ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1.Keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang kesukuan, keagamaan, kepercayaan dan golongan serta status sosial calon anggota.

2.Calon anggota adalah mereka yang masih dalam masa perkenalan selama 1 (satu bulan), terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa perkenalan dimaksud.

3.Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh Komisariat.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

1.Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Komisariat atau Dewan Pimpinan Cabang dan  menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainya.

2.Tidak menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sejenis dan atau partai politik  dalam waktu yang bersamaan dengan saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota.

3.Calon anggota adalah mahasiswa dengan umur maksimal 25 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri.

4.Telah melewati masa perkenalan sebagai calon anggota.

5.Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam peraturan organisasi secara nasional berdasarkan kebijakan Presidium.

Pasal 3

1.Setiap anggota yang berpindah tempat diluar wilayah cabang bersangkutan, wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat.

2.Tiga tahun setelah menyelesaikan studinya anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan batas usia 35 tahun.

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

1.Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.

2.Memeilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.

3.Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi.

4.Melakukan pembelaan diri terhadap pemecatan sementara yang ditetapkan Dewan Pimpinan Cabang.

5.Melakukan pembelaan diri dalam pemecatan penuh.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

1.Mentaati Anggaran Dasar, Anggara Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan serta ketentuan lainya dalam organisasi.

2.Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.

3.Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali.

4.Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang.

5.Menarik dan mengumpulkan anggota baru selama 1 (satu tahun) minimal 3 (tiga) orang.

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1.Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal (3)

2.Bertempat tinggal diluar wilayah cabang yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahanya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

3.Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia.

4.Atas permintaan sendiri yang diajukan  secara tertulis kepada Dewan Pmpinan Cabang serta telah mendapat persetujuan Presidium.

5.Dipecat setelah yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

BAB II

PENGURUS

Pasal 7

PRESIDIUM

1.Keanggotaan Presidium bersifat kolektif-kolegial dan masing-masing anggota mempunyai kedudukan yang sederajat.

2.Jumlah anggota Presidium ditetapkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, dan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.

3.Anggota Presidium dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.

4.Anggota Presidium dilarang merangkap jabatan dalam :

a.Organisasi Partai politik peserta pemilu.

b.Organisasi Kemasyarakatan sejenisnya.

c.Organisasi lainya yang ditetapkan oleh Kongres.

4.Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara anggota Presidium  dilakukan pembagian tugas secara fungsional melalui Tata Kerja Presidium yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Presidium.

5.Keanggotaan Presidium maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

1.Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan Kongres lainya.

2.Dalam melaksanakan ayat (1) Presidium menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Presidium.

3.Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (Balitbangnas), lembaga-lembaga tingkat nasional dan komite-komite.

4.Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan dalam RAKORNAS dan dipertanggungjawabkan di KONGRES.

5.Mengangkat dan menetapkan Koordinator Daerah berdasarkan usulan Rakorda.

6.Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan Konfercab.

7.Bila dipandang perlu Presidium berwenang mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi di bawahnya.

8.Menyelenggarakan Kongres  dan Rakornas sesuai waktu yang ditetapkan..

9.Menegakkan disiplin organisasi.

Pasal 9

SEKRETARIAT JENDERAL

1.Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diangkat dari anggota Presidium dalam Rapat Presidium.

2.Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan fungsi Sekretaris Jenderal dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Presidium yang ditetapkan dalam Rapat Presidium.

3.Sekretaris Jenderal menggerakkan pelaksanaan kebijakan organisasi secara nasional.

4.Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh sekretaris-sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Presidium.

5.Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Presidium.

Pasal 10

RAPAT-RAPAT PRESIDIUM

1.Pengambilan kebijakan Presidium dilakukan melalui Rapat presidium.

2.Setiap keputusan dalam Rapat Presidium, pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3.Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi, maka dapat dilakukan penetapan berdasarkan suara terbanyak.

