MENGHADIRKAN KEMBALI PANCASILA

MENGHADIRKAN KEMBALI PANCASILA

Oleh: Fajrimei A. Gofar[1]

Dalam sembilan tahun era reformasi ini muncul fenomena menguatnya sentimen agama, suku, daerah dan basis-basis kelompok lainnya. Menguatnya sentimen tersebut telah mengikis rasa kebersamaan dalam sebuah bangsa, yang disebut Indonesia. Ke-Indonesia-an tenggelam dalam hiruk-pikuk pertarungan hegemoni. Indonesia tampak kehilangan arah dan penuh kegamangan. Dalam situasi itu, tidak salah jika menengok kembali sejarah lahirnya Indonesia.

Indonesia punya Pancasila yang menjadi landasan bernegara. Konsep Pancasila itu muncul dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, untuk menjawab pertanyaan dr Radjiman Djojodiningrat kepada peserta sidang BPUPKI tentang apa dasar Negara Indonesia. Pertanyaan itu memicu terjadinya perseteruan pendapat tajam tentang dasar negara, yaitu: negara berdasarkan Islam dan Negara yang lebih sekuler. Perseteruan itu didamaikan oleh konsep Pancasila yang ditawarkan Soekarno. Sehingga disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila lahir dalam konteks bangsa Indonesia yang tersusun atas perbedaan-perbedaan keyakinan, golongan, suku dan lainnya. Soekarno menyatakan bahwa kita bersama-sama mencari persatuan philosphische gronslag, mencari satu welstanschauung yang kita semua setuju. Dari pernyataannya itu, Soekarno mengajak kita menempatkan Pancasila untuk memahami realitas. Pancasila tidak saja menjadi wadah statis yang mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa, tetapi juga menjadi tuntutan dinamis ke arah mana rakyat, bangsa dan negara Indonesia digerakkan. Dengan demikian, sejak awal Pancasila didorong menjadi dasar untuk memberikan orientasi kehidupan bersama sebagai bangsa. Dalam realitas perbedaan antropologis dan sosiologis, Pancasila hadir sebagai sign of unity bagi bangsa Indonesia.

Namun, ketika Soeharto berkuasa dengan rejim orde barunya, Pancasila berubah makna menjadi sign of authority. Pancasila dijabarkan secara detail menjadi sebuah ideologi, ia ditempatkan sebagai tujuan, bukan sebagai pijakan. Soeharto telah memonopoli pemaknaan Pancasila berdasarkan penerjemahannya sendiri dan tertutup terhadap pemaknaan lain. Kemudian, warga negara dipaksa – bahkan dengan ancaman senjata– mengikuti dan mengamini penerjemahannya itu. Anggapan adanya penyelewengan terhadap Pancasila telah dijadikan justifikasi melakukan kekerasan-kekerasan terhadap mereka yang berseberangan dengan Soehoarto. Pancasila dijadikan alat untuk mengukur apakah seseorang sebagai warga negara yang baik –setia– atau tidak. Soeharto telah mengindoktrinasi rakyat dengan memanipulasi makna Pancasila untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaannya. Sehingga Pancasila identik dengan kekuasaan Soeharto.

Penerapan Pancasila dengan pemaknaan yang keliru selama 32 tahun oleh Soeharto telah meredupkan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara. Ketika kritik terhadap Soeharto yang memunculkan era reformasi, Pancasila kian tidak populer di tengah derasnya tuntutan demokratisasi, reformasi hukum, good governance dan perbaikan kondisi hak asasi manusia sebagai penanda adanya reformasi. Pancasila dipandang secara sinis, bahkan mempertahankan Pancasila dianggap tidak reformis.

Dalam kebebasan politik dan demokratisasi di era reformasi ini, tampak bangsa Indonesia kehilangan pijakan dan kehilangan penunjuk arah. Rasa persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia kian menipis dengan menyeruaknya primordialisme, komunalisme yang berbasis suku dan agama. Demokrasi di Indonesia diuntit kekerasan yang berlatar belakang simbol-simbol perbedaan itu, sehingga saling menghargai dan kesadaran sebagai suatu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika mulai tergerus. Bangsa Indonesia terancam pada perpecahan.

Dalam situasi itu, mengembalikan Pancasila sebagai sign of unity menjadi penting dalam kehidupan bernegara yang penuh beragam perbedaan. Tentu saja, bukan Pancasila sebagai sign of authority ala Soeharto. Tetapi, Pancasila sebagai dasar negara, yang di situ tersirat penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan, solidaritas sebagai bagian bangsa Indonesia, dan perjuangan bersama menuju keadilan sosial dalam wadah negara Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia ada karena Pancasila. Pada titik inilah pentingnya menghadirkan kembali Pancasila, sebagai dasar negara dan penunjuk arah perjalanan negara.***

Iklan

Komentar ditutup.