Beban Sejarah Umat Islam Indonesia

Beban Sejarah Umat Islam Indonesia
Oleh H. USEP ROMLI, H.M.

Sabtu, 18 September 2004

UMAT Islam Indonesia menanggung beban sejarah amat berat. Berupa citra atau gambaran negatif, yang berkembang sejak zaman Kolonial, hingga sekarang. Pemerintah kolonial Belanda (1596-1942) menganggap umat Islam sebagai pemberontak, ekstremis, sekaligus kolot dan fanatik. Hal ini disebabkan perlawanan yang muncul terhadap penjajahan Belanda, sebagian besar dari kalangan umat Islam. Mulai dari yang berskala besar, seperti Sultan Agung Mataram (1628-1629), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Padri (1831), Perang Aceh (1881), hingga yang berskala lokal setingkat Bagus Rangin di Cirebon, Haji Wasid di Banten, Haji Hasan Cimareme Garut, Antasari di Kalimantan, Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Semua dipelopori tokoh-tokoh Islam, melibatkan institusi Islam (sosok kiai dan lembaga pesantren).

Zaman penjajahan Jepang (1942-1945), sama saja. Salah satu perlawanan legendaris terhadap Jepang, dilakukan oleh Kiai Zainal Mustofa dan para santrinya di Pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya.

Ketika Kolonialis-Imperialis Belanda mencoba kembali bercokol di Indonesia (1945-1950), umat Islam yang bertekad mempertahankan kemerdekaan, membentuk barisan-barisan perlawanan “Sabilillah” dan “Hizbullah”.

Sebelum berangkat ke garis depan, para anggota “Sabilillah” dan “Hizbullah” yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan sama sekali tidak memiliki pengalaman tempur, meminta restu para kiai di pesantren-pesantren. Almarhum K.H. Saifuddin Zuhri, dalam bukunya Berangkat dari Pesantren (1986), mengisahkan, ribuan anggota lasykar “Sabilillah” dan “Hizbullah” dari Banyumas, Kedu, Purwokerto, dan sekitarnya, berbondong-bondong datang ke pesantren Parakan, Magelang. Meminta berkah dari Kiai Subeki, seorang ulama sepuh termasyhur berusia 90 tahun.

Pada pertempuran “10 November 1945” di Surabaya, tokoh pejuang Bung Tomo membakar pratiotisme rakyat dengan seruan “Allahu Akbar”. Pada pertempuran “Hari Pahlawan” itu, Jenderal Mansergh, panglima pasukan sekutu asal Inggris, yang mencoba akan menyerahkan kembali Indonesia kepada penjajah Belanda, tewas terbunuh.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mendapat dukungan diplomatik dari negara-negara Arab. Termasuk dari Mufti Besar Palestina, Syeikh Amin Al-Hussaini. Padahal waktu itu, Palestina sedang menghadapi masalah yang sama dengan Indonesia. Negaranya diserahkan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi, untuk dijadikan negara Israel (14 Mei 1948).

Usai penyerahan kedaulatan (1950), pemerintah dan rakyat Indonesia masih harus menghadapi pemberontakan bersenjata. Beberapa daerah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di ujung timur berkobar pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Soumokil, yang didukung diam-diam oleh Belanda dan pasukan Letkol Andi Azis di Makassar. Pemberontakan ini dapat ditumpas (1951).

Di Kalimantan Selatan, timbul pemberontakan Ibnu Hajar, yang segera dapat dipadamkan. Di kawasan barat, terutama Jawa Barat, Sekarmaji Marijan (SM) Kartosuwiryo memproklamasikan “Negara Islam Indonesia” (NII) tanggal 7 Agustus 1949. Seluruh Jawa Barat dianggap wilayah “Darul Islam”. Memiliki kekuatan “Tentara Islam Indonesia” (TII), yang cukup terorganisasi, “NII” Kartosuwiryo mampu bertahan hingga 13 tahun. Baru berakhir Juni 1962 dengan tertangkapnya Kartosuwiryo oleh Pasukan Kujang II/328 Siliwangi, pimpinan Letda Suhanda, di Gunung Rakutak, Kecamatan Pacet Majalaya, Kabupaten Bandung.

Pemberontakan-pemberontakan lain terjadi di Aceh, pimpinan Daud Beureuh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Keduanya mempunyai hubungan organisatoris dengan NII/DI/TII Kartosuwiryo. Di Sumatera Barat, 15 Februari 1958, berdiri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang melibatkan beberapa tokoh Islam dari Partai Masyumi, antara lain Moh. Natsir, dan Syafruddin Prawiranegara, serta tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sumitro Joyohadikusumo. PRRI mendapat dukungan politik dan militer dari Letkol D.J. Somba, Komandan Kodam Sulawesi Utara, dan perwira-perwira Kodam Sulut lainnya, seperti Letkol HNV Sumual, dan Mayor D. Runturambi.