4.Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar keputusan Kongres, terlebih dahulu perlu mendapat permufakatan Rapat Koordinasi Nasional.

5.Rapat Presidium hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Presidium.

6.Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak dimana ayat (5) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3×60 menit. Apabila penundaan tersebut ternyata tidak memenuhi ayat (5), maka Rapat Presidium dianggap sah bila dihadiri 1/2+1 dari anggota Presidium dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Presidium berikutnya.

7.Keputusan Rapat Presidium mengikat semua anggota Presidium.

Pasal 11

KOORDINATOR DAERAH

1.Pembagian wilayah Koordinator Daerah ditetapkan oleh Keputusan Presidium.

2.Calon-calon pengurus Koordinator Daerah diusulkan oleh DPC-DPC dalam  Rakorda.

3.Jumlah anggota dan susunan Pengurus Koordinator Daerah  ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Komite-Komite.

4.Keanggotaan Kordinator Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan  dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

5.Masa kepengurusan Koordinator Daerah 2 (dua) tahun.

6.Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Daerah bertanggungjawab  kepada Presidium.

Pasal 12

TUGAS DAN WEWENANG

1.Mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi di daerah  yang diatur dalam Keputusan Presidium.

2.Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam Keputusan Presidium untuk disesuaikan dengan kondisi wilayahnya.

3.Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar cabang di wilayahnya.

4.Bersama-sama Presidium melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor.

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG

1.Dalam satu wilayah yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) lembaga Perguruan Tinggi dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang  setelah dibentuk minimal 3 (tiga) komisariat.

2.Dalam melaksanakan kebijaksanaan sehari-harinya Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Presidium.

3.Pengurus Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan

a.Organisasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b.Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sejenis.

c.Organisasi lainya yang ditetapkan oleh Kongres.

4.Pengurus pemangku sementara (care taker) Dewan Pimpinan Cabang yang baru dibentuk oleh Presidium bertugas menyiapkan Konfercab dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

5.Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa  wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, dan dimungkinkan dibentuk Komite-Komite.

6.Tata Kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Kerja Cabang, guna melaksanakan hasil-hasil Konfercab.

7.Pada masa akhir jabatanya, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang mempertanggung jawabkan segala kebijaksanaannya dalam Konfercab.

Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN CABANG

1.Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi diwilayah cabang yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

2.Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konfercab.

3.Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susunan Pengurus Komisariat hasil Musyawarah Anggota.

4.Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat  dalam wilayah cabangnya.

5.Mempersiapkan pembentukan komisariat-komisariat baru diwilayah cabangnya.

6.Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah dalam wilayah cabangnya.

7.Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat Cabang.

8.Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan pimpinan Cabang dapat membentuk Komite-Komite sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pasal 15

RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN  CABANG

1.Dalam menjalankan ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dapat membuat Peraturan – Peraturan dan Keputusan -Keputusan cabang yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang.

2.Setiap keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang, pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mufakat.

3.Penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil, jika keputusan tersebut menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi.

4.Rapat Dewan Pimpinan Cabng hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan Cabang.

5.Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak dimana ayat (4) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3×60 menit. Apabila penundaan tersebut tidak memenuhi ayat (4), maka rapat Dewan Pimpinan Cabang dianggap sah, bila dihadiri 1/2+1 dari anggota Dewan Pimpina Cabang dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Dewan Pimpinan Cabang berikutnya.

6.Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua anggota Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

PENGURUS KOMISARIAT

1.Disetiap Fakultas/Akademi/Lembaga Perguruan Tinggi dapat dibentuk basis organisasi yang disebut Komisariat dengan anggota 10 (sepuluh) orang.

2.Komisariat merupakan unit organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional ditingkat basis.

3.Komisariat dipimpin oleh Pengurus Komisariat yang dipilih oleh Musyawarah Anggota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

4.Susunan Pengurus Komisariat terdiri dari  seorang Komisaris, beberapa wakil Komisaris, seorang Sekretaris, beberapa wakil Sekretaris, seorang bendahara dan dimungkinkan dibentuk Komite-Komite.

