SAMBUTAN PRESIDIUM GMNI PADA DIES NATALIS Ke- 49 MERDEKA !!!

SAMBUTAN PRESIDIUM GMNI PADA DIES NATALIS Ke- 49

MERDEKA !!!

GMNI Jaya !!!

Marhaen Menang !!!

Yang kami hormati semua anggota GMNI se Indonesia diselaga jajaran beserta kawan-kawan seperjuangan !!!

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua, sallom!!!

Dalam kesempatan ini, Segenap anggota Presidium GMNI mengucapkan “Dirgahayu GMNI yang ke-49” semoga diusia organisasi yang sudah mendekati setengah abad ini, GMNI dapat semakin memantapkan gerak dan langkah perjuangannya untuk menata dan mendistribusikan kader-kader terbaik yang kita miliki guna mencapai cita-cita idiologi perjuangan yang semakin mendapatkan banyak tantangan dan rintangan! Tentunya sebagai sebuah organisasi kader, kader GMNI tidak akan pernah menyerah pada rintangan dan tatangan zaman karena nasib kaum marhaen, masa depan ibu pertiwi dan pengabdian demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta akan selalu memberikan spirit bagi kita untuk tetap berjuang di garis terdepan.

Saudara-saudara, kawan seperjuangan yang kami hormati!

Bersamaan dengan peringatan Dies Natalis GMNI ke-49 ini, pembukaan Dies Natalis dilakukan di Jakarta tepat tanggal 23 Maret 2003 dan akan dilaksanakan dibeberapa daerah yang teknis dan bentuknya dipercayakan pada aktivis-aktivis GMNI yang ada didaerah bersangkutan. Bersamaan dengan peringatan dies natalis ini pulalah kita menundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama berduka atas dimulainya penghancuran peradaban umat manusia dimuka bumi ini, ketentraman dan kedamaian yang menjadi dambaan umat manusia kembali terusik setelah beberapa saat yang lalu USA telah melancarkan agresi meliternya ke Irak, dalam hal ini Presidium sudah memberikan sikap secara tegas melalui beberapa aktifitas keorganisasian yang secara garis besar kita berpandangan bahwa tidak dibenarkan manusia yang satu menindas manusia yang lainnya, suatu negara menjajah negara lain, suatu bangsa menghancurkan peradaban bangsa lainnya sehingga GMNI sebagai organisasi yang berjiwa nasionalis humanis menolak secara tegas Perang yang dikobarkan USA dan sekutu-sekutunya. Serta meminta pemerintah agar melakukan langkah-langkah proaktif disertai dengan tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk dari politik bebas aktif bangsa Indonesia

Namun bagi kita bangsa Indonesia sebagai Nation State dapat mengambil pelajaran dari kondisi tersebut diatas, bahwa kolonialisme terus berlangsung dipermukaan bumi ini demi untuk menguasai aset-aset perekonomian, ambisi perseorangan dan sekelompok elit, tentunya kita masih ingat dengan tindakan Hitler sebagai awal mula berkobarnya perang dunia II. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita semua sebagai kader bangsa untuk terus mengabdikan dirinya pada kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia guna menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi terlebih khusus lagi bangsa Indonesia.

Kawan seperjuangan yang kami banggakan!

Sebagai sebuah organisasi perjuangan saat inilah waktunya untuk kembali merumuskan taktik dan stratregi perjuangan organisasi dengan merefleksikan perjalanan panjang organisasi, dengan tetap berdialektika terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Dan sebagai organisasi mahasiswa tentunya kekritisan, intelektualitas, profesionalisme yang diikuti semangat kebangsaan akan terus kita kembangkan dengan terus melakukan upaya peningkatan kualitatif dan kuantitatif terhadap kader-kader GMNI sebagai kader bangsa. Tentunya untuk mencapai itu semua bukanlah sesuatu yang mudah untuk diraih, dan tidak gampang untuk didapatkan. Oleh karena itu melalui sambutan ini kami menganjurkan agar anggota GMNI segera berbenah diri, tidak exlusif dalam gerakan, dapat berinteraksi dengan semua kelompok dan golongan, membumi didalam masyarakat sehingga anggota GMNI menjadi manusia yang didukung nature dan mendukung nature.

Perkembangan sosial politik nasional saat ini, begitu diwarnai oleh bursa politik, kecendrungan masyarakat untuk pragmatis, ancaman disintegrasi bangsa, semangat etnosentris dan kedaerahan merupakan kondisi yang tidak mungkin diingkari. Oleh karenanya pemahaman yang mendalam tentang idiologi marhanisme menjadi penting, pemahaman yang dimaksudkan adalah penguasaan secara konseptual dan pengalaman praktikal melalui evaluasi yang terus menerus “aksi – refleksi – aksi” yang lebih kita kenal dengan “pejuang pemikir – pemikir pejuang”.

Kiranya cukup sekian sambutan dari kami, marilah kita bersama-sama mengidiologiskan gerakan disegala sektor, hilangkan semangat aktivisme tanpa orientasi. Marilah kita rumuskan kembali gerakan yang lebih ber-jangka panjang, memiliki orientasi kebangsaan, karena yang tidak beridiologi, gerakan yang tanpa orientasi hanya akan menghasilkan anarkisme gerakan. Sekian dan terimakasih

MERDEKA !!!


Sambutan Acara Bersama Untuk Indonesia

Sambutan Acara Bersama Untuk Indonesia

PIDATO POLITIK PRESIDIUM GMNI

DALAM RANGKA SAMBUTAN ACARA BERSAMA UNTUK INDONESIA

GMNI DALAM MENJAWAB TANTANGAN DAN MASA DEPAN BANGSA”

HOTEL WISATA, JAKARTA 14 FEBRUARI 2003

Assalamualikum wr.wb

Selamat malam dan salam sejahtera

Yang terhormat

Bapak/ ibu Alumni GMNI..

Saudara – saudara Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan..

Pengurus Presidium, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang..

Rekan – rekan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Merdeka !!!