Semua pemberontakan tersebut dapat ditumpas pada awal tahun 1960-an. Walaupun yang memberontak mayoritas mengatasnamakan Islam, tapi yang menjadi korban terbesar adalah umat Islam. Di Jawa Barat, DI/TII membakari rumah, masjid, pesantren. Membunuh para kiai, santri dan masyarakat yang notabene beragama Islam. Orang-orang pedesaan yang rata-rata taat beragama (Islam), hidup dalam kesulitan amat sangat.

Oleh pihak tentara dicurigai sebagai anggota atau simpatisan DI/TII karena sama-sama Islam. Oleh DI/TII disangka mendukung TNI karena tidak mau ikut “naik” ke gunung. Di tengah tekanan dari kedua belah pihak, masyarakat pedesaan hidup dalam kesengsaraan lahir batin. Tapi mereka tetap tabah dan tak (mampu) menyalahkan siapa-siapa, kecuali menggerutu di belakang.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, yang meluas ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, serta bertahan hingga lebih satu dasawarsa (1949-1962), menimbulkan korban harta dan jiwa tidak terhitung, menjadi stigma tersendiri bagi umat Islam Indonesia. DI/TII dianggap sebagai satu ideologi yang harus terus dicurigai. Pada masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno (1945-1966), Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat angin segar di puncak kekuasaan. Sehingga PKI leluasa melakukan manuver-manuver untuk menyudutkan umat Islam. Apalagi setelah berhasil mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan Masyumi dan PSI (17 Agustus 1960). Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI langsung ditangkapi dimasukkan ke penjara tanpa diadili.

Jangankan tokoh-tokoh Masyumi yang langsung terlibat PRRI, seperti Moh. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, tokoh-tokoh Masyumi yang tidak terlibat pun — bahkan mengecam pemberontakan — seperti Buya Hamka, K.H. E.Z. Muttaqien, K.H. Isa Ansyori, Moh. Roem, Prawoto Mangkusasmito, Sumarso Sumarsono, dll. ikut dijebloskan. Ikut pula masuk penjara, tokoh Islam non-Masyumi K.H. Imron Rosyadi (NU) dan tokoh pers nasional Mochtar Lubis. Mereka dikerangkeng karena dianggap menentang kebijakan Presiden Soekarno yang cenderung pro komunis.

Setelah rezim Orde Lama dan Presiden Soekarno tersingkir akibat dampak pemberontakan G-30-S/PKI, stigma tersebut tidak ikut lenyap, bahkan semakin menguat. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998), sangat represif terhadap Islam dan umat Islam. Heru Cahyono, penulis buku “Peranan Ulama dalam Golkar, 1971-1980, dari Pemilu Sampai Malari” (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992), mengutip pendapat Kenneth E. Ward, menyatakan, rezim Orde Baru (yang dimotori Jenderal Ali Moertopo, Kepala Opsus/Aspri Presiden) memandang Islam melulu identik dengan “Darul Islam” sehingga cenderung hendak menghancurkan Islam. Maka tidak mengherankan, jika kemudian kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru terhadap Islam, amat merugikan umat Islam sendiri, karena kelompok Ali Moertopo yang memegang kendali begitu besar dalam pendekatan kepada umat Islam, berintikan tokoh-tokoh yang tidak Islamic bahkan diduga cenderung hendak memusuhi umat Islam (hlm. 130-131).

Heru Cahyono mengungkapkan, Presiden Soeharto dan rezimnya, menyadari, bahwa kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh umat Islam. Termasuk dari ormas-ormas simpatisan Masyumi. Tapi ketika muncul tuntutan dari tokoh-tokoh Masyumi yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama, untuk merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan “yuridis, ketatanegaraan dan psikologis” (hal. 76). Bahkan Soeharto dengan nada agak marah, menegaskan, ia menolak setiap teror keagamaan dan akan menindak setiap usaha eksploitasi masalah agama untuk maksud-maksud kegiatan politik yang tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, pemerintah Orde Baru yang didominasi militer tidak menyukai kebangkitan politik Islam (hlm. 74-75).

Maka dapat dimengerti, jika selama pemerintahan Orde Baru, tokoh-tokoh dan umat Islam yang dinilai “keras” langsung dibungkam. Semua tokoh eks Masyumi terkena persona nongrata di segala bidang karena dianggap selalu memperjuangkan “Piagam Jakarta” dan negara Islam, di tengah ketekunan pemerintah Orde Baru memasyarakatkan UUD 1945 dan Pancasila.

