilihan atas nilai dan ajaran tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditata dan dilaksanakan.  Politik — baik dalam wujudnya yang abstrak sebagai konsep dan ajaran maupun dalam wujudnya yang kongkrit sebagai pola perilaku sebagaimana yang dapat tersimak dalam praktek — adalah fenomen yang benar-benar inheren dalam kehidupan kultural manusia.

Dua Model: Otokrasi, Demokrasi

Dibicarakan dalam bentuk modelnya, budaya politik secara dikotomik dapatlah dibedakan antara yang otokratik dan yang demokratik.  Model otokratik, yang dilandasi oleh paham keyakinan akan kebaikannya yang disebut ‘otokratisme’, adalah model pemerintahan yang memujikan agar kekuasaan pemerintahan dalam suatu kehidupan kolektif dipercayakan saja kepada seseorang atau sejumlah orang dengan kewenangan yang mutlak, yang oleh sebab itu tak boleh dibantah-bantah.  Model demokratik adalah model yang berangkat dari pemikiran dan keyakinan bahwa kekuasaan pemerintahan itu pada asasnya adalah berada di tangan rakyat untuk – di dalam pelaksanaannya nanti –  dipercayakan kepada seseorang (atau umumnya kepada sejumlah orang) yang selalu bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Sekalipun kini di abad modern kedua model itu sama-sama dikenal, baik di dalam konsep maupun di dalam praktek, akan tetapi dalam sejarah kehidupan manusia yang beriwayat lama, model otokratik itulah yang lebih dikenal sebagai sesuatu yang wajar dan karena itu juga dipraktekkan.  Sejarah manusia, berabad-abad lamanya, adalah sejarah orang-orang besar, ialah tokoh-tokoh besar yang dimuliakan sebagai penguasa-penguasa (yang adil ataupun yang dholim), dengan massa hamba yang di lain pihak tak punya hak-hak apapun yang berarti, kecuali hak untuk eksis agar bisa dituntut pengorbanan dan kepatuhannya guna memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh orang-orang besar itu.  Berabad-abad lamanya massa rakyat kecil tidaklah terpandang penting dalam sejarah kehidupan politik, kecuali sebagai arus massa yang lewat begitu saja dalam sejarah, tanpa wajah dan tanpa suara yang pantas untuk dikenali.

Dalam sejarah dunia kita mengetahui bahwa paham demokrasi baru berkecambah dan kemudian marak sebagai wacana politik untuk kemudian bergelora lewat revolusi-revolusi fisik di belahan akhir abad 18 di dunia Barat.  Dua revolusi kerakyatan yang mencita-citakan pemerintahan demokratik adalah revolusi kemerdekaan Amerika (1776) dan revolusi kerakyatan Perancis (1789).  Revolusi kemerdekaan Amerika adalah revolusi kerakyatan yang dikobarkan oleh para kawula raja Inggris di daerah-daerah koloni untuk mengakhiri kekuasaan otokratik raja George.  Sementara itu revolusi kerakyatan Perancis mengakhiri kekuasaan otokratik dinasti Bourbon yang tidak hanya dikenal amat absolut tapi juga penuh kesewenang-wenangan.  Di kedua negeri itu, riwayat kerajaan segera berakhir dan bermulalah suatu bentuk pemerintahan demokratik yang baru, dikenal sebagai bentuk yang disebut ‘republik’ (<res+publicus=kesejahteraan untuk orang banyak).

Di kedua negeri itulah revolusi – yang di Perancis ternyata amat sangat berdarah-darah – menghasilkan model pemerintahan demokrasi yang mengupayakan terbebaskannya setiap manusia dari segala bentuk perbudakan dan peruluran (yang semula dibenarkan oleh tradisi kerajaan) untuk kemudian memperoleh status kesetaraan di antara sesamanya.  Kebebasan (liberty, liberte) dan kesetaraan (equality, egalite) adalah dasar penting dalam model demokrasi di kedua negeri itu, yang kemudian menjalarkan pengaruhnya ke banyak negeri Eropa dan mendorong terjadinya perubahan politik pemerintahan di negeri-negeri itu, berikut di daerah-daerah jajahan mereka.   Di negeri Belanda kekuasaan raja untuk memerintah berakhir berdasarkan Undang-Undang Dasar baru pada tahun 1848, untuk digantikan oleh seorang Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan lewat pemilihan, dengan imbasnya yang mulai terasa bernuansa demokratik ke negeri jajahannya (yang dulu disebut Hindia Belanda) berdasarkan perundangan-undangan tahun 1854.

