ANGGARAN DASAR PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (PERSATUAN ALUMNI GMNI)

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(PERSATUAN ALUMNI GMNI)

PEMBUKAAN

Bahwa Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dari pada itu, dengan dijiwai Pancasila disusunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh rakyat Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 harus diperjuangkan secara terus menerus dan menjadi tangung jawab seluruh bangsa Indonesia.

Alumni GMNI menyadari tanggung jawab untuk berjuang bersama rakyat dengan memegang teguh MARHAENISME sebagai praksis perjuangan, maka dibentuklah wadah perjuangan dengan nama Persatuan Alumni GMNI.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPA T KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Waktu

  1. Organisasi ini bernama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
    1. Organisasi ini ditetapkan dan disahkan pada Munas III FKA GMNI yang kemudian menjadi Kongres I Persatuan Alumni GMNI tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

  1. Organisasi ini didirikan di seluruh wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibenarkan membuka perwakilan di negara­- negara sahabat di mana anggota Persatuan Alumni GMNI ada di negara itu.
    1. Pelaksana Organisasi tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara.

BAB II

AZAS, MOTTO PERJUANGAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal  3

Dasar Azas dan Motto Perjuangan

  1. Persatuan Alumni GMNI berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945, yang berazaskan

MARHAENISME ajaran Bung Karno.

  1. Motto perjuangan Persatuan Alumni GMNI adalah Pejuang Pemikir- Pemikir Pejuang.

Pasal 4

Sifat Organisasi

Persatuan Alumni GMNI bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka sertamenyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antara segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya.

Pasal 5

Tujuan Organisasi

Persatuan Alumni GMNI didirikan dengan tujuan. sebagai berikut: :

  1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Ideologi dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Mempertahankan tetap tegaknya kedaulatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Memelihara dan mengembangkanjiwa, semangat dan wawasan kebangsaan.
    1. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kehidupan demokrasi dan upayCl mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
    2. Memajukan nilai dan norma-norma yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara.
      1. Memperkuat posisi rakyat dengan kegiatan nyata dan terorganisir.
      2. Membangun aliansi strategis dari semua kekuatan bangsa yang mempunyal komitmen kuat terhadap kebangsaan dan kerakyatan.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

  1. Persatuan Alumni GMNI memiliki atribut yang terdiri atas lambang, hymne, mars dan bendera organisasi baik dalam bentuk panji maupun pataka.
  2. Ketentuan mengenai atribut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan

  1. Anggota Persatuan Alumni GMNI adalah warga negara Indonesia yang pernah menjadi Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan tidak pernah menjadi anggota organisasi kemahasiswaan yang bersifat politik lainnya, baik yang telah atau tanpa menyelesaikan studinya di suatu perguruan tinggi dan menyetujui asas, sifat dan tujuan organisasi seperti tercantum dalam BAB II.
  2. Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KODE ETIK ANGGOT A

Pasal 8

Kode Etik

Setiap anggota Persatuan Alumni GMNI dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya wajib mengaktualisasikan Kode Etik yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

  1. Organisasi di tingkat nasional dipimpin oleh Presidium.
  2. Untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan pertimbangan dibentuk Dewan Pertimbangan.
  3. Organisasi di tingkat wilayah dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
  4. Organisasi di tingkat cabang dipimpin oleh Pimpinan Cabang

Pasal 10

Presidium

  1. Presidium dibentuk, ditetapkan den disahkan oleh Kongres.
  2. Tugas dan wewenang Presidium diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal11

Dewan Pertimbangan

  1. Dewan Pertimbangan dibentuk menurut hirarki organisasi.
  2. Dewan Pertimbangan Nasional diangkat oleh Presidium. Dewan Pertimbangan Daerah diangkat oleh Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan Cabang diangkat oleh Pimpinan Cabang.
  3. Dewan Pertimbangan dipilih dari para Senior Alumni GMNI yang tidak pernah absen dalam perjuangan, pergerakan dan kegiatan Persatuan Alumni GMNI dan telah diakui sebagai tokoh masyarakat atau tokoh yang berhasil dalam pekerjaan yang ditekuninya atau pakar yang telah memiliki otoritas dibidang ilmunya.
  4. Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

