Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara

Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara
oleh: Jacques Leclerc

I

Pada tanggal 23 Mei l920, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan di Semarang sepuluh tahun sebelumnya, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di India (PKI). PKI merupakan organisasi pertama di Asia di luar kekaisaran Rusia, menggunakan kualifikasi “Komunis.” Partai Komunis Cina sendiri baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli l92l. Orang yang ditugaskan oleh Internationali Comuniste untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator ISDV Belanda, yang pada tahun l9l8 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena kegiatan-kegiatan revolusionernya.

Kata “perserikatan” dalam bahasa Melayu merupakan terjemahan dari kata Belanda “Partij.” Sedang nama PKI itu sendiri, menurut dokumen awal dari organisasi tersebut, merupakan kependekan dari bahasa Melayu “Perserikatan Komunis di India,” yang bila di Belandakan menjadi “Partij der Kommunisten in Indie.” Pada tahun l927, kata “perserikatan” digunakan oleh PNI, sebelum menetapkan namanya menjadi Partai Nasional Indonesia.

Dalam konggres bulan Juni l924 di Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat), Perserikatan Komunis di India diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, ini merupakan pertama kalinya di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata “Indonesia”. Sebetulnya sejak tahun l922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama Indonesiche Vereeniging, yang kemudian diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia. Tapi organisasi tersebut berada di Nederland, bukan di negeri jajahan.

PKI juga merupakan organisasi politik Indonesia pertama yang menggunakan konsepsi “Partai” dalam nama resminya, dalam bahasa Melayu. Pergantian kata “perserikatan” menjadi “Partai,” merupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun l922 di dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro komunis dan yang menentangnya. Sarekat Islam, sejak awal tahun l9l0 dan di sepanjang awal tahun l920, merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun geografis, dan berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Sumatera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemudian PKI) seringkali merangkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya keanggotaan rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada, yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukan adanya ketidak sesuaian antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Komunis. Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian Belanda “Partij”—dan melarang anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini nampak bahwa kata “partij” mengandung arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata “sarekat”, yang tidak cukup jelas dalam mencerminkan pengertian “perserikatan”: Organisasi dengan kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota banyak “sarekat” atau anggota suatu “sarekat” dan suatu “Partai.” Jadi ketika PKI memilih kata “Partai,” ini merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan SI sendiri, baru pada tahun l927 menyepakati nama Partai Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun sebelumnya.

Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi “partai” dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran tentang peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan konggres Juni l924, atau bukan lagi hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam perbuatan serta mempersatukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi yang mendasarkan kekuatannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu bahasa dan bertindak seperti seorang manusia.1)

Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad, untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut, menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin dari gerakan yang dilahirkan oleh tekad tersebut.Kebutuhan adanya suatu organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin  keberhasilan peranannya sebagai organisasi pelopor, menyebabkan ditanggalkannya kata “perserikatan” yang melekat pada awal kelahiran PKI, pada masa kegagapan dan belajar, menjadi sebuah “Partai.”Partai besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya.2)

Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun l923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api dan diusirnya Semaun–Sekjen PKI sejak l920 dan sekjen Sindikat Buruh Kereta Api–keluar negeri. Di Solo dan Semarang terjadi serangkaian sabotase dengan “bom”. Orang-orang Komunis segera dituduh sebagai penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi tidak ditemukan bukti-bukti bahwa partai terlibat dalam peristiwa pem-bom-an tersebut. Namun dua dari pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama empat bulan.3)

Dengan demikian,disamping terdapat hal-hal yang dilakukan guna memajukan nasib kaum buruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat partai mundur, ada tindakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tindakan yang memperkeruh suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti harus dibenahinya pendidikan politik anggota, mereka harus mampu membedakan antara aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemampuan mereka untuk menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa “provokasi.” Massa juga harus diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa “revolusi” itu sama dengan “peledakan bom,” karena hal tersebut akan membuat golongan revolusioner terkucil dari massa ‘rakyat’, polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat “provokasi” sabotase dengan “bom,” untuk kemudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung jawab partai makin besar dan peranan partai dalam perjuangan anti kolonial semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuhpun semakin keras.

Di depan konggres partai, Juni l924, Darsono, yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, “Partai tanpa disiplin adalah ibarat tembok tanpa semen,mesin tanpa baut”4) dan ia juga memperingatkan tentang bahaya konsepsi “avonturistis” dalam sebuah perubahan politik atau “revolusi.” Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan sejarah, untuk membantu kemajuannya (partai – penj). Tapi sejarah itu tak bisa dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul “Manifes Komunis Indonesia” yang bertanggal di bulan pertama pendirian PKI telah menyatakan:

“Kaum komunis dan partainya tidak bisa bikin pemberontakan. Komunisme tergantung dari keadaan pergaulan hidup dan ia hanya bisa bekerja menurut keadaannya. Kewajiban kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia yang dikorbankan percuma. Kewajiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana mendakwa kita hendak membikin revolusi. Kita menjawab bahwa kita tidak membikin revolusi, tetapi kita yakin-yakin benar,bahwa revolusi dunia itu akan pecah sendiri (…). Kaum komunis dan partainya hanya bisa memudahkan lahirnya dunia baru, lain tidak. Partai komunnis yaitu dukun beranak bagi dunia baru yang akan lahir itu”5)

Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melemgkapkan pengertian PKI, dalam nama dan peranannya sebagai suatu organisme yang matang, mampu menantang kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan menindas, mengawasi dan menghukum.

II

Peristiwa-peristiwa dari bulan November l926-Januari l927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukan, bahwa rencana partai tentang tanggung jawab dan disiplin yang dibahas dalam konggres Juni l924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpinan partai yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka secara berlebihan.

Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan dilarangnya PKI dan ditangkapnya l3.000 orang, dengan 5.000 diantaranya diadili dan dihukum (l6 orang diantaranya dihukum mati dan akan digantung), serta sekitar l.000 orang dideportasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkapkan sampai di mana raison d’etre PKI dan raison d’etre Partai Komunis di Indonesia, spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata “komunis” untuk membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri. Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan tingkat pertama, yang beberapa diantaranya ada di luar negeri dan berhubungan dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai suatu organisasi.

Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI), dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI di Eropa dan dalam organisasi Internationale Communiste. Bulan Desember l926, segera setelah kegagalan gelombang pemberontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap sebagai pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan Indonesia kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:

“Dalam konvensi itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat Indonesia seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu konsekuensi menuju Indonesia merdeka”6)

Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu kemudian diumumkan oleh pengadilan Belanda, setelah penangkapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan September l927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk menunjukan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi komunis dan subversif, tapi keempat terdakwa yang diadili dalam bulan maret l928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada tanggal l9 Desember l927, Harian Partai Komunis Belanda memuat suatu komunike yang ditandatangani Semaun:

“Pers Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani atas nama PKI dan yang ditandatangani M.Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah menandatangani persetujuan itu tapi (…) setelah saya pelajari dengan lebih seksama menurut prinsip-prinsip komunis di satu pihak dan berbagai peristiwa di Indonesia di lain pihak, saya menyadari bahwa tandatangan saya itu telah dapat diartikan sebagai pertanda hilangnya independensi Partai Komunis dan hilangnya kepemimpinan Partai. Berbagai peristiwa telah menunjukan bahwa kaum komunis di Indonesia, walaupun dikejar-kejar dan ditindas, tetap melanjutkan perlawanan (…) Juga telah diketahui bahwa perlawanan nasional yang terjadi, dipimpin oleh Partai Komunis. Sekarang partai kami telah membayar dengan harga yang mahal (…) tapi kaum buruh (…) tetap bersimpati terhadap perjuangan besar kami. Kesalahan yang telah saya lakukan dalam penandatanganan persetujuan itu bukanlah karena saya berpikir bahwa partai kita harus siap berjuang sepenuhnya dengan golongan nasionalis revolusioner yang jujur tapi karena saya telah menerima mereka sebagai pemimpin seluruh gerakan revolusioner nasional (…) Garis kaum komunis Indonesia, sebagaimana di negara lain, sangat jelas: dalam keadaan yang bagaimanapun, harus tetap dijaga independensi partai. Ini adalah prinsip yang mutlak (…) Saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas penandatanganan persetujuan tersebut. Ketika saya menandatangani persetujuan itu, keadaan telah menyebabkan saya tidak dapat menghubungi kamarad-kamarad saya di PKI dan di Internationale Communiste”

Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu organisasi yang otonom bagi golongan komunis-lah yang dipertanyakan oleh Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepemimpinan partai lain.

Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi kelangsungan hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk meruntuhkan pengaruh dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan otokritik.

Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun, telah menganggap PKI tidak ada lagi sebagai suatu organisasi. Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni l927 di Bangkok, Tan Malaka mendirikan suatu partai baru, PARI (Partai Republik Indonesia), sebagai pengganti PKI.

Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya “Naar de Republiek-Indonesia”, dan menanggalkan seluruh hubungannya dengan komunisme. Dokumen-dokumen yang diumumkan PARI menyatakan bahwa partai itu independen dari Internationale Communiste.7) Tapi hal ini baru diketahui kemudian, pada tahun l934.

Di Indonesia sendiri, PKI sebagai organisasi, praktis telah hancur. Masalahnya adalah harus diketahui apakah ia perlu dibangkitkan kembali, dengan kata lain, harus diketahui apakah Indonesia masih memerlukan suatu Partai Komunis, atau harus melakukan suatu hal yang lain. Tapi bagaimanapun, mengingat organisasi Komunis dilarang oleh Undang-Undang, harus dipikirkan pembentukan suatu partai ilegal, suatu partai gelap, yang dalam perkembangan gerakan kemerdekaan di Indonesia, merupakan suatu masalah yang benar-benar baru.

III

Pada tahun l908, dalam waktu yang hampir bersamaan, berdirilah sindikat buruh kereta api Vereeniging Van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP), organisasi pertama jenis tersebut yang dibentuk bagi buruh-buruh non Eropa, dan perkumpulan Budi Utomo (BU), yang dinyatakan oleh para sejarawan Indonesia sebagai perkumpulan pertama yang “berkesadaran nasional” dan yang hari lahirnya, 20 Mei, diperingati sebagai “hari Kebangkitan Nasional.” Kemunculan serempak dua jenis organisasi tersebut, bukanlah karena kebetulan, ia mencerminkan adanya kebutuhan baru bagi berbagai lapisan masyarakt Hindia Belanda, yang berada di bawah suatu tekanan yang sama; PKI bisa dianggap sebagai hasil radikalisasi progresif gerakan ganda tersebut, sebagai jawaban atas pergeseran dan agresi yang diderita rakyat jajahan, dan itensifikasi serta generalisasi perembesan dan dominasi kolonial pada awal abad XX.

Gerakan kaum buruh dalam sindikat buruh kereta api, selain merupakan sindikat (sektor pilot) dalam membangun ekonomi massa, juga merupakan sindikat pilot yang, di Eropa dan Asia, menyumbangkan sejumlah kader bagi pusat-pusat gerakan buruh secara umum dan kemudian pada gerakan komunis yang lahir di depannya. Sneevliet yang datang di Indonesia pada tahun l9l3, adalah bekas ketua sindikat buruh kereta api Belanda di tahun l9ll, pada saat ia berangkat dari sana. Selain itu, ia juga seorang penggerak sayap kiri Partai Sosial Demokrat, partai politik yang menyatakan dirinya mewakili kepentingan murni gerakan buruh, klas buruh, klas yang paling baru dan paling terhisap dalam masyarakat modern, klas yang sambil menghentikan eksploitasi terhadap dirinya, sekaligus membebaskan masyarakat modern seluruhnya.

Suatu partai yang didasarkan pada prinsip-prinsip sayap kiri itulah yang kemudian didirikannya di Semarang pada tahun l9l4 di kantor VSTP, bersama kelompok militan terdidik dari kalangan sindikat, yang kemudian merancang seluruh kerangka partai yang dinamakan ISDV. Di antara militan tersebut, terdapat Semaun, karyawan muda di bagian administrasi jawatan kereta api Surabaya, yang pada tahun l914 menjadi anggota komite pimpinan VSTP.