Dari kisah kesejarahan yang terpapar di muka diketahuilah bahwa konsep dan model pemerintahan demokrasi – sebagai model yang dipandang baik dan yang oleh sebab itu sudah selayaknyalah kalau dipilih – belumlah beriwayat lama.  Bahkan Plato, ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno yang menciptakan istilah ‘demokrasi’ ini, menggunakan kata istilah ‘demokrasi’ untuk menyebut model pemerintahan yang paling buruk.  Revolusi Amerika dan revolusi Perancis itulah yang justru menjungkirbalikkan pernilaian dan pilihan Plato itu, dan menjadikan model ‘demokrasi’ (pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat) sebagai model terpilih, yang kian populer sejak saat usainya revolusi kerakyatan di Barat di akhir abad 18 itu.  Kini kian banyak bangsa yang memilih organisasi pemerintahannya sebagai organisasi yang bermodel demokratik daripada otokratik, sekalipun usaha ke arah itu memerlukan revolusi pemikiran berikut perjuangan yang tak main-main untuk merealisasinya.

Sebagaimana Amerika dan Perancis pada waktu yang lalu, kini ini negeri-negeri baru — yang tengah bergeliat bangkit bertumbuhkembang dari puing-puing kolonialisme — tercatat juga sebagai negeri-negeri yang tengah “berevolusi” untuk menolak dan meninggalkan otokratisme feodal guna mengadopsi ide demokrasi berikut praksis-praksisnya.  Akan tetapi, tekad mengadopsi ide dan praksis baru seperti itu, betapapun revolusionernya, tidaklah serta merta akan berarti — atau berkonsekuensi pada – realisasinya yang mudah.  Revolusi seperti itu pada hakikatnya bukanlah cuma merupakan suatu revolusi politik yang formal-struktural saja sifatnya, melainkan juga berhakikat sebagai suatu revolusi kultural yang lebih bersifat substantif dan paradigmatik.  Inilah suatu revolusi yang tidak akan mungkin berhasil manakala cuma hendak dipintaskan untuk menggerakkan  perubahan dalam hal bertatalaku politik yang lahiriah itu semata.

Demokratisasi di Indonesia:

Perdebatan Pada Tataran Kebijakan Pada Era Kolonial

Demokratisasi adalah suatu perubahan yang mungkin atau tak mungkin mestilah pertama-tama merupakan perubahan yang berlangsung di alam pemikiran yang lebih mendasar.  Ialah pemikiran konseptual yang diharapkan akan dapat diterima secara kolektif tentang hakikat hubungan kekuasaan.  Inilah perubahan pemikiran konseptual (sekaligus kultural) dari keyakinan yang lama akan benarnya model hubungan dependensi antara kawula dan gustinya ke suatu keyakinan baru akan benarnya model hubungan yang berdasarkan kesetaraan (yang merefleksikan kuatnya independensi individual) antara para warga pemilih (rakyat yang melek untuk menyadari hak-hak konstitusionalnya yang asasi) dan para warga terpilih (para pejabat dengan kewenangan-kewenangan yang didasarkan pada undang-undang).  Sekalipun sama-sama bersetuju akan diniscayakannya perubahan ke tatanan baru yang lebih demokratik, di sini toh terjadi perdebatan di kalangan para eksponen mengenai cara yang efektif untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan rakyat di negeri-negeri berkembang, nota bene negeri-negeri (termasuk Indonesia) yang selama ini diketahui bukan lahan kultural-politik yang kondisional untuk tumbuhkembangnya ide dan praktik demokrasi itu.

Perdebatan berlangsung antara puak kaum modernis yang pikiran-pikirannya berparadigma universalisme dan puak kaum modernis yang pikiran-pikirannya berparadigma partikularisme.  Kaum universalis yakin bahwa ide demokrasi – dengan pengakuan akan kebebasan serta kesetaraan warga (yang kini bukan lagi berstatus kawula atau hamba) – itu berlaku umum sebagai suatu asas yang baik di manapun dan kapanpun, dan dengan begitu dapat mudah diterima di alam kesadaran bangsa manapun di manapun dan kapanpun.  Sementara itu, di lain pihak, kaum partikularis yakin bahwa ide demokrasi itu merupakan hasil pergulatan ide politik yang pada hakikatnya merupakan pengalaman khusus bangsa tertentu dalam kurun sejarah tertentu, yang karena itu tak mudah diambil-alih atau ditiru-tiru begitu saja oleh bangsa lain.  Dalam kehidupan bernegara di negeri ini – tidak hanya pada masa pemerintahan nasional tapi juga sudah sejak era kolonial – perdebatan antara puak universalis dan puak partkularis itu telah amat nyatanya.

