MAJLIS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN URBANISASI

PENDAHULUAN

Pembangunan Sosial telah dibubuhkan pada 6 Disember 1984 dengan tujuan untuk memberi input sosial dalam perancangan pembangunan negeri untuk memastikan berlaku keseimbangan dalam aspek pembangunan ekonomi / fizikal dan pembangunan sosial / rohaniah. Pada dasarnya, ia menyediakan satu forum bagi ahli-ahlinya membincangkan isu-isu yang sedang terjadi dalam masyrakat.

Salah satu isu kependudukan yang penting dan mendesak untuk segera ditangani secara menyeluruh adalah urbanisasi. Meski harus diakui bahwa tidak ada negara di era industrialisasi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berarti tanpa urbanisasi. Namun tidak dapat dipungkiri pula, dampak urbanisasi menciptakan masalah kemiskinan beragam, antara lain akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan, ketidaksiapan infrastruktur, perumahan dan layanan publik.

Untuk itu kita harus tau bagaimana Mengumpulkan dan mengintegrasikan maklumat dan data dengan sistematik untuk perancangan dan pemantauan keadaan sosial di negeri Indonesia ini.

Majlis Pembangunan Sosial dan Urbanisasi

Majlis Pembangunan Sosial telah dibubuhkan pada 6 Disember 1984 dengan tujuan untuk memberi input sosial dalam perancangan pembangunan negeri untuk memastikan berlaku keseimbangan dalam aspek pembangunan ekonomi / fizikal dan pembangunan sosial / rohaniah. Pada dasarnya, ia menyediakan satu forum bagi ahli-ahlinya membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Sarawak dan mengenal pasti jawapan kepada persoalan-persoalan  ekonomi yang  membantu usaha-usaha pembangunan.

Pada tahun 2000, MPS telah diberi peranan dan fungsi tambahan yaitu Urbanisasi dan serentak dengan itu, nama MPS ditukar kepada Majlsi Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak. Pada dasarnya, peranan MPSU dalam aspek urbanisasi adalah penyelidikan dan pengumpulan maklumat sejajar dengan perkembangan urbanisasi yang pesat di negeri Sarawak.

Fokus dan Tumpuan

  • Mengumpul dan mengintegrasikan maklumat dan data dengan sistematik bagi menghasilkan petunjuk yang boleh diguna untuk perancangan dan pemantauan keadaan sosial di negeri.
  • Merancang dan menjalankan kaiian dan penyelidikan mengenai isu-isu sosial dan urbanisasi bagi tujuan penggubalan dasar serta penilaian program (untuk mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan program) bagi mencapai objektif utama Kementerian.
  • Menganjur forum perbincangan berkaitan dengan pembangunan sosial dan urbanisasi melalui seminar, dialog dan bengkel.
  • Menyediakan ruang/tempat untuk perbincangan mengenai isu berkaitan dengan pembangunan sosial dan urbanisasi melalui seminar, dialog dan bengkel.
  • Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam menjalankan aktiviti ke arah keharmonian dan kesejahteraan sosial.
  • Memantau pelaksanaan dan mengkaji semula program yang dijalankan oleh agensi-agensi yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan urbanisasi.
  • Mengawasi aliran pembangunan sosial dan urbanisasi selaras dengan pembangunan ekonomi dan fizikal.
  • Mencadang dan memberi nasihat mengenai dasar serta program sosial dan urbanisasi yang berbentuk kuratif dan preventif.
  • Menyumbang ke arah pembangunan individu dan masyarakat demi meningkatkan keharmonian hubungan sosial dan kejiranan pelbagai kaum di Sarawak.
  • Menyumbang ke arah pembangunan masyarakat bandar dan luar bandar yang sejahtera dan progresif.

Misi

Menjadi Focal Point bagi rujukan maklumat dan data sosial dalam bidang pembangunan sosial dan urbanisasi untuk tujuan penggubalan dasar sosial, serta perancangan dan pengurusan pembangunan sosial yang berkesan.