Sebagai insan religius yang meyakini akan ke Esaan dan kebesaran sang Khalik pencipta alam semesta ini, maka marilah sejenak kita bersama menundukan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kehadhirat-Nya, karena pada malam yang berbahagia ini atas berkat dan rahmat-Nya pula kita dapat bersama hadir dengan suasana bathin yang dipenuhi oleh rasa kasih dan kedamaian dalam acara “Bersama untuk Indonesia”. Dan atas kuasa-Nya yang maha tak terbatas jua lah kita bangsa Indonesia masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menata diri dan memperbaiki kondisi bangsa yang dilanda krisis nasional karena kealpaan kita semua serta kelalaian para pemimpin bangsa akan tugas dan tanggung jawab kemasyarakatannya.

Saudara-saudara yang berbahagia..

Kita sebagai negara bangsa saat ini tengah dihadapkan pada situasi yang cukup kritis paska tumbangnya rezim militeristik Orde Baru, meskipun telah terjadi beberapa kali pergantian rezim, baik itu masa Habibie, Gus Dur maupun sekarang ini masa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz masa kritis ini atau yang kemudian popular dengan istilah masa transisi tak kunjung menemukan bentuk dan format yang dapat menjawab kebutuhan kolektif semua komponen bangsa. Berbagai problematika kebangsaan yang melingkupi kita dimasa transisi ini, diantara lain persoalan ekonomi, social politik, hukum dan budaya menjadi ancaman nyata bagi eksistensi kita sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat ditengah pergaulan tata dunia global. Memang berbagai problem kebangsaan ini tidaklah terjadi begitu saja, tetapi merupakan persoalan kumulatif sebagai hasil dari proses kebangsaan kita yang tidak selaras dengan apa yang telah digagas oleh para The Foundhing Fathers dan cita-cita kebangsan kita yang termaktub dalam tujuan Revolusi 17 Agustus 1945 serta kegagapan kita dalam merespon gerak globalisasi. Namun demikian tidaklah bijak jikalau kita hanya berhenti pada upaya mencari siapa yang harus dipersalahkan ataupun berdiam diri dan berpangku tangan memperpanjang penderitaan masyarakat Indonesia yang tercinta.

Saudara – saudara sebangsa setanah air..

Sejarah kebangsaan kita setidaknya mengalami tiga gelombang politik yang cukup signifikan membentuk wajah Indonesia saat ini. Pertama, adalah pada saat Indonesia terintegrasi dalam sistem perdagangan global melalui kekuatan transnasional corporation/VOC milik imperialis Belanda. Masa itu merupakan fase politik pintu terbuka I. Kedua, adalah fase politik pintu terbuka II yakni paska pemerintahan Soekarno yang ditandai dengan munculnya undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam politik pintu terbuka II ini, meskipun Indonesia terintegrasi dalam sebuah sistem ekonomi global yang kapitalistik setidaknya kita masih memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengelola negara sendiri. Ketiga, pada saat ini kita masuk dalam fase politik pintu terbuka III, fase ini sejalan dengan jatuhnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi. Dalam politik pintu terbuka III yang mendompleng masa transisi ini, kita secara total terintegrasi dalam sistem global tanpa punya daya kritis. Globalisasi tanpa kenal ampun telah memaksa kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, baik dalam sistem moneter dan ekonomi, politik, sosial budaya maupun hukum kedalam standar-standar internasional yang dimotori oleh kekuatan modal barat atas nama universalisme. Lembaga-lembaga internasional seperti halnya IMF, World Bank maupun WTO secara kritis harus diwaspadai sebagai operator-operator kekuatan globalis yang sangat berpotensi bekerja untuk menjebak, menciptakan ketergantungan serta menanamkan hegemoni dan dominasi atas kedaulatan kita. Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah menguatnya tema mengenai Hak Azasi Manusia dan Demokrasi menjelang kejatuhan Soeharto, disatu sisi HAM dan Demokrasi adalah sesuatu yang selama ini menjadi impian kolektif bangsa Indonesia dan dapat membawa kearah kemajuan, tetapi disisi lain secara kritis dapat dimaknai sebagai bentuk “paksaan” barat apabila HAM dan Demokrasi ditentukan oleh standar-standar barat yang secara objektif berbeda dengan Indonesia.

Dalam gerak sejarah, globalisasi merupakan proses inheren dan akan terus berjalan, hanya pada saat ini mengalami akselerasi karena revolusi dibidang tekhnologi informasi dan komunikasi telah merelatifkan sekat ruang dan waktu. Sebagaimana halnya yang pernah dikatakan oleh Bapak Revolusi kita, Bung Karno, bahwa akan tiba saat dimana dunia menjadi tidak bersekat/ borderless world dan batas-batas teritorial ini tidak akan lagi menjadi penghalang bagi hubungan antar modal maupun negara, maka saat ini adalah saat nyata bagi apa yang pernah diucapkan oleh beliau. Dalam menghadapi globalisasi berkembang dua sikap yang terpolarisasi yakni antara kubu yang optimis dan meyakini bahwa globalisasi merupakan kendaraan untuk mencapai akhir sejarah dan dapat membawa kemajuan bagi peradaban umat manusia, sementara itu disisi lain adalah kubu yang skeptis karena justru globalisasi menyajikan persoalan yang baru yakni ketertindasan dan ketidakadilan global yang meskipun memiliki tampilan lebih manusiawi tetapi tidak mengurangi derajat kualitasnya. Kita tidak sedang mencoba untuk berpolemik atau bahkan berdebat antara sepakat atau tidak sepakat terhadap globalisasi karena globalisasi merupakan paradoks, dan kita saat ini hidup dalam globalisasi. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dan bersikap kritis sehingga kita tidak hanya menjadi objek dari percaturan dan perubahan global yang didesain oleh kekuatan modal Transnational Corporations/TNCs maupun Multinational Corporations/MNCs tetapi kita dapat menjadi aktor dalam globalisasi.