  1. Pimpinan Daerah adalah perangkat organisasi di tingkat wilayah dan mewakili pimpinan pusat dalam mengkoordinir kegiatan di wilayahnya.
  2. Pimpinan Daerah dapat dibentuk meliputi satu wilayah propinsi atau lebih.
  3. Pimpinan Daerah dibentuk dan dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Presidium.
  4. Pimpinan Daerah yang bersifat sementara (care taker) dibentuk dan disahkan oleh Presidium untuk jangka waktu terbatas.
  5. Tugas dan wewenang Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

  1. Pimpinan Cabang adalah perangkat organisasi di Kabupaten/Kota dan merupakan lini terdepan dalam melaksanakan komunikasi diantara anggota Persatuan Alumni GMNI.
  2. Pimpinan Cabang dapat dibentuk dalam satu atau lebih KabupatenJKota dengan syarat jumlah anggota minimum 20 orang.
  3. Pimpinan Cabang dibentuk dan dipilih oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Presidium.
  4. Pimpinan Cabang Sementara (care taker) dibentuk dan disahkan oleh Presidium untuk jangka waktu terbatas.
  5. Tugas dan wewenang Pimpinan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

  1. Kongres
  2. Kongres Luar Biasa
  3. Musyawarah Kerja Nasional
  4. Musyawarah Daerah
  5. Musyawarah Cabang

Pasal 15

Kongres

  1. Kongres adalah kekuasaan tertinggi organisasi dan merupakan permusyawaratan tertinggi bagi seluruh anggota.
  2. Kongres diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
  3. Kongres berhak mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  4. Kongres membahas laporan kerja dan pertanggungjawaban selama masa

bakti Presidium.

  1. Kongres menetapkan Program Umum Organisasi.
    1. Kongres memilih dan mengangkat Presidium.
    2. Kongres menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu dan penting.
    3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Kongres Luar Biasa

  1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika dipandang perlu.
  2. Syarat-syarat mengcnai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Musyawarah Kerja Nasional

  1. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas adalah permusyawaratan tertinggi organisasi setelah Kongres.
  2. Mukernas diselenggarakan minimal sekali di antara dua kongres.
  3. Mukernas membahas dan menetapkan usulan program atau

mengevaluasi program yang ditetapkan dalam Kongres.

  1. Mukernas membahas dan menetapkan hal-hal yang amat penting dan strategfs pada skala nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Mukemas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Musyawarah Daerah

  1. Musyawarah Daerah disingkat Musda adalah permusyawaratan tertinggi organisasi pada tingkat wilayah dan diselenggarakan sekali dalam empat tahun.
  2. Musda mempunyai wewenang menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah, menyusun Program Kerja Daerah dan memilih Pimpinan Daerah, serta menetapkan keputusan lain di tingkat wilayah kerjanya.
  3. Ketentuan lain  mengenai Musda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Musyawarah Cabang

  1. Musyawarah Cabang disingkat Muscab adalah permusyawaratan tertinggi organiasasi di tingkat cabang dan diselenggarakan sekali dalam empat tahun.
  2. Muscab mempunyai wewenang untuk menilai laporan pertanggung­jawaban Pimpinan Cabang, menyusun Program Kerja  Cabang dan memilih Pimpinan Cabang.

Ketentuan lain mengenai Muscab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Hak Suara

  1. Hak suara dalam setiap pengambilan keputusan hanya dapat diberikan kepada peserta.
  2. Setiap keputusan dalam semua hirarki organisasi Persatuan Alumni GMNI dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, jika tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan

1. Keuangan Persatuan Alumni GMNI diperoleh dari usaha-usaha S€bagai berikut:

a. Uang pangkal dan iuran anggota.

b. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Alumni GMNI.

c. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran diatur dalam Ketetapan tersendiri oleh Presidium.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Pembubaran

  1. Pembubaran organisasi Persatuan Alumni GMNI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diselenggarakan untuk itu.
  2. Pembubaran organisasi Persatuan Alumni GMNI terse but hanya dapat dilakukan apabila diusulkan dan disetujui oleh sekurang kurangnya tiga perempat (3/4) jumlah dari cabang definitif.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

  1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran. Dasar ini menimbulkan berbagai penafsiran,    diputuskan oleh Presidium dan akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.
  2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan organisasl lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