Strategi

  • Meningkatkan ilmu, kemahiran dan profesionalisme di kalangan pegawai dalam penyelidikan dan analisis sosial.
  • Meningkatkan jalinan kerjasama bestari dengan IPTA, jabatan / agensi kerajaan yang berkaitan.

Dampak Positif dan Negatifny

Salah satu isu kependudukan yang penting dan mendesak untuk segera ditangani secara menyeluruh adalah urbanisasi. Meski harus diakui bahwa tidak ada negara di era industrialisasi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berarti tanpa urbanisasi. Namun tidak dapat dipungkiri pula, dampak urbanisasi menciptakan masalah kemiskinan beragam, antara lain akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan, ketidaksiapan infrastruktur, perumahan dan layanan publik.

MENURUT Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Iman Suparno, pertumbuhan urbanisasi harus disiasati dengan perbaikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam hal ini, Depnakertrans telah melakukan pelatihan, sertivikasi dan penempatan tenaga kerja atau lebih dikenal dengan program three in-one, Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja, Pembukaan Kesempatan Kerja Baru di Luar Negeri dan Program Kota Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Paparan ini disampaikan Menakertrans saat menjadi keynot speech dalam Seminar Nasional Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Gedung Bidakara, Jakarta, beberapa waktu lalu yang diikuti dengan peluncuran Buku State of World Population Report 2007 yang merupkan kerja sama antara Ikatan Peminat Ahli Demografi (IPADI) dengan Lembaga PBB yang menangani kependudukan (UNFPA) dan Depnakertrans.

Launching buku pada tanggal 27 Juni ini secara serentak juga dilakukan seluruh dunia dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Internasional pada 11 Juli 2007. Laporan State of World Population 2007 ini juga memberikan gambaran urbanisasi dunia, bahwa pada tahun 2008, lebih dari separuh penduduk dunia yaitu 3,3 milyar jiwa akan tinggal di daerah urban. “Angka ini akan naik tajam menjadi 5 milyar pada tahun 2030,” kata Martha Santoso Ismail, Representative United Nations Population Fund (UNFPA). Diakui Martha, urbanisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Tidak ada negara di era industrialisasi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berarti tanpa urbanisasi. “Tantangannya adalah belajar bagaimana memanfaatkan kemungkinan-kemung–kinannya,” tukasnya. Hal senada juga diungkap Ketua Umum IPADI Rozi Munirbahwa pertambahan penduduk perkotaan telah menjadi bagian dalam globalisasi yang kehadirannya tidak dapat disekat-sekat lagi. Oleh karena itu,hal yang terpenting dalam menangani masalah urbanisasi adalah bagaimana membuat kebijakan perkotaan agar dapat mengadaptasi potensi-potensi menguntungkan bagi perkembangan perkotaan yang sebagian memang masih miskin.

Tak kalah pentingnya, seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahastopik-topik menarik, dipandu oleh Meutia Hafidh reporter dan presenter televisi news kondang. Narasumber  tersebut adalah Dr EffendiGozali, pakar Komunikasi, Prof Dr Ahmad Fedyani Saifudin, Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Dr Omas Rajagukguk dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Drs Suwito, SH,MM Dirjen pengawasan Ketenagakerjaan. Menurut Prof Ahmad Fedyani Saifudin, kemiskinan massif dan integrative di perkotaan telah mengakibatkan muncul dan berkembangnya kemiskinan kebudayaan dalam berbagai bentuk. Kemiskinan kebudayaan muncul akibat proses adaptasi terus menerus masyarakat perkotaan yang sebagian besar miskin terhadap berbagai tekanan kehidupan. “Pada masa kini dan mendatang, persoalan kemiskinan sudah menjadi kemiskinan kebudayaan. Contohnya, hampir semua kegiatan politik, baik yang terorganisir oleh partai-partai politik maupun bukan, uang selalu menjadi sentral. Bahkan hampir semua demo atau tuntutan berbagai pihak ke alamat pemerintah berpusat pada isu uang saja.

Iklan

Komentar ditutup.