Saudara – saudara yang saya hormati…

Transisi yang sedang berjalan ini dapat kita lewati jika semua komponen bangsa dapat bersatu padu, bahu membahu dan ikhlas untuk bergotong royong tanpa harus tercerai berai dalam fasksionalisasi idelogi politik ataupun kepentingan pragmatis. Beberapa persoalan yang mendesak untuk segara diatasi menurut kami antara lain, pertama, persoalan ekonomi dan moneter. Ketergantungan terhadap lembaga donor internasional (IMF/World Bank) maupun negara-negara donor untuk mendapatkan utang luar negeri pada saat ini dalam fase yang cukup kronis dan mempengaruhi kemandirian kita sebagai bangsa. Kuantitas utang luar negeri yang cukup besar tentunya merupakan beban bagi negara dan masyarakat kita. Hal ini tidak dapat kita selesaikan dengan kebijakan yang bersifat tambal sulam, tetapi dengan kebijakan yang komprehensif sebagai koreksi total atas kebijakan lama.

Kedua, adalah penegakan Hukum, hukum sebagai produk politik bersama antara pemerintah dan DPR tentunya digunakan untuk menciptakan tertib sosial dan mengatur penggunaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Hukum yang selama ini ditempatkan pada posisi subordinat dalam struktur kekuasaan negara mengakibatkan penggunaan sumber daya kekuasaan berlangsung secara sewenang-wenang dan tidak dapat terjangkau oleh mekanisme sangsi dan hukuman secara tegas dan adil bagi siapapun pelanggarnya. Sehingga tidak terlalu mengherankan jika para koruptor, pelanggar HAM dan pelaku kejahatan lainnya dapat berjalan berlenggang kaki secara bebas dan santai.

Ketiga, adalah persoalan politik, bahwa sistem politik multi partai merupakan manifestasi dari keinginan untuk memnciptakan tata politik dan budaya politik yang demokratis dan partisipatoris dari seluruh komponen masyarakat. Akan tetapi apabila tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur dan suprastruktur politik akan menciptakan kemandegan dan bumerang bagi demokratisasi.

Upaya membangun kesiapan ini sangat erat terkait dengan segera direalisasikannya Undang-Undang Pemilu, Susduk DPR dan DPD, Partai Politik dan Undang-undang tentang Pemilihan Presiden Langsung. Paket Undang-undang Politik ini hendaknya mengacu pada kepentingan kolektif, proses demokratisasi politik dan itikad untuk menjaga persatuan dan kutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, adalah sosial dan budaya, fakta empirik bahwa selama tiga dekade dibawah kepemimpinan Orde Baru bangsa Indonesia dipaksa secara represif untuk hidup dalam homogenitas dan doktrin teritorialisme sempit menyebabkan masyarakat kehilangan kolektif memori dimasa lalu sebagai bangsa majemuk yang pernah bahu-membahu berjuang untuk membebaskan negeri ini dari belenggu imperialisme dan kolonialisme. Keragaman pernah ditafsirkan secara monopolistik oleh kekuasaan sebagai sebuah ancaman bagi kelanggengan rezim. Tatanan kemapanan yang dibangun diatas kekerasan negara terhadap masyarakat yang telah runtuh seiring dengan jatuhnya Soeharto membawa dampak bagi ikatan sosial kemasyarakatan, kohesi sosial itu menjadi retak ketika bentuk ikatan yang dipaksakan telah dihancurkan melalui gelombang reformasi. Sehingga untuk itu perlu dibangun kembali sendi-sendi perekat sosial melalui proses dialogis yang lebih egaliter, manusiawi, dan demokratis.

Dalam hal budaya, kita sebagai bangsa dapatlah dikatakan kehilangan budaya nasional kita. Globalisasi tak hanya soal penetrasi ekonomi, politik ataupun hukum tetapi juga diikuti oleh penetrasi budaya. Kebudayaan tak lagi sebagai kata benda tetapi lebih dari itu adalah kata kerja. Kebudayaan saat ini merupakan desain dari kekuatan modal besar yang tentunya digunakan untuk kepentingan akumulasi modalnya. kebudayaan sebagai kata kerja harus menjadi milik kolektif kita dan lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kelima, adalah persoalan pergaulan internasional, seperti halnya yang termaktup dalam konstitusi dasar kita dan menjadi landasan filosofif dan historis kemerdekaan kita maka kita mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Peran kita dalam pergaulan internasional secara bebas aktif menjadi pijakan bagi penentuan sikap politik kita dalam memandang persoalan internasional. Kasus terorisme tak hanya persoalan internasional semata tetapi juga persoalan kolektif kita. Disatu sisi terorisme dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan praktis terhadap upaya dominasi dan hegemoni barat tetapi disisi lain terorisme atas dasar apapun tidak dapat dibiarkan dan direstui karena berlawanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terorisme sebagai persoalan global tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan kekuatan kekerasan atau militer tetapi perlu ada pendekatan lain yang lebih dialogis dengan memperhatikan akar-akar persoalan. Hal lain adalah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak, menurut kami bahwa persoalan AS versus Irak ini harus tetap diselesaikan dengan cara-cara damai. Langkah operasi militer Amerika atas Irak merupakan bentuk ekspansi yang melanggar batas-batas kedaulatan negara.

Saudara – saudara sebangsa setanah air

Probelamtika kebangsaan ini dapat kita selesaikan bersama. Sikap saling menyalahkan dan mencari kambing hitam adalah sikap kekanak-kanakan yang tidak perlu diteruskan. Para pimpinan politik seharusnya lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bangsa, bukan saling berebut untuk memenangkan kepentingan pragmatis kelompok. Karena tanpa persatuan dan kerjasama niscaya kita akan terus berada dalam krisis berkepanjangan

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi keniscayaan.

Merdeka !!!