Di dalam sejarah sindikalisme di Indonesia, sindikalisme yang revolusioner yang anti kolonial dan anti kapitalis—sebagaimana sejarah komunisme di Indonesia—selalu terdapat formatur yang berasal dari kalangan buruh kereta api. Misalnya Winanta, yang terpilih menjadi ketua PKI pada konggres bulan Juni l924. Ia adalah karjawan jawatan kereta api Bandung. Pada masa-masa sulit ditahun l930-an, di mana gerakan sindikat revolusioner ditindas dan dikejar-kejar, berkat sindikat buruh kereta apilah maka untuk sementara waktu pimpinan berhasil dipertahankan dengan dipilihnya Djokosudjono dalam tahun l933 di Surabaya, atau ketika beberapa tahun kemudian pengacara Hindromartono, pendiri Barisan Kaum Buruh, pada tahun l938, terpilih menjadi pimpinan. Dua pemimpin terkemuka SOBSI (sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tahun l947), yang merupakan federasi buruh terbesar sebelum tahun l966, Njono, sang Ketua, dan Nardjoko, sang wakil, adalah anak-anak buruh kereta api. D.S Atma, Sekjen SOBSI adalah bekas karyawan di jawatan yang sama.

Melalui gerakan buruh, nilai-nilai yang di Eropa disebut kiri (nilai-nilai yang prinsip utamanya adalah demokrasi—yang pada saat yang sama berarti demokrasi politik dan demokrasi sosial) kemudian merasuk ke dalam masyarakat Indonesia. Dan pada tahun l923 suatu penerbitasn PKI menggunakan nama “kiri.” Di samping VSTP, terdapat persekutuan yang saling berkait dalam gerakan kebangkitan di segala penjuru dunia dengan model, pengalaman organisasi dan aksi yang saling mempengaruhi dari suatu negeri ke negeri lain. BU lebih dari sekedar bentuk pertama partai nasional, ia merupakan bentuk pertama dari suatu persatuan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Pada tahun yang sama (l908) terbentuk pula persatuan mahasiswa Hindia Belanda yang pertama di Belanda. Dari persatuan inilah kemudian lahir Perhimpunan Indonesia. Tapi dalam tahun-tahun pertama, persatuan mahasiswa yang ada di Belanda tersebut cukup puas hanya dengan mencontoh para mahasiswa Belanda dalam “studentcorps”-nya, dengan kegiatan sosial yang berkisar pada penyelenggaraan pesta, dansa dan membuat berbagai acara remaja lain yang berkaitan dengan masalah disekitar mereka.

Jadi bisa dilihat betapa jauhnya langkah para mahasiswa kedokteran seperti Sutomo, Gunawan Bersaudara dan Tjipto Mangunkusumodibanding kawan-kawannya yang belajar di Belanda, ketika mereka mendirikan BU di Jakarta. Padahal mereka berasal dari lingkungan sosial yang sama: keluarga besar yang bekerja di dalam aparatur administrasi yang melayani kepentingan Kolonial. Pada masa itu, kebutuhan baru akan administrasi dan pengawasan (dalam jumlah dan kualitas), yang erat berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kolonial, telah menyebabkan pemerintah Belanda menerapkan suatu “Belandanisasi” lebih luas bagi lapisan sosial tersebut, dengan membuka formasi pendidikan model Belanda yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan administrasi, seperti partisipasi (tentu saja minoritas) dalam Dewan Nasional yang dibentuk saat itu, guna membantu pemerintah pusat yang kewalahan.

Lapisan sosial tersebut kemudian dihadapkan pada dua kemungkinan: Menerima “Belandanisasi” dan mencari jalan untuk lebih terintegrasi dalam masyarakat kolonial, atau menganggap “Belandanisasi” tersebut bukan sebagai suatu keistimewaan bagi mereka, tapi sebagai suatu kebutuhan bagi pembangunan Indonesia yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, agar ia bisa, dan akhirnya mempunyai pemerintahan sendiri. Sikap kedua-lah yang dianut oleh para pendiri BU, sikap anti-elitisme, yang merupakan salah satu pendirian tipikal golongan “kiri” dalam konsepsi Eropa.

BU, yang oleh para mahasiswanya kemudian diserahkan pimpinannya kepada generasi orang tua mereka, untuk dijadikan sebuah persatuan sosio-kultural yang lebih luas, dinamis dan terbuka bagi seluruh generasi di Jawa, ternyata berkembang secara bertolak belakang, dan hanya dapat bertahan di Yogyakarta, dengan hanya satu tuntutan di kalangan priyayi.8) Persatuan rakyat yang lebih luas, yang telah gagal dikembangkan oleh BU tersebut, kemudian dapat dicapai dengan berdirinya Serekat Islam.

Dari pertemuan antara Sarekat Islam dengan sindikat buruh VSTP dan Partai sosialis kecil ISDV ditambah dari dorongan ke “kiri” Sarekat Islam di bawah pengaruh VSTP dan ISDV (dorongan ke kiri itu bisa dibuktikan dalam evolusi berbagai pernyataan SI pada kongres tahun l9l6 dan l920) yang dinamis dengan semboyan egalitarian “Sama rata Sama Rasa”, kemudian lahirlah PKI, yang dari ISDV memperoleh basis kelasnya dan dalam Sarekat Islam mendapat basis massanya.

Kelemahan ekstrim yang beruntun dari kelas buruh dalam hubungannya dengan rakyat yang lain di Indonesia, seperti di negeri jajahan lainya, serta negara-negara yang belum berkembang, telah menimbulkan kesulitan bagi Partai Komunis—yang pada dasarnya hendak menjadi “Partai Klas Buruh”, guna menjadi sebuah Partai massa. Sebab dengan menjadi sebuah Partai Massa, yakni yang tidak hanya berpengaruh di dalam massa rakyat, tapi suatu partai yang terbentuk oleh massa itu sendiri, di mana setiap anggotanya mendaftarkan diri dengan dengan sukarela sambil menyatakan bahwa politik (yang menentukan masa depan negara dan rakyat) adalah juga urusan mereka, maka Partai Komunis dapat menunjukan rasa demokrasinya, penghormatan dari rakyatnya dan kemampuannya memerintah negeri.

Ini berarti, dalam kondisi negara yang belum berkembang, ia, Partai Buruh, harus membangun diri mulai dari lapisan sosial non-buruh, yang mungkin bisa menerima teori bahwa klas buruh adalah pionir dalam pembangunan sosial (teori yang menjadi dasar keberadaan Partai-Partai Komunis), tapi tidak melihat dengan nyata apa maksudnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan praktis Partai mereka, yakni, kapan harus mengambil suatu keputusan.

