SOSIOLOGI

Pendahuluan

Salah satu permasalahan dalam proses pembangunan daerah selama ini adalah adanya disparitas pembangunan antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Pembangunan cenderung terpusat pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Proses pemerataan akses kesempatan bagi masyarakat perdesaan merupakan bagian dari upaya penguatan kemampuan masyarakat untuk memperluas pilihan-pilihan baik dalam proses kegiatan maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Pemerataan akses kesempatan merupakan pendekatan agar kemampuan yang dimiliki dapat didayagunakan secara optimal bagi pengembangan kehidupan masyarakat pedesaan.

Pendekatan pemerataan kesempatan itu merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas agar kesenjangan pendapatan makin berkurang antara masyarakat desa dan kota. Masalah utama untuk menjalankan upaya ini adalah perlunya pemihakan (affirmative action) kepada proses intervensi pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dimana salah satu agendanya adalah industrialisasi dan modernisasi ekonomi perdesaan.

Dalam jangka pendek peluang implementasi industrialisasi dan modernisasi ekonomi perdesaan lebih besar bisa dilakukan di desa-desa tertentu yang memiliki kriteria sebagai desa pusat pertumbuhan (DPP). Kriteria utama DPP adalah daerah yang memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa, seperti: pasar, industri kecil/rumah dan pusat-pusat pelayanan jasa lainnya. Perkembangan aktivitas ekonomi di DPP diharapkan dapat menimbulkan trickle down effect terhadap desa sedang dan tertinggal di sekitarnya.

Pembahasan

Sosiologi pembangunan berkembang pesat sejak awal 1960-an. Sebagai bagian dari ilmu sosiologi, sosiologi pembangunan sangat dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran ahli sosiologi klasik seperti Marx, Weber dan Durkheim. Perkembangan sosiologi pembangunan semakin pesat seiring dengan gagalnya program pembangunan yang disponsori oleh Amerika Serikat pada negara-negara dunia ketiga. Kegagalan pembangunan dunia ketiga tersebut memicu sebuah tanda tanya besar bagi peneliti sosial untuk mengungkap faktor-faktor penyebabnya. Kelima penulis walaupun menggunakan teori yang berbeda memiliki satu kesepahaman tentang kegagalan pembangunan pada negara dunia ketiga.

Sosiologi pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Menurut Webster (1984), terdapat lima dimensi yang perlu untuk diungkap, antara lain :

  • Posisi negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan negara-negara lain.
  • Ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang mempengaruhi pembangunan.
  • Hubungan antara proses budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan.
  • Aspek sejarah dalam proses pembangunan atau perubahan sosial yang terjadi.
  • Penerapan berbagai teori perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada negara-negara berkembang.

Sosiologi pembangunan mencoba melengkapi kajian ekonomi yang selama ini hanya didasarkan pada produktivitas dan efisiensi dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan sebagai sebuah perubahan sosial yang terencana tidak bisa hanya dijelaskan secara kuantitatif dengan pendekatan ekonomi semata, terdapat aspek tersembunyi jauh pada diri masyarakat seperti persepsi, gaya hidup, motivasi dan budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sosiologi pembangunan juga berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Berbagai introduksi baik yang berupa teknologi dan nilai-nilai baru dalam proses pembangunan tentu akan membawa dampak pada bangunan sosial yang sudah ada sejak lama.

Sejarah Pembangunan Sosiologi Di Belanda

Sejarah perkembangan sosiologi pembangunan di Belanda diawali dengan menggunakan pendekatan sosiologi historis. Sosiologi historis menggunakan perspektif pertumbuhan dalam mengungkap permasalahan dengan teori dan konsep sosiologi. Berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan historis pada awal perkembangannya menjadikan daerah kolonial sebagai objek kajian. Berberapa penelitian yang mengambil objek kajian di Indonesia menjelaskan tentang berbagai dampak pembangunan seperti lahirnya konsep shared proverty oleh Geertz.