Presidium

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

WAHYUNI REFI SB

Ketua


PIDATO KETUA PRESIDUM

PIDATO KETUA PRESIDUM

PIDATO POLITIK KETUA UMUM PRESIDIUM NASIONAL PENGURUS PUSAT GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA SEMAR ABANG MERDEKA! Saudara-saudara sekalian, Hari ini adalah hari dimana kita bersama-sama mensyukuri atas rahmat TUHAN Yang Maha Esa, atas anugerahNYA kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga sebagai bagian civil society, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dapat berdies natalis, memperingati Ulang Tahun yang ke 50. Semoga kita semua belajar dari sejarah panjang perjalanan ini, dan tidak akan pernah melupakannya demi mengarungi samudera kehidupan bersama pada saat ini dan di masa mendatang. Saya akan bacakan pidato politik menyambut Dies Natalis ini, yang bertemakan: SATU TEKAD UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA. Bagaikan GARUDA terbang tinggi di langit dengan gagah perkasa atau seperti bendera pusaka dwiwarna, Sang Saka Merah Putih yang berkibar-kibar memperlihatkan kebesaran dan kepertiwiannya. Luar biasa tema ini, mulia cita-citanya, terbuka jalannya, beranikah kita sungguh-sungguh mewujudkannya? Beranikah?? Benar Berani??? Amin. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Saudaraku, Soempah Pemoeda pada tanggal 28 Oktober 1928 diucapkan oleh kaum muda dari beragam etnis, ras, suku, agama, bahasa, kepentingan dan latar belakang geografis, di berbagai daerah jajahan Belanda di wilayah Nusantara. Peristiwa ini merupakan ungkapan perasaan hati nurani yang bersifat instinktif untuk merdeka, membentuk peta Indonesia. Semangat kaum muda pada saat itu menjiwai beragam gerakan nasionalisme, menuju Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kelahiran bangsa Indonesia dimulai ketika Soempah Pemoeda diucapkan dengan kalimat heroic dan patriotic, bahwa bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia merupakan suatu hasil historis yang ditimbulkan suatu deret ukur kejadian, menuju kepada kehendak langsung rakyat, untuk mengalahkan kesewenang-wenangan dari sistem feudalistic dan colonialism. Pertimbangan etnografis tidak ada artinya dalam memutuskan menjadi satu bangsa, karena tidak ada lagi ras murni. Asal usul zoologist manusia lenyap dalam kegelapan yang tidak terduga. Agama adalah soal diri pribadi, sebab mengenai perasaan batin masing-masing. Agama berada di wilayah private, jadi agama bukan menjadi dasar pembentukan bangsa Indonesia yang majemuk. Satu bahasa mendorong persatuan, tapi tidak memaksa, karena dalam diri manusia terdapat kehendak yang lebih tinggi dari bahasa. Kehendak bersatu suatu fakta jauh lebih penting daripada pencapaian persamaan bahasa, yang ditempuh dengan jalan penindasan. Manusia memiliki rights sebagai makhluk yang mempunyai budi pekerti dan kesusilaan, jauh sebelum tergolong dalam pengikut suatu kebudayaan. Dalam nationality ada consience, sekaligus jiwa dan badan, tidak akan pernah cukup dengan kepentingan bersama yang dapat membuat perjanjian-perjanjian niaga belaka. Tanah air yang satu menggambarkan keterlepasan dari kondisi geografis gunung-gunung yang menceraikan dan muara sungai-sungai yang membatasi. Gunung yang membentang tidak menjadi batas Negara, sungai yang deras menyatukan negeri. Persatuan Indonesia tidak terletak pada kekuatan senjata, untuk membentengi diri dari serangan musuh dan ancaman perang. Bangsa adalah soul, suatu asas rohani dari keadaan historical bersusun-susun secara mendalam. Kita ini seperti kamu dulu, dan kita akan menjadi seperti kamu sekarang ini, oh, sungguh indahnya sebuah lirik pendek lagu kebangsaan tiap negeri, mengalun syaduh, hikmat dan mempesona dunia. Merdeka! Saudaraku, Roh nasionalisme telah merasuki jiwa kaum muda Indonesia untuk menggapai kemerdekaan bangsa, menjadi sebuah Negara berdaulat yang membentang luas dari paling ujung barat ke ke ujung timur, dan ujung paling utara ke ujung paling selatan kepulauan Nusantara wilayah jajahan Belanda. Inspirasi kebebasan telah mematahkan mitos, bahwa manusia Indonesia adalah her zachste volk ter arde, een koelie onder de volkeren. Keinginan mandiri memprovokasi hati dan pikiran para pejuang kemerdekaan. Alunan kata Le desir de vivre ensemble mengumandang dengan merdu, menciptakan slogan merdeka atau mati. Kami cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan, menjadi butiran kata mutiara perjuangan. Bukan berarti menjadi pengikut chauvinism dan pelaku jingoisme. Melainkan santun dan beradab, berjuang sebagai bangsa Indonesia yang lahir pada saat Soempah Pemoeda, demi mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan untuk melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa realitas perjalanannya sebagai sebuah nation state menampakkan wajah otorianisme, egoisme, militeristik, sentralistik dan diskriminatif, serta menyebarkan aroma penyelewengan cita-cita, penyalahgunaan kekuasaan, permusuhan sesama warga bangsa, pembodohan masyarakat, dan penindasan terhadap rakyat. Memudarnya semangat Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Raibnya makna akibat pengabaian filosofis, historis dan psikologis, yaitu menyingkirkan asas rohani, mengkosongkan jiwa dan dan menghampakan badan. Euforia kemerdekaan membuat pertarungan politik menjadi agenda utama, politik menjadi panglima yang mewarnai roda kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dominasi wacana politik menutup rapat persoalan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Semua recources diserap habis tiap hari untuk bahan bakar jargon-jargon elit kekuasaan. Kehidupan rakyat terabaikan, dan memupuk bahaya konflik patologis antar pemimpin politik. Kemuakan dan ketidaksabaran muncul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan individualistik. Ya, inilah kenyataan untuk bahan introspeksi, jangan sampai lupa sejarah. Saudara-saudaraku, Pergantian penguasa tidaklah identik dengan pergantian nasib rakyat, karena harapan rakyat hanyalah janji yang tidak pernah ditepati oleh pemegang kekuasaan. Permasalahan bertumpuk-tumpuk menghantui, kesulitan bertubi-tubi mendatangi, akibat repressive