MENGENANG LAHIRNYA PANCASILA 1 JUNI

MENGENANG LAHIRNYA PANCASILA 1 JUNI

Pada tahun 1945, ketika bangsa Indonesia hampir mencapai kemerdekaannya, muncul pertanyaan, Indonesia merdeka yang kita dirikan apa dasarnya? Pertanyaan itu sangat penting, karena dasar negara yang kita kehendaki haruslah dasar negara yang mampu mempersatukan unsur-unsur bangsa dan negara yang begitu heterogen, begitu bhineka. Dalam keadaan bangsa kita sedang menghadapi ancaman disintegrasi seperti sekarang ini, bergunalah bagi kita untuk merenungkan kembali sejarah penemuan dan perumusan Pancasila. Sasaran akhir dari renungan itu adalah kesadaran kembali ke Pancasila. Untuk itu revitalisasi Pancasila merupakan conditio sine quanon (syarat mutlak).

Para pemimpin (baca:pendiri) bangsa, yang biasa disebut founding fathers, sangat sadar bahwa bangsa Indonesia itu bhineka.

Persatuan bangsa terbentuk lewat proses integrasi yang lama berkat adanya berbagai faktor, seperti rasa senasib sepenanggungan (pengalaman sejarah), diikuti munculnya kehendak (cita-cita) yang sama, dibantu oleh adanya kebudayaan dasar yang sama, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa per- satuan.

Maka wajar kalau menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dokter Radjiman, ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengajukan pertanyaan yang fundamental : Indonesia merdeka yang akan kita dirikan apa dasarnya?

Pertanyaan itu dilontarkan dalam sidang pertama BPUPKI, 29 Mei 1945. Pertanyaan itu sulit, karena peka. Meskipun telah banyak anggota berpidato, tetapi tidak ada jawaban yang menginti persoalannya. Mereka itu hanya mengemukakan hal-hal pinggiran, karena takut menyinggung perasaan golongan lain.

Giliran Bung Karno untuk menjawab pertanyaan dokter Radjiman pada tanggal 1 Juni 1945. Jawaban itu disampaikan dalam suatu pidato tanpa teks, yang lamanya sekitar satu jam. Pidato itu dinilai oleh para pengamat atau peneliti sangat baik. Para anggota BPUPKI memberikan tanggapan penuh semangat, yang dianggap tanda persetujuan terhadap substansi uraiannya.

Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 mengandung sintesis nilai-nilai atau unsur-unsur budaya yang lengkap dan memiliki sifat-sifat universal, mulai dari kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan dan ketuhanan.

Semua itu menunjukkan betapa luas dan mendalamnya pengetahuan dan wawasan Bung Karno. Meski demikian Bung Karno sadar akan perlunya penyempurnaan.

Bila kita cermati pidato Bung Karno tersebut, jelas yang di perkenalkan oleh Bung Karno bukan hanya nama Pancasila seperti dinyatakan oleh sementara orang, tetapi suatu substansi filosofis, hasil renungan yang mendalam, seperti dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara dan Prof Notonagoro. Begitu juga pengamat asing seperti Goerge Mc T. Kahin (USA), JD Legge (Australia) dan Bernhard Dahm (Jerman).

Maka dari itu masuk akal kalau Kementerian Penerangan RI, yang untuk pertama kali menerbitkan pidato Bung Karno pada bulan Juli 1947, memberinya judul Lahirnya Pancasila.

Sampai sekarang masih diperdebatkan siapa sebenarnya pencetus gagasan dasar negara Pancasila pertama kali, Sukarno atau Yamin.

Mereka yang pro-Yamin mendasarkan pendapatnya atas dasar dokumen Yamin yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan RI bertanggal 29 Mei 1945. Teks Yamin itu termuat dalam buku himpunannya yang berjudul Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I (1959).

Buku itu mendapat kata pengantar tulis tangan dari Presiden Sukarno, bertanggal 22 April 1959.

Berdasarkan dua dokumen itu muncullah pendapat yang menyatakan bahwa Yaminlah pencetus gagasan dasar negara pertama, meskipun tidak memberi nama Pancasila. Pendapat itu menganggap pengantar tulis tangan dari Presiden Sukarno sebagai endorsement (pengukuhan) atas pendapat pro-Yamin itu.

Tetapi mereka yang mau cermat akan menghadapi kesukaran karena dalam karya-karya Yamin yang lain, justru ia mengakui Bung Karnolah penggali pertama gagasan dasar negara Pancasila. Karya-karya Yamin itu adalah:

Sistema Filsafah Pancasila (1958); 2. Tinjauan Pancasila terhadap Revolusi Fungsionil (1959); 3. Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II; 4. Lima Uraian tentang UUD 1945 (1960); 5. Pembahasan UUD 1945.

Sekadar contoh pernyataan Yamin dikutipkan dari Naskah Persiapan UUD 1945 jilid II (hal 649) berikut ini:

“Setelah dimajukan hasil penggalian dan penemuan Bung Karno yang diberi nama ajaran Pancasila dan golongan fungsionil itu, marilah pula dengan ringkas meminta perhatian kepada cetusan Bung Karno pula bernama demokrasi ter- pimpin”.

Contoh kedua diambilkan dari Sistema Filsafah Pancasila (hal 7), sbb:

“Untuk penjelasan ingatlah beberapa tanggal sebagai pegangan sejarah: 1 Juni 1945 diucapkan pidato yang pertama tentang Pancasila dalam suatu rapat di gedung Kementerian Luar Negeri yang sekarang ini” (dulu gedung BPUPKI).