Pendekatan kedua yang muncul setelah pendekatan sosiologi historis adalah ekonomi politik. Aliran ini berangkat dari keterbelakangan yang dialami oleh negara dunia ketiga. Pendekatan ekonomi politik memberikan gambaran tentang secara ekonomi antara negara maju dan negara miskin. Objek penelitian pendekatan ekonomi politik adalah negara dunia ketiga di Amerika Latin. Kelompok yang menggunakan aliran ini kemudian mengembangkan teori dependensi. Sedangkan endekatan yang ketiga adalah sosiologi modernisasi. Aliran ini kemudian berkembang menjadi teori modernisasi.

Pendekatan yang keempat adalah tradisi antropologi marxis. Pokok kajian pendekatan ini adalah cara produksi yang dominan di Amerika Latin. Perspektif cara berproduksi tidak dapat menghasilkan pemecahan pada masalah-masalah pembangunan dan kebijaksanaan pembangunan.

Pendekatan terakhir adalah sosiologi terapan. Pendekatan sosiologi terapan adalah pada kajian pembangunan secara mikro. Para ahli sosiologi terapan berusaha memberikan data praktis tingkat lokal kepada pengambil kebijakan atau pengambil kebijakan. Kelemahan pendekatan ini adalah miskin akan teori serta hasil penelitian yang didapat kurang bisa ditarik menjadi sebuah model yang general.

Tentang Teori-Teori Ekonomi Negara Miskin

Penjelasan tentang dunia ketiga disampaikan oleh Webster (1984), yang mencoba mengulas tentang negara dunia ketiga yang dicirikan sebagai negara miskin yang masih terbelakang dan secara ekonomi masih bertumpu pada pertanian. Tekanan utama dalam membedakan negara-negara di dunia didasarkan pada konsep kesejahteraan yang pada akhirnya terdapat dua kutub yaitu negara kaya dan negara miskin. Tingkat kesejahteraan suatu negara yang hanya didasarkan pada GNP ternyata memiliki beberapa kelemahan antara lain GNP hanya mencerminkan akumulasi pada tingkatan suatu negara dan tidak mencerminkan distribusi sumberdaya antar penduduknya, GNP telah menghilangkan beberapa kegiatan yang memiliki potensi nilai ekonomi, GNP lebih mengutamakan pengukuran secara kuantitatif saja.

Teori pembangunan mengerucut pada dua buah teori besar, yaitu teori modernisasi dan teori dependensi. Dua teori ini saling bertolak belakang dan merupakan sebuah pertarungan paradigma hingga saat ini. Teori modernisasi merupakan hasil dari keberhasilan Amerika Serikat dalam membawa pembangunan ekonomi di negara-negara eropa. Sedangkan kegagalan pembangunan di Afrika, Amerika Latin dan Asia menjadi awal lahirnya teori dependensi.

Teori Modernisasi berasal dari dua teori dasar yaitu teori pendekatan psikologis dan teori pendekatan budaya. Teori pendekatan psikologis menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang gagal pada negara berkembang disebabkan oleh mentalitas masyarakatnya. Menurut teori ini, keberhasilan pambangunan mensyaratkan adanya perubahan sikap mental penduduk negara berkembang. Sedangkan teori pendekatan kebudayaan lebih melihat kegagalan pembangunan pada negara berkembang disebabkan oleh ketidaksiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya. Secara garis besar teori modernisasi merupakan perpaduan antara sosiologi, psikologi dan ekonomi. Teori dasar yang menjadi landasan teori modernisasi adalah ide Durkheim dan Weber.

Kritik terhadap teori modernisasi lahir seiring dengan kegagalan pembangunan di negara dunia ketiga dan berkembang menjadi sebuah teori baru yaitu teori dependensi. Frank (1984) mencoba mengembangkan teori dependensi dan mengemukakan pendapat bahwa keterbelakangan pada negara dunia ketiga justru disebabkan oleh kontak dengan negara maju. Teori dependensi menjadi sebuah perlawanan terhadap teori modernisasi yang menyatakan untuk mencapai tahap kemajuan, sebuah negara berkembang harus meniru teknologi dan budaya negara maju. Frank memberikan kritiknya terhadap pendekatan-pendekatan yang menjadi rujukan teori modernisasi, antara lain pendekatan indeks tipe ideal, pendekatan difusionis dan pendekatan psikologis.