developmental regime. Kesenjangan ekonomi akibat ersazt capitalism berwajah buruk yang beroperasi plastik, menipu rakyat dan menciptakan depence. Kekuasaan hukum hanyalah lips service untuk image building, justru yang berlaku ialah hukum kekuasaan. Kontrak sosial yang sudah usang menggagalkan partisipasi publik dan gelombang pasang emansipasi, sehingga memarginalkan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan di segala lini kehidupan. Marginalisasi berpotensi konflik yang berdampak goncangan terhadap perdamaian. Kebudayaan uniform dan kekerasan, serta kebisingan traffic kepentingan, membuat civil society diabaikan dan dipojokkan dalam gudang kelaliman. Krisis kebangsaan Indonesia mengemuka, seiring dengan keterbelakangan wacana nation and character building, dibandingkan dengan wacana pembangunan ekonomi sebagai panglima rejim orde baru. Menyurutnya wacana kebangsaan, dan menyuburkan wacana tribalisme, sektarianisme, rasialisme, dan primordialisme, yang membawa pengalaman segregasi dan fragmentasi. Solidaritas sosial hanya tinggal slogan, inspirasi untuk hidup bersama seakan hanya impian belaka. Rakyat digiring masuk ke dalam proses menenggelamkan diri melalui sumur-sumur program improverishment dan disempowerment. Kata persatuan menjadi barang mahal, seakan tidak dipercayai keberadaannya ketika diucapkan. Masyarakat terceraiberaikan oleh tindasan persoalan ekonomi, pembodohan pendidikan dan budaya kemunafikan. Sungguh malang nasib rakyat sebagai komoditas dagangan yang hanya diperjualbelikan suaranya, tapi tidak pernah lagi menjadi mimpi atau membuat gundah hati para pemimpin negeri. Potret Indonesia sebagai utopias dalam posisi statis pada perjalanan historis. Masyarakat hatinya berteriak tak sanggup lagi disiksa kekejaman, kelaliman, ketidakadilan, kebobrokan dan kesenjangan. Masyarakat menunggu dengan pasrah untuk dijadikan kambing hitam atau sapi potong atau kelinci percobaan. Demokrasi semu, kesejahteraan hambar, perdamaian maya, kekuasaan pahit, hak asasi manusia dilanggar, lingkungan hidup dirusak, dan praktek monopoli dijalankan. Nyanyian nestapa anak negeri, mendendangkan kutukan kelahiran sebagai bangsa, serta kemerdekaan sebagai Negara. Memilukan benar, menyayat sakit, hatipun menangis sedih. Wahai pemimpin rejim, jangan mengaburkan mata kami, tak akan pernah kami lupa dan tak akan kami biarkan kau buat rakyat lupa. Saudara-saudaraku, Nasionalisme kehilangan jiwa patriotisme, seakan kembali menundukkan diri dihadapan feodalisme, yang meniadakan solidarity dan equality. Terjadilah bencana besar umat manusia, yaitu l’exploitation de l’homme par l’homme. Membawa negeri khatulistiwa ke dalam vortex, yang membuat kehilangan identitas kebangsaan, hanyut dalam rejim otoriter-militeristik, dan dominasi bangsa lain serta hegemoni budaya asing. Ikatan benang putih kebangsaan mulai merenggang, dan membahayakan ketika posisi pada point of no return. Krisis multidimensional yang diawali dengan porak-porandanya ekonomi nasional, membuat terjadinya perubahan signifikan dalam percaturan politik. Penyerahan kekuasaan kepada pemerintah baru, membuat lengsernya rejim lama. Teriak reformasi menjadi kata saksi yang sakti untuk mencuci diri menjadi bersih. Kepelikan terjadi ketika proses reformasi yang digagas tidak jelas arahnya untuk merubah sistem rejim otoritarian, menjadi lebih demokratis dan santun terhadap hak asasi manusia. Terombang-ambingnya reformasi diakibatkan kaum reformator tidak memiliki konsistensi dan disorientasi, karena melakukan perubahan tanpa menggantikan filosofi yang mendasar, yaitu permasalahan ke-Indonesia-an yang belum pernah tuntas. Mencari spirit Indonesia kembali, dengan menggali rohnya yaitu mengerjakan nation and character building. Disorientasi nilai membuat timbulnya euforia desentralisasi, masyarakat menjadi gagap dan tidak memiliki kesiapan secara mental, untuk mengoperasionalkan kesempatan yang diraih. Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus terjadi, padahal penyelesaian kasus dapat menjadi pembelajaran dan pintu proses rekonsiliasi nasional. Perusakan lingkungan hidup yang eksploitatif bagai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi protes masyarakat seperti kuman di seberang lautan luaspun segara di basmi. Hambatan penciptaan persaingan sehat di bisnis, cerminan bahwa praktek rent seeking masih berlangsung. Korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi bagian budaya kehidupan, justru makin membuat economic failure dan meniadakan competitive advantage. Bagaimana ini? Kita terjebak dalam kesemuan perubahan. Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku, Ruang publik yang tersedia tidak disertai seperangkat sistem dan mekanisme kontrol dalam kekuasaan. Terlihat justru kekuasaan dijalankan dengan remote control melalui money politic, hal ini makin mengurung masyarakat dalam pesimisme tak berkesudahan. Akhirnya menenggelamkan modal besar kepunyaan rakyat, yaitu integritas diri, komitmen hati, inisiatif pemikiran dan proaktif tindakannya. Menyurutkan rakyat dalam usahanya berkontribusi yang positif, kreatif, inovatif dan kritis. Rakyat menjadi apatis dan skeptis melihat situasi dan kondisi Negaranya. Padahal pada saat yang bersamaan dunia mengalami pergeseran keras dan kencang, yang dapat menimbulkan the clash of civilization. Kemungkinan ini makin menenggelamkan Negara-negara yang disebut dunia ketiga. Negara-negara miskin, yang masyarakatnya terpuruk, terbelakang, dan belum beradab. Hal ini dapat memicu kondisi Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, akan menjadi beberapa Negara yang terpisah satu dengan lainnya. Global paradox artinya ketika hubungan antar Negara tanpa batas, tapi justru membuat Negara-negara baru lahir sebagai wujud tribalism. Nasionalisme dianggap sudah usang, sebab saat ini sudah bordeless world, yang akan mendorong the end of the nation state. Indonesia masa depan digiring arus globalisasi, dimasukkan ke dalam global capitalism system dan neokolonialisme. Tatanan one world yang mempercayai liberalism and markets sebagai pemenang the end of history and the last man. Sistem ini membutuhkan