Asal saja kita mau jujur dalam sejarah, sebenarnya upaya merealisasi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara hukum yang dilandaskan ke asas-asas demokrasi, dengan warga-warga – tak peduli apapun warna kulit, agama, dan/atau latar belakang tradisinya, namun yang sama-sama diakui hak kebebasan dan kesetaraannya – telah bermula pada pertengahan abad 19 semasa penguasa kolonial masih tegak di Nusantara ini.  Kebijakan hukum yang disadari pada waktu itu (bewuste rechtspolitiek) telah mengintroduksikan berbagai produk perundang-undangan yang – setidak-tidaknya secara normatif – mengakui hak-hak asasi seluruh penduduk negeri tanpa kecualinya.  Kebijakan ini tentu saja jelas bertolak dari paham universalisme yang meyakini kebenaran pendapat “bahwa apa yang baik bagi Eropa, dan telah berhasil dicapai oleh Eropa, tentulah akan baik pula bagi negeri-negeri Timur”.  Tak pelak, apa yang baik bagi Eropa ini dapat saja dipindahkan melalui proses politik hukum yang transplantatif sifatnya, dari tempat asalnya yang Eropa ke lahannya yang baru di negeri Timur.

Demokrasi Sebagai Konsep Budaya: Universal atau Partikular?

Namun demikian, sudah sejak/pada masa pemerintahan kolonial itu pula pemikiran universalisme itu dipertanyakan.  Cabaran datang dari sejumlah orang Eropa penguasa di negeri Nusantara ini, yang – karena lebih mengenal tradisi orang-orang pribumi yang rata-rata masih kuat sekali mengukuhi konsep patron-klien yang paternalistik – lebih mempercayai kebenaran paham partikularisme.  Kaum partikularis ini (yang kemudian dikenali sebagai kaum orientalis) kuat berpendapat bahwa semua ide dan konsep – juga ide dan konsep politik semacam demokrasi – itu selalu berbasis kultural.  Mempertimbangkan bahwa setiap ide dan konsep itu selalu diprasyarati oleh kondisi basis sosial-budaya tempat ide itu tumbuhkembang, sedangkan kondisi sosial-budaya itu berbeda-bedalah adanya dari bangsa ke bangsa sebagai akibat perkembangan sejarah yang berbeda-beda pula dalam kenyataannya, maka apa yang dihasilkan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh sesuatu bangsa tidaklah serta merta akan bisa diterima begitu saja oleh bangsa lain.

Menemukan kenyataan bahwa feodalisme dan paternalisme amat berakar di dalam kehidupan rakyat Nusantara ini, sedangkan pergaulan yang didasarkan asas kesetaraan (yang tak mempedulikan siapa yang raja dan siapa yang jelata) terpandang asing dan cenderung dinilai kurang pantas, kaum partikularis ini sejak awal mula mempertanyakan hikmah kebijakan transplantatif yang terlalu cepat dan terkesan dipaksakan.  Kebijakan seperti itu boleh dipandang sebagai kebijakan yang tidak hanya kurang realistis, akan tetapi juga dipandang sebagai refleksi etnosentrisme dan keangkuhan Eropa yang kurang menghargai “prestasi” orang Timur.  Tetapi itu semua tidaklah lalu berarti bahwa kaum partikularis ini tidak menghendaki perubahan ke arah kehidupan yang demokratik, dan boleh dituduh membela model kehidupan paternalistik-otokratik yang lebih dikenal dalam masyarakat-masyarakat yang feodalistik.  Apa yang dapat dikatakan ialah, bahwa kaum partikularis ini menganjurkan sekali agar setiap usaha menggerakkan perubahan dalam tatanan kehidupan – serevolusioner apapun – mestilah dilakukan dengan memperhitungkan kesulitan dan kemudahan yang bersumber pada budaya yang dianut manusia-manusia setempat.

