ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

ANGGARAN DASAR

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya akan tugas mahasiswa dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, dengan penuh rasa tanggungjawab menyelenggarakan dan berusaha mencapai tujuan revolusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dicetuskan tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang berjiwa nasionalis-kerakyatan dan bertekad mem-pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat sosialis-religius yang demokratis berdasarkan Pancasila, maka dengan ini kami mahasiswa warga negara Indonesia menyusun suatu organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita Proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif-revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas ke-masyarakatannya.

Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia disingkat GMNI.
  2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
  3. Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS

Pasal 2

  1. GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai azas perjuangan GMNI.


BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

  1. GMNI adalah organisasi perjuangan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan masyarakat sosialis-religius yang demokratis serta adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen serta berwatak kerakyatan.
  3. GMNI mempunyai motto: PEJUANG PEMIKIR-PEMIKIR PEJUANG

BAB IV

USAHA

Pasal 4

  1. Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan strategi GMNI.
  2. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan dan keutuhan organisasi.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 5

  1. Anggota GMNI adalah mahasiswa warga negara Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui azas, tujuan, sifat dan usaha organisasi serta telah memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.
  2. Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Hak-hak anggota adalah:
    1. Hak bicara dan hak suara.
    2. Hak memilih dan hak dipilih
    3. Hak membela diri.
    4. Hak mendapat perlindungan dari organisasi.
  2. Kewajiban Organisasi:
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Disiplin Organisasi.
    2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
    3. Aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 7

Susunan Organisasi

  1. GMNI di tingkat nasional dipimpin secara kolektif-kolegial oleh Presidium.
  2. GMNI di tingkat daerah dipimpin oleh Koordinator Daerah yang disingkat KORDA.
  3. GMNI di tingkat cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
  4. GMNI di tingkat fakultas/akademi/perguruan tinggi dipimpin oleh Pengurus Komisariat.

Pasal 8

PRESIDIUM

  1. Badan eksekutif tertingi yang bersifat kolektif-kolegial dengan keanggotaan yang ditetapkan melalui Anggaran Rumah Tangga.
  2. Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta kedalam.
  3. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres berikutnya.
  4. Tugas dan wewenang Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  5. Pelaksana sehari-hari kebijakan Presidium adalah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
  6. Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  7. Tata cara pengambilan keputusan dalam Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

KOORDINATOR DAERAH

  1. Badan Koordinatif tertinggi ditingkat daerah yang bersifat kolektif dan bertugas menjalankan kebijakan Presidium di daerah.
  2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi ditingkat daerah dan mewakili organisasi keluar serta kedalam daerah yang bersangkutan.
  3. Tugas dan wewenag KORDA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN CABANG

  1. Badan eksekutif ditingkat cabang yang bersifat kolektif dan memimpin kegiatan organisasi diwilayah cabang yang bersangkutan.
  2. Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mem-pertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.
  3. Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  4. Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

PENGURUS KOMISARIAT

  1. Memimpin organisasi sehari-hari ditingkat basis.
  2. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan-ketetapan Rapat Anggota dan mem-pertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Rapat Anggota berikutnya.
  3. Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal dan iuran serta pengadaan penerangan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota ditingkat basis.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Permusyawaratan Organisasi terdiri dari:

  1. Kongres
  2. Kongres Luar Biasa.
  3. Rapat Koordinasi Nasional.
  4. Rapat Koordinasi Daerah.
  5. Konferensi Cabang.
  6. Rapat Koordinasi Cabang.
  7. Musyawarah Anggota.

Pasal 13

KONGRES

  1. Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan dan memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.
  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
  3. Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
  4. Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaanya oleh Presidium.
  5. Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
  6. Memilih dan menetapkan keanggotaan  Presidium.
  7. Berwenang memutuskan pemecatan anggota sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan (in-abtentia).
  8. Menilai pertanggungjawaban Presidium.

Pasal 14

KONGRES LUAR BIASA

  1. 1.Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
  2. 2.Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

  1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
  2. Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Presidium tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
  4. Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
  5. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

RAPAT KOORDINASI DAERAH

  1. Forum musyawarah koordinasi antar cabang di tingkat daerah.
  2. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Presidium tentang pelaksanaan kebijakan organisasi di tingkat daerah.
  4. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

KONFERENSI CABANG

  1. Badan musyawarah tertinggi ditingkat cabang.
  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
  3. Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
  5. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 18

RAPAT KOORDINASI CABANG

  1. Forum musyawarah koordinasi Dewan Pimpinan Cabang dengan komisariat-komisariat.
  2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijaksanaan yang sedang dan akan ditempuhnya.
  4. Dapat memberikan rekomendasi tentang percepatan pelaksanaan Konferensi Cabang.
  5. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

MUSYAWARAH ANGGOTA

  1. Badan musyawarah tetinggi ditingkat fakultas/akademi/perguruan tinggi.
  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  3. Merumuskan dan menetapkan tata cara penarikan anggota.
  4. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat serta menetapkan anggota Pengurus Komisariat untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya.
  5. Memilih para utusan komisariat untuk hadir dan mewakili komisariat bersangkutan dalam Koferensi Cabang.
  6. Tata cara penyelenggaran Musyawarah Anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 20

  1. GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah dikedua sisinya dan warna putih ditengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng ditengahnya serta tulisan “GmnI” di bawahnya.
  2. GMNI mempunyai lambang: Mars, hymne, dan panji serta atribut organisasi lainya yang ditetapkan Kongres.
  3. Pembuatan dan pemakaian atribut, dibahas, diatur dan ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui kongres dengan mendapat per-setujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

  1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
  2. Segala sesuatu kondisi Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Kebijakan organisasi lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

  1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
  2. Anggaran Dasar ini disempurnakan kembali oleh Kongres Luar Biasa di Semarang pada tanggal 11 Febuari 2001 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   : Semarang

Hari                  : Minggu

Tanggal           : 11 Februari 2001

Pukul               : 16.05 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO

Donny Tri Istiqomah       Didik Prasetiyono       Denny Wijaya Kusuma

Disalin sesuai dengan aslinya:

PRESIDIUM GMNI

SONNY TRI DANAPARAMITA

Sekretaris Jenderal

Komentar ditutup.