Untuk memperlemah posisi umat Islam, sekaligus mendiskreditkan Islam, lembaga Opsus Ali Moertopo, di satu pihak bergerak mengumpulkan tokoh-tokoh mantan DI/TII dan menghidupkan organisasi Gabungan Usaha Pendidikan Pesantren Indonesia (GUPPI). Di pihak lain merekrut tokoh-tokoh Nasrani dan Cina, seperti Harry Tjan Silalahi, Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi), Liem Bian Kie (Yusuf Wanandi), Murdopo, dan dihimpun dalam lembaga The Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Di dalam GUPPI — demikian Harry Cahyono — bercokol orang-orang kepercayaan Ali Moertopo dan Soejono Humardani (Aspri Presiden). Antara lain Ramadi. Sedangkan toko-tokoh eks DI/TII mendapat binaan tersendiri. Kedua kelompok yang dikendalikan Ali Moertopo itu, diterjunkan untuk mengacaukan gerakan mahasiswa anti Orde Baru awal Januari 1974. Sehingga demonstrasi mahasiswa anti Orde Baru dan anti modal asing Jepang, berubah menjadi huru-hara malapetaka yang terkenal dengan sebutan peristiwa “Malari” (15 Januari 1974). Banyak tokoh mahasiswa dan tokoh demokrasi ditangkapi sehubungan dengan peristiwa “Malari”. Beberapa surat kabar dan majalah (Indonesia Raya, Nusantara, Pedoman, Express, Abadi), dibredel. Tokoh GUPPI Ramadi dan beberapa kawannya, serta beberapa tokoh eks DI/TII, ikut pula ditangkap. Menurut Harry Cahyono, para mahasiswa tidak menyadari jika penangkapan Ramadi cs. dan tokoh-tokoh eks DI/TII akibat keterlibatan mereka dalam “Malari”.

Dalam kata lain, untuk menghancurkan gerakan mahasiswa yang tulus dan murni, konspirasi rezim Orde Baru di bawah penggalangan Ali Moertopo, menggunakan organisasi Islam GUPPI dan eks DI/TII. Lebih jauh lagi, eks DI/TII binaan Opsus dijerumuskan pada skenario mendirikan “negara Islam” dan teror “Komando Jihad” (1976-1982). Setelah wacana dan gerakan mereka berkembang, lalu ditangkapi dan diajukan ke meja hijau, setiap menjelang pemilu. Tujuannya adalah melemahkan kekuatan politik umat Islam (terutama simpatisan PPP) untuk kemenangan mutlak Golkar yang didukung pemerintah. Sekaligus mempertebal trauma, stigma, dan kebencian terhadap Islam.

Teror bom Bali, Marriot, dan baru-baru ini di depan Kedubes Australia, dikait-kaitkan dengan label Islam. Dengan “Jamaah Islamiyah”, “Al-Qaeda”, atau entah apa lagi. Padahal belum tentu umat Islam terlibat langsung di sana, dan belum tentu dasar perjuangan mereka benar-benar menjunjung tinggi kaidah Islam secara murni dan konsekuen.

Jangan-jangan mereka hanya semacam orang-orang binaan Opsus dulu, seperti yang dialami Ramadi cs. dan eks tokoh-tokoh DI/TII pada peristiwa “Malari” Januari 1974. Mereka hanya pelaksana-pelaksana kecil dari sebuah skenario besar dan sutradara yang ahli dan sangat membenci Islam.

Pemberontakan DI/TII sendiri, yang memiliki qanun asasi (sumber hukum) dari Alquran dan Sunnah Rasulullah saw., dengan qanun syar’i (UUD) berupa adaptasi dari kitab fiqh Taqrib karya Syekh Abi Suja (ulama ahli fiqh Mazhab Syafi’i), dalam pelaksanaannya justru mengorbankan harta dan nyawa umat Islam. Apalagi pemberontakan yang dilatarbelakangi ideologi non-Islam, seperti RMS, baik era Soumokil tahun 1950-an, maupun era Alex Manuputty tahun 1990-an.

Perlakuan penguasa Orde Baru terhadap upaya politik umat Islam sangat berlebihan. Peristiwa-peristiwa Tanjung Priok (1984), Talangsari Lampung (1989), Haur Koneng (1996), merupakan bukti nyata.

Tembak dan bunuh dijadikan pilihan utama dan pertama. Hal serupa menimpa individu-individu yang memperjuangkan aspirasi Islam. Abubakar Baasyir harus terus mendekam di penjara dengan tuduhan mendalangi teror bom Bali dan JW Marriot (kemungkinan juga bom Kuningan), walaupun di pengadilan hanya terbukti melanggar hukun imigrasi dan dikenai hukumam 4 bulan penjara. Sedangkan Alex Manuputty yang sudah divonis 4 tahun penjara karena terbukti berbuat makar dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung, malah leluasa pergi ke Amerika Serikat.

Ini merupakan “tradisi” dari zaman kejayaan Opsus era Orde Baru dulu, ketika tokoh-tokoh Islam dijerumuskan ke dalam teror, huru-hara, dan makar yang dirancang sendiri oleh Opsus, sementara tokoh-tokoh non-Islam mendapat fasilitas melimpah di CSIS dan dunia usaha. “Tradisi” yang tampaknya dipertahankan, bahkan dipertegas, oleh rezim “Reformasi”.

Umat Islam Indonesia menanggung beban sejarah amat berat. Dibantai habis oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, ditekan oleh rezim Orde Lama Presiden Soekarno, dicurigai dan diperalat oleh rezim Orde Baru Soeharto, dan dijadikan kambing hitam teror bom oleh penguasa era “Reformasi”. Sampai kapan?***

Penulis wartawan senior HU “Pikiran Rakyat” Bandung.

Hak Cipta ? 2002 – Pikiran Rakyat Cyber Media

Komentar ditutup.