Maka, manakala kaum universalis dalam soal menggerakkan perubahan tata kehidupan (dari yang otokratik ke yang demokratik) itu memilih strategi transplantatif dengan cara pindah-tanamkan institusi-institusi Barat begitu saja ke daerah Timur, kaum partikularis memilih strategi transformatif.  Ialah, menggarap saja lebih dahulu lahan kultural yang ada, karena tanpa adanya persiapan kultural yang baik tentulah akan terjadi penolakan-penolakan terhadap unsur-unsur yang ditransplantasikan itu.  Berbeda dengan strategi transplantatif yang berkehendak untuk secara langsung menerapkan ide-ide normatif yang berasal dari bumi asing ke ranah kultural pribumi, strategi transformatif kaum partikularis berencana untuk mengubah dulu alam pemikiran manusia-manusia setempat secara berangsur lewat proses-proses edukasi demi terakomodasikannya ide-ide baru yang ditransfer dari luar itu ke dalam sistem normatif setempat.

Pada peralihan abad 19-20, kebijakan politik kaum partikularis yang diwakili oleh Partai Konservatif di Negeri Belanda di bawah pimpinan Perdana Menteri Kuyper berhasil merebut tempat utama dalam perpolitikan di negeri itu untuk kemudian menjalankan politik kolonial baru yang berstrategi transformatif.  Politik kolonial yang baru ini dikenal dalam sejarah kolonial Indonesia sebagai politik etik.  Politik etik ini bertolak dari kebijakan “untuk tidak melakukan eksploitasi lagi melainkan untuk melakukan pengasuhan/perwalian (atas anak-anak Bumiputera)”.  Geen exploitatie, noch kolonisatie, maar voogdij.  Politik etik ini mengutamakan perluasan pendidikan, and lewat pendidikan yang diupayakan luas-luas – namun tidak hendak berkesan tergegas-gegas — inilah basis-basis kultural penduduk di Nusantara ini ditransformasi untuk mengakomodasi ide-ide demokrasi sebagaimana dikembangkan di Barat.

Pendidikan yang berhakikat sebagai ‘pengeropaan” (vernederlandsing) masyarakat pribumi ini dikerjakan tanpa hendak cepat-cepat membongkar sama sekali tradisi lama yang mengenal hierarkik-feodalistik ‘kawula-Gusti’ itu.  Yang diupayakan adalah perubahan berangsur, dengan harapan perubahan akan bermula dari atas, top down, oleh “Gusti-Gusti” baru yang sekalipun tergolong pribumi namun kini (berkat pendidikan Eropa) sudah terdedah pada ide-ide demokrasi.  Itulah sebabnya mengapa kebijakan pendidikan kolonial ini sering tersimak sebagai kebijakan yang hendak lebih membukakan akses yang lebih luas kepada para anak-anak elit pribumi, daripada kepada massa rakyat pedesaan, guna memasuki dunia pendidikan.  Upaya strategik seperti ini ternyata terkendala di tengah jalan sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia II.Pecahnya Perang Dunia II telah menyebabkan dikuasainya Indonesia oleh balatentara Jepang yang fasis, yang terbukti telah menenggelamkan peran para nasionalis tranformasionalis, namun yang sebaliknya telah menaikkan peran para nasionalis yang menghendaki perubahan secara lebih cepat namun lewat jalan yang lebih otokratik.  Selepas tahun 1942, dengan terlikuidasinya kekuasaan kolonial secara de facto maupun de jure, boleh dikatakan telah mulai surutlah (untuk kemudian menghadapi masa berakhirnya) peran kaum nasionalis transformasionalis yang juga terbilang kaum evolusionis itu di dalam berbagai upaya merealisasi model pemerintahan negeri yang demokratik (namun juga sering gampang dibilangkan sebagai model yang liberal dan individualistik itu).

Perkembangan Pada Era Pascakolonial

Kalaupun pada masa itu tak ada niat hendak melanggengkan model pemerintahan feodalistik yang bersemangatkan tradisi kapriyayen (sekalipun para priyayi kolonial pada saat itu telah sedikit-banyak berubah sosok dari pangreh yang galak ke pamong yang benevolen, namun tidaklah itu serta merta berarti bahwa para ultra-nasionalis (semisal Soekarno) menentang model organisasi pemerintahan yang lebih egalitarian.  Memperoleh keleluasaan bekerja sepanjang masa pendudukan balatentara Jepang yang fasis, sosok nasionalis seperti Soekarno memperoleh pula kesempatan mendahulu untuk merealisasi gagasannya yang awal bahwa kemerdekaan dan pembelaan diri bangsa Indonesia dalam sejarah dekolonisasi hanya mungkin dilakukan melalui pengerahan kekuatan (machtsvorming), aksi massa (massa actie), dan revolusi (yang kelak dinyatakan hanya akan berhasil kalau semua itu bisa dipimpin oleh seorang Pemimpin Besar Revolusi).

Berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden/Pemimpin esar Revolusi untuk digantikan oleh suatu rezim baru yang menamakan diri Orde Baru tidaklah bermakna apapun bagi pertumbuhan demokrasi.  Kebijakan sentralisme yang amat menekankan pentingnya mengupayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (guna “memperbesar kue nasional” ) telah kian menjauhkan cita-cita demokrasi.  Kebijakan dwi-fungsi yang ditafsir terlalu jauh (sampai-sampai menyalahi artinya yang semula sebagai ‘kebijakan jalan tengah’) telah pula mengingkari arti pentingnya hak-hak rakyat yang asasi untuk menikmati kebebasan individualnya, untuk diperlakukan sebagai warga negara yang berkedudukan setara di hadapan hukum dan kekuasaan, serta untuk untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik.  Peran besar tetap berada di tangan seorang patriark sentral (kini berjuluk ‘Bapak Pembangunan’) dengan sokongan institusi militer dan kepada birokrasi sipil (yang sekalipun sipil toh banyak diinfiltrasi dan dikontrol untuk/oleh kepentingan militer juga).

Para pengamat bolehlah menengarai bahwasanya generasi Orde Baru adalah generasi pasca-kolonial.  Inilah generasi yang – sejak masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun revolusi fisik (yang juga diklaim sebagai tahun-tahun ‘perang kemerdekaan’) nyata kalau lebih banyak terdedah ke program-program indoktrinasi untuk mengagumi  otokratisme Timur yang benevolen.  Inilah generasi yang tak banyak berkesempatan  memahami ide demokrasi yang biangnya berasal mula dari negeri-negeri Barat (yang lebih dikonfigurasi di seputar kesejahteraan manusia-manusia individu daripada didedikasikan demi kejayaan suatu kolektiva bangsa).  Di sini ini seperti ada keterputusan – kalaupun bukan distorsi – dalam pengaliran ajaran berpolitik antar-generasi, yang bermakna pula sebagai kemandegan proses demokratisasi yang tatkala itu sebenarnya baru mulai berkecambah secara terbatas di kalangan para elit terpelajar dari masa itu.   Kebijakan pendidikan kolonial yang terkenal elitis dan kurang total, dan bahkan terkesan seperti setengah hati, telah menghalangi terjadinya pengenalan seni hidup berdemokrasi ke kalangan massa awam yang lebih luas.  Pecahnya Perang Pasifik yang tiba-tiba telah menghentikan pula pengajaran demokrasi dan proses demokratisasi di kepulauan Nusantara ini.

Maka, bolehlah ditengarai bahwa pada era pascakolonial, bersamaan dengan terlikuidasinya kekuasaan colonial di negeri ini, generasi tua dari angkatan 1920-1930an  — yang sekalipun terlahir pada era kolonial, namun dalam statusnya sebagai elit-elit terpelajar berkesempatan belajar hidup secara demokratik – secara berangsur terdesak untuk kehilangan peran yang berarti.  Pada akhirnya mereka ini tidak lagi bisa bergerak sebagai eksponen penting di garda depan.  Pemikiran dan perilaku politik — lebih-lebih sejak dimaklumatkannya Dekrit Presiden tahun 1958 untuk kembali ke UUD-45 dan terlebih-lebih lagi sejak tumbangnya rezim Orde Lama – menjadi kian dikontrol oleh para pemuka politik yang lebih tahu untuk mengandalkan kekuatan massa, aksi massa, mobilisasi yang menenggang tergunakannya kekerasan, dan penarikan garis siapa kawan siapa lawan.   Gagalnya Mohammad Hatta untuk come back di pentas politik pada tahun 1967 adalah perlambang gagalnya usaha merealisasi kembali budaya politik yang berpostulat  demokrasi sebagaimana yang pernah dipelajari para elit terpelajar Indonesia dari guru-guru kolonialnya pada masa lalu.

Demokratisasi Pada Tahun-Tahun Reformasi:

Apa Yang Sesungguhnya TengahTerjadi?