Artikulasi PKI-Sarekat Islam menjadi rumit, mengingat keanekaragaman gerakan itu dan keanekaragaman pimpinannya; hasil dari konflik orientasi ini yang kemudian menyebabkan SI merubah dirinya menjadi Partai, untuk menempatkan diri di dalam tingkat yang sama sebagai organisasi, seperti PKI.

Dalam dualisme klas/massa meningkat pula dualisme antara kader/massa atau elite/massa. Ketika konflik dalam SI telah memecahkan organisasi tersebut, dan sayap kirinya menjadi suatu grup otonom dengan nama Sarekat Islam Merah (sejak l924, menjadi Sarekat Rakyat), corak hubungan yang dualistik terjadi antara PKI (organisasi buruh yang mencapai tingkat “partai”) dengan Sarekat Rakyat, organisasi petani yang dengan partai sebagai organisasi komunis, para anggotanya tak dapat lagi secara keseluruhan dianggap berpribadi komunis.

PKI memanfaatkan kerangka struktur Sarekat Rakyat, tapi Sarekat Rakyat sebaliknya dapat juga menggerogoti partai, membuatnya lumpuh. Hubungan buruh/petani (klas/ massa) menuntut pula agar budaya politik kaum buruh, yang lahir bersama bentuk-bentuk modern kekuasaan politik, dapat mengendalikan dan menguasai secara efektif budaya petani, kerangka petani dalam perwakilan pemerintahan, peranannya dalam perjuangan melawan pemerintahan, dalam penentuan tuntutan, dalam perlawanan, dalam revolusi dan akhirnya peranan petani dalam pengambilan kekuasaan. Bila bentuk-bentuk representasi tersebut masuk dalam strategi model archaique yang tidak lagi dipakai dalam masyarakat baru, ia dapat memberikan kesempatan, dalam suatu provokasi, guna menjadi alasan bagi pemerintah yang berkuasa menyerang Partai Buruh secara keseluruhan. Di sini, disiplin tetap merupakan sebuah masalah yang besar.

Apa yang terjadi pada akhir tahun l926-awal l927, merupakan suatu perlawanan umum pertama terhadap diktaktor Belanda, perjuangan bersenjata pertama yang bertujuan bukan lagi untuk mencegah kekuasaan kolonial bercokol, tapi untuk menggulingkan dan menggantikannya dengan suatu kekuasaan baru yang berasal dari rakyat, dari “kaum tak berpunya,” dari “kaum terhisap.” Kendati pemberontakan telah dipersiapkan selama beberapa bulan oleh PKI, pemberontakan itu sendiri gagal hampir secara menyeluruh, atau tepatnya, ia merupakan kegagalan total pimpinan partai dan tekanan besar yang memecahkan mereka pada saat pengambilan keputusan. Gerakan ini hancur dengan cepat. Diawali dengan pemogokan besar pegawai transpor dan administrasi, khususnya pemogokan buruh kereta api di tahun l923, yang hampir mendekati gaya pemogokan besar-besaran di Eropa9) pemogokan tersebut segera dapat digagalkan. Gerakan tahun l926, berkembang mulai dari kegagalan pemogokan tersebut, yakni dalam situasi lemahnya PKI dan seluruh gerakan buruh; serta model revolusi petani dalam sejarah Jawa Barat, pusat utama dari gerakan tahun l926, 10) menjadi model yang dominan; ia tetap menjadi model bagi berbagai gerakan sosial besar yang melanda Indonesia sejak proklamasi, “Peristiwa Tiga daerah l945-l946,” atau “peristiwa Madium l948.” Ini bukanlah berarti bahwa model petani hanya diciptakan oleh petani, tapi tradisi perjuangan petani masih mengilhami secara menentukan atas para pemberontak. Siapakah pemberontak-pemberontak tersebut? Sebagai misal adalah mereka yang dideportasikan ke Irian Jaya:

“Pada penghabisan Maret l928 (jadi tidak termasuk orang-orang yang masih dalam penjara) banyaknya orang yang diinternir di sana ada 823, diantaranya l5 orang perempuan dan l0 orang Tionghoa, diantaranya 629 dari Jawa, 77 dari Sumatera dan 33 dari Maluku; diantaranya 9 berumur kurang dari 20 tahun, 422 berumur 20-29 tahun, 8l berumur 40-49 tahun, diantaranya 383 pegawai rendah, 79 petani, 361 guru, supir dan pedagang kecil”11)

Jadi pemberontakan tersebut merupakan suatu gerakan orang-orang bergaji kecil, pegawai rendah dan guru, tanpa kehadiran petani yang signifakatif, juga tidak ada kaum buruh; tapi masih harus dilakukan suatu analisa sosiologis terhadap l3.000 orang yang ditangkap untuk mengambil suatu kesimpulan yang serius. Mereka itu adalah lapisan sosial yang menjadi tujuan prioritas PKI dengan kaum buruh di sektor produksi dan yang barangkali, menjadi basisnya. Masalahnya kemudian adalah bagaimana bisa sampai terbentuk suatu corps politik yang berideologi homogen dan mampu berinisiatif dalam jangka waktu lama.

IV

Dalam pernyataanya pada bulan desember l927, yang membatalkan persetujuan rahasia yang telah ditandatanganinya bersama Hatta setahun sebelumnya, Semaun menunjuk betapa pentingnya menjaga independensi organisasi partai komunis agar partai bisa menjalankan “peranan kepemimpinanya”.

Pengertian “partai pelopor” atau “Partai Garda Depan” dalam Partai Komunis, berasal dari peranan motor klas buruh dalam dinamika sosial, demikian dinyatakan dalam karya-karya Marxis, guna menunjukan posisi garda depan dari suatu partai politik yang mampu mengasimilasikan dan memproduksi peranan motor tersebut. Suatu pengertian global dalam kerangka sosiologis dan historis. Tapi dalam beberapa periode sejarahnya, PKI telah memahami persoalan tersebut sebagai pengertian mekanis dan memandangnya sebagai suatu bentuk fatalite politik yang telah menjadikan PKI sebagai komandan. Dalam arti militer, dari semua kekuatan politik lainnya.

