Agar Pancasila Tetap Hidup 18-June-2006

Agar Pancasila Tetap Hidup

18-June-2006

Dalam sebuah risetnya, Douglas E Ramage (Politics in Indonesia: Democracy, Islam and Ideology of Tolerance, Routledge London, 1995), mengungkapkan, Indonesia adalah sebuah negara yang terlalu banyak meributkan masalah ideologi dibanding negara-negara lain. Indonesia, terutama para elite bangsanya, sangat memikirkan masalah ideologi sehingga mereka seringkali terbenam dalam polemik tak berkesudahan.

Hingga kini, sebagian elite politik masih cemas dengan munculnya kembali ideologi-ideologi yang dianggap berbahaya. Setelah dihancurkannya komunisme, elite politik memandang ancaman paling berbahaya terhadap proses depolitisasi berasal dari para aktivis yang menghendaki hubungan resmi antara Islam dan negara. Beberapa tahun belakangan, terlihat adanya gesekan kembali pertentangan-pertentangan ideologi, terutama perdebatan antara Islam dan nasionalisme.

“Secara normatif dan teoritis, seluruh azas-azas yang lima dalam Pancasila sepenuhnya sejalan dengan Islam, termasuk asas pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi saya itu tidak lain adalah penterjemahan belaka dari ajaran ‘Tauhid’, “ujar Ketua PBNU dan Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren, Masdar F Mas’udi.

Menurut Masdar, jika ada perbedaan di antara sesama warga bangsa dan pemerintah, bukanlah pada esensi normatifnya. “Melainkan pada rumusan detail dan implementasinya yang memang harus dinamis dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa berpendapat, seluruh komponen bangsa harus mampu menangkap perspektif ideologi negara yang diletakkan para pendiri bangsa, yang juga adalah pemimpin-pemimpin Islam. “Mereka telah berhasil meletakkan nilai-nilai tauhid sebagai landasan dan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tauhid yang telah terumuskan dalam ideologi Pancasila itu,” ungkapnya.

Lebih jauh Fatwa mengungkapkan, Pancasila tentu harus selalu digunakan sebagai acuan filosofis yang perlu dikembangkan dalam arti yang seluas-luasnya. Yaitu, untuk memberi substansi etika dan moral budaya bangsa dalam berpolitik, mengatur perekonomian, hubungan-hubungan sosial, dan berbagai lapangan perjuangan.

Dalam perjuangan demokrasi misalnya, kata Fatwa, menilai tauhid dalam Pancasila jelas-jelas mengamanatkan sebuah kedaulatan rakyat yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa (bertauhid). “Terbentuknya filosofi bangsa adalah akumulasi nilai-nilai, peristiwa, dan pengalaman,” tegasnya. Menurut Fatwa, pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang terkenal dengan pidato lahirnya Pancasila, mewakili pikiran-pikiran yang hidup di tengah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan. Pidato Soekarno langsung mendapat tanggapan dari kalangan Islam untuk disempurnakan. “Dalam proses penyempurnaan itu argumentasi-argumentasi kalangan Islam disampaikan. Titik kulminasinya tercapai ketika Ki Bagus Hadikusumo berhasil menemukan rumusan yang pas untuk Pancasila dengan menambahkan Yang Maha Esa di belakang kata Ketuhanan. Kenyataan ini perlu direnungkan oleh para kader umat,” ingatnya.

Rektor UIN Jakarta Azyumardi Azra menyatakan bahwa dalam kasus Indonesia, Islam menjadi unsur genuine, pendorong munculnya nasionalisme Indonesia. Menurut dia, hal ini terlihat dari kemunculan Sarikat Islam (SI) yang merefleksikan nasionalisme keislaman-keindonesiaan, sekaligus respons kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Cina Hindia Belanda. “Pada saat bersamaan, Islam juga mampu menjinakkan etnisitas untuk menumbuhkan loyalitas kepada entitas lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara aktivis LSM Imam Cahyono berpendapat, sejak dicanangkan sebagai dasar ideologis formal Republik Indonesia pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan politis dan ideologis. Ideologi ini bermula pada tanggal yang kini dikeramatkan, 1 Juni 1945, dalam pidato “Lahirnya Pancasila” oleh Soekarno. “Tujuan awal dari Pancasila adalah untuk memberikan dasar bersama bagi penegakan suatu negara merdeka, bersatu dan modern di bekas wilayah jajahan Belanda,” ungkapnya. Hampir senada dengan Imam, Masdar menegaskan, untuk mensukseskan dan mempercepat kebangkitan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia wajib membangun kepercayaan yang kokoh dengan umat Islam sebagai mayoritas bangsa dan meyakinkan mereka bahwa kebangkitan Indonesia dan umat Islam tidak pernah bisa dipisahkan. “Umat Islam Indonesia hanya bisa maju dalam konteks kemajuan Indonesia, dan sebaliknya,” tegasnya.