Optimisme lahir kembali pada tahun-tahun awal reformasi tatkala para elit terpelajar – yang sarjana serta pula yang mahasiswa – dalam jumlah yang lebih massal daripada yang sudah-sudah berhasil menghentikan dominasi pemikiran dan praktik politik kelompok otoritarian yang berkubu di institusi-institusi pemerintahan, birokrasi dan militer.  Akan tetapi menghentikan dominasi rupanya tidak begitu saja bersiterus ke keberhasilan menghancurkan dominasi itu.  Perlawanan mereka yang telah terlanjur mapan dalam posisi  yang menguntungkan sebagaimana yang telah mereka peroleh lewat cara-cara yang sama sekali tak demokratik semasa kekuasaan rezim Orde Baru yang berlangsung lebih dari 3 dasawarsa itu.  Terlanjur tidak atau kurang diperkenalkan dengan nilai-nilai demokrasi, massa awam seperti tak mempedulikan apakah reformasi bergerak lancar ke arah yang demokratik atau tetap saja bernuansa otokratik.

Hidup sepanjang tahun dalam suatu kenyataan bahwa sumber kesejahteraan adalah benevolensi pejabat-pekjabat pemerintah yang dipercaya akan selalu bersedia ngayomi dan ngayemi para pengikut yang setia, banyak orang tak mencoba tampil sebagai penganjur dan pemraktik norma kesetaraan dan kebebasan.  Dikatakan bahwa pada era reformasi yang masih berada pada tahap transisional inipun kesediaan massa awam untuk tetap mendudukkan diri dalam status kawula tetaplah masih besar.  Kuatlah  kesan bahwa mereka yang awam kebanyakan itu selalu bersedia menjadi pengikut, alias penjual  kesetiaan, atas dasar trade-offs guna beroleh imbalan materi dalam jumlah tertentu “menurut harga pasaran.

Maka, di tengah kehidupan politik yang masih terkonfigurasi oleh budaya politik otokratisme dan feodalisme-bapakisme yang belum kunjung terkikis, institusionalisasi demokrasi hanya akan menghasilkan struktur-struktur  kehidupan politik yang semu.    Kebijakan untuk mengambangkan massa tidaklah akan bisa segera menghasilkan persaingan program antara partai-partai.  Alih-alih, yang terjadi adalah proses shopping suara di pasar suara sepanjang kampanye pemilu, yang secara populer dikenali dengan istilah money politics.  Massa yang diambangkan beramai-ramai memasuki pasar suara untuk menawarkan harga suaranya.  Semua ini mengisyaratkan akan tetap bertahannya otokratisme, bahkan dalam kesannya yang masih cukup ofensif di hadapan para eksponen demokrasi yang tampaknya selalu kesulitan untuk merebut inisiatif.

Demokrasi nyatalah kalau bukan sebatas persoalan struktur dan/atau upaya pereka-rekaan suatu model institusi pemerintahan semata.  Demokrasi adalah suatu proses pembangkitan kesadaran serta penanaman kepahaman dan keyakinan kultural mengenai nilai kemanusiaan.  Ialah nilai bahwasanya manusia-manusia itu pada hakikatnya – dalam hubungan dengan sesama manausia, hablul min anas — adalah individu-individu yang berkodrat sebagai makhluk bebas dan berkesetaraan di antara sesamanya.  Dalam kehidupan demokrasi, manusia-manusia tidaklah tertakdir sebagai oknum-oknum hamba-sahaya dalam suatu struktur perbudakan yang dikontrol manusia-manusia penguasa.  Kalaupun mereka ini tertakdir sebagai abdi, maka mereka ini tak kurang dan tak lebih adalah ‘abdullah-abdullah’.

Demokratisasi tidaklah akan berhasil tanpa ada perubahan dalam alam kepahaman mengenai hakikat manusia, baik tatakala mereka eksis dalam kehidupan bernegara maupun tatakala mereka hadir dalam kehidupan bermasyarakat.  Maka, akhirulkata, bolehlah dikatakan di sini demokrasi itu tidaklah akan berhasil diwujudkan manakala ide demokrasi dan humanisme tidak dicoba diupayakan terlebih dahulu untuk dihadirkan di alam pikiran manusia, baik yang hamba maupun yang penguasa.  Benarlah apa yang pernah dikampanyekan oleh PBB bahwa democracy begin in the heart of the people dan bahwa the real battle is in the human mind. Dalam hubungan ini patutlah disimak kembali pikiran para eksponen – seperti Moh. Hatta, dan khususnya lagi juga Dokter Soetomo — yang meyakini kebenaran strategi menuju ke kehidupan bernegara yang demokratik melalui pendidikan bangsa terlebih dahulu, dan tidak hendak menyegerakan secara terburu-buru lewat suatu machtsvorming dan massa actie yang saratdengan ulahkekerasan.

OooO

Komentar ditutup.