Apakah Koalisi dan Oligarki Itu?

Apakah Koalisi dan Oligarki Itu?

Oleh Budiman Sudjatmiko
Anggota Presidium Pergerakan Indonesia. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

…penggunaan istilah yang tidak pas menyebabkan jatuh dalam demagogi dan bisa memberi ilusi yang tidak pas bagi rakyat…
Adalah utopis untuk melebur batasan antara elite dan massa dalam realpolitik. Rakyat dengan dirinya sendiri memang –secara historis dan filosofis– merupakan pendorong perubahan. Tapi secara politik ia hanya bisa dikanalisasi melalui organisasi (entah itu serikat buruh, asosiasi artawan, organisasi tani,organisasi perkampungan, partai politik dan semacamnya). Dan sebagaimana kita tahu, dalam organisasi itu terdapat para pimpinan (baik formal maupun informal) yang tak lain adalah elite (meskipun hanya elite lokal, tetap saja elite).

Jika kini SBY-JK melakukan apa yang disebut sebagai ‘berkoalisi dengan rakyat’, at the end of the day, dia hanya bisa bernegosiasi dengan elite-elite itu. Meskipun dalam hal ini SBY-JK adalah elite nasional dan para pimpinan organisasi itu adalah elite lokal atau sektoral. Tapi bahkan dalam kasus ini pun, yang terjadi bukanlah koalisi yang dengan mengasumsikan adanya kesetaraan antar-pihak yang terlibat. Selain itu, capres atau cawapres manapun tidak mungkin –dalam prakteknya– bekerja sama dengan elite-elite lokal itu. Yang diharapkan adalah dukungan pada capres/cawapres dan pada gilirannya sang capres/cawapres akan memberikan kepemimpinan dan manfaat dari kepemimpinan yang dibangunnya (kalau dia menang atau pun kalah sekalipun –setidaknya mendukungnya untuk menjadi pimpinan oposisi politik). Dengan demikian, jika istilah ‘Koalisi dengan Rakyat’ itu menyesatkan, maka justru yang bisa dilakukan adalah ‘Koalisi (antar) Rakyat’, yaitu ketika organisasi2 massa rakyat itu membentuk semacam front bersama utk memperjuangkan program tertentu (misalnya AGRA: Aliansi Gerakan Reformasi Agraria). Akan tetapi, ini tak ada hubungannya dengan soal rotasi kepemimpinan nasional (Pilpres). Yang bisa dilakukan capres dan cawapres adalah mengusahakan/memperjuangkan dukungan dari Koalisi (antar) Rakyat, bukan berkoalisi dengan rakyat!

Penggunaan istilah yang tidak pas menyebabkan jatuh dalam demagogi dan bisa memberi ilusi yang tidak pas bagi rakyat.

Tentang ancaman oligarki, hati-hati dalam mencampuradukkan antara dua soal yang berbeda; yaitu soal oligarki dan soal mendorong partisipasi rakyat yang terorganisir (via ormas-ormas rakyat).Jika ada yang menyebut koalisi antar partai itu menciptakan oligarki, saya tidak setuju. Bukan koalisinya yang menciptakan oligarki (karena kekuatan oposisi pun bisa dan –jika memang mengharuskan–harus berkoalisi), namun ia disebabkan oleh ketiadaan visi, platform, ideologi dan juga organisasi yang kuat sebagai alternatif.

Oligarki itu sendiri bersifat internal dan eksternal. ‘Internal’ dalam pengertian oligarki yang dipegang oleh segelintir klik pimpinan organisasi terhadap anggotanya. Untuk soal ini maka mekanisme internal organisasi kepartaianlah yang harus memecahkannya

‘Eksternal’ dalam pengertian oligarki yang terbentuk karena dua sebab, yaitu: pertama, berkuasanya secara terus menerus (dalam jangka lama) sebuah partai (atau sebuah koalisi permanen) di sebuah negara. Kedua, eksisnya beberapa (2 atau 3) partai saja, dimana tak semuanya berkuasa, tapi kekuasaan berotasi dari partai diantara mereka tanpa ditandai oleh perbedaan visi, platform atau mungkin ideologi antar mereka.

Dalam kasus pertama, kita bisa menunjuk pada Indonesia di masa ORBA, Mexico di bawah PRI atau Jepang di bawah kekuasaan LDP. Di mana mereka berkuasa puluhan tahun dan mempenetrasi semua aspek kehidupan sipil maupun institusi negara.

Dalam kasus kedua, jika di sebuah negara hanya ada dua atau tiga partai yang kuat, dan tiap kali pemilu pemenangnya selalu berputar-putar di sekitar mereka, sementara platformnya tak berbeda, maka ia bisa disebut oligarki. Tapi kasusnya akan lain jika hanya dua atau tiga partai yang besar, dan tiap kali pemilu pemenangnya bergilir antar-mereka, namun memiliki perbedaan visi atau platform yang relatif tajam, maka ia tidak bisa disebut sebagai oligarki.

Dalam kasus tidak ada perbedaan platform, kita bisa menunjuk kasus Partai Republik maupun Partai Demokrat di AS. Selama lebih dari seratus tahun, kekuasaan berganti antar-mereka, tapi tidak ada perbedaan platform. Atau juga kita temui dalam kasus Uruguay, di mana hanya ada partai liberal dan konservatif (yang pada awal kelahirannya sangat berbeda visi, tapi kemudian pada abad dua puluh, semakin tak kelihatan perbedaan itu). Mereka saling berkompetisi satu sama lain, secara sungguh-sungguh. Di mana satu yang menang, yang lain sungguh2 beroposisi. Tapi toh, ketika kekuasaan berganti/berpindah tangan, kebijakannya tak jauh berbeda. Oligarki macam ini, akhirnya bisa dipecahkan ketika sejumlah partai-partai sayap kiri yang kecil-kecil berkoalisi membentuk Frente Amplio (Front Besar) dan muncul sebagi partai besar. Meskipun belum menguasai nasional tapi sudah memenangkan posisi-posisi penting di level propinsi dan kota-kota besar (termasuk ibu kota) dan menempatkan gubernur atau walikota (yg selama puluhan tahun didominasi oleh partai liberal dan konservatif).

Posted by Martin Manurung

Komentar ditutup.