5.Pengurus pemangku sementara (care taker) komisariat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang.

6.Tata Kerja Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisariat.

7.Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

8.Masa kepengurusan pengurus Komisariat 1 (satu) tahun.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

KONGRES

1.Diselenggarakan Presidium dengan dibantu Badan Pekerja Kongres  dan kepanitiaan Kongres yang dibentuk oleh Presidium.

2.Materi, Acara dan Tata Tertib Kongres dipersiapkan oleh Presidium, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.

3.Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

4.Kongres sah jika dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang definitif yang berhak diundang.

5.Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Pasal 18

1.Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang definitif yang jumlahnya berdasarkan rasio jumlah anggota dan ditetapkan dalam Keputusan Presidium.

2.Peninjau Kongres adalah Presidium, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional,  Pengurus Koordinator Daerah  dan Dewan Pimpinan Cabang care taker.

3.Pengamat Kongres terdiri dari undangan yang ditetapkan oleh Keputusan Presidium.

4.Setiap peserta Kongres mempunyai satu hak suara.

Pasal 19

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN DALAM KONGRES

1.Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat meminta Presidium untuk menjelaskan pokok persoalan.

3.Apabila ayat (1)  dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 20

KONGRES LUAR BIASA

1.Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi.

2.Materi,acara dan syarat sahnya pengambilan keputusan dibahas dan ditetapkan lebih lanjut dalam Kongres Luar Biasa yang bersangkutan.

Pasal 21

RAPAT KOORDINASI  NASIONAL

1.Diselenggarakan sekali dala satu tahun oleh Presidium, dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Presidium.

2.Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (15) ayat (1), maka cabang-cabang dapat menyelenggarakan Rakornas bila disetujui oleh minimal 1/2+1 jumlah cabang definitif.

3.Dihadiri oleh anggota Majelis Nasional yang terdiri dari Presidium, Pengurus Lembaga-Lembaga Tinggi Nasional, Koordinator Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang.

4.Rancangan Materi,Acara dan Tata Tertib Rakornas disiapkan oleh Presidium.

5.Rakornas sah jika dihadiri 2/3 cabang definitif.

6.Ketetapan-ketetapan dalam Rakornas pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

7.Jika ayat (6) tidak dapat dilakukan maka Ketetapan Rakornas sah apabila disetujui oleh minimal 1/2+1 jumlah peserta yang hadir.

Pasal 22

RAPAT KOORDINASI DAERAH

1.Diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali oleh Koordinator Daerah dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Korda.

2.Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (16) ayat (1), maka cabang-cabang dapat menyelenggarakan Rakorda bila disetujui oleh minimal 1/2 +1 jumlah cabang difinitif di wilayah Korda yang bersangkutan.

3.Rakorda sah jika dihadiri 2/3 jumlah cabang definitif.

4.Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rakorda disiapkan oleh Korda.

5.Ketetapan-ketetapan dalam Rakorda pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

6.Jika ayat (5) tidak dapat terpenuhi maka Ketetapan Rakorda sah apabila disetujui oleh minimal 1/2 +1 jumlah peserta yang hadir.

Pasal 23

KONFERENSI CABANG

1.Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh Panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang.

2.Materi,Acara dan Tata Tertib Konfercab dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh sidang-sidang Konfercab.

3.Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang  dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

4.Konfercab dianggap sah jika paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) utusan komisariat definitif yang berhak diundang.

5.Ketetapan-ketetapan dalam Konfercab pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

6.Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka Ketetapan Konfercab diangap sah apabila disetujui oleh minimal 1/2+1 peserta yang hadir.

Pasal 24

RAPAT KOORDINASI CABANG

1.Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh DPC.

2.Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (18) ayat (1), maka komisariat-komisariat dapat menyelenggarakan Rakorcab bila disetujui oleh minimal 1/2 +1 jumlah komisariat difinitif di wilayah cabang yang bersangkutan.