  1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan.
  2. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada Kongres I Persatuan Alumni GMNI pada tanggal 24-26 Maret 2006 di Jakarta dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Pada Tanggal

: di Jakarta

: 25 Maret 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI ORGANISASI

Palar Batubara Sofian Suwardi

Ketua                                                                                                             Sekretaris

Achmad Baskara

Sekretaris Jenderal

ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

(PERSATUAN ALUMNI GMNI)

BAB I

PENGERTIAN ALUMNI GMNI DAN

RUANG L1NGKUP KEGlATAN PERSATUAN ALUMNl GMNl

Pasal1

Pengertian Alumni GMNI

ALUMNI GMNI adalah warga negara Indonesia yang pemah menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan tidak pemah menjadi anggota organisasi kemahasiswaan yang bersifal polilik lainnya, baik yang telah atau tanpa menyelesaikan studinya di suatu perguruan tinggi dan menyetujui asas, sifat dan tujuan organisasi seperti tercantum dalam BAB II Anggaran Dasar Persatuan Alumni GMNI

Pasal  2

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Persatuan Alumni GMNI untuk mencapai tujuan organisasi meliputi :

  1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat tentang kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Meningkatkan Ketahanan Nasional di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nation and character building untuk berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadalam dibidang kebudayaan.
  3. Melaksanakan kegiatan diskusi secara bebas mengenai segala hal yang berkaitan dengan ideologi. politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa.
  4. Menyelenggarakan dan mernberikan dukungan terhadap. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal dan informal.
  5. Membebaskan rakyat dan kemiskinan struktural dan menumbuhkan jiwa merdeka.
  6. Membangun aliansi strategis secara nasional dan intemasional demi memperkuat kepentingan bangsa.
  7. Membina dan mengembangkan sikap kepeloporan generasi muda bangsa.
  8. Berperan aktif memperkuat eksistensi dan fungsi GMNI S€bagai wadati pendidikan kader bangsa.
  9. Menghantarkan kader-kader terbaik alumni GMNI menjadi pemimpin bangsa di semua Iini kehidupan berbangsa dan bernegara.

10.  Melakukan advokasi kepada alumni GMNI dan rakyat pada umumnya.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 3

Lambang, Hymne, Mars dan Bendera

  1. Persatuan Alumni GMNI memiliki lambang berupa warna dasar merah dan putih dengan Garis segi enam berwarna hitam di dalam perisai segi enam dengan wama merah di kedua sisinya dan putih di tengahnya. Terdapat gambar bintang berwama merah dan terdapat gambar Kepala Banteng dalam lingkaran dengan tulisan GMNI.Di bawah lambang tersebut tertulis kata ALUMNI.
    1. Persatuan Alumni GMNI memiliki hymne dan mars yang ditetapkan dalarn Kongres.
    2. Persatuan Alumni GMNI memiliki Bendera yang berbentuk segi empat panjang berwama putih dengan kata Alumni di bawahnya.
    3. Ketentuan mengenai pemakaian atribut ditetapkan dengan Keputusan Presidium.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Tata Cara Untuk Menjadi Anggota

Alumni GMNI yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Cabang dimana dirinya akan menjadi anggota. Prosedur dan mekanisme pendaftaran menjadi anggota Persatuan Alumni GMNI akan diatur dalam Ketetapan Presidium.

Pasa! 5

Kewajiban Anggota

Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan    Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan lainnya.

Menjaga persatuan dan kesatuan organisasi Persatuan Alumni GMNI.

Setia kepada organisasi serta membela kehormatan Persatuan Alumni GMNI.

Ikut aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Alumni GMNI.

5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

Pasal 6

Hak·hak Anggota

  1. Anggota memiliki hak suara dan hak bicara dalam berbagai musyawarah dan rapat anggota dalam berbagai tingkatan kepengurusan.
    1. Anggota memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dari organisasi Persatuan Alumni GMNI apabila didalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab profesi dan pekerjaannya mendapat pengakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku  dan bertentangan dengan rasa keadilan.
      1. Anggota memiliki hak membela diri dalam Kongres apabila yang bersangkutan dikenai sanksi organisasi berupa pemecatan sementara.