Kecuali pengakuan Yamin dalam karya-karyanya tersebut, pendapat yang pro Bung Karno, 1 Juni 1945 juga didukung oleh para saksi, yaitu anggota BPUPKI yang menyaksikan pidato Lahirnya Pancasila pada tanggal tersebut. Mereka itu adalah Ki Hadjar Dewantara, KH Masykur, RP Suroso, Prof Rooseno dan dokter Radjiman sendiri. Dokter Radjiman pula yang memberi kata pengantar untuk penerbitan pertama Lahirnya Pancasila.

Kecuali ada saksi, ada pula informan, yaitu orang yang meski tidak melihat Bung Karno berpidato, ia dalam posisi dapat memberi keterangan terpercaya, seperti Bung Hatta, Adam Malik dan Abu Hanifah.

Anehnya, pendapat pro-Yamin tidak didukung oleh saksi dan informan yang sejaman. Kecuali itu sebuah penelitian oleh Notonagoro menjadi dasar untuk berpendapat bahwa Bung Karno adalah pencipta Pancasila. Oleh karena itu UGM pada tahun 1951 memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Sukarno.

Seperti sudah dikemukakan pidato Bung Karno mendapat sambutan hangat disertai tepuk tangan bertubi-tubi. Hal itu diartikan sebagai persetujuan para peserta sidang. Namun perlu dibahas dan dirumuskan kembali sehingga lebih runtut dan bernada filosofis.

Untuk itu BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang anggotanya antara lain Bung Karno (Ketua), Hatta (Wakil Ketua), KH Agus Salim, Kahar Muzakkir dan Maramis. Lewat pengkajian yang mendalam Panitia Sembilan menghasilkan dokumen yang disebut Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Pengkajian itu diteruskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang menghasilkan, antara lain Pembukaan UUD 1945.

Lewat tahap pengkajian 22 Juni gagasan Bung Karno dirumuskan kembali menjadi:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahap berikutnya adalah merumuskan sila pertama. Sebelum sidang PPKI 17 Agustus 1945 petang, Bung Hatta didatangi utusan dari Kaigun Indonesia Timur. Wakil rakyat daerah itu mengusulkan agar sila pertama diubah, sehingga sebagai norma dasar, Pembukaan UUD tidak memuat ketentuan yang diskriminatif.

Keesokan harinya sebelum sidang PPKI 18 Agustus bermula, Bung Hatta melobi tokoh-tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singadimeja, Wahid Hasyim dan Teuku Moh Hassan. Mereka sepakat untuk berkompromi, sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kompromi itu sesuatu yang dapat menim bulkan perpecahan bangsa dapat dicegah.

Dalam BPUPKI terdapat dua golongan besar: pendukung theokrasi Islam dan kebangsaan sekuler. Yang pertama menghendaki dasar negara Islam, sedangkan golongan kedua menghendaki pemisahan antara negara dan agama.

Bila perbedaan pendapat dibiarkan, maka Indonesia akan terpecah-belah. Syukurlah para founding fathers penuh kearifan. Mereka berkompromi. Hal itu terutama menyangkut susunan hirarkis dari Pancasila dan rumusan sila pertama. Bagi golongan Islam asal tauhid masuk, sedangkan bagi golongan sekuler asal bukan theokrasi. Dengan kompromi itu ancaman disintegrasi teratasi.

Kecuali kompromi dengan klarifikasi di atas, kita juga dapat menjelaskan bahwa Pancasila dicari dan ditemukan untuk menjadi dasar negara, karena Pancasila memuat landasan untuk hidup dan bekerjasama sesama warga bangsa. Dengan landasan yang diterima oleh seluruh warga bangsa, negara yang didirikan di atas landasan itu akan kokoh.

Dengan landasan yang sama (diterima seluruh pihak) berbagai persoalan hidup kenegaraan, kebangsaan dan kerakyatan, dapat dimusyawarahkan dengan penyelesaian yang manusiawi, berkeadilan dan berkebudayaan. Lagi pula tindakan tanpa kompromi, apalagi dengan kekerasan, misalnya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan pada akhirnya tidak dapat menjadi sarana mewujudkan martabat manusia.

Dengan Pancasila bukan berarti perbedaan dihapuskan. Semboyan bhineka tunggal ika (perbedaan dalam kesamaan/persamaan) sangat tepat. Pluralisme tidak dapat dihapuskan. Maka kita diajar supaya mau menerima adanya perbedaan- perbedaan itu. Perbedaan bukan permusuhan. Bahkan kalau kita pandai mengelola, dengan potensi yang berbeda kita dapat menghasilkan sinergi yang positif.

Sayang, pada saat ini dasar negara Pancasila terabaikan, seolah-olah ialah yang berdosa menciptakan seluruh keadaan buruk negara dan bangsa kita. Sepertinya Pancasila loyo, tidak berdaya. Padahal, kalau kita mau cermat dan jujur, keadaan buruk disebabkan perilaku manusia beserta sistem dan normanya, yang kehilangan daya. Maka perlulah manusia dan sistem serta normanya kita berdayakan kembali. Saya mengajak saudara pembaca untuk merevitalisasi Pancasila.

Bagi kita hanya ada dua pilihan: Pancasila atau disintegrasi.(*)

Iklan

Komentar ditutup.