trust sebagai persyaratan kehidupan masyarakat modern, sedangkan pertempuran left and right masih terus berkecamuk. Qu’est-ce Qu’une Nation? pada abad sekarang dimaknai berbeda sebagai imagined community. Komunitas imajiner inilah yang harus menghadapi globalization discontent. Situasinya runaway world, akibat dari crisis of global capitalism, yang telah menciptakan discriminatory fragmented global society. Terorisme internasional dianggap sebagian pihak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pihak lain menganggap bentuk perlawanan kaum pinggiran terhadap dominasi absolute, tindakan melawan hegemoni kekuatan superpower. Wah, ini lingkaran setan, iblis habis yang kita harus hadapi. Bersiaplah!!! Saudara setanah air, Mencermati pergolakan makro dunia, tataran regional asia, dan di tingkatan nasional, menuntut adaptasi yang luar biasa cepat dan tanggap. Tanpa keseriusan dan kecakapan, akan membawa bangsa yang sudah merah kotor seperti kirmizi, tak akan pernah mampu membersihkan dirinya putih seperti salju. Terapi philosophy untuk menemukan kembali identitas kebangsaan di tengah masyarakat global, merupakan manuver cantik yang harus dilakukan oleh penerbang pesawat kebangsaan Indonesia. Gagasan pembangunan karaktek adalah upaya untuk memperbaiki kelemahan ketahanan nasional yang mengancam integrasi nasional. Kelemahan ketahanan nasional saat ini bukanlah permainan sederhana, sebab kesalahan fatal permainan ini akan membawa rakyat tanpa tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Integrasi nasional akan luluh lantak oleh angin puyuh disintegrasi, akibat power play penguasa yang tidak mau aspiratif dan demokratis. Keutuhan sebagai sebuah nation-state akan punah oleh ulah penguasa sendiri yang sudah lupa diri. Kehidupan yang secara de jure merdeka, ternyata secara de facto terjajah. Serbuan hedonisme dan terorisme ke rana persada nusantara, juga ambil bagian memecah belah persatuan Indonesia. Masyarakat multikultural yang damai sentosa, tata tenteram kerta raharja, menjadi masyarakat yang penuh ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan.Situasi ini merupakan tantangan, hambatan, dan sekaligus peluang, yang membutuhkan tampilnya insan kamil dengan self confidence dan self respect, serta daya cipta. Saudara sebangsa, Kaum muda Indonesia sudah lama dibuai oleh harapan semu pertumbuhan ekonomi, politik pembatasan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, budaya feodal yang salah kaprah, sosial kemasyarakatan yang sakit dan naïf, serta hantu menakutkan dari hedonisme dan egoisme. Bayangan hitam pekat dan cengkeraman maut, membuat lemas tak bernyali. Menidurkan diri dalam fantasi penderitaan dengan lari kepada narkotika, obat-obat terlarang, kemaksiatan, kenakalan, perkelahian dan konsumerisme. Pemberontakan radikal perlu digelindingkan, sambil berkata go to hell with your aid kepada semua bentuk penindasan struktural. Radikalisasi memerlukan refleksi kritis, aksi rasional, dan produktivitas, sehingga akan membuahkan need of achievement dan multiplier effect. Kaum muda menyerahkan dirinya untuk mengabdikan hati, jiwa dan raganya, memproses persalinan untuk melahirkan kembali Indonesia. Aksi ini wujud empirical apperception terhadap nasib bangsanya, melebihi keprihatinan elit politik. Ritual persalinan merupakan inspirasi untuk melahirkan SATU bayi yang bernama TEKAD, lahir di tanah air tanpa penindasan, sebagai bangsa yang gandrung akan keadilan dan memakai bahasa ibu kebenaran. Indonesia bukanlah esensi yang kekal dalam keabadian, tetapi suatu tugas yang harus dikerjakan, suatu cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia bukanlah karunia (gabe), tapi melainkan suatu tugas (aufgabe), merupakan proyek never ending process. SATU TEKAD telah lahir, ini berita gembira, kabar baik, sambutlah! Saudara sebahasa, Integrasi nasional bukan berarti keadaan tanpa konflik, tapi merujuk pada keadaan mengelola konflik sebagai dinamika demokrasi. Konflik jangan sebagai situasi patologis yang mengarah kepada kekerasan, tapi dibawa kepada kompetisi yang menguji gagasan dan kepentingan. Stabilitas sosial harus dibuat agar memperhatikan peran masyarakat, bukan stabilitas nasional yang berfokus pada Negara dan pemerintah sebagai agennya. Konsolidasi potensi nasion dengan etika publik akan menciptakan Res Publica yang ideal. Budaya dialog harus dijadikan wacana publik, si vis pacem para dialogum. Inisiatif genuine ini yang menstimulasi urgensi solidaritas sosial dan aktualisasi nilai-nilai lokal, dalam membentuk integrasi nasional. Proses ini membutuhkan interaksi revolusioner yang partisipatoris, positif, kreatif, inovatif dan kritis. Tanggungjawab besar ini membutuhkan integritas diri, komitmen hati dan sikap proaktif. Ini semua dipersembahkan UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA, dari produksi Trisakti yang diperankan oleh actor dan actress bernama Berdikari Politik, Mandiri Ekonomi dan Berkepribadian Budaya. Saudaraku Sesama Warga Negara, Melahirkan SEMAR ABANG (SATU TEKAD UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA) adalah penyemaian energi kolektif yang sinergis, bahan bakar berkualitas bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Indonesia yang kaya raya sumberdaya alamnya dan melimpah ruah sumberdaya manusianya. Membentang luas dari Sabang hingga Merauke, dan dari Sangire Talaud sampai Pulau Rote. Semoga GMNI sebagai organisasi pergerakan kaum muda, menyebarkan virus persaudaraan sejati dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa. GMNI buta warna kaos, GMNI bukan kuda tunggangan, dan GMNI tidak ikut goyang dangdut kampanye partai politik. GMNI mendukung kampanye pemilu damai, GMNI menolak politisi busuk dan GMNI lebih mementingkan eksistensi NKRI, apapun partai politik yang memenangkan pemilu legislatif, dan siapapun calon presiden yang memenangkan pemilu eksekutif. Bagi GMNI yang utama adalah pro bono publico. Hai, kader-kader GMNI, follow your heart, to be hero, pro patria. Merdeka! Merdeka!! Merdeka!!! Asrama Haji Pondok Gede – Jakarta, 23 Maret 2004 Hormat saya, Wahyuni Refi Setya Bekti
Pidato Politik Presidium GMNI 2006-2008