Pasal 7

Berakhirnya Keanggotaan

  1. Keanggotaan seseorang anggota Persatuan Alumni GMNI dapat berakhir karena:
    1. Meninggal dunia.
    2. Atas permintaan sendiri.

3.  Diberhentikan melalui keputusan yang sah.

  1. Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan diri dalam Kongres.
  2. Tata-cara pencabutan keanggotaan diatur dalam Ketetapan tersendiri.

BAB IV

KODE ETIK ANGGOT A

Pasal 8

Kode Etik

  1. Menjadikan Pancasila sebagai sumber etik dan perilaku.
  2. Patuh pada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.
    1. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat.
    2. Mampu menunjukkan kepeloporan dan keteladanan.
    3. Memiliki disiplin den etos kerja yang tinggi.

BABV

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Presidium

  1. Presidium Persatuan Alumni GMNI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta Keputusan Kongres lainnya.
  2. Anggota Presidium dipilih dan ditetapkan dalam Kongres untuk masa jabalan 4 (empat) tahun.
  3. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, disusun struktur dan komposisi kepengurusan Presidium Persatuan Alumni GMNI.
  4. Jumlah keanggotaan Presidium terdiri dari:
    1. 7 (tujuh) orang Ketua Presidium yang masing-masing menangani bidang: Ideologi dan Politik, Organisasi dan Keanggotaan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengkajian dan Pengembangan, Pendidikan dan Budaya, Ekonomi, Koperasi dan Wirausaha, dan Kerjasama Luar Negeri ..
    2. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan 3 (tiga) orang Wakil Sekjen.

3.  1 (satu) orang Bendahara dan 3 (tiga) orang Wakil Bendahara.

  1. Presidium dilengkapi dengan alat kelengkapan organisasi yang menyangkut . pembidangan dan disebut dengan kompartemen sebagai berikut:

a, 4 (lima) orang pada Kompartemen Ideologi dan Politik.

b, 6 (enam) orang pada Kompartemen Organisasi dan Keanggotaan.

c. 4 (empat) orang pada Kompartemen Hukum dan HAM terdiri dari

d. 4 (empat) orang pada Kompartemen Pengkajian dan Pengembangan.

e. 4 (empat) orang pada Kompartemen Pendidikan dan Budaya

f.  4 (empat) orang pad a Kompartemen Ekonomi, Koperasi dan Wirausaha.

g. 4 (empat) orang pad a Kompartemen Kerjasama Luar Negen

  1. Anggota Presidium harus berdomisili di Jakarta selambat-lambatnya 100 hari kerja setelah penetapan yang bersangkulan sebagai anggota  Presidium.
  2. Dalam melaksanakan kegiatan arganisasi, diantara anggota Presidium dilakukan pembagian kerja secara fungsional melalui Tata Kerja Presidium,
  3. Ketentuan lain yang belum tertampung dalam Anggaran Rumah Tangga ini di tetapkan dalam Keputusan Presidium.

Pasal10

Tugas dan Wewenang Presidium

  1. Presidium memimpin seluruh kegiatan organisasi secara nasional.
    1. Presidium berkewajiban menjalankan semua keputusan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijaksanaannya kepada Kongres berikutnya.
    2. Keputusan Presidium diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memungkinkan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
    3. Presidium bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi dan kinerja organisasi secara internal dan eksternal, dan merupakan pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan kongres lainnya.
    4. Presidium memberikan penjelasan yang berupa penafsiran temadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

10.  Presidium menyelenggarakan Kongres dan Musyawarah Kerja Nasional sesuai dengan waktu yang ditetapkan, menyelenggarakan kegiatan­- kegiatan organisasi secara nasional; dan untuk itu Presidium berwenang membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi.

11.  Presidium menegakkan disiplin organisasi dan bila dipandang perlu dapat mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi di bawahnya,

12.  Presidium dapat mengambil keputusan politik pada saat diperlukan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Kongres.

13.  Sekretaris Jenderal dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris Jenderal disebut Sekretariat Jenderal bertugas membantu ketua-ketua Presidium baik secara internal dan ekstemal, dan bertanggung Jawab dalam mengelola sistem administrasi, kelembagaan organisasi dan sistem informasi serta komunikasi organisasi.

14.  Bendahara dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Bendahara disebut Kebendaharaan bertugas membantu  ketua-ketua Presidium baik secara intemal dan ekstemal, dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan organisasi.

