PANCASILA, MUARA DIALEKTIKA SEJARAH BANGSA By: Nurani Soyomukti

Pancasila, Muara Dialektika Sejarah Bangsa

By: Nurani Soyomukti

June, 15 2006 @ 10:00 am

Berbagai tantangan dan pemaknaan yang melenceng terhadap peri-kehidupan multikultural Indonesia telah mendapatkan respon dari berbagai pihak. Hal ini karena ide dan gerakan anti-pluralisme akhir-akhir ini memang keterlaluan, menunjukkan watak dan sikap anti-toleran dan anti-demokrasinya. tak salah jika sejumlah tokoh seperti Gus Dur, Sukmawati, Akbar Tanjung, dll, Rabu 14 Juni 2006 menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang tidak perlu dipermasalahkan karena menjadi muara pluralisme kita.

Memang, Pancasila adalah prinsip yang ideal untuk mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan kita. Sebuah idealisme atau cita-cita akan diuji oleh perkembangan historis yang ada. Jadi, Pancasila itu adalah ideologi yang objektif karena nilai-nilainya yang berdasar pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, yang bahkan juga bernilai lintas-bangsa (internasionalis) memang merupakan suatu patokan yang harus dijalankan dalam masyarakat manapun, terutama masyarakat majemuk Indonesia saat ini. Ketidaksesuaian antara cita-cita dan kenyataan adalah sebab-sebab hilangnya kepercayaan. Makanya, cita-cita dan pelaksanaan Pancasila akan terus diuji.

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila diperas dari nilai-nilai yang ada untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia. Kontradiksi-kontradiksi sosial dalam masyarakat perbudakan, feudal-kerajaan, kapitalisme-kolonialisme yang ada dalam perjalanan sejarah kita selalu melahirkan nilai-nilai penentangnya untuk memuarakan sejarah bangsa pada peradabannya yang mandiri dan berkarakter. Pembangunan kepribadian bangsa (nation-and-character building) harus ditegaskan untuk menghadapi kontradiksi-kontradiksi yang berkembang. Lalu apakah yang terjadi ketika saat ini kita berada dalam sejarah yang konon kabarnya didominasi oleh globalisasi?

Budaya anti-ilmiah dan anti-objektivitas saat ini tanpa disadari tengah merasuk dalam relung hati dan pikiran masyarakat kita. Tidak heran jika tidak pernah terjadi suatu langkah yang tepat dan progresif di masyarakat dalam mengatasi krisis yang terjadi, hampir semuanya yang kita lihat seakan adalah praktek-praktek ekonomi politik dan budaya yang dipaksakan, sepihak, dan kadang tidak masuk akal. Hal ini bisa tercermin dari kebijakan elit-elit dan pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya, para teroris yang berkeliaran, bahkan dalam upaya menyusun kebudayaan dan ideologi pembodohan.

Kebohongan dan penipuan memiliki banyak wajah. Pada intinya, kekuasaan memiliki berbagai cara dalam melakukan ilusi-ilusi agar seakan-akan rakyat yang ditindasnya tidak merasa tertipu, dan agar orang yang berkuasa dapat hidup enaknya sendiri di atas penderitaan orang lain yang ditindas dan ditipunya.

Kalau kita menonton acara-acara TV, budaya tidak ilmiah banyak muncul di berbagai acara klenik, mistik, dan takhayul yang semakin semarak. Juga di berbagai media lain dengan acara-acara atau bacaan-bacaan yang tidak mendidik, dan justru hanya menjadi pengalihan ketakutan atau kegilaan masyarakat. Pola pikir ilmiah dan objektif masyarakat kita tidak berkembang, masih menyisakan adat purba dan feudal yang mendasarkan segala sesuatu pada takhayul dan mistik.

Pada hal hanya dengan mengetahui dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan berkembang kita akan dapat menemukan cara dan semangat untuk berubah. Kaum intelektual seharusnya menjadi garda pengaman Pancasila dan pengontrol kebijakan dan tindakan elit-elit kita yang tidal ilmiah dan berpihak pada segelintir orang saja.