PKI kemudian mencoba menempatkan diri dalam kedudukan sebagai komandan, ketika Sukarno pada tahun l933 dalam “Mencapai Indonesia Merdeka” mengidentifikasi, bagi kepentingannya, suatu “Partai Pelopor” dan “Partai Panglima”. Tapi Sukarno tidak menjelaskan teori sosiologis partai sedikitpun. Ia hanya menyebutkan suatu teori strategis; rakyat harus memiliki suatu Partai Pelopor, sebagaimana tentara memerlukan seorang Jenderal, karena tanpa pemimpin tentara akan kalah sebelum berperang. Dan mengingat Partai sebagai wakil rakyat dan bangsa, sebagaimana ia menjadi wakil dari nilai-nilai kesatuan, maka ke semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh satu Partai tunggal. Lalu tinggal di cari dalam kesatuan itu, bagaimana caranya menyatakan suara yang berbeda-beda, yakni bagaimana menjalankan suatu aparat yang demikian kompleks tanpa perlu mengurangi jumlah pemimpin dan suatu massa terpimpin. Serta bagaimana di dalam tubuh satu partai, gambaran suatu bangsa atau negara, perantara antara bangsa dan negara, terselenggaranya kedaulatan dari bawah yang ke luar dari gaya militer yang didominir oleh atasan.

PNI, prototype partai yang dikehendaki Sukarno didirikan pada tahun l933, untuk mengisi kekosongan, akibat larangan de jure dan keruntuhan de facto PKI. Ada pula PARI yang dari luar negeri dan dalam klandestin ingin memainkan peranan serupa. Kegagalan PKI agaknya telah memberikan semangat bagi tumbuhnya partai-partai, dan dalam perkembangan tersebut, kata “kiri” kemudian dipakai secara lebih luas lagi, sebagai unsur klasifikasi yang menjadi suatu kebutuhan.

Kata “kiri” dalam perbendaharaan kata politik internasional, agaknya merupakan konsekuensi dari Revolusi Perancis; kata “kiri” seringkali digunakan dalam perempat abad XIX, dan “kiri” menunjuk pada ide-ide wakil rakyat yang duduk sisebelah kiri Ketua di ruang Parlemen Perancis. Kata “kiri” juga digunakan, pada masa yang sama, di Inggris, tanpa dihubungkan dengan letak duduk anggota parlemen di ruang sidang12)

“Kiri” di Prancis mula-mula didukung dengan tuntutan “kedaulatan bangsa” melawan “kedaulatan raja,” kedaulatan yang datang dari bawah dan bukan dri atas; ia mendukung demokrasi melawan otoriterisme, yakni majelis pilihan rakyat melawan anggota yang diangkat, ia memperjuangkan pemilihan umum melawan pemilihan censitaire (dimana yang memilih dan yang dipilih harus membayar pajak tertentu – penj.) dan menentang hak pilih yang hanya diberikan kepada orang-orang kaya.

Pada saat pengertian “kiri” mulai meluas di Eropa, munculah “sosialisme” dan “komunisme”. Lalu ketiga pengertian tersebut saling kait-mengkait. Di samping golongan kiri “liberal” terdapat kelompok “ekstrim kiri,” sosialis atau komunis. Namun ketiga-tiganya memiliki ide bersama yang berasal dari Revolusi Perancis. Konstitusi dan pengadaan lembaga-lembaga negara, kedaulatan rakyat harus dijamin, dan rakyat berhak untuk berontak terhadap pemerintahan despotis yang tidak mengakui kedaulatannya: “bila pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka pemberontakan adalah bagi rakyat dan merupakan bagian dari rakyat. Kedaulatan merupakan hak rakyat yang paling suci dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan”13)

Dasar utama dari doktrin sosialis adalah pemikiran bahwa, kedaulatan rakyat telah dilanggar apabila hubungan sosial mengakibatkan timbulnya inegalite (ketimpangan) dan terpecahnya masyarakat menjadi pemilik dan proletar, serta menempatkan kaum proletar di bawah dominasi pemilik; sedang Revolusi Perancis l789 yang memproklamirkan “kemerdekaan, persamaan, persaudaraan” tidak menghendaki digantinya dominasi aristokrasi menjadi dominasi para pemilik besar, golongan sosialis ingin membebaskan rakyat seluruhnya.

Perubahan yang tampil di Eropa pada awal abad XIX dan berbagai tuntutan yang ditimbulkannya, merupakan akibat gelombang besar gerakan revolusioner l848, yang melanda seluruh Eropa, serta menimbulkan gerakan pembebasan nasional di beberapa negara. (Hongaria misalnya), gerakan republiken (di Perancis, Febuari l848), pemberontakan kaum buruh (di Paris, Juni l848). Tepat seratus tahun kemudian, gerakan revolusioner yang cukup kompleks dan berbeda-beda berkembang di Asia, gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang masih dijajah atau gerakan demokratis anti feodalisme atau anti kapitalisme di negeri-negeri yang sudah merdeka. Beberapa penulis mencoba meyakinkan bahwa berbagai revolusi di Asia tersebut “dipimpin” oleh komandan yang sama, Uni Soviet; tapi tak seorangpun yang menyebut “komandan” dari revolusi Eropa l848.

Di Indonesia, sekitar tahun l930, terdapat dua aliran besar dalam gerakan nasional. Di satu pihak di sekitar Sutomo (pendiri BU) di Surabaya dan M.H Thamrin di Jakarta, aliran yang menerima lembaga-lembaga yang didirikan Belanda, sambil mencoba menambah jumlah orang Indonesia di Lembaga tersebut dan mencoba mengarahkan sistem administratif dari dalam sistem itu sendiri. Di lain pihak, PNI dan Serekat Islam yang mengikuti Partai Kongres India, menolak segala kerjasama dengan pemerintahan kolonial; aliran inilah, yang terutama terdiri dari orang-orang laique—bukan dari kalangan agama—yang akan menyebut dirinya sebagai “gerakan nasional kiri.” Tentu saja, berbagai organisasi bawah tanah yang ilegal, termasuk dalam aliran ini.

Golongan kiri legal tidak hanya berbeda dalam sikapnya terhadap pemerintah; PNI—setelah bubarnya—dua partai yang saling mengaku sebagai pewarisnya, Partindo (Sukarno, Sartono, Amir Sjarifudin) dan Pendidikan Nasional Indonesia (Hatta, Sjahrir), mengembangkan program yang diilhami golongan sosialis; “Marhaen”, sebagai pengganti “buruh” dalam teks komunis, harus mampu mengatasi masalah hubungan klas/massa seperti yang dihadapi PKI, paling tidak dalam tingkat konsepnya; “marhaen” adalah nama yang diberikan kepada seluruh orang Indonesia yang tidak punya kekuatan, buruh atau bukan. “Marhaenisme” digunakan sebagai definisi dari “Sosialisme ala Indonesia.”