Teori dependensi bertitik tolak dari pemikiran Marx tentang kapitalisme dan konflik kelas. Marx mengungkapkan kegagalan kapitalisme dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat namun sebaliknya membawa kesengsaraan. Penyebab kegagalan kapitalisme adalah penguasaan akses terhadap sumberdaya dan faktor produksi menyebabkan eksploitas terhadap kaum buruh yang tidak memiliki akses. Eksploitasi ini harus dihentikan melalui proses kesadaran kelas dan perjuangan merebut akses sumberdaya dan faktor produksi untuk menuju tatanan masyarakat tanpa kelas.

Eksploitas juga dialami oleh negara dunia ketiga. Proses eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju dapat dijelaskan dalam tiga bagian, yaitu pedagang kapitalis, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Tahap awal yaitu masa pedagang kapitalis. Negara-negara Eropa berusaha berusaha untuk mendapatkan sumberdaya alam yang ada di negara dunia ketiga melalui kegiatan perdagangan. Perdagangan ini berkembang dan pada prakteknya merupakan suatu bentuk eksploitasi terhada sumberdaya negara dunia ketiga. Pemanfaatan tenaga kerja yang murah yaitu sistem perbudakan menjadikan para pedagang kolonial mampu meraup keuntungan yang sangat besar. Eksploitasi terus berlanjut hingga memunculkan ide adanya kolonialisme. Asumsi yang berkembang di negara kapitalis adalah peningkatan keuntungan serta kekuatan kontrol atas sumberdaya yang ada di negara miskin. Seiring berakhirnya era kolonialisme timbul sebuah era baru yang dikenal dengan neo-kolonialisme. Penjajahan yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara dunia ketiga pada dasarnya masih tetap berlangsung dengan bermunculannya perusahaan multinasional. Negara dunia ketiga menjadi salah satu sarana penyedia tenaga kerja murah dan sumber daya alam yang melimpah, selain itu jumlah penduduk yang relatif besar menjadi potensi pasar tersendiri. Ketiga tahap inilah yang semakin memperpuruk kondisi negara dunia ketiga.

Tinjauan Ekonomi

Selain dari kalangan ahli sosiologi, kelembagaan juga dipelajari oleh ahli ekonomi berdasarkan sisi pandang mereka. Teori ekonomi seharusnya dilihat dalam kerangka yang lebih luas, karena dalam proses perkembangannya terjadi interaksi yang komplek dengan aspek alam, fisik, dan sosial, serta tatanan sosial. Perkembangan ekonomi kelembagaan diilhami oleh aliran neo Malthusian dan ekonomi teknik yang bersifat radikal. Dalam konsep mereka, cakupan analisis dalam ekonomi kelembagaan meliputi: (1) kemajuan teknologi (technical progress), (2) perusahaan multinasional (multinational enterprise), (3) berkembangnya blok-blok kekuasaan (power blocks); (4) permainan berjumlah nol (zero sum games); (5) perencanaan indikatif (indicative planning); dan (6) pendekatan indikatif untuk ekonomi kebijakan dan ekonomi ekologi (indicative approach to policy economics and ecology).

Perkembangan ekonomi kelembagaan ini sesungguhnya diawali seorang ahli ekonomi berkebangsaan Italia yang bernama Sismodi (1819) yang menolak teori dan metode ekonomi klasik Adam Smith. Bagi Sismodi kekayaan (wealth) berarti kesejahteraan manusia yang tidak hanya arti materiil lahiriah sematamata, tetapi mengandung aspek non materiil. Sismodi tidak yakin akan kebenaran teori klasik dari Adam Smith yang mengatakan bahwa asalkan setiap unit ekonomi melakukan tindakan rasional dan mengusahakan posisi optimalnya, maka mekanisme pasar akan menghasilkan keadaan yang seimbang pada posisi optimal yang sama dengan full employment.