“Islam Tidak Bertentangan Dengan Pancasila”

BELAKANGAN ini, banyak kalangan, khususnya para tokoh bangsa, membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Bahkan, sebagian malah memiliki kekhawatiran jika Pancasila kini sudah semakin jauh terpinggirkan dari kancah pergaulan kebangsaan. Kekhawatiran berlebihan bahwa Pancasila mulai tidak laku lagi atau akan digantikan dengan ideologi lain, juga tak luput dari perbincangan di kalangan tertentu.

Semua itu tidak akan terjadi bila semua pihak, segenap elemen bangsa, konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Apalagi, bagi umat Islam, nilai-nilai yang dikandung Pancasila banyak bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Membahas lebih lanjut masalah tersebut, tim At-Tanwir mewawancarai intelektual dan tokoh NU yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahuddin Wahid, yang karib disapa Gus Sholah. Petikannya:

Menurut Anda, seberapa besar keterkaitan antara Islam dan Pancasila?  Hemat saya, saling terkait. Saya mengacu pada Munas Alim Ulama PBNU tahun 1983 di bawah pimpinan rais ‘am KH Ahmad Shiddiq, yang berhasil mengeluarkan dokumen penting berkaitan hubungan antara Islam dan Pancasila. Tiga butir penting dalam dokumen itu antara lain berbunyi; Pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama; Kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam; Ketiga, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau mengacu pada butir-butir itu, jelas tidak ada pertentanagan antara Islam dan Pancasila secara umum. Tokoh Islam kita di masa lalu bahkan termasuk di garis depan memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Tapi sebagian umat Islam memandang Pancasila itu sekuler, berbeda dengan Islam? Boleh saja perdebatan itu, dan semacam itu akan selalu mewarnai kehidupan berbangsa kita. Hemat saya, Pancasila bukan sekuler dalam artian bahwa dia bukanlah agama. Kita lihat pasal ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.’ Itu kan bagus, sesuai dengan ajaran Al-Quran, “berbuat adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa.” Yang pasti, para pendiri bangsa ini dan pendahulu kita sudah sepakat bahwa Pancasila satu-satunya ideologi bernegara.

Persoalannya, bila banyak produk Undang-Undang belakangan yang disinyalir bertolak belakang dengan Pancasila, menurut Anda?  Ya, itu kita akui. Itu masalah lama, ketika Syariat Islam diangkat menjadi hukum positif. Banyak kalangan bangsa ini, utamanya non-Muslim, alergi terhadap Syariat Islam, yang mereka tahu adalah hudud (seperti hukum potong tangan, rajam, dan sebagainya). Padahal bukan itu saja, shalat, berdoa, zakat, haji itu juga Syariat Islam. Maknanya sangat luas. Tapi hemat saya, kalau masalah ubudiyyah (peribadatan) tak usahlah diajadikan hukum positif, cukup masalah muamalat (masalah keduniaan, interaksi sosial) saja yang perlu diangkat ke hukum positif. Tokh selama ini sudah beberapa diangkat jadi hukum positif, seperti hukum perbankan Islam (Bank Syariah), dan hukum perkawaninan.

Belakangan ini banyak kalangan khawatir Pancasila akan tergantikan oleh ideologi lain, Islam misalnya, karena banyak produk Undang-Undang atau Perda yang Islami. Komentar Anda? Boleh-boleh saja kekhawatiran semacam itu. Tapi, menurut saya, akan lebih baik bila tidak ada perda Syariat Islam, tetapi secara realitas perda itu sudah ada. Prosesnya dilakukan secara demokratis dari bawah. Sebaiknya jangan disebut perda Syariat Islam karena akan mengulangi pertentangan kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan UU, UUD atau Pancasila. Karena itu, perlu ada penyelesaian yang baik. Perda Syariat Islam yang ada sebaiknya diinventarisir dan dikaji lagi apakah bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kemudian, kalau perda itu tidak ada sanksinya tidak ada masalah karena lebih bersifar himbauan. Tetapi kalau ada sanksinya, maka hukum acaranya tidak boleh bertentangan dengan hukum acara yang sudah berlaku. Ke depan, menurut Anda, apakah Pancasila masih relevan? Saya kira masih. Tinggal bagaimana kita peduli dan konsisten mengamalkannya. Sebab, lebih banyak sejauh ini kalangan yang menjadikan Pancasila sebagai alat kepentingan, bukan alat mensejahterakan rakyat.(CMM)

Iklan

Komentar ditutup.