15.  Uraian tugas, tata kerja dan sistem serta prosedur organisasi dalam Presidium diatur dalam bentuk keputusan Presidium.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal

  1. Sekretariat Jenderal merupakan pelaksana harian dan penanggung jawab kesekretariatan organisasi di tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
    1. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Organisasi Presidium Persatuan Alumni GMNI.

Pasal 12

Kebendaharaan

  1. Kebendaharaan rnerupakan pelaksana harian dan penanggung jawab pengelolaan sistim keuangan dan perbendaharaan organisasi di tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Bendahara Umum dan 3 (tiga) orang Wakil Bendahara.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kebendaharaan diatur dalam Peraturan Organisasi Presidium Persatuan Alumni GMNI.

Pasal13

Dewan Pertimbangan

  1. Dewan Pertimbangan berfungsi sebagai badan konsultatif yang

memberikan pertimbangan dan saran kepada pengurus sesuai dengan hirarki        organisasi, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri.

  1. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan di tingkat nasional sebanyak­banyaknya 45 orang yang ditentukan oleh Presidium sesuai dengan amanat Kongres.
  2. Masa jabatan Dewan Pertimbangan sama dengan masa jabatan pengurus pada semua hirarki organisasi dan lak dapat diganti sebelum masa jabatan berakhir , meninggal dunia, mengundurkan diri atau terkena hukuman oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengisian kekosongan anggota Dewan Pertimbangan ditentukan oleh pengurus bersama anggota Dewan Pertimbangan lainnya.
  3. Dewan Pertimbangan di tingkat nasional dapat membentuk Pelaksana Sementara Presidium, yang tugasnya menyelenggarakan Kongres apabila Presidium telah habis masa jabatannya dan selama 100 hari sejak habis masa jabatannya tersebut tidak segera menyelenggarakan Kongres,

Pasal 14

Pimpinan Daerah

1. Memimpin organisasi di tingkat wilayah.

2. Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua Bidang, seorang  Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, serta seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

3. Berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Kongres. Musyawarah Daerah serta mempertanggungjawabkannya pada Musyawarah Daerah berikutnya.

4. Pembidangan yang dibentuk pada Pimpinan Daerah dan lingkup tugas-­tugas bidang tersebut diatur dalam Keputusan Musyawarah Daerah

5. Masa jabatan Pimpinan Daerah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

6. Mekanisme dan prosedur pembentukan Pimpinan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Presidium.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Pimpinan Daerah

  1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Musyawarah Daerah.
  2. Mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan Cabang di wilayah koordinasinya
  3. Mempersiapkan terbentuknya Pimpinan Cabang di wilayahnya

Pasal 16

Pimpinan Cabang

  1. Memimpin organisasi di tingkat kabupaten/kota.
    1. Jumlah dan susunan pengurus Pimpinan Cabang terdiri sekurang­kurangnya 5 (lima) orang.
    2. Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris, serta seorang Bendahara dan Wakil Bendahara bila diperlukan.
    3. Berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Kongres, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang serta mempertanggungjawabkannya pada Musyawarah Cabang berikutnya.
      1. Pembidangan yang dibentuk pada Pimpinan Cabang dan lingkup tugas-­tugas bidang tersebut diatur dalam Ketetapan Musyawarah Cabang
        1. Bertanggungjawab atas terkumpulnya iuran anggota dan penggunaannya
        2. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

BABVI

PERMUSYAWARA TAN

Pasal17

Kongres

  1. Kongres diselenggarakan oleh Presidium dan dibantu oleh kepanitiaan Kongres,
  2. Materi acara dan Tala Tertib Kongres disiapkan oleh Presidium untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.
  3. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang Definitif.
  4. Kongres membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 18

Peserta dan Peninjau Kongres

  1. Peserta Kongres adalah anggota Presidium dan alat kelengkapannya Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang yang mendapat mandat dari organisasi.
  2. Peninjau Kongres adalah Dewan Pertimbangan  dan undangan yang diberi mandat khusus untuk itu.
  3. Jumlah peninjau dan mekanisme penetapannya diatur oleh Keputusan Presidium.
  4. Setiap peserta Kongres memiliki hak bicara dan hak suara. sedangkan peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 19

Musyawarah Kerja Nasional

  1. Mukernas diselenggarakan minimal sekali diantara dua kongres oleh Presidium yang dibantu oleh kepanitiaan Mukemas.
  2. Mukernas merupakan rapat organisasi antara Presidium Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi.
  3. Mukernas dapat mengundang Dewan Pertimbangan sebagai peninjau.
  4. Rancangan Materi Acara dan Tata Tertib Mukernas disiapkan oleh Presidium dan disahkan dalam Mukernas.