Pada awal abad ke-20, sejumlah ahli ekonomi di Amerika, yang sering disebut kaum intitusionalist antara lain Veblen, Commons, dan Mitchell serta beberapa ahli ekonomi Jerman seperti Muller dan List; mengikuti pendekatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Sismondi (Soule, 1994). John R. Commons dalam History of Labor in The United State (1918) menguraikan tentang kelembagaan perburuhan. Commons juga mempelajari lembagalembaga penting lainnya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti lembaga keuangan dan perbankan dengan efek inflasioner dan deflasionernya (dalam buku Institutional Economics, 1936). Isi buku tersebut adalah pentingnya kerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan apa yang disebut “pengendalian bersama” (colective controls), yang mempunyai tugas dalam mengawasi proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan oleh para manajer dan rationing (penjatahan).

System Ekonomi Kelembagaan

Tinjauan kelembagaan dalam sistem ekonomi, menurut Shaffer dan Schmid (1960), merupakan sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Dipandang dari sudut individu, kelembagaan sebagai gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya. Pakpahan (1989) mengemukakan suatu kelembagaan dicirikan oleh 3 hal utama: (1) batas yurisdiksi (yurisdiction of boundary); (2) hak kepemilikan (property right); dan (3) aturan representasi (rule of represen-tation). Batas yurisdiksi berarti hak hukum atas (batas wilayah kekuasaan) atau (batas otoritas) yang dimiliki oleh suatu lembaga, atau mengandung makna keduaduanya.

Penentuan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu organisasi atau masyarakat ditentukan oleh batas yurisdiksi. Perubahan batas yurisdiksi akan menghasilkan performance yang diinginkan, ditentukan oleh empat hal, yaitu: perasaan sebagai satu masyarakat (sense of community), eksternalitas, homogenitas, dan skala ekonomi (economic of scale). Konsep property atau pemilikan sendiri muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligations) yang diatur oleh hukum, adat, dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya (Pakpahan, 1990). Tidak seorangpun yang dapat menyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat di mana dia berada. Hak kepemilikan juga merupakan sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya2 Hak kepemilikan atas lahan (land right) pada kelembagaan adat setempat yang berkaitan dengan lahan dapat dilihat pada hak masyarakat baik secara kelompok (comunal) maupun secara individu (private) dalam pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan sumberdaya lahan. Disamping hak, juga ada kewajiban-kewajiban berupa pembayaran pajak, iuran untuk desa atau adat, serta gotong royong yang dikaitkan dengan kepemilikan atas sumberdaya lahan tersebut.

Aturan representasi (rule of representation) mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya. Dipandang dari segi ekonomi, aturan representasi mempengaruhi ongkos membuat keputusan. Ongkos transaksi yang tinggi dapat menye-babkan output tidak bernilai untuk diproduksi. Oleh karena itu, perlu dicari suatu mekanisme representasi yang efisien sehingga dapat menurunkan ongkos transaksi. Tubbs (1984) dan Hanel (1989) menyatakan bahwa pengambilan keputusan atas dasar group process akan meningkatkan loyalitas, kerja-sama, motivasi, dukungan anggota pada pimpinan dan mengurangi tekanan internal serta biaya transaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan performa organisasi.

Daftar pustaka

Andrew, Webster (1984). “Introduction to the Sociology of Development”. Cambridge: Macmillan. (pp 1-14)

Carle C. Zimmerman and Richard E. Du Wors (1970). “Sociology of Underdevelopment”. Vancouver: The Copp Clark Publishing Company. (pp 25-35)

Frank, Andre Gunder. (1984). “Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi”. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. (pp 1-32)

Norman, Long (2001). “Development Sociology A Actor Perspektif”. London & Newyork: Routledge. (pp 1-29)

Philip Quarles van Ufford, Frans Husken, dan Dirk Kruijt (eds) (1989). “Tendensi dan Tradisi dalam Sosiologi Pembangunan”. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. (pp 1-18) Antonius Tarigan. “Rural – Urban Economic Lingkages” Konsep & Urgensinya Dalam Memperkuat Pembangunan Desa.

Iklan

Komentar ditutup.