Ilmu pengetahuan yang objektif memang bukanlah ilmu yang terpisah dari akar material sejarah serta dari kelas sosial. Ilmu yang objektif dan progresif bukan berarti adalah ilmu yang tidak berpihak pada kelas. Justru yang berpihaklah yang objektif, yaitu berpihak pada kelas tertindas atau orang miskin.

Pada saat seperti ini kita sebenarnya membutuhkan kaum intelektual sejati, yaitu intelektual yang menganalisa sejarah dan realitas sosial secara objektif dan material, Hanya intelektual yang berpihak pada orang miskin yang mampu melakukannya. Intelektual yang progresif dan mewarisi semangat kaum miskinlah yang akan mampu menjadi intelektualitas sejati, yang objektif, dan tak memalsu realitas.

Berpihak pada rakyat miskin berarti adalah berpihak pada realitas nyata dan dalam. Akar-akar historisnya adalah bahwa orang miskin tidak memiliki tendensi sedikitpun untuk memalsu realitas karena mereka tidak butuh selubung apapun untuk menyembunyikan realitas ketertindasan, berbeda dengan kelas penghisap yang membutuhkan selubung ideologis untuk menyembunyikan dan menutup-nutupi penghisapan yang dibuatnya. Pengetahuan dan filsafat yang dihasilkannya adalah subjektif, sehingga praktis bukan pengetahuan tetapi alat untuk mewujudkan kehendak subjektifnya.

Mempertanyakan Netralitas Intelektual(itas)

Dalam sejarah masa lalu kita melihat, intelektual yang sedikit kritis akan dikatakan oleh penguasa sebagai “tidak objektif”, “memancing masalah”, “adu domba”, bahkan “sepihak”. Inilah kekuatan kaum intelektual, sehingga menakutkan penguasa.

Filsafat dan ilmu pengetahuan jelas merupakan sebuah kekuatan produktif manusia di samping kekuatan material yang lain berupa kerja, teknologi, dan kekuatan material dalam tatanan masyarakat. Hubungan produksi penindasan dalam sejarah (perbudakan, feudalisme, dan kapitalisme) adalah tatanan ekonomi-politik yang dilanggengkan oleh kelas penindasnya yang terus mengembangkan kekuatan produktifnya untuk cari keuntungan. Sehingga, ilmu pengetahuan sebagai kekuatan produktif Tidak bisa melihat realitas objektif, tidak historis-material, tetapi hanya berdasarkan prasangka, berdasarkan kehendak subjektif. Dan watak ini secara historis membentuk watak khas para penindas.

Bagaimana pengetahuan dan sudut pandang terjadi dan dibentuk dari kondisi material atau afiliasi kelasnya? Kaum raja-raja dan borjuis menguasai modal dan mendapat kekayaan melimpah. Mereka dengan mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika ingin makan enak, mereka punya uang; ketika ingin gadis cantik, punya kekayaan. Demikian juga berlaku bagi elit feudal atau raja-raja dan kaum bangsawan; ketika ingin selir, raja-raja punya kerajaan dan kekuasaan. Bagi kaum penghisap ini, dalam istananya yang dikelilingi benteng dan jauh atau eksklusif dari massa mayoritas, di dalamnya ada taman bermain sendiri, ada kolam, ada tempat berburu, ada istana wanita-wanita simpanan dengan puting-puting susu menjuntai, dan sekali lagi semuanya dibatasi dengan tembok tinggi untuk raja dan keluarganya, yang kini juga dirasakan oleh para konglomerat dan milyuner-milyuner. Ketika ingin sekolah tinggi (bukan untuk pintar tapi mungkin untuk sekedar mencari gelar dan gaya hidup), mereka punya biaya. Apapun keinginannya hampir semua terpenuhi.