Mulai tahun l935, golongan kiri legal tersebut dihadapkan kepada masalah yang akan merubah mereka. Pertama karena adanya ancaman yang makin besar terhadap legalitasnya; suatu tekanan yang tiada berhenti dalam segala bentuknya dilakukan jaksa penuntut umum dan birokrasi polisi yang kekuasaan penuhnya menjengkelkan semua pendatang asing, bahkan terhadap para partisan penuh sistem kolonial, seperti Profesor Prancis G.H Bousquet dari Universitas Aljazair14) Dan Partindo serta Pendidikan praktis tidak dapat bergerak sama sekali. Selain adanya ancaman dari dalam negeri, ekspansi imperialisme Jepang di Asia Timur dan model diktaktur militer yang diwakilinya juga dianggap sebagai ancaman dari luar negeri. Tanbahan lagi Sutomo dengan partai baru yang dipimpinya, Parindra, secara jelas mendukung Jepang dengan tendensi otoriter dan dominatornya. Melemahnya partai-partai kiri tersebut menyebabkan Parindra, partai kanan, menjadi kelompok utama adalam gerakan nasional.

Menghadapi tiga serangan golongan kanan dan ekstrim kanan, Jepang, Belanda, Indonesia, golongan kiri akhirnya merubah sama sekali taktiknya dan menanggalkan politik non-koperasi yang semula merupakan ciri mereka. Golongan kiri akhirnya bergabung dalam organisasi baru Gerindo, yang dibentuk bulan Mei l937, dengan diilhami oleh “Front Populer”, aliansi golongan kiri yang sebelumnya mencapai kekuasaan di Spanyol dan Prancis. Berbeda dengan Front Populer, Gerindo bukanlah aliansi partai-partai independen, melainkan pengelompokan kembali anggota partai-partai kiri seperti Partindo, yang memutuskan bubar atau kelompok yang mewakili partai bawah tanah PKI dan PARI. Para pemimpin utamanya adalah Amir Sjarifudin dan A.K Gani.

Tujuan dari Gerindo adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang asal daerahnya, guna menuntut demokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya dari pemerintahan Belanda. Dalam rangka tuntutan Demokratisasi tersebut Gerindo mengakui lembaga-lembaga kolonial. Tapi hal itu dituntut juga oleh Parindra. Yang membedakan Gerindo dari Parindra adalah, konsepsinya yang anti rasis dalam kebangsaan dan nasion: orang Indonesia manapun, dari rakyat Indonesia, yang memilih menjadi orang Indonesia, tindakan ini merupakan suatu keputusan politik, bukan hak dari kelahiran atau lamanya nenek-moyang tinggal di Indonesia. Perbedaan yang lain dengan Parindra adalah tekananya pada kerakyatan sebagai kedaulatan dan pada “hak-hak kaum susah.” Terakhir adalah tawarannya kepada seluruh kekuatan politik di Indonesia, termasuk Belanda, untuk membentuk Front Bersama menghadapi imperialisme Jepang. Fasis dan militeristis; yang terakhir ini tidak akan bisa dipahami secara baik, sebagaimana nampak pada lemahnya perlawanan ketika Jepang menduduki Indonesia.

Tapi di samping golongan “kiri legal” tersebut, adakah, dalam ilegalitas, kelanjutan dari PKI? Bila ia tidak ada di penjara atau di dalam kamp-kamp di Nusakambangan dan Irian, di Digul, di manakah golongan Komunis Indonesia? Masih adakah mereka? Masihkah mereka melakukan sesuatu? Polisi politik Belanda secara periodik berhasil membongkar jaringan PKI, tapi ini tidak berarti bahwa jaringan-jaringan itu betul-betul ada. Sebuah dokumen PKI menyatakan:

“Sesudah kejadian pemberontakan tahun l926-l927 ini, kaum Komunis Indonesia boleh dikatakan putus sama sekali hubungannya yang teratur dengan luar negeri. Partai tidak mendpat didikan yang teratur mengenai pekerjaanya dan tidak mendapat teori tentang perjuangan revolusioner. Kedatangan kawan Musso secara illegal dari luar negri dalam tahun 1935 membantu kaum komunis Indonesia menyusun organisasi illegal dan menentukan politik partai dalam perjuangan melawan fasisme (…) Walaupun tidak lama sesudah kawan Musso kembali keluar negri diadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut PKI. PKI masih terus bisa menjalankan aktivitetnya di bawah tanah hingga jatuhnya kekuasaan fasis Jepang”15)

Analisa tersebut agaknya menyimpulkan bahwa, pada saat Komunis Indonesia tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, sebelum tahun l935, dan sangat terpecah dalam menentukan sikapnya di masa datang: ini terlihat bahkan dalam tingkatan militan yang dideportasi ke Irian, yang terpecah menjadi berbagai kelompok yang bermusuhan. Beberapa diantaranya barangkali mencoba mengikuti PARI, saat partai tersebut mulai dikenal, secara gelap tentu saja, di dalam negeri; bagi mereka, agaknya, PARI tidak lain dari PKI itu sendiri. Yang lainnya masuk ke dalam PNI, yang telah menyatakan bahwa partai itu akan melanjutkan kerja yang telah dimulai PKI; bagi mereka, rintangan ideologis pada saat mereka masuk ke dalam partai non komunis, tidak terlalu besar dibanding halangan nyata dalam mengorganisasi PKI sebagai aparat klandestin; air akan menyeret lumpur yang dilaluinnya, air akan memenuhi jambangan yang ditemuinya. Bagaimanapun, antara PKI, PARI, PNI, berada pada landasan yang sama; para ahli teori boleh mengarahknnya pada “nasionalisme” atau “internasionalisme” atau “dwitunggal”, tapi landasan tersebut, yang menimbulkan pemberontakan pada berbagai lapisan rakyat melawan dominasi kolonial, menciptakan terutama suatu aspirasi yang berciri khas, yang diungkapkan serentak oleh seluruh partai rakyat Indonesia, oleh seluruh golongan kiri Indonesia, betapapun konflik teori memisahkannya.