5.  Sidang-sidang dalam Mukernas dipimpin oleh Presidium.

Pasal 20

Musyawarah Daerah

  1. Musda diselenggarakan sekali dalam empat tahun oleh Pimpinan Daerah.
    1. Musda dihadiri oleh Presidium, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang yang disahkan dengan Surat Mandat.
    2. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Musda  disiapkan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan dalam Musda.
    3. Musda sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang definitif yang ada pada wilayah tersebut.
      1. Pengambilan keputusan dalam Musda diambil dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 21

Musyawarah Cabang

1.  Muscab diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.

2  Muscab dihadiri oleh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan anggota.

3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Muscab disiapkan oieh Pimpinan Cabang dan           disahkan dalam Muscab.

4. Muscab sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Anggota Cabang yang ada pada wilayah tersebut.

5. Pengambilan keputusan dalam Muscab diambil dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

6. Pimpinan Daerah hadir dalam Muscab sebagai Peninjau.

BAB VII

PERATURAN ORGANISASI

Pasal 22

Peraturan Organisasi

  1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dltetapkan dalam Keputusan Presidium.
  2. Dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Presidium menetapkan peraturan-peraturan organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Presidium.

BAS VIII

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 23

Disiplin Organisasi

  1. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
    1. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi sena tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.
    2. Dilarang menyebarluaskan paham, isu, serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.
    3. Larangan sebagaimana pad a ayat (1), (2), (3) tersebut di atas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabalan dalam organisasi.

Pasal 24

Penilaian Pelanggaran Disiplin

  1. Penilaian pelanggaran disiplin oleh anggota dilakukan langsung oleh Pimpinan Cabang bersangkutan dan secara tidak langsung oleh pengurus Pirnpinan Daerah.
  2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh pengurus dan atau anggota Cabang dan Pimpinan Daerah dilakukan langsung oleh Presidium.
  3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh anggota Presidium dilakukan langsung oleh Rapat Presidium dengan meminta saran dari Dewan Penimbangan.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Displin

  1. Sanksi pelanggaran disiplin dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.
  2. Jenis sanksi pelanggaran disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan  dan keputusan organisasi.
  3. Apabila dipandang perlu , Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dapat mengusulkan kepada Presidium untuk melakukan pemecatan  sementara terhadap  anggota yang melakukan pelanggaran disiplin.
  4. Anggota yang mengalami pemecatan sementara berhak  melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
  5. Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah pelanggar disiplin tidak mampu membela diri.
  6. Apabila anggota yang mengalami pemecatan sementara tidak terbukti bersalah, maka Kongres berkewajiban melakukan rehabilitasi dan memulihkan hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota.

BAB IX

SENGKETA

Pasal 26

Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

2            Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adaiah perselisihan di antara anggota yang membahayakan  keutuhan organisasi.

3            Pedoman penyelesaian sengketa adalah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan    Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 27

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

  1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.
  2. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
  3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan. dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan  organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki di atasnya berhak mengambil kebijaksanaan organisasi.

BAB X

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 28

Kekayaan Organisasi

  1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.
    1. Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 29

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran wajib anggota sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan Peralihan

  1. Segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran  Rumah Tangga, diputuskan oleh Presidium dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
  2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam peraturan   dan keputusan organisasi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan Penutup

  1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga Ini disempurnakan dan ditetapkan pada Kongres Pertama Persatuan Alumni GMNI pada tanggal 24-26 Maret 2006 di Jakarta dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan                   : Di Jakarta

Pada Tanggal              : 25 Maret 2006

PIMPINAN  SIDANG KOMISI ORGANISASI

Palar Batubara Sofian Suwardi

Ketua                                                                                         Sekretaris

Achmad Baskara

Sekretaris Jenderal

Komentar ditutup.