3.Rakorcab sah jika dihadiri 2/3 jumlah komisariat definitif.

4.Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rakorcab disiapkan oleh DPC.

5.Ketetapan-ketetapan dalam Rakorcab pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

6.Jika ayat (5) tidak dapat terpenuhi maka Ketetapan Rakorcab sah apabila disetujui oleh minimal 1/2 +1 jumlah peserta yang hadir.

Pasal 25

MUSYAWARAH ANGGOTA

1.Diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat.

2.Musyawarah Anggota dihadiri oleh semua anggota Komisariat

3.Materi, Acara dan Tata Tertib dipersiapkan oleh Pengurus Komisariat.

4.Penetapan tata cara pengambilan Keputusan Musyawarah Anggota, pada dasarnya sejalan dengan pelaksanaan Konfercab.

5.Dewan Pimpinan Cabang hadir dalam Musyawarah Anggota sebagai peninjau, sedangkan Pengurus Komisariat sebagai peserta kehormatan.

BAB IV

PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 26

1.Pentahapan kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian organisasi.

2.Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Presidium.

3.Kaderisasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

a.Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD

b.Kaderisasi Tingkat Menegah disingkat KTM

c.Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP

4.Syarat-syarat penjenjangan setiap kader ditetapkan berdasarkan Keputusan Presidium.

BAB V

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 27

1.Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatandan nama baik organisasi.

2.Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.

3.Dilarang menyebar luaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.

4.Larangan sebagaiman dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 28

PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

1.Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Pengurus Komisariat bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang.

2.Penilaian pelanggaran disiplin oleh Pengurus Komisariat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

3.Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Presidium dengan memperhatikan pandangan Pengurus Komisariat/Anggota.

4.Penilaian pelanggaran disiplin oleh Presidium dilakukan oleh Rapat Presidium, dibahas dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional.

Pasal 29

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

1.Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.

2.Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaanya diatur dalam Peraturan dan Keputusan Organisasi.

3.Jika benar-benar dipandang perlu, Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pemecatan sementara terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin.

4.Anggota yang mengalami pemecatan sementara dapat meminta penilaian kembali kepada pimpinan diatasnya.

5.Pemecatan penuh diputuskan dalam Kongres setelah pelanggar disiplin tidak mampu membela diri.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

1.Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara anggota yang  membahayakan keutuhan organisasi.

2.Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainya, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi.

Pasal 31

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA

1.Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.

2.Apabila perlu dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3.Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 32

1.Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki organisasi.

2.Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 33

1.Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

HIRARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 34

1.Tata urutan Peraturan Organisasi  disusun secara hirarkis sebagai berikut :

a)Anggaran Dasar dan Ketetapan Kongres

b)Aggaran Rumah Tangga.

c)Keputusan Rapat Koordinasi Nasional.

d)Peraturan Presidium.

e)Keputusan Presidium.

f)Keputusan Rakorda

g)Ketetapan Konfercab

h)Keputusan Rakorcab

i)Peraturan Dewan Pimpinan Cabang.

j)Keputusan Dewan pimpinan Cabang.

k)Ketetapan Musyawarah Anggota.

l)Keputusan Pengurus Komisariat.

BAB X

KETENTUAN PERALIAN

Pasal 35

1.Segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan oleh Presidium dan dijelaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional.

2.Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan dan Keputusan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

1.Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

2.Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan kembali dalam Kongres Luar biasa di Semarang pada tanggal 11 Febuari 2001 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Semarang

Hari/tgl                 : Minggu/11 Februari 2001

Pukul                   : 16.05 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO

Donny Tri Istiqomah        Didik Prasetiyono      Denny Wijaya Kusuma

Disalin sesuai dengan aslinya :

PRESIDIUM GMNI

SONNY TRI DANAPARAMITA

Sekretaris Jenderal

Komentar ditutup.