Latihan psikologis dan watak apa yang lahir dari kondisi material itu? Yang terjadi adalah bahwa dalam pikiran dan hati penindas, kehendak subjektifnya selalu cocok dengan kondisi objektif. Akibatnya, bagi penindas, seakan-akan kehendak subjektif adalah kondisi objektif itu sendiri. Misalnya, kehendak subjektifnya: “Saya ingin kesenangan”; Objektifnya: Semua tersedia. Dalam hal ini, “Subjektif saya adalah objek yang ada.” Dalam dialektika sejarah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah latihan psikologis yang membentuk watak sepihak, subjektif, dan pada akhirnya kalau kondisi objektifnya tidak cocok, maka akan muncul watak atau sikap memaksa. Dus, watak dan sudut pandang (ilmu pengetahuan) ternyata adalah murni bentukan material sejarah. Sehingga, pada akhirnya penindasan selalu butuh alat pemaksa.

Raja-raja dan tuan tanah memaksa dengan alat represif prajurit dan punggawa perang; borjuis menggunakan tentara regular (militer); tuan tanah desa dan elit-elit desa punya jawara dan centeng-centeng, kapitalis di tingkatan pabrik punya satpam dan preman. Tinggal suruh dan memaksa jika ada pertentangan dengan pekerjanya atau rakyatnya. Itu adalah manifestasi watak memaksa yang dengan sendirinya membutuhkan alat atau lembaga pemaksa.

Lahir pula watak tidak sabar, oportunis, menjilat, dan lain-lain. Mari kita lihat bahwa tatanan masyarakat berkelas (perbudakan, feodalistik, dan kapitalistik) adalah penyebab watak manusia yang bangkrut. Raja butuh keinginannya tercapai, kalau tidak akan marah. Untuk memenuhi kehendak subjektif atasannya ini, tangan kanannya (atau bawahannya seperti punggawa, patih, penasehat, dukun, agamawan) harus mampu menyenangkannya, takut kalau mengecewakan atasannya; sehingga memberi laporan-laporan yang menghibur supaya ia tetap bisa mendapat sogokan atau bayaran dari atasannya. Maka kebiasaan ini melahirkan budaya menjilat dan menipu, saling menelikung antar antek; dan lagi-lagi semakin memperluas budaya dan watak memalsu realitas objektif; melanggengkan budaya anti-ilmiah dan tidak objektif. Makanya, betapa sulitnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kini justru terjadi secara terang-terangan.

Dicerminkan dari sisa-sisa jaman perbudakan, feodalisme, kapitalisme-imperialisme yang belum tuntas itulah, berbagai aspek kehidupan bangsa kita mengalami dekadensi yang direpresentasikan dengan watak dan tindakan para penguasa yang memang memiliki berbagai cara untuk menipu rakyatnya. Proses pemiskinan terhadap rakyat yang dilakukan dengan menjual pada pemodal asing aset-aset Negara, mencabut subsidi rakyat, dan hanya membela kepentingan modal asing dilakukan secara bersamaan dengan upaya memanipulasi sejarah, melakukan pembodohan politik, menumpulkan fungsi pendidikan, bahkan merusak moral kaum muda.

Sekarang ini, Pancasila sebagai antitesis dari nilai-nilai perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme-imperialisme menurunkan nilai-nilai kemanusiaan yang berhadapan dengan tantangan kekinian. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bagian untuk mewujudkan demokrasi yang tidak hanya memberikan ilusi pada rakyat? Pada gerakan demokratik yang berperspektif maju dengan dilandasi oleh analisa objektif-ilmiah terhadap realitas sejati sejarah, dilengkapi dengan program-program alternatif yang dapat menjadi tawaran (pada rakyat) bagi kebuntuan elit politik (borjuis), dan mendampingi rakyat, mendidik mereka menuju kesadaran sejarah yang maju krisis kesejahteraan rakyat yang menindas (dan membodohi) ini dapat dihancurkan. Ini adalah tantangan bagi kaum intelektual yang merasa dirinya telah “eksis” hanya dengan menulis dan membuat teori dengan “mengeksploitasi” kemiskinan rakyat untuk diperdebatkan dan “dijual”. Demokrasi harus tegak, dan kesadaran rakyat adalah kata kuncinya.

Iklan

Komentar ditutup.