Pidato Politik Presidium GMNI 2006-2008

Berjuang untuk dan bersama rakyat,

mewujudkan sosialisme Indonesia

MERDEKA…..!

MARHAEN…..MENANG!

GMNI……JAYA!

Seluruh mata dunia saat ini sedang tertuju pada

Kawasan timur tengah. Agresi Israel yang mendapat

dukungan penuh Amerika membunuh ratusan warga sipil,

menghancurkan serta meluluhlantakan rumah, sekolah dan

fasilitas umum lainnya. Solidaritas dunia sontak

terbangun mengutuk bangkitnya neo kolonialisme.

Berbagai negara maupun organisasi internasional

meradang dan mendesak agar PBB mengeluarkan resolusi

penghentian perang. Lembaga payung perdamaian dunia

tersebut mandul. Dewan keamanan sangat lamban

bersikap. Muaranya satu kepongahan Amerika menolak

usulan gencatan senjata.

ini menjadi potret telanjang nafsu serakah negara

kapitalisme Amerika. Alih-alih menjaga stabilitas

dunia, proyek demokrasi yang digembar-gemborkan negara

kapitalisme pusat dan pendukungnya itu, tidak lebih

dari upaya penundukan suatu kawasan dengan menciptakan

penguasa baru yang pro terhadap kebijakan ekonomi yang

bertumpu pada “persaingan bebas” dan “pembentukan

pasar bebas.”

Hasrat menguasai sumber-sumber energi penggerak roda

korporasi global diwujudkan dengan menghalalkan segala

cara. mulai dari intervensi kebijakan, embargo ekonomi

hingga operasi militer yang bersembunyi

dibalik issue

pemberantasan terorisme.

Gejala global yang berkembang saat ini merupakan

dampak dari hegemoni sebuah kebijakan yang sering

disebut neo liberalisme. Peristiwa tersebut diatas

pada dasarnya merupakan cerminan dari kebangkitan kaum

yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai

hasil normal dari kompetisi bebas. Aliran yang

kebangkitannya dipelopori oleh Margareth Teacher dan

Reagen pada akhir tahun 70-an ini, menitik beratkan

agenda-agendanya pada

pembentukan pasar bebas,

privatisasi serta penghapusan tunjangan sosial.

Menyusul krisis ekonomi akibat terbentuknya OPEC oleh

negara produsen miyak timur tengah yang menyebabkan

harga minyak melambung dan terjadi resesi ekonomi.

Sejak saat itu doktrin ekonomi Keynesian yang

menekankan pola intervensi negara dianggap gagal

bahkan dinilai sebagai penyebab utama krisis.

Di sisi lain beberapa negara di Amerika Latin mulai

menunjukkan kemuakkannya atas kepongahan Amerika yang

ingin menjadi penguasa bumi. Melalui

pemimpin-pemimpinnya yang revolusioner, Venezuela,

Bolivia, Kuba dan beberapa negara lainnya melawan

upaya masuknya kepentingan Neo-Liberalisme dengan

jargon Globalisasi. Ini adalah tanda bahwa Kapitalisme

menemukan anti thesisnya kembali setelah perang dingin

berakhir.

Eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa tentunya

tidak bisa dilepaskan dari kontestasi global tersebut.

Kolonialisme yang berkembang di Indonesia terkait

perkembangan masyarakat borjuasi eropa yang pada

awalnya hanya berkepentingan mengambil bekal hidup.

Perlahan tapi pasti berkembang menjadikan Indonesia

sebagai koloni yang berfungsi sebagai tempat

pengambilan bekal hidup, pengerukan bahan mentah untuk

industri eropa, pasar bagi produk-produk mereka dan

tempat menanam modal.

Kepentingan asing tak pernah lepas dari Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan 1945 yang menjadi penanda

kemerdekaan secara politik, tidak serta merta diikuti

hilangnya system penghisapan yang telah berjalan

ratusan tahun. Arah kebijakan negara ketika dipimpin

Bung Karno pernah mengarah pada upaya pembebasan dari

dominasi kekuatan kapitalis internasional. Namun

pengaruh perang dingin di Indonesia saat itu berujung

pada dikudetanya Sukarno yang mencoba menjadi kekuatan

penyeimbang antara

blok komunis da kapitalis.

Pasca kejatuhan Sukarno, orde baru menjadi agen negara

kapitalis internasional untuk memuluskan kepentingan

modal asing. Dibawah pimpinan jenderal Suharto,

ekonomi dijadikan sebagai orientasi utama pembangunan,

Orde Baru menggantungkan sepenuhnya “penyelamatan

ekonomi“ pada negara-negara liberal kapitalis,

khususnya AS. Dalam perkembangannya rezim orba oleh

negara kapitalis internasional dan kekuatan korporasi

global dianggap korup dan tidak layak lagi dijadikan

agen. Melalui krisis moneter Suharto dicopot

dari

kekuasaannya. setelah itu orde yang banyak orang sebut

sebagai orde reformasi masuk dalam pembabakan sejarah

Indonesia.

Reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan

subtansial ternyata berhenti pada

sirkulasi elit

semata. Tidak ada perubahan yang mampu membongkar

nalar orde baru yang terlanjur melekat kuat di

masyarakat. kecenderungan apolitis akibat kebijakan

massa mengambang, pragmatis, konsumtif, individualis,

miskin kreativitas, banal dan mudah melakukan tindak

kekerasan. Menjadi tipologi dominan budaya masyarakat

bentukan orde baru.

Akibatnya krisis multidimensi ini menjadi beban yang

sangat berat ditanggung pemerintahan di era reformasi.