Tapi untuk kelompok Komunis Indonesia di eropa, yang baru mengetahui bahwa PARI-nya Tan Malaka telah menyatakan independensinya dari Internationale Communiste, PARI tidak boleh di anggap sebagai PKI bentuk baru; jadi harus dicegah jangan sampai golongan Komunis Indonesia bergabung di sekitar Tan Malaka, dan untuk itu partai harus dibangun kembali sambil melakukan hubungan dengan Partai Komunis lain di seluruh dunia. Misi itulah yang pada tahun l935 dipercayakan kepada Musso, anggota pimpinan PKI yang berada di Eropa pada saat meletusnya peristiwa l926-l927, dan yang menggantikan Semaun di Belanda; misi tersebut kemudian mendapat perlawanan dari para pendukung Tan Malaka, di luar negeri dan juga di Indonesia, yang menyatakan bahwa PKI sudah mati dan bahwa mereka adalah ahli warisnya.

Bagi Musso, PKI tetap ada dan PARI hanyalah merampas. Kejaksaan Belanda tidak ambil pusing terhadap perbedaan itu, baginya semua itu adalah “Komunis,” “ekstrimis yang berbahaya” dan ia membuang mereka ke Irian tanpa diadili, siapa saja yang berhasil ditangkap. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusun sel-sel PKI yang dibentuk Musso di Surabaya awal tahun l936, di lingkungan sindikalis Djokosudjono. Dalam kamp tahanan di Irian, anggota-anggota PARI menjulukinya “PKI muda” atau “baru.” Ketika para tahanan itu dipindah ke Australia dan anggota-anggota PKI berkat bantuan kaum Komunis Australia, menerbitkan suatu buletin gelap, mereka menulis:

“Lawan selalu mencoba memecah pergerakan kita. Cara memecahnya dengan bermacam-macam jalan. Antara lain adalah sebutan PKI Lama dan PKI baru (…) Bagi kita kawan sefaham, PKI hanya satu. Kita hanya mengenal satu partai komunis yaitu PKI. Tidak ada lama tidak baru…”16)

Itulah tujuan Musso: menjamin kontinuitas PKI, mempertahankan namanya, kehidupan organisasinya, menjamin kedudukan PKI dalam sejarah Indonesia, dan membuat PKI sebagai pionir dalam sejarah Indonesia. Dengan cara yang sama Aidit tahun l950 mencoba menunjukan bahwa pemuda-pemuda Komunis memainkan peranan penting di Jakarta dalam periode Mei-September l945, tanpa perlu membuktikan dan menyatakan di mana-mana bahwa mereka itu adalah Komunis. 17)

Bila Musso pada tahun l948, tiga tahun setelah l7 Agustus l948, dan Aidit tahun l950 (Musso telah terbunuh dalam peristiwa Madiun) mencoba menunjukan bahwa sejarah Komunis adalah sejarah yang gilang-gemilang, adalah karena PKI dalam tiga tahun pertama kemerdekaan itu hampir tidak pernah terang-terangan membiarkan golongan kiri mengidentifikasikan dirinya kepada Partai Sosialis, partai yang pendirinya adalah Amir Sjarifudin, dia lagi, sekeluarnya dari penjara dimana Jepang telah menjebloskannya ke sana sejak Febuari l943.

Bagaimana mungkin Partai Sosialis dapat membangun supremasinya di tengah golongan kiri Indonesia, mengapa hal itu tidak pernah dipertanyakan oleh PKI? Banyak kemungkinan yang bisa dijelaskan, sambil menanti dibongkarnya arsip, bila masih ada. Yang paling mendekati adalah yang menganggap klandestinitas tidak akan memungkinkan PKI untuk bangkit kembali secara nyata dan perlahan-lahan, dan bahwa perpecahan setelah kegagalan l926-l927 tidak bisa diatasi, atau telah diganti dengan yang lain, yang juga tak berdaya. Secara umum, militan Komunis lama dan baru, tahun l945 tidak cukup merasa yakin bahwa tumbuhnya PKI yang berpengaruh dan dinamis telah dapat menyumbangkan kepentingan yang positif; bahkan, pikir mereka, kehadiran PKI justru hanya menimbulkan kesulitan dalam hubungan dengan sekutu Inggris-Australia, yang baru mendarat di Indonesia pada saat berdirinya partai-partai politik. Partai Sosialis, yang melanjutkan fungsi Gerindo dalam tugasnya membangun suatu Indonesia yang independen dan Demokratis, berhasil dalam beberapa waktu menggabungkan aliran besar yang berasal dari Gerindo dan bekas anggota pendidikan, yang memberikan kepada pemerintahan Sjahrir, dengan Amir sebagai menteri pertahanannya, suatu sarana yang berharga yakni mobilisasi rakyat.

Beberapa pengacara yang pernah menjadi anggota biro eksekutif Gerindo pada masa penyerbuan Jepang dan yang dididik dalam bidang hukum di sindikat, November l945 mencoba, didorong oleh bekas peserta pemberontakan l926, memproklamirkan kelahiran baru PKI secara legal. Mereka terbentur pada hegemoni Partai Sosialis, pada aliansi Sjahrir-Amir Sjarifudin, yang berarti pada pemerintah, dan bulan Maret l946 harus menyerahkan pimpinan PKI mereka kepada bekas-bekas tahanan di kamp konsentrasi Irian, yang kembali dari Australia dan yang mau menerima hegemoni Partai Sosialis. Tetapi agaknya diperlukan suatu krisis gawat seperti jatuhnya kabinet Amir (yang menggantikan Sjahrir) untuk dapat mencuatkan kembali masalah peranan khas PKI dalam perkembangan strategi global golongan kiri.

Pada saat itulah, Agustus l948, ketika Sjahrir dan bekas anggota pendidikan ke luar dari Partai Sosialis untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia dan mendukung pemerintahan Hatta yang menggantikan Amir, Musso berhasil kembali dari Eropa untuk meyakinkan Partai Sosialis agar bergabung dengan PKI. Dengan maksud mengarahkan politik partai agar tidak lagi berdasar pada kompromi, tapi pada perjuangan melawan penyerbuan Belanda, guna menjamin kemerdekaan negara dan untuk memberikan dukungan kepada kaum buruh dan tani, khususnya untuk merealisasikan reformasi agraria.

Tumbangnya persatuan golongan kiri, sayap kiri, aliansi Hatta dan Sjahrir, yakni dari aliran Pendidikan Nasional Indonesia sebelum perang, dengan Masjumi, telah menimbulkan situasi yang sulit dikembalikan lagi. Pertentangan militer yang melahirkan peristiwa Madiun, bahkan telah membuat situasi tersebut tetap bertahan sampai lama. Bekas anggota PARI yang, setelah mendukung Hatta, bulan November l948, menganggap PKI sudah hancur, lalu mendirikan Partai Murba yang meniupkan slogan: “Sayap kiri, Hara Kiri,” Golongan kiri, dari segala segi, nampak berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Paradoknya adalah, ketika ada beberapa menteri dan beberapa pejabat tinggi Komunis dalam periode l962-l965, fase kedua dari Demokrasi Terpimpin, tapi bukan pada saat itulah PKI memiliki kekuatan besar dalam aksinya. Partai massa, untuk pertama kali dalam sejarahnya, partai yang dalam pemilu l955 dan l957 menunjukkan kenaikan yang terus menerus, tapi setelah diberlakukannya keadaan darurat perang (SOB) Maret l957, berada dalam situasi seperti kelompok demonstran yang di kelilingi petugas keamanan. Kadangkala para petugas keamanan tersebut cukup mengamati tanpa turun tangan, kandang-kadang terjadi diskusi dan bisa juga terjadi insiden, para demonstran berang dan para petugas keamanan menembak.

Tanggal 8 Juli l960, Harian Rakyat, surat kabar PKI, menulis suatu editorial panjang yang menilai hasil setahun Kabinet Kerja, yakni setahun Demokrasi Terpimpin. Suatu penilaian yang kritis. Koran itu disita, dilarang terbit beberapa minggu (penerbitan PKI lainnya tetap dilarang selama tiga tahun), para pemimpinnya ditangkap, PKI dilarang di beberapa propinsi (Tiga Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Periode di mana didiskusikan Undang-Undang tentang partai politik dan beberapa kalangan mendesak agar PKI dilarang karena mengancam dan kelak menyerang Masjumi dan PSI. Pada akhir tahun l960, Sukarno datang ke sidang umum PBB dengan DN Aidit di sebelah kiri dan A.H Nasution di sebelah kananya. Khawatir bila Demokrasi Terpimpin menjadi suatu sistem pemerintahan yang terlalu bergantung kepada militer, Sukarno kemudian mengerem tindakan-tindakanya yang ditujukan untuk menekan PKI.Dan PKI tidak lagi mengeritik pemerintah.

Tenunan politik yang robek pada tahun l948 tidak dapat ditenun kembali. Dwitunggal Sukarno-Hatta, jauh dari persekutuan yang saling melengkapi, saling kait berkait, sejak awal karir politik mereka, seringkali bertentangan; karena itulah agaknya mengapa Jepang mempersatukannya dalam periode l945-l956, terlihat betapa peranan politik Hatta melampaui peranan Sukarno, khususnya dalam periode dimana Hatta menjabat Wakil Presiden dan Perdana Menteri, saat di mana terjadi peristiwa Madiun. Retaknya Dwitunggal, setelah pemilu, pengunduran diri Hatta, Desember l955, memberi pertanda tentang retaknya suatu sistem politik, dengan timbulnya pemberontakan yang melahirkan proklamasi PRRI, pemerintahan yang terdiri dari separuh sipil, separuh militer. Dengan diumumkannya SOB, Sukarno menggunakan angkatan bersenjata, yang tepecah akibat peristiwa PRRI, untuk menjahit kembali tenunan politik tersebut. Berbagai institusi baru yang disiapkan dan akan membentuk Demokrasi Terpimpin, diukir menurut model angkatan bersenjata. Pada saat yang sama angkatan bersenjata menjadi kutub atraksi dari seluruh kekuatan yang melihatnya sebagai perisai yang ampuh untuk melawan kekuatan PKI.

Nasution tampil seperti menggantikan Hatta dalam bentuk semacam dwitunggal Sukarno-Nasution. Tapi keseimbangan yang ditampilkan oleh gambaran triumvirat Sukarno-Nasution-Aidit, peran serta angakatan bersenjata dalam pemerintahan dan seluruh eselon aparatus negara disatu pihak, dan aliansi NASAKOM di lain pihak (tapi perjuangan antara komposan NASAKOM sendiri menggugurkan efek dari persekutuan tersebut), kemudian meletus pada tahun l965. Namun Angkatan Bersenjata (Tapi Nasution tidak lagi menjadi panglima) tetap menjadi penguasa lapangan.

Catatan:

1) Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism, Ithaca, Cornel University Press, l966. hal. l92.

2) Ibid., hlm. 258.

3) Ibid., hlm. l87.

4) Ibid., hlm. l94.

5) Manifes Komunis India, Bab 8: Usaha untuk mencapai maksud kita.

6) M Hatta, Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan nasional Indonesia, Idayu, Jakarta, l980, h. l3.

7) Harry Poeze, Tan Malaka, lavensleop l897-l945. Den Haag, Nijhoff l980, h. l3.

8) Abdurachman Soerjomihardjo, Budi Utomo Cabang Betawi, Idayu, Jakarta, l983.

9) John Ingleson, “Bound hand and Foot: Railways Workers and l923 Strike In Java,” Indonesia, No 31, April, l98l.

10) Lihat karya Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan l926 di Jawa Barat, “The Bantan Report,” dalam H.J Benda dan Ruth Mcvey (ed). The Communist Uprising of l926-l927 In Indonesia, Key Documents, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, l960.

11) A.M Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, l967, hlm. 32.

12) Jean Dubois, Le Vocabulaire Politique et Social en France l869-l872, Paris, Larousae, 1962.

13) Konstitusi Republik Prancis 24 Juni l793, “Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warganegara”, pasal 35.

14) G.H Bousquet, Le Politique …. (?) et Coloniale des Paya-Bas, CEPE, Paris, l939.

15) “Lahirnya PKI Dan Perkembangannya”, Bintang Merah, No 7, l5 November l950, hlm. l99.

16) “Sebutan Yang Berbahaya,” Red Front, Suara official PKI seksi luar negeri, No 3, Desember, l944.

17) Lihat tulisan saya, “Aidit dan Soal Partai Pada Tahun l950,” Prisma, No 7, Juli l982.

Komentar ditutup.