Hingga saat ini, cengkeraman neoliberal masih

sedemikian kuat. Hal ini dapat teridetifikasi

dari

begitu mudahnya buruh “ditendang” keluar dari

pabriknya!, petani tanpa daya tersingkir dari

lahannya!, kaum miskin kota tergusur bingung hendak ke

mana!, anak jalanan selalu menjadi korban kekerasan!,

pemuda banyak tak kerja!, sembuh dari sakit mahal

biaya, pendidikan layak cuma untuk kaum ber-punya,

lingkungan rusak habis di eksploitasi, Sistem sosial

dan budaya yang dikembangkan menjadi arus pemikiran

dominan saat ini, menggiring pada pengingkaran atas

hakikat kemanusiaan kita. Inilah proses dehumanisasi

yang nyata dan mewarnai keseharian kehidupan

berbangsa

kita.

Disisi yang lain, ada sekelompok orang diuntungkan

atas keadaan ini. Kaum yang hanya memikirkan

keuntungan semata tersebut, mengeruk, menggarong,

merampas

kekayaan negara yang seharusnya menjadi modal

untuk menyejahterakan rakyat. fungsi pokok negara

yaitu melindungi segenap tumpah darah rakyatnya, dan

diterjemahkan melalui kebijakan yang berpihak pada

kaum miskin, dipaksa berubah fungsi menjadi pelindung

raksasa ekonomi korporasi global. Lewat hegemoni

sistem ekonomi yang berlandaskan pada kompetisi dan

persaingan bebas, peran negara dipreteli. “hisapan”

raksasa ekonomi korporasi global begitu kuat, menguak

luka berupa eksploitasi, pemiskinan, hilangnya hak

politik, ekonomi dan budaya rakyat.

Sekarang Hakikat Pertetangannya Semakin Jelas!

Bagi kita kaum marhaenis tidak ada kesesuaian dengan

kaum yang mengusung dan menjadi bagian neoliberalisme.

Tidak ada kesamaan asal, tidak ada kesamaan tujuan,

tidak ada kesamaan kebutuhan, tidak ada kesamaan

sifat, dan tidak ada kesamaan cara memaknai hidup.

Kaum marhaenis berkenginan negara kembali pada hakikat

awalnya yaitu melindungi segenap tumpah darah

indonesia, sementara mereka terus melucuti kedaulatan

negara. Kaum marhaenis mengedepankan gotong royong

sebagai sistem sosial dan

budaya yang dibangun, mereka

mengedepankan kebebasan individu sebagai syarat

kemajuan. Mereka memaknai dimensi manusia hanya mahluk

ekonomi saja, kita memaknai manusia merupakan mahluk

multi dimensi. Mereka menginginkan yang kuatlah yang

keluar sebagai pemenang, sementara bagi kami yang kuat

harus menolong yang lemah. Intinya hidup tanpa

penghisapan dan penindasan

Menyikapi situasi diatas adalah menjadi kewajiban bagi

GMNI untuk berjuang melenyapkan sistem tersebut.

Karena dalam sejarahnya GMNI lahir sebagai alat

perjuangan untuk melenyapkan imperialisme di Indonesia

ini. Dalam garis pokok perjuangannya GMNI berpijak

pada upaya perubahan yang meyeluruh tidak hanya

modifikasi. Tapi membongkar dan sekaligus membangun

tatanan baru. Dari tatanan bercorak kapitalistik,

imperialistik menjadi sosialistik. Dan inilah apa yang

kami sebut Revolusi Indonesia menuju Sosialisme

Indonesia.

Dalam memaknai perubahan fundamental Indonesia, GmnI

meyakinkan diri pada satu prinsip bahwa perubahan

sistem hanya bisa kita wujudkan jika kita bergerak

bersama-sama rakyat tertindas (marhaen). Dalam

terminologi Bung Karno massa marhaen adalah Kaum

Buruh, Tani dan Kaum Melarat lainnya yang dimiskinkan

oleh sistem ekonomi politik Kapitalisme. Oleh karena

itu dalam garis perjuangannya, GmnI menegaskan diri

akan secara terus menerus berjuang untuk dan bersama

kaum buruh agar berdaulat di pabriknya, Petani

berdaulat dilahan garapannya, dan menegakkan hak-hak

konstitusional rakyat miskin untuk mendapatkan

penghidupan yang layak.

Perubahan sistem secara fundamental Harus Dipimpin

Oleh Organisasi Yang progresif dan Revolusioner !!!

Untuk itu upaya refleksi dan meningkatkan kapasitas

diri harus terus GMNI lakukan. Agar mejadi organisasi

mahsiswa yang progresif revolusioner. GMNI

sadar,

mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kelas

menegah oleh sistem orde baru telah dijauhkan dari

kondisi obyektif masyarakatnya. Mahasiswa sebagai

sebuah entitas, berada dipersimpangan jalan antara

jalan menuju kelompok hedonis pragmatis dan jalan

menuju kelompok yang perduli terhadap kemiskinan,

kebodohan dan ketidakberdayaan rakyatnya. GmnI

menyerukan kepada seluruh mahasiswa agar selalu sadar

bahwa kekuatan penentu masa depan ditangan kaum muda.

Oleh karena itu, kampus dan sistem yang melingkupinya

harus kita dorong

agar berorientasi kepada pembebasan

rakyat dari kebodohan dan ketrtindasan

Melalui Kongres Persatuan GmnI yang baru kita

rampungkan bulan Juni-Juli 2006 yang lalu di Pangkal

Pinang, GmnI berkehendak menjadi pelopor gerakan

rakyat Indonesia melawan ketidakadilan akibat sistem

Neo-Liberalisme. Semoga kesatuan pikiran, kesatuan

hati serta kesatuan tindakan sebagai syarat pokok

penguatan organisasi bermakna bagi rakyat Indonesia.

Berangkat dari beberapa pokok pikiran yang kami

uraikan diatas, untuk itu tugas kita bersama untuk senantiasa

Tetap menjaga independentsi organisasi dan menjadi

oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan

rakyat.

MERDEKA…..!

MARHAEN…..MENANG!

GMNI……JAYA!

Komentar ditutup.